cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni Luh Titi Inda Yani
Contact Email
yaniinda514@gmail.com
Phone
+6285824405882
Journal Mail Official
yaniinda514@gmail.com
Editorial Address
No.67 Kampus Bumi Mutiara, Jl. Dewi Sartika
Location
Kab. banggai,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Published by Universitas Tompotika Luwuk
ISSN : 23390999     EISSN : 27237575     DOI : 10.66475/fisip
Core Subject :
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik p-ISSN 2339-0999, e-ISSN 0000-0000) menyediakan media untuk mempublikasikan artikel ilmiah hasil penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan politik. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik menerbitkan artikel penelitian, pengembangan dan review di bidang sosial dan politik dengan ruang lingkup sebagai berikut: 1. Administrasi Publik 2. Administrasi Bisnis 3. Ilmu Komunikasi 4. Ilmu Pemerintahan 5. Sosiologi 6. Hubungan Internasional Kami menerima kontribusi artikel penelitian dan artikel konseptual (non-penelitian) dari penulis dalam bahasa Inggris. Kami lebih menekankan pada artikel penelitian.
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI KANTOR CAMAT KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI: THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON EMPLOYEE PERFORMANCE AT THE TOILI DISTRICT OFFICE, BANGGAI REGENCY Abdul Rachman Saida Rahman; Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1347

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai di Kantor Camat Toili Kabupaten Banggai. Budaya organisasi merupakan nilai, norma, dan kebiasaan yang berkembang dalam organisasi yang mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Kinerja pegawai merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan survei. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai Kantor Camat Toili. Analisis data menggunakan regresi linear sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien regresi yang positif dan hasil uji t yang signifikan. Semakin baik budaya organisasi yang diterapkan, maka semakin tinggi pula kinerja pegawai. Kesimpulan penelitian ini adalah budaya organisasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Oleh karena itu, pimpinan perlu memperkuat nilai-nilai organisasi, meningkatkan disiplin, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.
EFEKTIVITAS PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR DESA TOBUNGIN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN : EFFECTIVENESS OF PUBLIC SERVICES AT THE TOBUNGIN VILLAGE OFFICE, SOUTH TINANGKUNG DISTRICT Istiqamah Bungana; Rahmad Palopa
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1348

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelayanan publik di Kantor Desa Tobungin, Kecamatan Tinangkung Selatan. Fokus penelitian mencakup dimensi transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas aparatur desa. Pelayanan merupakan suatu hal yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik merupakan bentuk nyata pemerintahan dalam melayani masyarakat, oleh sebab itu pemerintahan harus melakukan pelayanan secara optimal dan maksimal agar menghasilkan pelayanan publik yang efektif dan efesien.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat 5 orang yang menjadi informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan di Desa Tobungin telah berjalan cukup baik, namun masih menghadapi kendala pada aspek sarana prasarana dan pemanfaatan teknologi informasi.
EFEKTIVITAS PROGRAM SMART CITY DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN BANGGAI: EFFECTIVENESS OF THE SMART CITY PROGRAM IN IMPROVING PUBLIC SERVICES IN BANGGAI REGENCY Budianrto Taib; Ni Luh Titi Indayani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1352

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program smart city dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Banggai. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital. Implementasi smart city diharapkan mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan efisien, namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparatur pemerintah daerah serta masyarakat sebagai pengguna layanan. Teknik analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program smart city di Kabupaten Banggai telah berjalan, namun belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan pelayanan publik. Hal ini terlihat dari beberapa indikator efektivitas, seperti pemahaman program yang masih terbatas, ketepatan sasaran yang belum optimal, serta belum meratanya pemanfaatan teknologi oleh masyarakat. Selain itu, faktor yang mempengaruhi efektivitas program meliputi keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kualitas sumber daya manusia, serta kurangnya sosialisasi program kepada masyarakat. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa efektivitas program smart city dalam meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Banggai masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta memperluas sosialisasi program agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
EFEKTIVITAS DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, DI DESA TIRTASARI KECAMATAN TOILI KABUPATEN BANGGAI: THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUNDS IN EMPOWERING VILLAGE COMMUNITIES IN TIRTASARI VILLAGE, TOILI DISTRICT, BANGGAI REGENCY Fuly Benda; NI LUH TITI INDAYANI
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i1.1355

