cover
Contact Name
Ni Luh Titi Inda Yani
Contact Email
yaniinda514@gmail.com
Phone
+6285824405882
Journal Mail Official
yaniinda514@gmail.com
Editorial Address
No.67 Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
ISSN : 23390999     EISSN : 27237575     DOI : 10.66475/fisip
Core Subject :
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik p-ISSN 2339-0999, e-ISSN 0000-0000) menyediakan media untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan politik. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik menerbitkan artikel penelitian, pengembangan dan review di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis 3. Ilmu Komunikasi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Sosiologi 6. Hubungan Internasional Kami menerima kontribusi artikel penelitian dan artikel konseptual (non-penelitian) dari penulis dalam bahasa Inggris. Kami lebih menekankan pada artikel penelitian.
Arjuna Subject : -
Articles 64 Documents
PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BANGGAI: IMPLEMENTATION OF E-GOVERNMENT IN THE REGIONAL RESEARCH AND INNOVATION AGENCY OF BANGGAI REGENCY Ni Luh Titi Indayani; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1174

Abstract

Tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana Penerapan E-Government Pada Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Banggai dalam Meningkatkan inovasi daerah pada Badan Riset dan Inovasi Daerah. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data terukur yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (depth interview) dengan informan 4 orang. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa E-government di BRIDA bukan hanya soal teknologi, tetapi transformasi budaya kerja pemerintah menuju layanan yang lebih cepat, tepat, murah, transparan, dan responsif, yang berkontribusi pada kemajuan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Penerapan e-government di BRIDA Kabupaten Banggai didukung terutama oleh kebijakan, anggaran, dan SDM yang melek teknologi. Pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan anggaran riset, sementara masyarakat dan sektor swasta berperan dalam memberikan masukan dan teknologi. Inovasi teknologi seperti aplikasi e-signature dan layanan HKI elektronik meningkatkan transparansi, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. E-government juga mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih terbuka, responsif, dan akuntabel demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN GALIAN C BERBASIS LINGKUNGAN DI KABUPATEN BANGGAI: FACTORS AFFECTING THE IMPLEMENTATION OF ENVIRONMENT-BASED QUARRYING MANAGEMENT POLICIES IN BANGGAI REGENCY Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1175

Abstract

Tujuan dalam penelitian adalah bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk pengelolaan pertambangan galian C yang memperhatikan aspek lingkungan, serta menganalisis apa saja kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Galian C Berbasis Lingkungan Di Kabupaten Banggai. Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya data informan yaitu 4 orang. Data yang digunakan dalam metode pengumpulan data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder Data Primer, yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dengan turun langsung ke objek dalam hal ini melakukan wawancara. Data Sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari hasil penelitian seperti dokumentasi dalam bentuk foto, rekaman maupun catatan hasil wawancara pada saat melakukan penelitian dengan pihak-pihak yang bersangkutan, dokumen-dokumen seperti buku, jurnal, serta laporan dari mana saja yang sifatnya relevan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan pertambangan galian C berbasis lingkungan di Kabupaten Banggai masih menghadapi hambatan signifikan pada aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hambatan tersebut diperkuat oleh ketimpangan relasi kuasa yang menempatkan kepentingan ekonomi di atas kepentingan ekologis.
PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SABELAK KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: SUPERVISION OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY (BPD) IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE FUNDS IN SABELAK VILLAGE, SOUTH BULAGI DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Andi Hartati; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1176

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, peran BPD di Desa Sabelak dalam pengelolaan dana desa menunjukkan fondasi partisipatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek kapasitas internal BPD dan konsistensi penerapan standar pengawasan yang jelas dan merata. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sepenuhnya akuntabel, transparan, dan berdaya guna, BPD perlu meningkatkan inisiatif pengembangan SDM secara berkelanjutan, membakukan dan mensosialisasikan metode pengawasan yang proaktif dan berorientasi lapangan, serta memastikan konsistensi penuh dalam pelibatan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengambilan tindakan koreksi, demi membangun kepercayaan yang kokoh di seluruh lapisan masyarakat Desa Sabelak.
PERAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG( PUPR) DALAM PROGRAM PENYEDIAAN AIR BERSIH DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: THE ROLE OF THE PUBLIC WORKS AND SPATIAL PLANNING AGENCY (PUPR) IN THE CLEAN WATER SUPPLY PROGRAM IN THE BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Anies Handayani; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1177

