cover
Contact Name
Ni Luh Titi Inda Yani
Contact Email
yaniinda514@gmail.com
Phone
+6285824405882
Journal Mail Official
yaniinda514@gmail.com
Editorial Address
No.67 Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
ISSN : 23390999     EISSN : 27237575     DOI : 10.66475/fisip
Core Subject :
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik p-ISSN 2339-0999, e-ISSN 0000-0000) menyediakan media untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan politik. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik menerbitkan artikel penelitian, pengembangan dan review di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis 3. Ilmu Komunikasi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Sosiologi 6. Hubungan Internasional Kami menerima kontribusi artikel penelitian dan artikel konseptual (non-penelitian) dari penulis dalam bahasa Inggris. Kami lebih menekankan pada artikel penelitian.
Arjuna Subject : -
Articles 64 Documents
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai 2022: Implementation of Waste Management Policy in Toili Jaya Subdistrict, Banggai Regency, 2022 Abdul Rachman Saida Rahman; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i1.1164

Abstract

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif, jumlah informan 11 orang, terdiri 1 pegawai Kantor Camat Toili Jaya, 7 Kepala Desa yang ada diKecamatan Toili Jaya, dan 3 Tokoh Masyarakat, dengan menggunakan teknik Snowball Sampling. Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Toili Jaya Kabupaten Banggai belum efektif dan efisen. Didukung adanya fakta di lapangan, bahwa implementasi pengelolaan sampah diKecamatan Toili Jaya masih bersifat informal dan terbatas kesadaran masyarakat serta inisiatif individu maupun kelompok. Ketiadaan regulasi resmi menyebabkan kurangnya koordinasi, fasilitas, dan pengawasan memadai sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan sampah. Adapun distribusi bantuan kendaraan roda tiga tidak merata menjadi kendala utama dalam efektivitas pengangkutan sampah, sehingga beberapa area masih mengalami penumpukan sampah berdampak kebersihan dan kesehatan masyarakat. Penelitian merekomendasikan perlunya penyusunan regulasi kebijakan pengelolaan sampah ditingkat kecamatan sebagai dasar hukum, peningkatan sosialisasi serta partisipasi masyarakat, dan penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup diKecamatan Toili Jaya.
Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama : Management of the Revenue and Expenditure Budget of Eteng Village, Masama Subdistrict Andi Hartati; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1165

Abstract

Penelitian ini adalah jenis kualitatif deskriptif. Penentuan informan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur Snowball Sampling, yaitu penentuan informan yang pada awalnya jumlahnya sedikit kemudian menjadi membesar.Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Eteng Kecamatan Masama, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan APBDes di Desa Eteng sudah cukup baik, upaya dari pemerintah desa sudah diupayakan, mulai dari tahap perencanaan dengan melibatkan masyarakat desa, menyusun peraturan desa tentang APBDes, di tahap pelaksanaan dengan menugaskan Sekdes, Kaur dan Kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran, di tahap penatausahaan dengan menugaskan Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, di tahap pelaporan Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Ketua BPD dan di tahap pertanggung jawaban kepala desa menginformasikan kepada masyarakat melalui baliho berukuran 3x4 meter. Adapun hal yang masih menjadi penghambat pengelolaan APBDes di Desa Eteng adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan sampai pertanggung jawaban, bahkan ada masyarakat yang tidak tahu kalau baliho APBdes sudah terpampang di balai desa.
Efektifitas Penyaluran Alat Pertanian Oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Pertanian (Tphp) Di Desa Tohitisari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai: Effectiveness of Agricultural Equipment Distribution by the Food Crops and Horticulture Agency (Tphp) in Tohitisari Village, Toili Subdistrict, Banggai Regency Anies Handayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1166