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai. Dana desa yang bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pembangunan dan pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa dan masyarakat setempat. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas penggunaan dana desa di Desa Tirtasari tergolong cukup efektif, terutama dalam pembangunan infrastruktur desa. Namun, dalam aspek pemberdayaan masyarakat, efektivitasnya masih belum optimal. Program pemberdayaan seperti pelatihan usaha kecil dan kegiatan padat karya telah dilaksanakan, tetapi partisipasi masyarakat masih rendah dan belum merata. Faktor pendukung efektivitas dana desa meliputi dukungan pemerintah dan ketersediaan anggaran, sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya sosialisasi program, serta minimnya inovasi dalam pemberdayaan masyarakat
OPTIMALISASI SISTEM MONITORING DAN EVALUASI DIGITAL BERBASIS ISIKHNAS–SIKOMANDAN DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN POPULASI SAPI DI PROVINSI RIAU: OPTIMIZATION OF THE ISIKHNAS–SIKOMANDAN-BASED DIGITAL MONITORING AND EVALUATION SYSTEM TO SUPPORT THE INCREASE IN THE CATTLE POPULATION IN RIAU PROVINCE Laila Diana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1481

Abstract

Pertumbuhan populasi sapi di Provinsi Riau berjalan lambat sehingga produksi daging sapi lokal belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara angka kelahiran hasil Inseminasi Buatan (IB) yang tercatat dalam iSIKHNAS menunjukkan tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Penelitian ini bertujuan merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif untuk meningkatkan keberhasilan IB guna mempercepat pertumbuhan populasi sapi dan produksi daging lokal. Metode yang digunakan adalah Multi-Criteria Analysis (MCA) dengan skoring 1–10 terhadap tiga alternatif kebijakan berdasarkan kriteria efektivitas, efisiensi, keberlanjutan, keterukuran, dan penerimaan sosial. Hasil analisis menunjukkan bahwa optimalisasi penerapan sistem monitoring dan evaluasi digital terintegrasi berbasis iSIKHNAS–Sikomandan memperoleh skor tertinggi (43), dibandingkan peningkatan kompetensi inseminator (40) dan pengembangan kemitraan daerah (41). Disimpulkan bahwa penguatan tata kelola melalui pemanfaatan data iSIKHNAS–Sikomandan sebagai instrumen monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja merupakan langkah strategis paling tepat untuk mendukung keberhasilan program IB di Provinsi Riau.
EVALUASI EFEKTIVITAS SISTEM PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) DI SEKTOR PERIZINAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE ONE-STOP INTEGRATED SERVICE SYSTEM (PTSP) IN THE LOCAL PERMIT SECTOR OF BANGGAI ISLANDS REGENCY Istiqamah Bungana; Ni Luh Titi Inda Yani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1513