Abstract

Penyediaan air bersih merupakan program prioritas pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Program penyediaan air bersih merupakan upaya pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang( PUPR) untuk menyediakan sarana dan prasarana air bersih Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penenlitian kualitatif dengan jumlah informan sebanyak 4 orang, terdiri atas 1 orang Kepala Bidang Cipta Karya, 1 orang Kepala desa, 1 Masyarakat dikecamatan Bulagi Selatan dan 1 orang masyarakat di kecamatan Bulagi dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui melalui empat alur kegiatan yaitu pengumpulan data, reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Pekejaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Program (PUPR) Dalam Penyediaan Air Bersih di Kabupaten Banggai Kepulauan ( Studi Kasus Kecamatan Bulagi Selatan Dan Bulagi) belum terlaksna keseluruhan . Hal tersebut di dukung fakta dilapangan yang dimana program ini belum terealisasikan kepada masyarakat. Program ini baru sampai pada tahap perencanaan dan belum sampai pada tahap pelaksanaan. Hal ini karena masih memerlukan dukungan anggaran (APBN) yang memadai serta penyelesaian permasalahan lahan.
KINERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN LUWUK KABUPATEN BANGGAI: PERFORMANCE OF THE COOPERATIVE AND MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE (MSME) OFFICE IN LUWUK DISTRICT, BANGGAI REGENCY herni djohanis; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i2.1178

Abstract

Tujuan penelitian kinerja Dinas Koperasi dan UMKM di Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, kemungkinan besar adalah untuk mengevaluasi seberapa efektif dinas tersebut dalam memberdayakan dan mengembangkan UMKM di wilayah itu, sehingga dapat diketahui strategi atau program apa saja yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang diberbentuk informasi yang di dapat dalam bentuk lisan maupun tulisan, dalam hal ini peneliti lebih memfokuskan tentang Kinerja Dinas Koperasi dan UMKM Kecamatan Luwuk Kabupaten Banggai. Jumlah informan 8 orang. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam kaitanya penelitian ini penulis menggunakan 2 jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui responden dan data sekunder adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen atau referensi-referensi yang berkaitan dengan obyek penelitian. Hasil Penelitian adalah Dinas Koperasi telah memberikan pelayanan yang baik kepada pelaku UMKM dengan berperan sebagai fasilitator yang menyediakan sarana dan prasarana pelatihan, membantu pemasaran melalui pameran dan bazar, serta memberikan pendampingan dan konsultasi bisnis. Pelayanan ini juga meliputi penyediaan akses permodalan melalui program seperti KUR dan UMi, serta fasilitasi sertifikasi produk. Kinerja Dinas Koperasi dalam pengembangan UMKM telah memenuhi target melalui berbagai program dan fasilitasi, seperti pelatihan keterampilan, bantuan akses pasar, pembangunan jaringan, serta kemudahan berusaha. Beberapa indikator keberhasilan dapat dilihat dari peningkatan persentase koperasi yang sehat dan pencapaian target lainnya yang ditetapkan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DI LUWUK KABUPATEN BANGGAI: IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON ROADSIDE PARKING FEES IN LUWUK, BANGGAI REGENCY Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i1.1187

Abstract

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Luwuk Kabupaten Banggai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penenlitian kualitatif deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 15 orang, yang terdiri atas pengguna parkir sebanyak 6 orang, Tim Pelaksana dari Dinas PERHUBUNGAN Kabupaten Banggai sebanyak 3 orang, dan Juru parkir maupun masyarakat setempat Luwuk Kabupaten Banggai sebanyak 6 orang dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Keibijakan Retribusi Parkir di Tepi Jalana Umum Luwuk Kabupaten Banggai ini belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan. Hal ini didukung oleh fakta di lapangan, adanya Lahan yang tidak seimbang antara kebutuhan parkir dan ketersediaan lahan sesuai dengan tempat yang diberikan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI KECAMATAN MASAMA KABUPATEN BANGGAI 2024 : IMPLEMENTATION OF THE POLICY ON THE RECRUITMENT OF GOVERNMENT EMPLOYEES WITH WORK AGREEMENTS (PPPK) IN THE MASAMA DISTRICT OF BANGGAI REGENCY IN 2024 Anies Handayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i1.1188

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang didasari keingintahuan peneliti. Penelitian adalah penelitian deskripsikan kualitatif dengan teknik sampling yang digunakan snowball sampling, jumlah informan 7 orang. Teknik pengumpulan data di ambil teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kecamatan Masama Kabupaten Banggai Tahun 2024 sudah terlaksana. Namun kuota Pengadaan (PPPK) yang disediakan masih terbilang sedikit, kebijakan ini secara langsung dikatakan tidak tepat sasaran karena yang terjadi dilapangan banyak yang lolos PPPK, biasanya durasi waktu menjadi honorer masih relative singkat dibandingkan dengan honorer lain yang tidak lolos, dan banyak peserta PPPK yang ikut memiliki keluhan terutama para honorer sudah lanjut usia mereka mengatakan kesulitan pada proses melengkapi administrasi dan tes ujian yang dikarenakan faktor usia.
STRATEGI POLITIK PARTAI GOLONGAN KARYA DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2024 DI KABUPATEN BANGGAI : POLITICAL STRATEGY OF THE GOLONGAN KARYA PARTY IN THE 2024 LEGISLATIVE ELECTIONS IN BANGGAI REGENCY Siska Mahmud; dandi abidina
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i1.1189

