cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefik Zulfikar Hafizd
Contact Email
hafizd.zulfikar@gmail.com
Phone
+6282124169891
Journal Mail Official
hafizd.zulfikar@gmail.com
Editorial Address
Jalan Perjuangan By Pass Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : 23550805     EISSN : 25494112     DOI : https://doi.org/10.24235
Core Subject :
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah publishes original and recent studies that focus on normative, empirical, and comparative analyses of Sharia economic law and its application across various modern economic sectors in different countries, particularly in Indonesia. The scope of the journal includes: Sharia law in economic activities, trade, the halal industry, and business governance. Regulation of Islamic finance, banking, the Islamic capital market, Islamic fintech, and other financial instruments. Contracts (aqd) from the perspectives of fiqh al-mu‘āmalāt and positive law, including issues of dispute resolution, Sharia compliance, and international regulatory standards. Business ethics and Sharia governance in corporations, financial institutions, and regulatory authorities. Islamic economic thought, legal theory, and interpretive methodologies (ijtihād) within contemporary economic contexts. Judiciary and dispute resolution in Sharia economic matters, including comparative studies between national (Indonesia) and international jurisdictions. Implementation of Sharia economic law in society. The journal encourages multidisciplinary approaches—covering law, economics, finance, and policy studies—provided that the primary analysis remains grounded in the framework of Sharia economic law.
Arjuna Subject : -
Articles 238 Documents
 10   11   12   13   14 
STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA INFAQ TELAAH EFEKTIVITAS APLIKASI DIGITAL PADA AT-TAQWA CENTRE KOTA CIREBON Moh Mabruri Faozi; Awalia Jehan S
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7462

Abstract

At-Taqwa Centre Kota Cirebon merupakan salah satu masjid yang menggunakan fitur QR Code sebagai salah satu strategi dalam penghimpunan dana infaqnya. Dengan jamaahnya yang cukup banyak dan datang dari berbagai wilayah, ini merupakan suatu peluang bagi At-Taqwa Centre Kota Cirebon untuk memudahkan jamaah berinfaq secara non tunai dan dapat menambah jumlah perolehan dana infaq. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi fitur QR Code, efektivitas fitur QR Code sebagai salah satu strategi penghimpunan dana infaq, dan solusi dari faktor penghambat fitur QR Code pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menyatakan bahwa strategi penghimpunan dana infaq melalui fitur QR Code belum cukup efektif dalam menghimpun dana infaq melihat peningkatan dan penurunan pendapatan setiap bulannya yang tidak stabil. Kata Kunci: Infaq, Aplikasi Digital, dan QR Code
PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PERAN PEREMPUAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN CIREBON Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7463

Abstract

Peran Perempuan Desa dalam era Revolusi Industri harus ikut berperan dalam mewujudkan pemberdayaan di Masyarakat, namun masih ada pemikiran tradisional di kalangan perempuan Desa yang menempatkan dirinya sebagai kelas kedua baik di ranah publik maupun ranah domestik. Padahal sudah ada Undang-Undang dan Peraturan lainnya memberikan tempat bagi perempuan untuk berperan langsung dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat Desa supaya terwujudnya perempuan yang bermanfaat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil Penelitian ini adalah Penerapan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa di Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan peran Perempuan melalui Pemberdayaan Masyarakat pada dasarnya sudah masuk di segala bidang khususnya di Kabupaten Cirebon dibuktikan dengan adanya perempuan berperan dalam strukrtur kelembagaan Desa. Setelah adanya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terhadap pemberdayaan masyarakat perempuan, saat ini sangat memberikan perubahan kepada perempuan untuk ikut berpartisipasi sehingga memberikan peluang yang sangat luas terhadap semua asfek kehidupan untuk membangun Desa.  Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan Perempuan Desa dan Masyarakat
JAMINAN HUKUM KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA PT. PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA CABANG GEGESIK CIREBON Didi Sukardi; Eef Saefulloh; Afif Muamar; Rina Rina
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 5 No. 2 (2020)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v5i2.7827

Abstract

AbstractWorking in the electricity sector has a very large risk, but in the State Electricity Company of Gegesik the achievement of safety and health has not been achieved because in the implementation of fieldwork there are still many workers who do not wear personal protective equipment such as safety helmets, full body harness, as well as a lack of cleanliness and facilities. First aid in an accident. The method used in this research is qualitative with the type of research field reseach. And the results of the study show that the implementation of work safety legal guarantees based on Law Number 1 of 1970 has not yet been fully fulfilled, there are several articles that have not been applied, including article 14 point (a), article 9 paragraph (4), article 12 point (b) and article 12 point (c). Whereas the implementation of occupational health legal guarantees based on Law Number 23 of 1992 article 23 has been implemented as stipulated in the law. Keywords: Insurance, Law, Safety, and Health. AbstrakBekerja di bidang kelistrikan memiliki risiko yang sangat besar, namun di PLN Gegesik belum tercapainya jaminan K3 tersebut karena dalam  pelaksanaan kerja lapangan masih banyak pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri seperti safety helmet, full body harness, serta kurangnya kebersihan dan fasiltas P3K. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian field reseach. Dan hasil penelitian menunjukan pelaksanaan jaminan hukum keselamatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 masih belum sepenuhnya terpenuhi terdapat beberapa pasal yang belum diterapkan diantaranya pasal 14 poin (a), pasal 9 ayat (4), pasal 12 poin b dan pasal 12 poin c. Sedangkan pelaksanaan jaminan hukum kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 pasal 23 sudah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam undang-undang tersebut.  Kata Kunci : Jaminan, Hukum, Keselamatan, dan Kesehatan.
IMPLEMENTASI KONSEP HOMO ISLAMICUS MONZER KAHF DALAM ENTERPRENEURSHIP KIAI MAHMUD ALI ZAIN Nurul Huda
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.7931

