cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
Published by Indonesian Journal Publisher
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Social Sciences Other
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 690 Documents
 64   65   66   67   68 
Pengendalian Sosial dalam Tradisi Omed-Omedan di Denpasar, Bali Ni Wayan Karunia Wedani; Luh Putu Sendratari; Irwan Nur
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3864

Abstract

Tradisi Omed-Omedan merupakan warisan budaya yang masih dilestarikan di Banjar Kaja, Desa Adat Sesetan, Bali. Meskipun terdapat nilai historis dan religius dalam pelaksanaan tradisi Omed-Omedan, aktivitas fisik dalam pelaksanaan tradisi ini sering menghadirkan berbagai stereotip negatif dari masyarakat yang kurang memahami makna filosofis dalam tradisi. Fenomena tersebut memunculkan tantangan dalam menjaga kelestarian tradisi, sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan tradisi. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam tradisi Omed-Omedan untuk menjaga keteraturan sosial dalam pelaksanaan tradisi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mempertahankan tradisi dilakukan melalui dua bentuk pengendalian sosial. Pertama, bentuk pengendalian sosial preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dalam tradisi. Kedua, pengendalian sosial represif yang dilakukan untuk memulihkan keadaan ketika terjadi pelanggaran melalui pembentukan sanksi adat, melibatkan peran tokoh adat, dan menyesuaikan peraturan agar tidak terjadi pelanggaran. Simpulan dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat lokal diperlukan untuk mempertahankan tradisi dengan saling bersatu untuk melaksanakan tradisi sesuai peraturan. Pengendalian sosial yang terstruktur dapat memastikan tradisi tetap dipertahankan dan diterima secara positif oleh masyarakat lain sebagai identitas budaya masyarakat di Banjar Kaja, Sesetan.
Konstruksi Kausatif Dalam Bahasa Mukomuko Ofi Fajriani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3866

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan verba kausatif morfologis, analitik, dan leksikal dalam Bahasa Mukomuko. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Sumber data penelitian dalam bahasa Mukomuko berasal dari penulis sendiri sebagai penutur asli bahasa Mukomuko. Data dikumpulkan dengan cara menuliskan kalimat-kalimat yang mengandung konstruksi kausatif dalam bahasa Mukomuko berdasarkan intuisi penulis sebagai penutur asli Bahasa Mukomuko. Kemudian, kebenaran data akan dikonfirmasikan kepada beberapa orang penutur asli Bahasa Mukomuko. Data penelitian dianalisis dengan metode agih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahasa Mukomuko memiliki tiga tipe kausatif. Kausatif morfologis dalam bahasa Mukomuko dibentuk dari prefiks nasal yang melekat pada verba dan adjektiva. Kemudian, kausatif analitik dalam bahasa Mukomuko dibentuk dengan dua verba terpisah, yaitu verba utama dan verba pelengkap. Terakhir, kausatif leksikal dalam bahasa Mukomuko dibetuk dari verba yang telah mengandung makna leksikal di dalamnya.
Analisis Jurnal Penyesuaian Pendapatan dan Beban Dalam Sistem Akuntansi PPKD dan SKPD : Studi Kasus pada Dinas Pendidikan Kota Bandung Nasywa Muthia Nurazizah; Nadhilah Hafshah; Ai Fatimatuz Zahro; Anando Ridho Raschani; Rimi Gusliana Mais
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3867

Abstract

Penerapan akuntansi berbasis akrual di sektor publik Indonesia merupakan salah satu bentuk reformasi tata kelola keuangan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kendala terutama dalam proses jurnal penyesuaian pendapatan dan beban antara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan jurnal penyesuaian pendapatan dan beban pada sistem akuntansi Dinas Pendidikan Kota Bandung, serta menilai kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan content analysis terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyesuaian pendapatan dan beban masih belum optimal karena perbedaan basis akuntansi antarunit, keterbatasan SDM, dan belum maksimalnya pemanfaatan sistem SIPD. Kondisi ini berdampak pada keterlambatan laporan keuangan dan menurunkan akuntabilitas publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya integrasi sistem keuangan, pelatihan teknis, serta internalisasi nilai stewardship dalam meningkatkan transparansi dan efisiensi pelaporan keuangan publik.
Analisis Perbandingan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bali: Studi Evaluatif Periode 2022-2024 Kadek Elvira Setiani; Ni Putu Karnhura Wetarani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3868

