cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni Luh Titi Inda Yani
Contact Email
yaniinda514@gmail.com
Phone
+6285824405882
Journal Mail Official
yaniinda514@gmail.com
Editorial Address
No.67 Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23390999     EISSN : 27237575     DOI : 10.66475/fisip
Core Subject :
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik p-ISSN 2339-0999, e-ISSN 0000-0000) menyediakan media untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan politik. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik menerbitkan artikel penelitian, pengembangan dan review di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis 3. Ilmu Komunikasi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Sosiologi 6. Hubungan Internasional Kami menerima kontribusi artikel penelitian dan artikel konseptual (non-penelitian) dari penulis dalam bahasa Inggris. Kami lebih menekankan pada artikel penelitian.
Arjuna Subject : -
Articles 64 Documents
 1   2   3   4   5 
Perubahan Sosial Masa Pandemi Covid-19: Social Change During the Covid-19 Pandemic Andi Hartati
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 menjadi trending isu di belahan dunia sejak awal Tahun 2020 dan berdampak pada kehidupan masyarakat bukan hanya di bidang kesehatan tetapi juga berpengaruh pada bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Banyak perubahan sosial yang terjadi sejak maraknya pandemi covid di Negara Indonesia. Perubahan sosial ini mengakibatkan pergeseran perilaku dan interaksi masyarakat. Salah satu bentuk perubahan sosial akibat pandemi covid-19 di tengah masyarakat adalah terhambatnya proses interaksi sosial masyarakat baik antar individu atupun kelompok. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji perubahan sosial yang diakibatkan pandemik covid-19. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan fenomenologis. Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dikumpulkan dari informasi artikel, buku dan jurnal dan media online. Terdapat tiga bentuk perubahan sosial yang diakibatkan pandemi covid 19 yaitu perubahan struktural, perubahan kultural, dan perubahan interaksional.
Peran Badan Pertanahan Nasional Dalam Pengelolaan Konflik Agraria Di Kabupaten Banggai ( Studi Penerbitan Sertifikat Di Kecamatan Luwuk Selatan ): The Role of the National Land Agency in Managing Agrarian Conflicts in Banggai Regency (A Study of Certificate Issuance in South Luwuk Subdistrict) herni djohanis
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pertanahan Nasional dalam Pengelolaan Konflik Agraria di Kabupaten Banggai (studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan). Subjek dalam Penelitian ini adalah pegawai kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, camat Luwuk Selatan dan masyarakat Kecamatan Luwuk Selatan. Objek Penelitian ini adalan tentang Peran Badan Pertanahan dalam Pengelolaan Konflik Agraria (Studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan). Teknik Pengambilan Sampel menggunakan Non Probability Sampling. Yang menjadi populasi adalah 70 orang Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, 25 orang pegawai kantor Camat Luwuk Selatan Kabupaten Banggai, 128 kepemilikan sertifikat, jadi kesluruhan populasi adalah 223 orang. Peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling maka sampel sekaligus informan adalah 17 orang. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, penyebaran kuesioner, dan wawancara. Analisis data diuji dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peran Badan Pertanahan Nasioanl dalam Pengelolaan Konflik Agraria di Kabupaten Banggai (studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan) yang terbadi atas tifa sub variabel penelitain, yaitu penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis lengkap, pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan penyelesaiak kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan hali Penelitian dapat dikatakan bahwa Peran Badan Pertanahan Kabupaten Banggai Sangat Berperan dalam Pengelolaan Konflik Agraria (studi Penerbitan Sertifikat di Kecamatan Luwuk Selatan).
Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepualuan : Quality of Licensing Services at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of Banggai Kepulauan Regency Sri Lestari; maharani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Kepulauan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian deskriptif kualitatif ini melibatkan 8 informan dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teori Zeithaml digunakan dengan lima indikator kualitas pelayanan: tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan belum optimal karena masih terdapat kekurangan pada sarana prasarana, kompetensi aparatur, dan dukungan anggaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan meliputi: (1) sarana dan prasarana yang belum memadai, (2) kompetensi ASN yang kurang, dan (3) dukungan APBD yang terbatas. Peneliti menyarankan peningkatan sarana prasarana, pelatihan teknis bagi ASN, serta peningkatan alokasi anggaran agar pelayanan perizinan menjadi lebih berkualitas dan optimal.
Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya di Kabupaten Banggai Kepulauan: Implementation of the Self-Help Housing Program in Banggai Kepulauan Regency Budianrto Taib; Mastia M. Halimu
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Program Perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan populasi yang berjumlah 76 KK dan sampel berjumlah 22 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan Teknik Pruposive Sampling. Pengumpulan data diperoleh dari data sekunder dan data primer yang diperoleh melalui Obsevasi, Wawancara, Kuesioner, Dan Dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah menggunakan rumus statistik sederhana. Hasil penelitian menunjukan keseluruhan bahwa Pelaksanaan Program perumahan Swadaya pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan adalah dengan presentasenya (70,37%), dengan rincian untuk Sub Variabel Perencanaan hasilnya dengan presentae (71,36%), dan untuk Sub Variabel Pelaksanaan hasilnya dengan presentase (66,28%), dan Sub Variabel Evaluasi hasilnya dengan presentase (71,42%).
Koordinasi Camat Dalam Proses Pembangunan Di Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai.: District Head Coordination in the Development Process in Kintom District, Banggai Regency. Fuly Benda
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Koordinasi sangat diperlukan dalam suatu organisasi besar dan kompleks, termasuk bagi Pemerintah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai, dimana berbagai fungsi dan kegiatan Kecamatan harus dilakukan oleh barbagai satuan kerja secara terpadu dan simultan, koordinasi merupakan salah satu fungsi administrasi, sehingga jika fungsi koordinasi tidak dilaksanakan secara baik dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap fungsi-fungsi lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis koordinasi Camat dalam proses pembangunan di Kantor Kecamatan Kintom, menggunakan teori Hasibuan (2006) tentang koordinasi vertikal (antar tingkat hierarki) dan horizontal (antar unit setara). Manfaat penelitian ini Secara teoritik menambah khasanah pengetahuan Ilmu Administrasi Publik. Secara praktis, menjadi masukan evaluasi koordinasi Pemerintah Kecamatan Kintom. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif kualitatif, informan purposive (7 orang), data primer-sekunder via observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis: Reduksi data, penyajian, dan kesimpulan. Hasil penelitian menjukkan bahwa Koordinasi secara keseluruhan belum optimal. Koordinasi horizontal (dengan UPTD) lemah, sementara vertikal (laporan, usulan, petunjuk ke staf dan pemerintah desa/kelurahan) berjalan baik.
Pelaksanaan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Mamosalato Kabupaten Morowali Utara: Implementation of Sub-District Head Functions in Government Administration in Mamosalato Sub-District, North Morowali Regency Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1159

