cover
Contact Name
Andri Putra Kesmawan
Contact Email
journal@idpublishing.org
Phone
+628111304014
Journal Mail Official
journal@idpublishing.org
Editorial Address
Jl. Sidorejo, Gg. Nakula No. C12, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, D.I Yogyakarta 55182
Location
Kab. bantul,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
ISSN : -     EISSN : 27988260     DOI : https://doi.org/10.53697/iso.v6i2
Jurnal ISO: Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora publishes scientific papers on the research and scientific studies in the scope of humanities and social studies, such as anthropology, studies, business, communication studies, corporate governance, criminology, the study of cross-cultural, demographic, economic studies of development, the study of education and ethics, social geography, the study of information technology management, industrial relations, international relations, legal studies, media studies, political science, the study of population dynamics, the study of psychology, the study of public administration, social welfare, religious studies and linguistics.
Articles 690 Documents
Hubungan Integritas dan Etika Pelayanan di Dinas Pemadam Kebakaran Pos Alang-Alang Lebar Kota Palembang Musdalifa Salsabila; Mareta Sari; Ghalia Salsabila; Siti Az; Adelia Rahayu; Triana Mifta; M Abdurrazziq; Muhamad Rian; Muhammad Yusriza; Muhammad Hidayat; Riza Suryani
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3907

Abstract

Pelayanan publik di sektor kedaruratan mengharuskan aparatur pemerintah bekerja dengan cepat, tepat, serta selalu memprioritaskan keselamatan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, integritas aparatur dan etika pelayanan publik menjadi faktor utama yang menentukan mutu pelayanan sekaligus tingkat kepercayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara integritas aparatur dan etika pelayanan publik pada Dinas Pemadam Kebakaran Pos Alang-Alang Lebar Kota Palembang, menilai tingkat integritas petugas, serta menggambarkan penerapan etika pelayanan dalam pelaksanaan tugas darurat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam dengan aparatur pemadam kebakaran serta masyarakat sebagai penerima layanan, yang diperkuat dengan studi dokumentasi dan kajian literatur terkait. Analisis data dilaksanakan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis dan menyeluruh guna memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik pelayanan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aparatur pemadam kebakaran telah mengimplementasikan nilai integritas melalui sikap jujur, disiplin, tanggung jawab, konsisten terhadap peraturan, serta tidak menyalahgunakan kewenangan dalam menjalankan tugas. Integritas tersebut juga tercermin dari kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, penerapan larangan pungutan liar, kesiapsiagaan selama 24 jam dengan sistem kerja bergilir, serta komitmen memberikan pelayanan tanpa biaya kepada masyarakat. Etika pelayanan publik terlihat dalam pelayanan yang adil, profesional, tidak diskriminatif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, komunikatif saat situasi darurat, serta berorientasi pada keselamatan dan kepentingan bersama. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integritas aparatur memiliki peran penting dalam memperkuat penerapan etika pelayanan sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kepercayaan masyarakat, serta terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.
Effectiveness of Indonesia’s Personal Data Protection Law for Protecting Social Media Users Pandri Zulfikar
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 5 No. 2 (2025): December
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v5i2.3911

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of Indonesia’s Personal Data Protection Law (Law No. 27 of 2022) in protecting social media users from the perspective of data subjects. The research employs an empirical legal method with a socio-legal approach, integrating normative analysis of statutory provisions with primary data obtained through an online questionnaire distributed to social media users in Indonesia. The collected data were examined using descriptive-qualitative analysis to identify patterns of understanding, experience, and perception regarding personal data protection. The findings reveal that although the law establishes a relatively comprehensive regulatory framework, including recognition of data subject rights and obligations of data controllers, its practical implementation remains in an early stage. A significant proportion of respondents demonstrate limited understanding of the broader scope of personal data and insufficient awareness of their rights, such as the rights to access, rectification, and erasure. While many respondents report experiences related to suspected data misuse, including unsolicited marketing and online fraud attempts, most are unfamiliar with available complaint and enforcement mechanisms. The effectiveness of the law is further constrained by low levels of digital and legal literacy, limited public dissemination, and enforcement challenges involving cross-border social media platforms. The study concludes that legal effectiveness depends not only on normative adequacy but also on public awareness, institutional capacity, and consistent enforcement.
Analisis Jaringan Media Sosial terhadap Gerakan Opini Publik pada Tagar #TolakRevisiUUTNI di Platform X Fadil Muharrom; Eka Yuda Gunawibawa
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3915