Abstract

Penelitian ini bertujuan mengevaluasi akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Bali melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022-2024. Masa ini merupakan fase krusial transisi pascapandemi menuju Rencana Pembangunan Daerah 2024-2029. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini menerapkan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product) untuk membedah sejauh mana visi "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" terimplementasi secara nyata dalam birokrasi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa LKjIP Bali telah bertransformasi dari sekadar dokumen administratif menjadi instrumen manajemen strategis yang adaptif. Secara konteks, terjadi penajaman isu dari pemulihan ekonomi makro menuju penanganan spesifik pada kemiskinan, pengangguran, dan pelestarian budaya. Dukungan input berupa anggaran Rp22,58 triliun dan peningkatan jumlah SDM menjadi motor penggerak utama. Dalam aspek proses, Bali mencatatkan capaian luar biasa, di mana penurunan angka pengangguran (130,35%) dan kemiskinan (106,63%) pada 2024 berhasil melampaui target. Dampak nyata (product) terlihat pada digitalisasi layanan melalui SIMATA, penguatan legalitas budaya lokal, serta komitmen lingkungan melalui penutupan TPA Suwung. Simpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan SAKIP di Bali telah berhasil mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi hasil, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai luhur budaya lokal.
Komunikasi Tanpa Pesan Dalam Interaksi Digital: Tinjauan Pustaka Tentang Diam, Ghosting, dan Read Receipt (Seen) Nurhalimah Nafisyah; Nasywa Naila Khansa; Perawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3869

Abstract

Kemajuan teknologi digital mendorong terjadinya pergeseran signifikan dalam cara individu menjalin komunikasi interpersonal, terutama melalui media berbasis daring. Dalam konteks ini, komunikasi tidak selalu ditandai oleh penyampaian pesan verbal, tetapi juga melalui ketiadaan pesan, seperti diam, ghosting, serta penggunaan fitur read receipt (seen). Kondisi ini menegaskan bahwa ketiadaan balasan tidak bersifat netral, melainkan memuat makna komunikatif yang ditafsirkan secara sosial oleh para pelaku interaksi.. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi tanpa pesan dalam interaksi digital melalui pendekatan tinjauan literatur. Metode yang digunakan adalah literature review terhadap artikel ilmiah yang membahas komunikasi digital, komunikasi non-verbal, ghosting, dan dinamika respons daring. Hasil kajian menunjukkan bahwa komunikasi tanpa pesan merupakan bentuk komunikasi non-verbal digital yang memengaruhi dinamika hubungan interpersonal, persepsi sosial, serta proses pemaknaan. Oleh karena itu, ketiadaan pesan tidak dapat dimaknai sebagai ketiadaan komunikasi, melainkan sebagai praktik simbolik yang bermakna dalam komunikasi digital.
Menelisik Kualitas Pemberitaan di Media Daring Pada Isu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia Novita Cahya Ramadhanita; Abie Besman; Nunik Maharani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3884

Abstract

Kualitas berita memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik dan berimplikasi pada dinamika sistem pemerintahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu kebijakan publik unggulan menjadi isu yang intens diberitakan oleh media daring. Tingginya intensitas pemberitaan tersebut menuntut adanya kualitas informasi yang memadai agar publik dapat memperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji indikator kualitas pemberitaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di media daring melalui pendekatan kajian literatur dengan fokus pada aspek akurasi. Metode yang digunakan adalah kajian literatur pada berbagai jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan topik kualitas berita, media daring, serta akurasi dalam jurnalisme. Hasil kajian menunjukkan bahwa akurasi menjadi indikator fundamental dalam menilai kualitas berita, yang ditandai dengan menjaga kredibilitas media melalui kejelasan sumber informasi, ketepatan data, serta konsistensi isi berita. Kajian ini menegaskan bahwa penguatan aspek akurasi merupakan prasyarat utama dalam menjaga kualitas pemberitaan kebijakan publik di media daring.
Reconceptualizing the Principle of Public Hearing in E-Litigation: Ensuring Procedural Justice in the Digital Era Dwi Tirtousada
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3889

Abstract

This study aims to analyze the normative dissonance between the spirit of the open court principle in Law No. 48 of 2009 and its technical implementation in PERMA No. 1 of 2019 regarding e-litigation. The research employs a normative legal method with a juridical-philosophical approach to evaluate the impact of judicial digitalization on the degradation of the philosophical value of openness. The results indicate that current e-litigation practices potentially reduce the meaning of 'openness' from substantive public participation to merely passive virtual accessibility. This reduction directly impacts the decline of judicial accountability and the legitimacy of decisions in the public eye due to the loss of social control functions. As a primary contribution, this study offers a model for reconceptualizing the principle of openness based on three pillars: access, transparency, and active public participation. Through mechanisms such as interactive trial live-streaming and the E-Judicial Civic Oversight (E-JCO) platform, this model ensures that digital transformation not only guarantees document access but also preserves the essence of public oversight to achieve true procedural justice in the digital era.
Etika Profesi Tenaga Kesehatan dalam Perspektif Hukum Nanik Widihastuti; Rano Budi; Ajat Sudrajat; Roy Apon; Yeti Kurniati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3902

