cover
Contact Name
Achmad Hasan Basri
Contact Email
achmadhasanbasri.syariah@uinkhas.ac.id
Phone
+6285259733421
Journal Mail Official
jurnalsakinah@uinkhas.ac.id
Editorial Address
Sharia Faculty, State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Mataram Street No. 1 Mangli, Kaliwates, Jember 68136, East Java, Indonesia
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Jurnal Hukum Keluarga Islam
ISSN : -     EISSN : 30638801     DOI : -
Core Subject : Social,
The SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam published by Kiai Haji Achmad Siddiq State Islamic University Jember and organized by the Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, twice a year. This journal is intended as a place of thought open to everyone. Articles published in this journal are scientific writings on conceptual thinking, literature reviews, and research results in the field of Islamic law and Islamic family law that have never been published. This journal serves as a knowledge exchange platform for researchers, scholars, and writers who dedicate their scientific interests to broadening the scientific scope of Islamic law. The Sakinah Journal is committed to transforming knowledge by opening easy access for every interested reader. All published articles can be accessed via our online platform at: hhttps://jurnalsakinah.uinkhas.ac.id/index.php/sakinah/issue/archive
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 45 Documents
Nilai-Nilai Keadilan Restoratif dalam Sengketa Hak Asuh Anak: Studi di Pengadilan Agama Jember Maulana Rizki
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis bagaimana nilai-nilai keadilan restoratif tercermin dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Jember tanpa menempatkan keadilan restoratif sebagai prosedur formal baru dalam perkara keluarga. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal secara terbatas. Bahan empiris berasal dari empat informan, yaitu satu hakim, satu mediator, dan dua pihak berperkara. Oleh karena itu, temuan diposisikan sebagai studi kasus terbatas dan tidak digeneralisasi sebagai pandangan seluruh hakim Pengadilan Agama Jember. Analisis mengoperasionalkan lima nilai, yaitu dialog, partisipasi, pemulihan dampak konflik, tanggung jawab orang tua, serta keselamatan dan kepentingan terbaik anak, kemudian membandingkan catatan wawancara dengan peraturan, pedoman peradilan, dan kajian putusan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai restoratif paling tampak pada orientasi kepentingan anak, penggunaan mediasi sebagai ruang dialog, upaya mempertahankan hubungan yang aman dengan kedua orang tua, dan keberlanjutan tanggung jawab setelah hak asuh ditetapkan. Data tidak menunjukkan keadilan restoratif sebagai mekanisme formal yang berdiri sendiri. Empat kendala ditemukan, yaitu keterbatasan informasi psikososial, keterbatasan pembuktian kebutuhan anak, kebutuhan kontekstualisasi norma hadhanah, dan persoalan sistemik dalam keberlanjutan tanggung jawab pascaputusan. Asesmen psikologi karena itu ditempatkan sebagai dukungan pembuktian yang mungkin digunakan, bukan sebagai praktik yang telah terbukti rutin. Nilai restoratif hanya relevan sepanjang tunduk pada keselamatan anak, kepentingan terbaik anak, hukum acara, dan norma hadhanah yang berlaku.
Ketersediaan Hukum dan Rendahnya Adopsi Pendaftaran Nikah Daring Pasca-PMA Nomor 30 Tahun 2024 di KUA Kaliwates Jember A Rozi Al Hafi; Siti Karomatin Nissa
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis kesenjangan antara ketersediaan hukum pendaftaran nikah secara daring dan rendahnya pemanfaatan jalur tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember pasca-Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Kajian difokuskan pada tiga persoalan, yaitu alasan pemilihan jalur daring atau konvensional, respons kelembagaan KUA, dan tantangan budaya hukum dalam adopsi layanan digital. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologi hukum. Data primer diperoleh dari tujuh informan yang terdiri atas kepala KUA, satu staf administrasi, satu mudin, satu pasangan pengguna daring, dan satu pasangan pengguna konvensional. Wawancara dilengkapi observasi dan dokumentasi, sedangkan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Rekapitulasi yang tersedia pada saat penelitian Desember 2025 mencatat 725 pendaftaran, dengan 35 pendaftaran (4,83%) melalui jalur daring. Karena informan pengguna hanya dua pasangan, narasi mereka diperlakukan sebagai temuan eksploratif dan tidak digeneralisasi sebagai karakter seluruh pendaftar. Dengan menggunakan UTAUT sebagai kerangka adopsi teknologi dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, penelitian menemukan bahwa persepsi manfaat, kemudahan, pengaruh sosial, kepercayaan, serta dukungan pelayanan berpengaruh terhadap kemauan menggunakan SIMKAH, sementara kebiasaan tatap muka tetap kuat. Digitalisasi juga menggeser fungsi sosial mudin. Artikel menawarkan model transisi hibrida-responsif yang memperkuat layanan digital berbantuan tanpa menutup akses langsung bagi masyarakat yang masih membutuhkan pendampingan.