Abstract

Pengesahan Revisi Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025 memicu respons penolakan masyarakat yang berkembang luas di media sosial melalui penggunaan tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X. Fenomena ini menunjukkan terbentuknya gerakan opini publik digital sebagai bentuk respons masyarakat terhadap kebijakan publik yang dianggap dapat mengancam demokrasi dan dominasi militer di institusi sipil serta minimnya keterbukaan informasi dari pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI sebagai respons masyarakat terhadap kebijakan revisi Undang-Undang TNI dimediasi melalui jejaring media sosial pada tagar #TolakRevisiUUTNI di platform X. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode Social Media Network Analysis (SMNA). Kerangka teoretis yang digunakan adalah Digital Movement of Opinion (DMO) serta teori Ruang Publik. Data diperoleh melalui teknik crawling terhadap tweet yang memuat tagar #TolakRevisiUUTNI pada periode 20–27 Maret 2025 menggunakan Google Colab. Dari total 4.098 tweet yang terkumpul, sebanyak 3.895 tweet dinyatakan relevan dan dianalisis menggunakan perangkat lunak Gephi 0.10.1. Analisis jaringan dilakukan pada level sistem, kelompok, dan aktor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaringan percakapan #TolakRevisiUUTNI memiliki struktur yang renggang, terdesentralisasi, serta didominasi oleh pola komunikasi satu arah. Jaringan tersebut terfragmentasi ke dalam banyak kelompok percakapan dan melibatkan aktor dari berbagai latar belakang tanpa adanya aktor dominan yang mengendalikan arus komunikasi. Pola ini menunjukkan bahwa gerakan opini publik digital #TolakRevisiUUTNI berkembang secara organik sebagai respons kolektif masyarakat terhadap kebijakan revisi Undang-Undang TNI melalui ruang publik digital di media sosial.
Analisis Yuridis Pengaturan Penggunaan Rekam Medis Elektronik Terintegrasi Yoppy Priambodo
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3919

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis pengaturan penggunaan Rekam Medis Elektronik (RME) terintegrasi di Indonesia serta mengkaji peran dan tanggung jawab dokter dalam pemanfaatannya dalam sistem pelayanan kesehatan. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normatif pada pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang dianalisis mencakup peraturan perundang-undangan pada bidang kesehatan dan teknologi informasi, doktrin hukum, serta literatur ilmiah yang relevan. Hasil kajian memperlihatkan bahwa penerapan RME terintegrasi telah mempunyai dasar hukum yang sah melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 terkait Rekam Medis yang diperkuat oleh Undang-Undang Praktik Kedokteran lalu Undang-Undang Informasi serta Transaksi Elektronik. RME terintegrasi terakui untuk alat bukti hukum yang sah dan berperan penting dalam menjamin kesinambungan pelayanan medis serta perlindungan hukum bagi pasien dan tenaga medis. Namun demikian, efektivitas penerapan RME terintegrasi masih menghadapi kendala, khususnya terkait pengaturan teknis manajemen akses dan pembatasan kewenangan dokter dalam penggunaan sistem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan regulasi teknis, pengaturan akses yang proporsional sesuai kompetensi dan kewenangan dokter, serta peningkatan kesadaran hukum tenaga kesehatan guna menjamin kepastian hukum, perlindungan data medis, dan mutu pelayanan kesehatan dalam sistem pelayanan kesehatan berbasis digital.
Pengendalian Sosial dalam Pelaksanaan Tradisi Siat Sambuk di Banjar Pohgending, Desa Pitra, Kabupaten Tabanan, Bali Ni Kadek Wulan Dari; I Wayan Mudana; Ketut Sedana Arta
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 1 (2026): June
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i1.3922