Abstract

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Camat Mamosalato menjalankan fungsi administrasi melalui legalisasi dokumen, penerbitan rekomendasi, serta pembuatan surat pengantar administrasi kependudukan. Pelayanan telah dilakukan secara terbuka meskipun menghadapi kendala keterbatasan SDM dan fasilitas yang berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan. Bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Fungsi diwujudkan melalui fasilitasi program pembangunan desa, mendorong partisipasi masyarakat, serta koordinasi lintas sektor. Keterbatasan anggaran kecamatan membuat pelaksanaan fungsi belum maksimal. Penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Mamosalato sudah dilaksanakan, namun belum optimal. Hal ini disebabkan adanya beberapa penghambat seperti keterbatasan anggaran, jumlah aparatur yang minim, kondisi geografis wilayah yang luas dan sulit dijangkau. Faktor pendukungnya adanya regulasi yang jelas, dukungan perangkat kecamatan, serta partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penguatan kelembagaan kecamatan, peningkatan kualitas aparatur, dan dukungan sumberdaya sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas fungsi Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut: The Role of the Village Government in Empowering the Fishing Community in Toropot Village, Bokan District, Banggai Laut Regency herni djohanis; Ni Luh Titi Indayaani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudia dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Toropot Kecamatan Bokan Kabupaten Banggai Laut sudah berperan di lihat dari empat sub variabel peran secara keseluruhan, tetapi masi ada peran yang belum terlaksana dengan maksimal pada peran pemerintah sebagai dinamisator, pada indikator pembentukan kelompok pemberdayaan Nelayan Di Desa Toropot, ditemui bahwa pemerintah Desa masi mengutamakan keluarga untuk diangkat sebagai pengurus kelompok pemberdayaan Nelayan, kurangnya bimbingan dari pihak pemerintah Desa terhadap pemberdayaan, serta lemahnya pengawasan dari pemerintah Desa Toropot sehingga menyebabkan banyak bantuan alat tangkap ikan yang tidak digunakan tetapi di jual tanpa sepengetahuan pemerintah Desa.
Kualitas Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) Di Kabupaten Banggai (Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk): Quality of Service Provided by the Social Security Administration Agency for Health (BPJS Kesehatan) in Banggai Regency (Case Study at Luwuk Regional General Hospital) Sri Lestari; Ine Asstriyani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i1.1161