Metode Ijtihad Sahabat dan Harmonisasi Fatwa Hukum Keluarga di Indonesia: Studi Talak di Luar Pengadilan rini; Hasanah
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis relevansi prinsip metodologis ijtihad Sahabat terhadap harmonisasi fatwa hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menggunakan talak di luar Pengadilan Agama sebagai kasus uji. Persoalan yang dikaji tidak berhenti pada perbedaan hasil hukum, tetapi mencakup pluralitas otoritas fatwa, perbedaan metode istinbat, hubungan fatwa dengan hukum negara, serta kebutuhan melindungi anggota keluarga dari ketidakpastian status hukum. Penelitian menggunakan studi kepustakaan normatif-konseptual yang dipadukan dengan analisis perbandingan. Bahan utama meliputi riwayat klasik mengenai ijtihad Sahabat, keputusan Ijtima Ulama MUI 2012 tentang talak di luar pengadilan dan pedoman penetapan fatwa MUI, pandangan resmi Tarjih Muhammadiyah, diskursus hukum NU yang relevan, peraturan hukum keluarga Indonesia, serta pernyataan resmi MUI tahun 2026 mengenai harmonisasi manhaj. Literatur ilmiah kontemporer digunakan untuk menguji dan mengontekstualisasikan analisis. Artikel ini berargumentasi bahwa harmonisasi tidak identik dengan penyeragaman hasil fatwa. Harmonisasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan berbentuk konvergensi prosedural melalui kejelasan sumber, deliberasi kolektif, pertimbangan kemaslahatan, batas kewenangan kelembagaan, dan perlindungan kepastian hukum. Kasus talak di luar pengadilan menunjukkan bahwa lembaga dapat mempertahankan kesimpulan doktrinal yang berbeda sambil membangun standar perlindungan minimum, terutama kewajiban penyelesaian melalui pengadilan, perlindungan hak perempuan dan anak, serta transparansi argumentasi. Kontribusi artikel ini terletak pada perumusan kerangka harmonisasi empat tahap yang menghubungkan prinsip ijtihad Sahabat dengan kebutuhan kelembagaan fatwa hukum keluarga kontemporer tanpa menyalin bentuk institusional masa awal Islam secara literal.
Efektivitas Pengawasan Balai Harta Peninggalan Surabaya terhadap Pengampu Harta Orang yang Tidak Cakap Adelina; Muhammad Afdhal Askar
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengampuan (curatele) di Indonesia harus dibaca setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 yang mengubah sifat keharusan dalam Pasal 433 KUHPerdata menjadi bersifat fakultatif dan menempatkan ketentuan tersebut dalam kerangka perlindungan penyandang disabilitas mental dan/atau intelektual. Penelitian ini menganalisis efektivitas pengawasan Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya terhadap pengampu serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam melindungi harta curandus. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh dari tujuh informan, yaitu empat petugas BHP, satu pengampu, dan dua informan masyarakat/keluarga, disertai observasi dan dokumen BHP. Kohor administratif 2024-2025 memuat 59 penetapan: seluruh pengampu disumpah, 56 menyerahkan inventaris, 43 tercatat melapor tepat waktu, 12 terlambat, dan empat tidak melapor. Karena dokumen yang tersedia tidak memuat jumlah seluruh pengampuan aktif dan status jatuh tempo setiap perkara, angka tersebut digunakan secara deskriptif, bukan sebagai tingkat kepatuhan seluruh populasi pengampuan. Berdasarkan lima faktor Soerjono Soekanto, faktor hukum baru cukup efektif, sedangkan kapasitas penegak hukum dan sarana masih terbatas; temuan mengenai masyarakat dan budaya hukum bersifat indikatif karena informan pengguna terbatas. Dalam hukum Islam, perlindungan harta curandus merupakan maslahah mu'tabarah yang berkaitan dengan hifz al-mal, sedangkan bentuk kelembagaan pengawasan negara dapat dibenarkan melalui maslahah mursalah. Penelitian merekomendasikan pengawasan berbasis risiko, pedoman teknis, dan penguatan koordinasi pengadilan-BHP.
Reinterpretasi Syarat al-‘Aql dalam Ḥaḍānah: Integrasi Hukum Keluarga Islam dan Asesmen Kapasitas Pengasuhan Muh Aksan; Hannani Hannani; Muhiddin Muhiddin; Ahmad Ahmad
SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 4 No. 2 (2026): SAKINAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam
Publisher : State Islamic University of Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini menganalisis bagaimana syarat al-‘aql dalam ḥaḍānah seharusnya ditafsirkan ketika orang tua memiliki kondisi kesehatan mental. Alih-alih menjadikan diagnosis sebagai penghalang otomatis, penelitian mengintegrasikan fikih empat mazhab, hukum keluarga Indonesia, putusan pengadilan, dan literatur psikologi klinis tentang kapasitas pengasuhan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan analitis. Bahan primer meliputi kitab fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam, peraturan perkawinan dan perlindungan anak, hukum disabilitas, Convention on the Rights of Persons with Disabilities, hukum acara mengenai keterangan ahli, serta putusan ḥaḍānah terpilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fikih klasik lebih bernuansa daripada model sehat–gila yang sepenuhnya biner: selain al-‘aql, fukaha menilai amanah dan kemampuan aktual mengasuh, sementara sebagian doktrin memperhatikan sifat gangguan yang sementara dan mengembalikan hak asuh ketika penghalang berakhir. Hukum Indonesia juga telah menyediakan standar keselamatan anak, tetapi belum memiliki pedoman pembuktian teknis untuk menilai kesehatan mental orang tua. Artikel ini menawarkan kerangka penilaian fungsional berbasis risiko yang menguji kemampuan pengasuhan aktual, faktor pelindung, terapi, sistem dukungan, dan risiko bahaya konkret sebelum hak asuh dibatasi atau dialihkan. Kerangka ini diarahkan untuk melindungi anak tanpa diskriminasi berbasis disabilitas serta tetap menempatkan hakim sebagai pengambil keputusan hukum.