Abstract

Tradisi Siat Sambuk merupakan salah satu tradisi perang simbolik yang dilaksanakan oleh masyarakat Banjar Pohgending, Desa Pitra, Kabupaten Tabanan, Bali. Tradisi dilaksanakan setiap satu tahun sekali pada Hari Pengerupukan menjelang Hari Raya Nyepi. Tradisi ini berpotensi menimbulkan konflik karena melibatkan adu fisik dan emosi antar peserta, tetapi dalam praktiknya tetap berlangsung secara tertib dan terkendali. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji latar belakang pelaksanaan tradisi Siat Sambuk serta bentuk-bentuk pengendalian sosial yang diterapkan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi Siat Sambuk dilatarbelakangi oleh faktor kepercayaan mengenai Bhuana Alit dinetralisirkan melalui tradisi, faktor tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, serta keyakinan sebagai sarana penolak bala terhadap hal-hal negatif. Selain itu, ditemukan adanya mekanisme pengendalian sosial yang kuat berdasarkan teori kontrol sosial Travis Hirschi, yang meliputi unsur attachment, commitment, involvement, dan believe. Simpulan dari penelitian ini, bahwa tradisi dapat bertahan hingga saat ini dikarenakan terdapat faktor yang melatarbelakanginya. Selain itu dalam mempertahankan tradisi, terdapat berbagai upaya dengan membentuk mekansime pengendalian sosial sehingga tradisi tetap dapat diwariskan.
Metafora Konseptual dalam Slang Fandom K-Pop di Platform X Pada akun @starfess: Sebuah Kajian Linguistik Kognitif Suci Pratiwi; Febrian Nasution
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3928

Abstract

This research study examines metaphor usage in fan posts from @starfess within the K-Pop community discourse. Adopting a cognitive linguistics framework, this research utilizes a qualitative descriptive methodology with data collected from September 1 to October 31, 2025. The analytical phase encompasses the identification and classification of conceptual metaphors based on Lakoff and Johnson's (1980) framework, subsequently employing conceptual mapping to elucidate complicated words. The analysis revealed several forms of vernacular metaphors across three categories: structural metaphors including 'comeback' and 'solo debut'; orientational metaphors comprising 'top tier visual' and 'flop'; and ontological metaphors such as 'hiatus' and 'bias.' Findings indicate that K-Pop community slang transcends its role as a mere communicative device, instead reflecting the community's cognitive patterns, value systems, and social structures. Within this community, metaphors operate as cognitive tools that furnish an organized conceptual framework for navigating the entertainment ecosystem. This study aims to contribute to the field of cognitive linguistics in popular culture studies.
Gerakan Masyarakat Terhadap Perbaikan Infrastruktur Jalan (Studi Kasus Jl. Lettu Karim Kadir Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus) Mutiara Harianja; Ainur Ropik; Hatta Azzuhri
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3929

Abstract

Kerusakan jalan yang berlarut di area urban memperburuk mobilitas dan menimbulkan protes publik, sebagaimana terjadi di Jalan Lettu Karim Kadir, Palembang. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika gerakan masyarakat terhadap perbaikan infrastruktur jalan menggunakan teori Identitas-Oposisi-Totalitas (I-O-T) Touraine. Studi ini menerapkan metode kualitatif dengan desain studi kasus mendalam pada periode 2020–2025. Populasi penelitian mencakup lebih dari 150 peserta gerakan, dengan 12 informan kunci yang dipilih secara purposif dan snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, serta dokumentasi media sosial, kemudian dianalisis secara tematik menggunakan model Miles dan Huberman melalui bantuan perangkat lunak NVivo 14. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan berkembang dari keluhan individu di media sosial menjadi aksi kolektif terorganisir oleh Forum Masyarakat Gandus Bersatu dan Asosiasi Driver Online yang mempengaruhi kebijakan pemerintah daerah melalui tindakan demonstratif dan audiensi resmi. Kesimpulannya, partisipasi masyarakat terbukti efektif membentuk perubahan kebijakan infrastruktur berbasis partisipatif dan memperkuat solidaritas sosial.
Dampak Pengasuhan Orang Tua Tunggal terhadap Kesejahteraan Anak Alex R I Ompusunggu; Yani Achdiani; Gina Indah Permata Nastia
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3937