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Luwuk Kabupaten Banggai berdasarkan teori Zeithhaml, Parasuraman, dan Berry (Hardiansyah, 2011) yang mencakup enam sub variabel: Responsiveness, Reliability, Competence, Access, Courtesy, dan Appearance Presentation. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan 92 responden peserta BPJS yang dipilih melalui teknik aksidental dan rumus Taro Yamane. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan metode persentase skor kriterium. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Luwuk tergolong baik dengan skor rata-rata 69,34%. Sub variabel dengan nilai tertinggi adalah competence (76,76%), sedangkan yang terendah adalah courtesy (58,15%). Meskipun secara keseluruhan berkategori baik, masih perlu peningkatan pada keramahan petugas muda, kehandalan administrasi, serta kebersihan ruang inap.
Kinerja Pegawai Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai: Performance of Civil Registration Employees in Improving Birth Certificate Services at the Population and Civil Registration Office of Banggai Regency Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i1.1162

Abstract

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, jumlah informan yaitu 11 orang terdiri 8 pegawai Dukcapil, 2 orang masyarakat, dan 1 orang pegawai kelurahan simpong dengan menggunakan teknik snowball sampling. Data diperoleh dengan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan kinerja pegawai Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Pelayanan Akta Kelahiran Di Dukcapil Kabupaten Banggai berada pada kategori sangat baik dan efektif. Didukung oleh kepatuhan pegawai terhadap Standar Pelayanan yang ketat, termasuk penerapan disiplin waktu dan sistem shift yang memastikan ketersediaan layanan. Inovasi layanan seperti program Jemput Bola dan Satu Anak Lahir Terbit 5 Dokumen bahwa inisiatif proaktif dalam menjangkau dan mempermudah. Namun, kinerja tersebut tidak lepas dari beberapa kendala. Kendala utama mencakup faktor individu, kemampuan dan keterampilan SDM menjadi penentu kualitas pelayanan. Faktor psikologis, terutama tuntutan masyarakat ingin proses cepat tanpa memperhatikan kelengkapan dokumen, sering memicu miskomunikasi dan kesalahan input data. Faktor organisasi informasi di situs web yang tidak terbarukan, gangguan jaringan dari pusat, dan masalah teknis terkait pemadaman listrik yang memengaruhi operasional menjadi hambatan.
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Pemerintah Kecamatan Kintom Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah: Human Resource Development in the Government of Kintom Subdistrict, Banggai Regency, Central Sulawesi Province Fuly Benda
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i1.1163

Abstract

Pemerintah kecamatan memegang peran krusial dalam koordinasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat sebagai implementasi desentralisasi. Optimalisasi peran ini sangat bergantung pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kecamatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan SDM pada Pemerintah Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi di Kecamatan Kintom. Tujuh (7) informan dipilih secara purposive. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif (kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengembangan SDM di Kecamatan Kintom belum terlaksana secara optimal. Pengembangan SDM berdasarkan aspek Belajar dan Pengembangan telah berjalan optimal. Namun, aspek Pendidikan dan Pelatihan, yang merupakan bagian dari teori Michael Armstrong, masih belum maksimal. Peningkatan kedua aspek ini sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja aparatur dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

Page 2 of 7 | Total Record : 64

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik More Issue