cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni Luh Titi Inda Yani
Contact Email
yaniinda514@gmail.com
Phone
+6285824405882
Journal Mail Official
yaniinda514@gmail.com
Editorial Address
No.67 Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23390999     EISSN : 27237575     DOI : 10.66475/fisip
Core Subject :
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik p-ISSN 2339-0999, e-ISSN 0000-0000) menyediakan media untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan politik. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik menerbitkan artikel penelitian, pengembangan dan review di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis 3. Ilmu Komunikasi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Sosiologi 6. Hubungan Internasional Kami menerima kontribusi artikel penelitian dan artikel konseptual (non-penelitian) dari penulis dalam bahasa Inggris. Kami lebih menekankan pada artikel penelitian.
Arjuna Subject : -
Articles 64 Documents
 3   4   5   6   7 
INOVASI LAYANAN MULTI-SEKTOR DALAM PROGRAM COMMAND CENTER 112 SEBAGAI PENGEMBANGAN SMART CITY DI KABUPATEN BANGGAI: INNOVATION MULTI-SECTOR SERVICES IN THE 112 COMMAND CENTER PROGRAM AS A DEVELOPMENT OF SMART CITY IN BANGGAI REGENCY Budianrto Taib
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i2.1193

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pendekatan Smart City dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu bentuk inovasi yang muncul dari transformasi adalah program Command Center 112 di Kabupaten Banggai, Berfungsi sebagai pusat kendali layanan darurat dan pelaporan masyarakat secara digital dengan sektor pelayanan seperti kesehatan, kebencanaan, keamanan, dan kedaruratan. Tujuan Penelitian menganalisis inovasi layanan multi-sektor dalam Command Center 112 berkontribusi terhadap pengembangan Smart City di Kabupaten Banggai. Metode penelitian yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan Command Center 112 memiliki keunggulan relatif dalam hal kecepatan respon dan efisiensi koordinasi, serta kompatibel dengan struktur kerja organisasi. Tingkat kerumitan penggunaan tergolong rendah, dan hasil pelaksanaan dapat diamati pimpinan daerah. Pelaksanaan program belum maksimal karena keterbatasan perangkat belum meratanya literasi digital dan minimnya transparansi informasi kepada publik. Untuk mencapai efektivitas perlu penguatan kapasitas teknis perluasan jangkauan layanan dan peningkatan keterlibatan publik dalam proses evaluasi dan pengawasan.
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR KECAMATAN BANGKURUNG KABUPATEN BANGGAI LAUT: Level of Public Satisfaction with Public Services at the Bangkurung Subdistrict Office, Banggai Laut Regency Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i2.1194

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kantor kecamatan Bangkurung, Kabupaten Banggai Laut. Jenis penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif dengan populasi 100 orang dan sampel 50 orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yaitu regresi sederhana. Hasil menunjukkan bahwa secara keseluruhan, tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kantor Kecamatan Bangkurung mencapai 76,56%, yang dkategorikan sebagai Puas. Rincian hasil untuk setiap sub variabel sebagai berikut: Tangibles sebesar 81,7%, Reliability sebesar 79,6%, Responsiveness) sebesar 74,16%, Assurance sebesar 78,83%, dan Empathy sebesar 68,5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan publik di Kantor Kecamatan Bangkurung secara umum berjalan baik dan masyarakat merasa puas, meskipun belum mencapai kategori sangat puas. leh karena itu, Kantor Kecamatan Bangkurung perlu meningkatkan dan memperbaiki kualitas layanannya, terutama dalam hal empati dan responsivitas, agar pelayaanan publik dapat dimaksimalkan, konsisten, dan berkelanjutan.
TATA KELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA TANGEBAN KECAMATAN MASAMA KABUPATEN BANGGAI: ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF TANGEBAN VILLAGE, MASAMA DISTRICT, BANGGAI REGENCY Muhamad Irsan S Nang
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i2.1195