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan jelas tentang efektivitas distribusi alat pertanian serta mengidentifikasi hambatan yang dialami, sekaligus memberikan saran perbaikan yang bermanfaat bagi pengelola program dan penerima manfaat di tingkat lokal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu penelii berusaha menjelaskan atau mendeskripsikan secara terperinci dan mendalam tentang Efektivitas Penyaluran Bantuan Alat Pertanian Oleh Dinas Tanaman Pangan Hortikura Pertanian (TPHP) Di Desa Tohitisari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Pengambilan data dengan cara melalui observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, dan dianalisis menggunakan tiga jalur kegiatan yaitu reduksi data (Reduction), Penyajian Data (Display) dan Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (Conclusion atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan alat pertanian sudah berjalan cukup efektif dengan penyaluran yang tepat sasaran dan sosialisasi yang memadai sehingga membantu peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Namun, pencapaian tujuan program masih terbatas oleh kendala seperti kurangnya pelatihan teknis berkelanjutan bagi petani dan kelembagaan yang belum kuat. Pengawasan penyaluran alat telah dilakukan secara rutin, tetapi perlu ditingkatkan frekuensi dan mutu pelatihannya agar penggunaan alat dapat optimal dan alat terawat dengan baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyaluran antara lain karakteristik organisasi penyalur, kondisi lingkungan, kompetensi petani/operator, dan manajemen pelaksanaan program.
Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Di Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepualuan: The Role of the Village Government in Administrative Services in Peling Seasa Village, Bulagi District, Banggai Kepulauan Regency herni djohanis; Ni Luh Titi Indayaani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1167

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini adalah penelitian Kuantitatif dengan populasi berjumlah 304 orang dan sampel 75 orang respoden teknik penarikan sampel mengunakan teknik purposive Sampling. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik observasi, pembagian kuisioner, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa Presentase mengenai sub variabel yaitu regulator hasil presentase 80,66% masuk kategori sangat berperan, dinamisator hasil Presentase 74,166% masuk kategori berperan, fasilitator hasil presentase 48,83% masuk kategori kurang berperan, karena pada indikator pemeritah Desa Peling Seasa memberikan pelayanan secara akurat, cepat dan tepat dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan, terdapat banyak responden yang menjawab tidak setuju berjumlah 17 responden dengan presentase (22,66%) dan yang menjawab sangat tidak setuju berjumlah 38 dengan presentase (50,66%) responden hal ini menujukan peran pemeritah Desa Peling Seasa memberikan pelayanan secara akurat, cepat dan tepat masi belum maksimal jumlahkan secara keseluruhan sub variabelnya presentase mencapai 67,889% yang berada pada kategori Berperan. Artinya tiga sub variabel dalam penelitian ini menujukan bahwa Peran Pemerintah Desa Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Peling Seasa Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan sudah berperan.
Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai (Tpp) Terhadap Kualitas Kerja Aparatur Sipil Negara (Asn) Di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai: The Effect of Additional Employee Income (TPP) on the Work Quality of Civil Servants (ASN) at the Banggai Regency Civil Service Police Unit Office Muhamad Irsan S Nang
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v10i2.1168