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif efektivitas implementasi Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu(PTSP) dalam sektor perizinan daerah di Kabupaten Banggai Kepulauan. Sebagai daerah kepulauan yang memilikikarakteristik geografis unik dan keterbatasan infrastruktur, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) menghadapi tantangan besar dalam mengoptimalkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan efisien.Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus mendalam. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta dokumentasi regulasi dan laporan kinerja operasional. Evaluasi efektivitas dilakukan dengan mengacu pada model evaluasi organisasi Dunker yang mencakup indikator pencapaian target,kejelasan tujuan, kepuasan pengguna layanan, dan penyesuaian program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PTSP di Banggai Kepulauan telah berhasil meningkatkan efisiensi waktu pemrosesan izin usaha standar dan efisiensi biaya administrasi. Namun demikian, efektivitas sistem mengalami hambatan signifikan pada aspek integrasi teknologi Online Single Submission (OSS), ketersediaan jaringan internet di wilayah pesisir terpencil, serta keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia teknis. Ditemukan pula tantangan koordinasi inter-organisasional dengan instansi teknis penanggung jawab rekomendasi teknis. Penelitian ini merekomendasikan strategi penguatan infrastruktur digital berbasis satelit, pelatihan berkelanjutan bagi aparatur pelayan publik, serta penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terpadu lintas sektor guna mewujudkan tata kelola perizinan yang responsif dan inklusif di wilayah kepulauan.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DAN KEPUASAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DI KECAMATAN KINTOM KABUPATEN BANGGAI: QUALITY OF PUBLIC SERVICES AND PUBLIC SATISFACTION IN THE DELIVERY OF GOVERNMENT ADMINISTRATION IN THE KINTOM SUBDISTRICT, BANGGAI REGENCY Sri Lestari; Ni Luh Titi Inda Yani
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1514

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kualitas pelayanan publik dan tingkat kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan di Kantor Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang dikombinasikan dengan pembobotan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, penelitian ini mengevaluasi sembilan unsur pelayanan: persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, dan sarana prasarana. Sample penelitian mencakup 120 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling dari masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan perizinan mikro. Data dikumpulkan melalui kuesioner terstruktur, observasi lapangan, serta wawancara mendalam dengan aparat kecamatan. Hasil analisis deskriptif statistik menunjukkan bahwa nilai IKM Kecamatan Kintom mencapai angka 78.45 yang berada pada kategori "Baik" (B). Namun demikian, analisis per unsur menunjukkan disparitas yang signifikan: unsur Perilaku Pelaksana (3.42) dan Kompetensi Pelaksana (3.35) memperoleh skor tertinggi, sementara Sarana Prasarana (2.65) dan Waktu Pelayanan (2.78) memperoleh skor terendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun keramahan dan kepatuhan staf tergolong tinggi, hambatan struktural seperti keterbatasan fasilitas komputasi, konektivitas internet yang kurang stabil, serta birokrasi legalisasi berjenjang masih menjadi faktor penghambat utama. Penelitian ini merekomendasikan modernisasi infrastruktur digital perdesaan dan restrukturisasi standar pelayanan operasional (SOP) untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan tingkat kecamatan yang efisien dan responsif.
PERAN ADMINISTRASI PUBLIK DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH BERKELANJUTAN DI KECAMATAN TOILI, KABUPATEN BANGGAI: THE ROLE OF PUBLIC ADMINISTRATION IN SUPPORTING SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT IN TOILI SUBDISTRICT, BANGGAI REGENCY Budianrto Taib; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1516

Abstract

Pembangunan daerah berkelanjutan merupakan agenda strategis yang membutuhkan intervensi aktif dari instrumen administrasi publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran administrasi publik dalam mendukung pembangunan daerah berkelanjutan di Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, sebuah wilayah yang memiliki karakteristik ganda sebagai lumbung pangan (pertanian) sekaligus area potensial industri ekstraktif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi, dan analisis dokumen kebijakan. Teori yang digunakan berfokus pada New Public Service (NPS) dan Collaborative Governance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi publik di Kecamatan Toili berperan krusial dalam tiga aspek utama: (1) regulasi dan penataan ruang yang menyeimbangkan antara perlindungan lahan pertanian berkelanjutan dengan ekspansi ekonomi, (2) pelayanan publik yang memberdayakan kelompok tani lokal, dan (3) fasilitasi kolaborasi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Namun demikian, kapasitas kelembagaan tingkat kecamatan dan tumpang tindih kebijakan di tingkat yang lebih tinggi masih menjadi tantangan utama. Disimpulkan bahwa penguatan kapasitas tata kelola lokal dan sinergi antarpemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat tapak.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENDORONG TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN RESPONSIF DI KOTA LUWUK KABUPATEN BANGGAI: CITIZEN PARTICIPATION IN PROMOTING DEMOCRATIC AND RESPONSIVE GOVERNANCE IN LUWUK CITY, BANGGAI REGENCY Fuly Benda; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1517