Abstract

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tata kelola administrasi Pemerintahan Desa Tangeban Kecamatan Masama Kabupaten Banggai. Jenis penelitian ini adalah penelitian diskritif kualitatif. Dalam penelitian kualitataif, Teknik sampling yang digunakan sampling. sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut di anggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Jumlah informan ada 10 orang. Hasil penelitian adalah Akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa masih dalam proses pengembangan dan belum mencapai tingkat maksimal secara menyeluruh. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap anggaran keuangan desa perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan mencegah penyimpangan dana desa. Adanya kekurangan sarana dan prasarana, baik di sekolah maupun instansi, menunjukkan bahwa fasilitas yang tidak memadai dapat menghambat proses pembelajaran dan kinerja, menurunkan motivasi, bahkan menyebabkan kegiatan menjadi tidak optimal, sehingga memerlukan perbaikan, perawatan rutin, serta kebijakan yang lebih baik untuk mencukupi kebutuhan dan meningkatkan kualitas palayanan publik.
MORALITAS POLITIK DAN KRISIS KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA PASCA PEMILU 2024”: POLITICAL MORALITY AND THE CRISIS OF PUBLIC TRUST IN LEGISLATIVE INSTITUTIONS IN INDONESIA AFTER THE 2024 ELECTIONS Fitrah Noho
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i2.1196

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan antara moralitas politik dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif di Indonesia pada periode 2024–2025. Latar belakang penelitian ini didasari oleh meningkatnya krisis moral dan menurunnya kepercayaan publik terhadap DPR dan DPRD akibat maraknya pelanggaran etik dan korupsi politik pasca Pemilu 2024. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, data dikumpulkan dari laporan lembaga resmi dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya moralitas politik dan rendahnya akuntabilitas partai berpengaruh signifikan terhadap menurunnya legitimasi lembaga legislatif. Temuan ini menegaskan pentingnya reformasi etika politik, transparansi, dan pengawasan publik untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat basis moral dalam tata kelola demokrasi Indonesia.
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAHAN DI BANGGAI KEPULAUAN : TRAINING AND DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES IN IMPROVING THE QUALITY OF PUBLIC SERVICES PROVIDED BY THE GOVERNMENT IN BANGGAI KEPULAUAN Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v12i2.1197

Abstract

Sebuah organisasi harus memiliki kekuatan dalam menghadapi pesaingpesaingnya. Salah satu yang dapat mendukung adalah aset sumber daya manusianya (SDM). SDM mempunyai peran utama dalam setiap kegiatan perusahaan. Walaupun didukung dengan sarana dan prasarana, serta sumber dana yang menjanjikan, tetapi tanpa dukungan SDM yang handal, kegiatan perusahaan tidak akan terselesaikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa SDM merupakan kunci pokok yang harus diperhatikan dengan segala kebutuhannya. Pengembangan sumber daya manusia, bertujuan untuk lebih memudahkan terwujudnya tujuan organisasi, sebab berkualitasnya sumber daya manusia dianggap mampu dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pegawai di dalam suatu organisasi. Penelitian ini menganalisis dari penelitian yang sedang dilakukan terhadap topik khusus atau pertanyaan terhadap suatu bagian dari keilmuan terkait pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia khususnya di lingkungan pemerintahan. Penelitian menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi literatur baik yang berasal dari jurnal penelitian terdahulu, artikel, buku, maupun dokumen terkait. Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat bisa dimulai dari kegiatan rekutmen dalam penyelenggaraan Aparatur Negara dan pemerintahan yang baik, pemerintah berkewajiban melakukan upaya pengembangan SDM aparatur secara berkelanjutan dan memberikan langkah-langkah yang tepat dalam peningkatan kualitas SDM aparaturnya yaitu dengan pendidikan dan pelatihan pegawai agar hasil kerja pegawai akan sesuai dengan ekspektasi masyarakat dan organisasi, namun fenomena saat ini masih kurangnya sumber daya aparatur yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kedinasan sehingga mengakibatkan terjadinya kesenjangan antara ketentuan jabatan dengan kemampuan yang dimiliki aparatur oleh karena itu, Kabupaten Banggai Kepulauan perlu menyiapkan Pendidikan dan pelatihan guna pengembangan SDM agar masyarakat mendapatkan kepuasan dalam pelayanan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PULAU TALIABU: IMPLEMENTATION OF PUBLIC SERVICE POLICIES AT THE POPULATION AND CIVIL REGISTRATION OFFICE OF PULAU TALIABU REGENCY Ni Luh Titi Indayani; Rika Yunita Pratiwi
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1198