Abstract

Penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif bertujuan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara variabel TPP dan Kualitas Kerja ASN. Populasi mencakup seluruh ASN di kantor SPPP Kabupaten Banggai berjumlah 57 orang, dan seluruhnya dijadikan sampel menggunakan teknik sampling jenuh. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuisioner (menggunakan skala Likert), dan dokumentasi. Secara deskriptif, penerimaan TPP dan Kualitas Kerja ASN dipersepsikan responden kategori yang sangat tinggi. Hal ini dikonfirmasi akumulasi total skor mencapai 4485 dibandingkan dengan skor maksimum ideal 3600, menghasilkan nilai akhir 124,58 dikategorikan Sangat Setuju atau Sangat Baik. Keyakinan tinggi didukung dominasi tanggapan positif (Sangat Setuju dan Setuju) seluruh dimensi kualitas kerja, yang meliputi: Produktivitas Kerja (984), Disiplin Kerja (942), Hasil Kerja Optimal (776), Antusiasme (738), Potensi Diri (506), dan Proses Kerja 500). Minimnya tanggapan negatif (111 skor menyatakan Kurang Setuju) memperkuat kesimpulan bahwa ASN secara kolektif menilai TPP faktor penting yang berkorelasi positif terhadap peningkatan kualitas kerja mereka dikantor.
EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA UNU KECAMATAN BULAGI SE- LATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT IN THE IMPLEMENTATION OF COMMUNITY EMPOWERMENT IN UNU VILLAGE, BULAGI SE- LATAN DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Siska Mahmud; Ni Luh Titi Indayaani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i1.1169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efekktivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Unu Kecamatan Bulagi Selatan Kabu- paten Banggai Kepulauan. Penelitian ini di dasari oleh keingintahuan peneliti terhadap pengelolaan dana desa terhadap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang di gunakan pur- posive sampling, jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan data di ambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian di jelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat di pertanggung jawabkan kebena- ran-nya. Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa Efektivitas pengelolaan dana desa dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat masih kurang maksimal atau belum di katakan efektif. Di lihat dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Pemerintah desa sudah melaksanakan pengelolaan dana desa dengan mengikuti aturan-aturan yang sudah di sepakati dalam musyawarah desa, mulai dari musyawarah dusun, musyawarah desa, serta penyusunan RKPDes dan APBDes. Ada beberapa hal yang membuat pengelolaan dana desa dalam pelaksanan pemberdayaan masyarakat kurang maksimal yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat desa unu serta masih kurangnya sumber daya manusia dari sebagian aparat desa dan kurang-nya pengawasan dari pemerintah desa terhadap pelaksanaan program kegiatan.
PELAKSANAAN PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DI DESA BOYOU KECAMATAN LUWUK UTARA KABUPATEN BANGGAI: IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE APPARATUS CAPACITY BUILDING PROGRAM IN BOYOU VILLAGE, NORTH LUWUK DISTRICT, BANGGAI REGENCY Sri Lestari; Ni Luh Titi Indayaani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i1.1170

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan program peningkatan kapasitas perangkat desa dengan penerapan teori penguatan kapasitas yang mencakup tiga pilar utama: Peningkatan SDM, Pendidikan dan Pelatihan, serta Kompetensi Dasar. Landasan teoritis merujuk pada definisi kapasitas sebagai kemampuan, keterampilan, sikap, dan nilai yang dibutuhkan perangkat desa untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik secara efektif. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif analisis secara kualitatif dengan studi kasus pada beberapa perangkat desa yang telah melaksanakan program tersebut. Hasil menunjukkan bahwa : Peningkatan SDM : Perangkat desa yang mengikuti program merasa mengalami perbaikan pemahaman organisasi, manajemen pemerintahan dan pengelolaan sumber daya manusia. Pendidikan dan Pelatihan : Pelatihan teknis seperti pengelolaan keuangan, administrasi desa, penggunaan teknologi informasi,serta pelatihan soft skills seperti komunikasi, perencanaan, dan manajemen sangat membantu meningkatkan efisensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan desa. Kompetensi Dasar : Kompetensi Dasar perangkat desa termasuk penguasaan administrasi desa, sistem informasi, kemampuan menyusun program pembangunan, dan penganggaran menjadi lebih terarah setelah pendampingan teknis dan bimbingan terus-menerus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi pelatihan serta evaluasi hasil kegiatan. Temuan utama mengungkapkan adanya kendala seperti kurangnya motivasi peserta yang telah memiliki masa kerja lama dan minimnya evaluasi pasca pelatihan.
IMPLEMENTASI PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) OLEH PT DONGGI-SENORO LNG (DSLNG) DI DESA USO KECAMATAN BATUI KABUPATEN BANGGAI.: IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM BY PT DONGGI-SENORO LNG (DSLNG) IN THE VILLAGE OF USO, BATUI DISTRICT, BANGGAI REGENCY. Budianrto Taib; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i1.1171