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan elemen krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang demokratis, akuntabel, dan responsif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, derajat, serta faktor penghambat dan pendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kota Luwuk, Kabupaten Banggai. Menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 28 informan kunci (terdiri dari birokrat lokal, tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis LSM), observasi partisipatif, serta analisis dokumen Musrenbang dan APBD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa derajat partisipasi masyarakat di Kota Luwuk berada pada tingkat Placation menuju Partnership berdasarkan tangga partisipasi Arnstein. Partisipasi formal melalui Musrenbang di tingkat kelurahan dan kecamatan masih terkesan normatif dan seremonial, di mana usulan masyarakat sering mengalami pemangkasan pada tingkat penganggaran kabupaten. Namun, muncul bentuk partisipasi substitutif berbasis komunitas informal (organisasi pemuda, kelompok pengrajin, dan forum warga lokal) yang lebih efektif menyuarakan kebutuhan publik. Faktor penghambat utama meliputi keterbatasan literasi anggaran warga, dominasi elit lokal, serta belum optimalnya saluran pengaduan publik berbasis digital. Penelitian ini merekomendasikan perlunya kelembagaan partisipasi yang lebih inklusif, transparansi penganggaran secara riil, serta penguatan kapasitas masyarakat sipil untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang responsif secara berkelanjutan.
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN: THE EFFECTIVENESS OF LOCAL GOVERNMENT POLICIES IN IMPROVING THE WELFARE OF THE COMMUNITY IN BANGGAI KEPULAUAN REGENCY Abdul Rachman Saida Rahman; Istiqamah Bungana
Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik
Publisher : FISIP UNTIKA LUWUK

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66475/fisip.v14i2.1518

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui program prioritas bidang infrastruktur konektivitas antar-pulau, pemberdayaan ekonomi kelautan dan perikanan, peningkatan pelayanan kesehatan dasar, serta pengentasan kemiskinan berbasis potensi lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang dikombinasikan dengan kualifikasi kuantitatif sederhana melalui indikator efektivitas Kebijakan Dunn (2018) yang mencakup dimensi efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatgunaan (propriety). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 28 informan kunci yang terdiri dari pejabat dinas teknis, tokoh masyarakat, pelaku usaha perikanan, serta perwakilan masyarakat di lima kecamatan sampel (Salakan, Tinangkung, Buko, Bulagi, dan Liang). Data sekunder diperoleh dari analisis dokumen RPJMD, LPPD, BPS Kabupaten Banggai Kepulauan periode 2020–2025, serta data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah telah memberikan kontribusi positif terhadap penurunan angka kemiskinan dari 14,21% pada tahun 2020 menjadi 11,85% pada tahun 2025 dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 65,40 menjadi 68,92. Namun demikian, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh hambatan geografis kepulauan, tingginya biaya logistik, ketimpangan infrastruktur dasar antar-pulau, serta keterbatasan kapasitas anggaran fiskal daerah. Keterpaduan sektor hulu-hilir sektor perikanan dan pariwisata bahari belum optimal akibat minimnya investasi sarana pendingin (cold storage) dan keterbatasan pasokan energi listrik. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reorientasi strategi pembangunan berbasis pulau-pulau kecil terpadu (integrated small islands development) dan optimalisasi skema pendanaan alternatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) serta penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa.

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2020 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 14 No. 2 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 14 No. 1 (2026): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 2 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 13 No. 1 (2025): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 2 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 12 No. 1 (2024): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 11 No. 1 (2023): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 2 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 10 No. 1 (2022): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 2 (2021): Jurnal Kebaijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 9 No. 1 (2021): Jurnal Kebijakan Dan Pelayanan Publik Vol. 8 No. 1 (2020): Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik More Issue