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika profesi tenaga kesehatan dalam perspektif hukum, khususnya terkait pelaksanaan tugas profesional, bentuk pelindungan hukum, serta konsekuensi atas pelanggaran etik dan disiplin profesi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, peraturan pelaksana, kode etik profesi, serta literatur hukum dan etika kesehatan yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi kesehatan merupakan pedoman moral yang mengikat setiap tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan berlandaskan prinsip otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice, serta menjunjung tinggi kerahasiaan, kejujuran, integritas, dan loyalitas profesional. Dalam perspektif hukum, tenaga kesehatan memperoleh pelindungan sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, dan kode etik. Pelanggaran etik tidak selalu identik dengan pelanggaran hukum, namun keduanya memiliki mekanisme penegakan tersendiri melalui Majelis Kehormatan Etik dan Majelis Disiplin dengan sanksi yang bervariasi mulai dari pembinaan hingga pencabutan izin praktik, bergantung pada tingkat pelanggaran dan dampaknya terhadap pasien, profesi, serta kepentingan umum. Dengan demikian, sinergi antara norma etik dan norma hukum menjadi instrumen penting dalam menjamin mutu pelayanan kesehatan, melindungi pasien, serta menjaga martabat dan kepercayaan publik terhadap profesi tenaga kesehatan.
Penerapan Hukum Terhadap Pencurian Data (Data Breach) Pasien di Rumah Sakit Nanik Widihastuti; Rano Budi; Ajat Sudrajat; Roy Apon; Hernawati
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3903

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap pencurian data (data breach) pasien di rumah sakit berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis dan Telemedicine. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder, guna mengkaji tanggung jawab hukum, bentuk sanksi, serta efektivitas regulasi dalam menangani kebocoran data pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data kesehatan termasuk kategori data pribadi yang bersifat spesifik sehingga memperoleh perlindungan hukum yang lebih ketat. Penerapan hukum terhadap pelaku pencurian data dapat berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif, baik terhadap individu maupun korporasi sebagai pengendali data. Namun demikian, berbagai kasus kebocoran data yang terjadi menunjukkan bahwa implementasi regulasi belum optimal. Faktor penyebab meliputi lemahnya sistem keamanan siber, kelalaian sumber daya manusia, serta kurangnya pengawasan dan audit berkala. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem keamanan digital, peningkatan literasi dan pelatihan keamanan data, pengawasan yang efektif, serta kolaborasi antara rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat guna menjamin perlindungan data pasien secara komprehensif.
Hukum Adat Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Nanik Widihastuti; Rano Budi; Ajat Sudrajat; Roy Apon; Dani Durahman
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3904

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan peran hukum adat dalam perspektif hukum kesehatan di Indonesia, khususnya dalam integrasi pengobatan tradisional dan kearifan lokal ke dalam sistem kesehatan nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual melalui analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2025 yang didukung oleh literatur hukum dan kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan sebagai living law yang diakui secara konstitusional dan berperan dalam perlindungan hak kesehatan masyarakat melalui praktik dan norma berbasis kearifan lokal. Undang-Undang Kesehatan telah mengakomodasi pelayanan kesehatan tradisional dalam sistem kesehatan nasional, namun dalam praktik masih terdapat potensi konflik dengan hukum kesehatan positif, terutama apabila praktik adat tidak berbasis bukti ilmiah atau berisiko terhadap keselamatan pasien. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum kesehatan melalui pendekatan hukum yang sensitif budaya, pengaturan yang jelas, serta pengawasan negara guna menjamin perlindungan hak atas kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Page 66 of 69 | Total Record : 690

 64   65   66   67   68 

Filter by Year

2021 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 2 (2026): Desember Vol. 6 No. 1 (2026): June Vol. 5 No. 2 (2025): December Vol. 5 No. 1 (2025): June Vol. 4 No. 2 (2024): December Vol. 4 No. 1 (2024): June Vol. 3 No. 2 (2023): Desember Vol. 3 No. 1 (2023): Juni Vol. 2 No. 2 (2022): Desember Vol. 2 No. 1 (2022): June Vol. 1 No. 2 (2021): Desember Vol. 1 No. 1 (2021): JUNI More Issue