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pulau Taliabu, khususnya dalam penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan publik di Disdukcapil telah dilaksanakan, namun masih ditemukan berbagai kendala. Dari aspek komunikasi, sosialisasi kebijakan kepada masyarakat belum berjalan optimal sehingga sebagian warga belum memahami prosedur dan persyaratan layanan. Aspek sumber daya mencakup keterbatasan SDM, fasilitas layanan, serta kapasitas teknologi yang memengaruhi kecepatan dan ketepatan proses pelayanan. Pada aspek disposisi, pegawai memiliki komitmen dalam memberikan pelayanan, tetapi tingginya beban kerja sering menghambat efektivitas kinerja. Struktur birokrasi, termasuk standar operasional prosedur, sudah tersedia namun perlu penyederhanaan agar lebih mudah diakses masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan implementasi kebijakan pelayanan publik perlu diarahkan pada penguatan kapasitas pegawai, pemanfaatan teknologi informasi, dan optimalisasi sosialisasi agar pelayanan administrasi kependudukan menjadi lebih cepat, transparan, dan responsif.
PELAKSANAAN KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) DI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN (STUDI KASUS : KECAMATAN BUKO SELATAN): IMPLEMENTATION OF JOINT BUSINESS GROUPS (KUB) IN THE SOCIAL SERVICES AGENCY OF BANGGAI KEPULAUAN REGENCY (CASE STUDY: SOUTH BUKO DISTRICT) Istiqamah Bungana; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama ( Kub ) Di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus: Kecamatan Buko Selatan). Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama ( Kub ). Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 10 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudia dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama ( Kub ) Di Dinas Sosial Kabupaten Banggai Kepulauan (Studi Kasus: Kecamatan Buko Selatan) belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari tujuh tahapan pelaksanaan Program Kub, ada dua tahapan pelaksanaan yang belum maksimal yaitu tahap Pelatihan keterampilan usaha dan tahap Pendampingan atau monitoring. Pelatihan masi terfokus pada administrasi dan pengelolaan keuangan sedangkan pada pelatihan peningkatan produk masi belum diajarkan secara spesifik serta strategi pemasaran masi belum maksimal dilatih kepada anggota Kub di Kecamatan Buko Selatan dan Kunjungan pendamping Kub ke lokasi-lokasi kelompok yang di dampingi cuman sekali dalam sebulan yang sebenanya harus tiga kali dalam sebulan, proses pendampingan Kub banyak yang melalui via telepon atau gruf WA hal ini menyebabkan program Kub di Kecamatan Buko Selatan hanya berjalan pada tahap pelaksanaan saja dan kemudian setelah beberapa bulan banyak Kelompok Kub yang tidak aktif lagi. Sedangkan tahapan pelaksanaan yang sudah maksimal meliputi proses sosialisasi, Seleksi dan pembentukan kelompok, kesesuaian bantuan jenis usaha, Stimulan/ bantuan anggaran dan penyaluran bantuan modal usaha.
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENGAWASAN DANA DESA DI KECAMATAN BALANTAK SELATAN: THE ROLE OF THE COMMUNITY AND VILLAGE EMPOWERMENT AGENCY IN SUPERVISING VILLAGE FUNDS IN THE SOUTHERN BALANTAK DISTRICT Andi Hartati; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan Kabupaten Banggai. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji untuk memperoleh pemahaman lebih mendalam lagi peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan. Serta menganalisis sejauh mana DPMD telah menjalankan perannya sebagai regulator, dinamisator, fasilitator, dan motivator dalam memastikan akuntabilitas dan efektivitas penggunaan Dana Desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik purposive. Jumlah informan penelitian sebanyak 7 orang. Penggumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan alur pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil menunujkan bahwa Peran DPMD telah terimplementasi secara komprehensif, ditandai dengan efektivitas yang tinggi pada aspek administratif dan kepatuhan Pemerintah Desa, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam mendorong pengawasan substantif, partisipasi masyarakat, dan inovasi yang berorientasi pada dampak pembangunan di tingkat desa. Sebagai Regulator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan telah diimplementasikan secara efektif dalam aspek pembentukan kerangka sistem dan penegakan kepatuhan administratif. Sebagai Dinamisator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan adanya inisiatif strategis yang baik, namun tidak tercapai pada fase implementasi di tingkat desa, menyebabkan Dana Desa masih didominasi oleh orientasi administratif daripada inovasi berbasis dampak. Sebagai Fasilitator dalam pengawasan Dana Desa di Kecamatan Balantak Selatan menunjukkan efektivitas tinggi dalam mendukung kepatuhan administratif Pemerintah Desa, namun masih lemah dalam penyediaan dukungan teknis di lapangan dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat. Sebagai Motivator telah berhasil secara efektif menanamkan komitmen kinerja dan akuntabilitas di tingkat Pemerintah Desa, namun belum berhasil menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi.
KINERJA APARAT DESA DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI DESA OLUSI KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: PERFORMANCE OF VILLAGE OFFICIALS IN THE ADMINISTRATION OF THE VILLAGE OF OLUSI, BUKO DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Budianrto Taib; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1201