Abstract

Strategi merupakan alat atau cara yang digunakan untuk mengubah pandangan tentang suatu kegiatan atau rencana dan pengaturan untuk mencapai tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Politik Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan informan berjumlah 7 orang. Teknik penarikan sampel menggunakan teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis SWOT, Untuk mengukur bagaimana Strategi Politik Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai dan dalam penelitian ini terdiri dari dua sub variabel dan 11 indikator. Dari sub variabel yang ditelitikan meliputi lingkungan internal yang terletak pada kuadran II yaitu Strength dengan total nilai 3,15 dan pada kuadran III yaitu Weakness dengan total nilai 0,50 dan pada lingkungan eksternal yang terletak pada kuadran I yaitu Opportunity dengan total nilai 2,30 dan pada kuadran IV yaitu Threat dengan total nilai 1,25. Maka diketahui selisih total skor faktor kekuatan (Strength) dan kelemahan (weakness) adalah 2,65 , sedangkan selisih total skor faktor peluang (opportunity) dan ancaman (threat) adalah 1,05. Berdasarkan diagram analisis SWOT, menunjukan bahwa titik kuadran pada masing-masing faktor terletak pada kuadran I yaitu agresif (Growth Oriented Strategy), dimana penentuan startegi kuadaran I berada dititik antara kekuatan dan peluang yang penentuan strategi diperoleh dari pemaduan antara kekuatan kunci dan peluang kunci yang disebut sebagai strategi SO (Strength- opportunity). Titik kuadran I yaitu agresif , ini menunjukkan bahwa DPD II Partai Golongan Karya Kabupaten Banggai memanfaatkan peluang kunci dan kekuatan yang dimilikanya dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kabupaten Banggai dengan baik.
TRANSFORMASI DIGITAL KPU: ANALISIS MANFAAT IMPLEMENTASI SIAKBA DALAM REKRUTMEN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILU 2024 DI KABUPATEN BANGGAI: KPU DIGITAL TRANSFORMATION: ANALYSIS OF THE BENEFITS OF IMPLEMENTING SIAKBA IN THE RECRUITMENT OF THE 2024 ELECTION SUBDISTRICT COMMITTEE IN BANGGAI REGENCY Muhamad Irsan S Nang
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i1.1190

Abstract

Digitalisasi administrasi publik mendorong lembaga pemerintahan memperkuat tata kelola berbasis data dan teknologi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerapkan e-government melalui Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk mendukung rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilu 2024 di Kabupaten Banggai. Penelitian ini menganalisis manfaat bersih (net benefit) implementasi SIAKBA dalam efisiensi administratif, transparansi publik, akuntabilitas kelembagaan, serta tantangan kesenjangan digital di wilayah dengan karakteristik geografis kompleks. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi resmi KPU, dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil menunjukkan bahwa SIAKBA meningkatkan efisiensi administratif, memperkuat transparansi, dan mendorong budaya kerja digital yang akuntabel. Namun, keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menghambat optimalisasi sistem di daerah terpencil, sehingga akses inklusif menjadi kunci keberhasilan implementasi e-government. Temuan ini memperluas penerapan model kesuksesan sistem informasi DeLone dan McLean (2003) pada sektor publik Indonesia dengan memasukkan dimensi keadilan akses digital sebagai parameter baru.
PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KOTA LUWUK KABUPATEN BANGGAI: THE ROLE OF THE ENVIRONMENTAL AGENCY IN HOUSEHOLD WASTE MANAGEMENT IN LUWUK CITY, BANGGAI REGENCY herni djohanis; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i1.1191

Abstract

Pengelolaan sampah rumah tangga merupakan serangkaian kegiatan sistematis yang mencakup pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dalam konteks perkotaan, permasalahan sampah menjadi isu penting karena meningkatnya jumlah volume timbunan sampah seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Pengelolaan sampah menjadi Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai dan untuk mengetahui kendala Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kota Luwuk Kabupaten Banggai. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan jumlah informan sebanyak 10 orang dengan menggunakan Snowball Sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Luwuk Kabupaten Banggai ini belum sepenuhnya maksimal secara keseluruhan. Hal tersebut didukung oleh fakta di lapangan terkait peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten banggai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah rumah tangga bahwa sudah berjalan melalui tahap perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan, namun hasilnya masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya partisipasi masyarakat dalam memilah dan membuang sampah, keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, lemahnya penegakan hukum, serta terkendala anggaran juga yang menjadi faktor penghambat dalam upaya optimalisasi pengelolaan sampah rumah tangga.