cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
T Heru Nurgiansah
Contact Email
therunurgiansah@gmail.com
Phone
+6281322551635
Journal Mail Official
therunurgiansah@gmail.com
Editorial Address
Perumahan Puri Nirwana Bangunjiwo No.A-5 Dusun Kenalan Kelurahan Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Journal of Constitutional, Law and Human Rights
Published by CV. Rayyan Dwi Bharata
ISSN : 30907454     EISSN : 30907462     DOI : https://doi.org/10.57235
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Journal of Constitutional, Law and Human Rights dengan nomor ISSN terdaftar 3090-7454 (Cetak - Print) dan 3090-7462 (Online - Elektronik) adalah jurnal akses terbuka ilmiah yang diterbitkan oleh CV Rayyan Dwi Bharata. Jurnal Penelitian Mahasiswa Indonesia bertujuan untuk mempublikasikan hasil penelitian asli dan review hasil penelitian pada lingkup: Hukum, Politik, Sosial, Ketataanegaraan daan Hak Asasi Manusia. Journal of Constitutional, Law and Human Rights diterbitkan 1 tahun 2 kali (Maret & September)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Analisis Yuridis Hak Waris Anak di Luar Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata Usman Jalal Siregar; Sri Hadiningrum; Desy Cristin Damanik; Zhafirah Ramadhani; Muhammad Ibnu Khoir Pasaribu; Bertaliana Br Ginting; Rizka Lidwina; Dwi Afnelia Rivana Okta Br Sitepu; Salsabila Br Siregar
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.8572

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hak waris anak di luar perkawinan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam perspektif hukum Islam dan hukum perdata. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut membawa perubahan terhadap kedudukan hukum anak di luar perkawinan dengan memberikan hubungan perdata kepada ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta alat bukti lain menurut hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi pustaka melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum perdata, anak di luar perkawinan dapat memperoleh hak waris dari ayah biologisnya apabila hubungan darah dapat dibuktikan secara sah. Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, anak luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga tidak memperoleh hak waris dari ayah biologisnya. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur hak waris anak di luar perkawinan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi hukum agar tercipta kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak anak di Indonesia.
Revitalisasi Civic Disposition: Penguatan Karakter Warga Negara Dalam Konteks Multikultural dan Digital Soni Rayana Akbar
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.9230

Abstract

Civic Disposition atau watak kewarganegaraan merupakan dimensi paling substantif dalam pendidikan kewarganegaraan karena berkaitan langsung dengan internalisasi nilai dan pembentukan karakter. Di tengah dinamika globalisasi dan kemajuan teknologi informasi, Indonesia menghadapi tantangan ganda: degradasi moral di duni a nyata dan ketidaksantunan di dunia maya (digital incivility). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif strategi penguatan Civic Disposition melalui pendekatan pendidikan formal, pelibatan komunitas, dan adaptasi literasi digital. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang menyintesis berbagai literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (1) Di lingkungan sekolah, Civic Disposition tidak dapat dibentuk hanya melalui transfer pengetahuan, melainkan memerlukan sinergi antara pembelajaran kelas, habituasi budaya sekolah, dan kegiatan ekstrakurikuler; (2) Dalam konteks masyarakat multikultural, penguatan karakter toleransi memerlukan intervensi komunitas untuk merawat keberagaman; (3) Di era digital, konsep watak kewarganegaraan harus diperluas mencakup digital civility yang menekankan pada akuntabilitas dan dialog yang demokratis, bukan sekadar kesopanan normatif.
Civic skills sebagai Pilar Partisipasi Warga Negara Demokratis melalui Pendidikan Kewarganegaraan Tiara Syifa Saadah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.9231