Abstract

Islam sebagai agama yang menghendaki keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, tentu kesejahteraan sebagai tujuan kegiatan ekonomi juga meliputi dua kehidupan tersebut. Dalam homo islamicus Monzer Kahf, kegiatan ekonomi Islam tidak mengutamakan kepuasan, melainkan mendahulukan kepentingan dalam kenyamanan orang lain dan tidak saling merugikan agar menciptakan masyarakat seimbang yang di dalamnya hanya berharap mendapatkan ridla Allah SWT. Dengan menggunakan literatur karya-karya Kahf, artikel ini berusaha mengurai implemetasi nilai-nilai homo islamicus seperti rasionalitas, seimbang, konsepk kepemilikan barang, dan etika ekonomi dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian ini menemukan kesesuaian enterprenuership Kiai Mahmud Ali dalam mendirikan badan usaha – badan usaha yang berbasis syariah dengan konsep homo islamicus Kahf, salah satunya berupa Bait al-Mal Wa al-Tamwil (BMT). Praktik Enterpreneurship Kiai Mahmud menggambarkan keteguhan memegang keyakinan homo islamicus bahwa Tuhan merupakan pemilik alam semesta dan pembuat hukum tertinggi, sementara manusia hanya berikhtiar dengan legitimasi kerja keras sebagai sebuah kebajikan. Kata Kunci: Homo Islamicus, Enterpreunership, dan Ekonomi Syari’ah.
PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DI YOGYAKARTA (STUDI KASUS: DESA WISATA SAMBI) Adesty Lasally; Hafni Khairunnisa; Akbar Abdurrahman Mahfudz
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8021

Abstract

Desa wisata merupakan perwujudan dari konsep pariwisata berbasis komunitas (CBT). Kabupaten Sleman memiliki 37 desa wisata binaan. Desa wisata Sambi sebagai pioneer desa wisata di Kabupaten Sleman sejak tahun 2002 dipilih sebagai objek kajian penelitian. Penelitian bertujuan melihat peran komponen pengembangan daya tarik wisata berbasis komunitas di Desa Wisata Sambi. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yaitu pertama, komponen pengembangan daya tarik wisata berbasis CBT terdiri dari atraksi desa wisata, kapasitas manajerial, peran serta masyarakat, amenitas, pemasaran, aksesibilitas, kunjungan wisatawan, dan kepemilikan asset. Kedua, setiap komponen memiliki keterkaitan dalam perkembangan desa wisata Sambi. Ketiga, komponen kapasitas manajerial berperan krusial terhadap keberlanjutan pengembangan Desa Wisata Sambi. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan perencanaan pengembangan daerah tujuan wisata berbasis CBT di Indonesia dan Provinsi D.I. Yogyakarta khususnya.Kata kunci: Pariwisata Berkelanjutan, Desa Wisata, Sambi, dan CBT.
IMPLEMENTASI KONSEP MASLAHAH MURSALAH DALAM MEKANISME PASAR Ziyadatus Shofiyah; M. Lathoif Ghozali
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 2 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i2.8031

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menemukan tentang keterkaitan antara maslahah mursalah dengan mekanisme pasar pada masa Rasulullah dan masa sekarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian library research dengan pendekatan deskriptif. Rasulullah pada zamannya menolak melakukan intervensi harga dikarenakan harga yang berlaku pada pasar berdasarkan mekanisme pasar alami. Harga yang berlaku pada saat itu berdasarkan suplay dan demand. Namun, Ibnu Tamiyah memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi harga pada saat ini seperti ketika terjadinya kolusi antar penjual, monopoli, dan terancamnya kebutuhan masyarakat. Pemerintah mempunyai andil dalam penentuan harga di saat-saat tertentu. Diperbolekannya intervensi harga oleh ibnu taimiyah adalah merupakan bentuk kemaslahatan umat manusia dan menjaga agar tidak terjadi hal-hal negatif yang akan dirasakan oleh penjual maupun pembeli.   Kata Kunci: Maslahah Mursalah, Mekanisme Pasar, dan Intervensi Harga.
TRANSFORMASI EKONOMI ISLAM DALAM SISTEM EKONOMI KERAKYATAN Sugeng Riyadi; Dewi Laela Hilyatin
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8100