Abstract

Program Corporate Social Responsibility (CSR) oleh PT Donggi-Senoro LNG (DSLNG) di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bentuk, implementasi, serta dampak program CSR DSLNG terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat. Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data dari observasi lapangan, wawancara dengan pihak perusahaan, pemerintah desa, dan masyarakat penerima manfaat, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program CSR DSLNG meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan pelestarian lingkungan. Implementasi program dilakukan melalui model kemitraan dengan lembaga lokal serta partisipasi aktif masyarakat. Dampak program terlihat pada meningkatnya akses pendidikan dan kesehatan, terbentuknya usaha produktif masyarakat, serta bertambahnya kesadaran lingkungan. Namun demikian, beberapa tantangan seperti ketergantungan masyarakat pada bantuan perusahaan dan kebutuhan peningkatan kapasitas lokal masih ditemukan. Secara keseluruhan, program CSR DSLNG berkontribusi positif terhadap pembangunan desa, meskipun memerlukan penguatan strategi keberlanjutan agar manfaatnya dapat berlangsung jangka panjang.
PERAN KОMISI PEMILIHAN UMUM KPU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PОLITIK PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: THE ROLE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION (KPU) IN INCREASING THE POLITICAL PARTICIPATION OF FIRST-TIME VOTERS IN THE 2023 GENERAL ELECTION IN BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Fuly Benda; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i1.1172

Abstract

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis yang menentukan kualitas demokrasi, sehingga peningkatan partisipasi politik mereka menjadi perhatian utama dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada Pemilihan Umum Tahun 2023 di Kabupaten Banggai Kepulauan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Banggai Kepulauan menjalankan beberapa strategi, antara lain pendidikan pemilih melalui program sosialisasi di sekolah menengah, kerja sama dengan organisasi kepemudaan, pemanfaatan media sosial, serta penyediaan informasi kepemiluan yang mudah diakses. Upaya tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran politik, pemahaman terhadap prosedur pemilu, dan motivasi untuk menggunakan hak pilih. Namun, implementasi program masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, kurangnya koordinasi dengan lembaga pendidikan, serta rendahnya minat sebagian pemilih pemula terhadap isu politik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran KPU sangat penting dalam membangun partisipasi politik generasi muda, tetapi diperlukan penguatan strategi yang lebih kreatif, kolaboratif, dan berkelanjutan untuk memastikan keterlibatan pemilih pemula pada pemilu selanjutnya.
EVALUASI TATA RUANG DALAM PENGEMBANGAN GREEN CITY PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( BAPPEDA) KABUPATEN BANGGAI: SPATIAL EVALUATION IN THE DEVELOPMENT OF A GREEN CITY BY THE REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY (BAPPEDA) OF BANGGAI REGENCY Abdul Rachman Saida Rahman; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v11i1.1173

Abstract

Evaluasi Tata Ruang dalam Pembangunan Kota Hijau di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Penataan Ruang dalam Pembangunan Kota Hijau di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai. Jenis penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Evaluasi Perencanaan Tata Ruang Kota dalam Pembangunan Perkotaan sedangkan subjek penelitian ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Non Probability Sampling. Penduduk dalam penelitian ini adalah pegawai di Badan Perencanaan Wilayah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai. Para peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel bola salju. Metode pengumpulan data adalah menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data diuji dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi Penataan Ruang dalam Pembangunan Kota Hijau pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Banggai secara keseluruhan menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banggai belum sepenuhnya siap menerapkan konsep Kota Hijau. Oleh karena itu, secara keseluruhan, Evaluasi Tata Ruang dalam Pembangunan Kota Hijau di Kabupaten Banggai menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam perencanaan dan kebijakan, masih ada tantangan yang signifikan terkait implementasi dan partisipasi masyarakat. Upaya untuk meningkatkan efektivitas RTH perlu melibatkan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.