Abstract

Single-parent families are rising globally, prompting questions about their effects on children's well-being in diverse cultural settings. This study objectives to review recent evidence on the impact of single-parent upbringing on children's emotional, social, and physical welfare. A systematic literature review analyzed 35 peer-reviewed studies published between 2021 untill 2026 from databases including Google Scholar, PubMed, and Scopus, employing thematic analysis. Findings show single-parent children often exhibit emotional distress, lower academic performance, and behavioral challenges, yet display resilience in social skills and maturity with strong parental support physical health impacts link to socioeconomic factors. This synthesis calls for resilience-focused interventions to support affected families.
Bentuk-Bentuk Pengendalian Sosial dalam Tradisi Tamblang Waluh di Desa Adat Bungaya, Karangasem Kadek Mahima Candra Cahyani; I Wayan Mudana; Lola Utama Sitompul
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3945

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pengendalian sosial yang telah diterapkan dalam pelaksanaan tradisi Tamblang Waluh. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif jenis deskriptif untuk mengeksplorasi dan mengkaji lebih mendalam mengenai bentuk-bentuk pengendalian sosial dalam tradisi Tamblang Waluh. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara terstruktur, dan studi dokumen. Tradisi Tamblang Waluh merupakan pertandingan tendang-menendang yang dilakukan oleh anak laki-laki maupun pemuda Desa Adat Bungaya, Karangasem. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Travis Hirschi terkait kontrol sosial. Hasil menunjukkan bahwa tradisi Tamblang Waluh dilaksanakan secara turun-temurun hingga saat ini karena merupakan warisan budaya leluhur yang memuat mekanisme pengendalian sosial. Dengan menggunakan teori kontrol sosial, dapat diketahui bahwa empat elemen dari teori tersebut yaitu attachment atau kasih sayang, commitment atau tanggung jawab, involvement atau keterlibatan, dan belief atau kepercayaan termuat dalam pelaksanaan tradisi Tamblang Waluh untuk mengendalikan tingkah laku anggota masyarakat agar senantiasa taat terhadap aturan, nilai, dan norma yang berlaku. Berdasarkan sifatnya terdapat bentuk pengendalian sosial preventif dan represif, pengendalian sosial preventif dalam tradisi tersebut berupa pemberian nasihat oleh orang tua, penyampaian aturan oleh tokoh adat, dan keterlibatan wasit atau pelerai. Sedangkan pengendalian sosial represif berupa teguran secara persuasif dan tanpa dikenakan sanksi karena pelanggaran bersifat ringan.
Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 (Studi Kasus Polrestabes Kota Makassar) Nurul Khalifatussaadah; A. Fahmal; Fahri Bachmid
Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora Vol. 6 No. 2 (2026): Desember
Publisher : Penerbit Jurnal Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53697/iso.v6i2.3947

Abstract

Studi ini bertujuan untuk: 1) memahami penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; dan 2) mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam insiden pencurian data di Polrestabes Kota Makassar. Penelitian ini merupakan kajian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, yang menggabungkan data primer dari wawancara dengan penyidik Reserse Kriminal Polrestabes Kota Makassar serta data sekunder berupa peraturan hukum, literatur akademik, dan dokumen resmi yang relevan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 di Polrestabes Kota Makassar telah dimulai, tetapi belum berjalan dengan baik. Ini terlihat dari adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan dan perlindungan data pribadi, serta pemahaman yang masih kurang memadai di kalangan petugas tentang prinsip-prinsip perlindungan data pribadi. Efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam kasus pencurian data juga belum sepenuhnya terwujud, dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor hukum (peraturan pelaksana yang belum lengkap), faktor penegak hukum (kurangnya kompetensi dan kesadaran hukum), faktor infrastruktur teknologi informasi, serta faktor organisasi dan budaya kerja. Disarankan agar Polrestabes Kota Makassar meningkatkan efektivitas perlindungan data pribadi dengan memperkuat sistem keamanan data, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia melalui pelatihan khusus terkait perlindungan data pribadi, serta menyusun dan melaksanakan prosedur operasional standar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 untuk mencegah pelanggaran dan pencurian data pribadi di masa mendatang.