Abstract

Sistem ekonomi kapitalis yang mengutamakan kepentingan individu, dan sistem ekonomi sosialis yang mengutamakan kepentingan bersama tidak dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ekonomi Islam sebagai solusi berkembang di Indonesia yang menerapkan sistem ekonomi kerakyatan (berdasarkan nilai Pancasila) masih fokus pada lembaga keuangan. Artikel ini disusun untuk membahas transformasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi kerakyatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian pustaka. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 prinsip sinergi antara ekonomi Islam dan ekonomi sosial, jika ketujuh prinsip tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan konteks keindonesiaan, Islam tidak hanya sekedar label, dan mempertimbangkan maqashid syariah, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pembangunan ekonomi Islam tidak hanya terfokus pada lembaga keuangan tetapi juga pada sektor riil.Kata Kunci: Transformasi, Ekonomi Islam, dan Ekonomi Kerakyatan.
PERBEDAAN PENAFSIRAN HUKUM HAKIM PENGADILAN TINGGI DAN HAKIM PENGADILAN TINGKAT PERTAMA (Putusan Nomor: 63/Pd t .G/ 2 0 11 / PTA.Yk dan Nomor: 0463/Pdt.G/2011/PA.Btl, terkait Perkara Sengketa Ekonomi Syariah) Qosim Khoiri Anwar; M. Usman M. Usman
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8257

Abstract

Keluarnya UU No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, menegaskan secara eksplisit bahwa masalah ekonomi syariah telah menjadi kompetensi absolut peradilan agama. Oleh sebab itu, kewajiban Hakim adalah menggali hukum terhadap hukum yang tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarkat, Bangsa dan Negara. Pokok pembahasan ini adalah sengketa ekonomi syariah, pada usaha koperasi syariah BMT dalam bentuk “Simpanan Penjamin Kebutuhan Keluarga (Si Penjaga)” dengan akad mudharobah mutlaqah (pembiayaan untuk jenis usaha yang tidak ditentukan). Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan normatif. Hasil dari penelitian, bahwa dalam kasus penyelesaian sengketa, Hakim Pengadilan Tinggi Agama berbeda dengan Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam mamahami Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 1 Tahun 2008. Yang menjadi pedoman Hakim Pengadilan Tinggi Agama adalah fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) NO: 07/DSN-MUI/IV/2000.Kata Kunci: Penafsiran, Hakim, dan Sengketa Ekonomi Syariah.
KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DI KSPPS BMT LARIBA ISLAMIC CENTRE CIREBON Vina Gunawan; Didi Sukardi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8259

Abstract

Penelitian ini mengkaji mengenai akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre, bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah menurut hukum positif, dan pandangan hukum Islam terhadap penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan musyarakah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif serta bersifat normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pembiayaan musyarakah yang diterapkan di KSPPS BMT Lariba Islamic Centre sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat-syarat berkontrak dalam hukum Islam. Penerapan asas kebebasan berkontrak pada akad pembiayaan keseluruhannya sesuai menurut KUH Perdata dalam buku III pasal 1380 tentang kebebasan berkontrak. Penerapan asas kebebasan berkontrak tidak terdapat klausul pembagian kerugian. Kerugian pada pembiayaan musyarakah harus dibagi secara proporsional menurut modal masing-masing. Kata Kunci: Kontrak, Pembiayaan, dan Musyarakah.
JUAL BELI KOTORAN TERNAK AYAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ( Studi Kasus di Desa Cilimus Kec. Cilimus Kab. Kuningan ) Wing Redy Prayuda; Syafrudin Syafrudin; Ripky Ishlahul Amal Al Umami
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 6 No. 1 (2021)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v6i1.8278

Abstract

Jual beli adalah bagian dari perilaku muamalah yang selalu dilakukan oleh manusia setiap saat, kendatipun demikian dalam prakteknya sering terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Salah satunya mengenai masalah tentang praktik jual beli  kotoran ayam, yang menjadi pusat permasalahan ialah soal penetapan haram dan halal. Ditinjau dari syarat terdapat satu syarat barang yang diperjualbelikan harus suci. Adapun hasil dari penelitian ini setelah mendapatkan informasi dari beberapa pihak baik dari keadaan riil dengan informan pemilik ternak dan para petani meupun pendapat ulama-ulama fiqh serta analisis penulis dengan rujukan pendapat para Imam Madzhab. Terhadap pelakasanaan jualbeli kotoran ternak yang terjadi di Desa Cilimus Menurut Imam Hanafi, Maliki dan Hanafi jual beli kotoran ayam dibolehkan, namun menurut Imam Syaf’i dianggap sah jika sesuai dengan syariat yang ditawarkan yaitu melalui proses istihalah dengan cara menggunakan akad naqlul yad yang dalam pelaksanaanya didasari dengan mengucapkan ijab dan qabul yang jauh berbeda dengan akad jual beli.   Kata Kunci: Jual Beli, Kotoran Ayam dan Hukum Islam.

Page 12 of 24 | Total Record : 238

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol. 2 No. 2 (2017) Vol. 2 No. 1 (2017) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) More Issue