Abstract

Civic skills merupakan salah satu dimensi penting dalam pendidikan kewarganegaraan yang berperan dalam membentuk kemampuan warga negara untuk berpikir kritis, berpartisipasi aktif, serta mengambil keputusan secara bertanggung jawab dalam kehidupan demokratis. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia tidak hanya bertujuan mengembangkan pengetahuan kewarganegaraan, tetapi juga diarahkan pada penguatan keterampilan kewarganegaraan yang memungkinkan peserta didik terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Civic skills sebagai pilar partisipasi warga negara demokratis melalui pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah nasional terbitan tahun 2021–2025 yang relevan dengan topik Civic skills dan pendidikan kewarganegaraan. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pemaknaan Civic skills, dimensi keterampilan kewarganegaraan yang menyusunnya, peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan Civic skills, serta relevansinya dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa Civic skills mencakup keterampilan intelektual seperti berpikir kritis dan pemecahan masalah publik, serta keterampilan partisipatoris seperti komunikasi, kerja sama, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan secara partisipatif, reflektif, dan kontekstual terbukti memiliki peran strategis dalam mengembangkan Civic skills mahasiswa. Oleh karena itu, penguatan Civic skills perlu dijadikan fokus utama dalam pengembangan kurikulum dan praktik pembelajaran pendidikan kewarganegaraan guna meningkatkan kualitas partisipasi warga negara dalam kehidupan demokratis.
Civic Knowledge dalam Pendidikan Kewarganegaraan dan Implikasinya terhadap Pembentukan Warga Negara Demokratis Siti Anida Safira
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.9232

Abstract

Civic Knowledge dipahami sebagai dimensi kognitif kewarganegaraan yang mencakup pemahaman tentang sistem politik dan pemerintahan, hukum dan konstitusi, hak dan kewajiban warga negara, nilai-nilai demokrasi, serta ideologi Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur terhadap jurnal ilmiah nasional periode 2020–2025 yang relevan dengan kajian Civic Knowledge dan Pendidikan Kewarganegaraan. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis isi dengan mengidentifikasi konsep utama, temuan, dan argumentasi dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan terintegrasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa Civic Knowledge merupakan komponen esensial dalam Pendidikan Kewarganegaraan yang berperan penting dalam membentuk pemahaman rasional, partisipasi demokratis yang sadar, kesadaran hukum, serta orientasi kebangsaan warga negara. Civic Knowledge berkontribusi dalam membentuk warga negara demokratis yang mampu menyikapi dinamika sosial dan politik secara kritis, toleran, dan bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mengembangkan Civic Knowledge melalui pembelajaran yang kontekstual, partisipatif, dan berorientasi pada isu-isu aktual. Penguatan Civic Knowledge dipandang sebagai kebutuhan mendesak dalam menghadapi tantangan demokrasi kontemporer, seperti rendahnya literasi politik, disinformasi, dan polarisasi sosial, guna mendukung kualitas demokrasi di Indonesia.
Pilar Demokrasi Dalam Mewujudkan Masyarakat yang Tanggap Politik Rifqiaqil Mufahir Erwansyah
Journal of Constitutional, Law and Human Rights Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jclhr.v2i2.9233

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam peran pilar-pilar demokrasi, khususnya melalui penguatan sektor pendidikan, dalam membentuk karakteristik masyarakat yang tanggap politik di tengah dinamika era digital. Demokrasi modern saat ini menghadapi tantangan krusial berupa apati politik dan rendahnya literasi di kalangan generasi muda yang seringkali rentan terhadap disinformasi dan keputusan politik transaksional. Masalah ini diatasi melalui pendekatan penyelesaian berupa revitalisasi peran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai pilar formal dan Pendidikan Politik (LitPol) sebagai pilar non-formal yang berkelanjutan. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi literatur interpretatif dan analisis dokumen, penelitian ini mengungkap bahwa PKn berfungsi sebagai fondasi utama dalam menanamkan nilai-nilai demokrasi dan pembentukan preferensi politik awal melalui pembelajaran interaktif. Di sisi lain, Pendidikan Politik memperkuat aspek kesadaran kritis masyarakat untuk terlibat aktif dalam fungsi kontrol, evaluasi, dan partisipasi dalam tata kelola pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan akan modifikasi teori di mana PKn dan LitPol tidak dapat dipisahkan secara dikotomis, melainkan harus bersinergi menjadi satu kesatuan pilar edukasi demokrasi. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa sinergi antara literasi kewarganegaraan dan kesadaran politik praktis merupakan prasyarat mutlak untuk mewujudkan masyarakat yang tidak hanya partisipatif, tetapi juga responsif dan kritis terhadap kebijakan negara.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 2 (2026): September 2026 Vol. 2 No. 1 (2026): Maret 2026 Vol. 1 No. 1 (2025): Maret 2025