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja aparat Desa Olusi Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kajian difokuskan pada indikator kinerja menurut Robbins, yaitu kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling, melibatkan 8 informan yang terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat. Denan menggunakan teknik Snowball Sampling. pegambilan data digunakan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yang kemudian dianalisis melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data (reduction), penyajian data (display), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (conclusion drawing atau verification). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja aparat Desa Olusi tergolong baik pada aspek kualitas, kuantitas, efektivitas, dan kemandirian, meskipun indikator ketepatan waktu masih menjadi kelemahan yang cukup menonjol. Keterlambatan pelayanan administrasi dan pelaporan disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya sumber daya manusia, serta koordinasi eksternal yang belum optimal. Secara umum, aparat desa telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip good governance melalui pelayanan yang cukup responsif, transparan, dan akuntabel. Namun, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, manajemen waktu yang lebih efektif, serta optimalisasi sarana prasarana untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG IKLIM DI DESA LEME-LEME BARAT KECAMATAN BUKO KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE CLIMATE VILLAGE PROGRAM IN LEME-LEME BARAT VILLAGE, BUKO DISTRICT, BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Abdul Rachman Saida Rahman; ni luh titi indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v13i1.1202

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Leme-leme Darat Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Leme-leme Darat Kecamatan Buko Kabupaten Banggai Kepulauan. .Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 6 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudia dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) di Desa Leme-leme Darat memiliki kendala antara lain pemahaman masyarakat yang masih terbatas terhadap makna program tersebut dan terbatasnya sarana pendukung. Selain itu, evaluasi pelaksanaan program kampug iklim di desa leme – leme darat kecamatan buko, biaya yang telah di anggarakan dalam program kampung iklim secara keseluruhan belum sepenuhnya mencapai target yang telah ditetapkan menjadi salah satu faktor penghambat. Meskipun berhasil dalam beberapa aspek, program ini belum sepenuhnya mencapai target, terutama terkait anggaran yang belum optimal. Selain itu, Proklim belum mampu sepenuhnya mengubah pola dan kebiasaan negatif masyarakat yang berkontribusi pada masalah lingkungan. Kebutuhan masyarakat hanya terpenuhi sebagian kecil, menunjukkan adanya celah dalam pemenuhan harapan secara menyeluruh. Keberhasilan Proklim bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dukungan kebijakan, dan inovasi lokal. Meski telah menunjukkan dampak positif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, tantangan seperti pendanaan dan keberlanjutan masih perlu diatasi. Evaluasi holistik dengan indikator kuantitatif dan kualitatif diperlukan untuk memastikan efektivitas program secara keseluruhan

Page 5 of 7 | Total Record : 64

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik More Issue