cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jefik Zulfikar Hafizd
Contact Email
hafizd.zulfikar@gmail.com
Phone
+6282124169891
Journal Mail Official
hafizd.zulfikar@gmail.com
Editorial Address
Jalan Perjuangan By Pass Kota Cirebon
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah
Published by Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon
ISSN : 23550805     EISSN : 25494112     DOI : https://doi.org/10.24235
Core Subject :
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah publishes original and recent studies that focus on normative, empirical, and comparative analyses of Sharia economic law and its application across various modern economic sectors in different countries, particularly in Indonesia. The scope of the journal includes: Sharia law in economic activities, trade, the halal industry, and business governance. Regulation of Islamic finance, banking, the Islamic capital market, Islamic fintech, and other financial instruments. Contracts (aqd) from the perspectives of fiqh al-mu‘āmalāt and positive law, including issues of dispute resolution, Sharia compliance, and international regulatory standards. Business ethics and Sharia governance in corporations, financial institutions, and regulatory authorities. Islamic economic thought, legal theory, and interpretive methodologies (ijtihād) within contemporary economic contexts. Judiciary and dispute resolution in Sharia economic matters, including comparative studies between national (Indonesia) and international jurisdictions. Implementation of Sharia economic law in society. The journal encourages multidisciplinary approaches—covering law, economics, finance, and policy studies—provided that the primary analysis remains grounded in the framework of Sharia economic law.
Arjuna Subject : -
Articles 238 Documents
 6   7   8   9   10 
TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM STRATEGI PEMASARAN HOME INDUSTRI TAHU SARI RASA Syaeful Bakhri; Leliya .; Latip Purnama
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2018)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3686

Abstract

Abstract Every organization has a marketing strategy that must be executed in carrying out its business activities. Strategy is the organizational means used to achieve its goals. Society in general is expecting business people to prioritize the needs of society by not ignoring the ethics in business. Therefore, business and society should maintain good relations through the application of ethical values in business such as honesty, modesty, and high sense of responsibility. Problems in this study are (1) How the implementation of marketing strategies in increasing sales at the company Tahu Sari Rasa? (2) How is the marketing strategy at Tahu Sari Rasa company in terms of Islamic business ethics ?. The method used is qualitative research. Data collection techniques that will be used is by doing Observation, Interview and Documentation. From the results of the study, the authors observed the marketing strategy by using the marketing mix and review of Islamic business ethics on the company Tahu Sari Rasa. The result is that the marketing strategy needs to improve the promotion aspect because it is still traditional and the Islamic business ethics review is appropriate. Keywords: Strategy Marketing, and Islamic Business Ethics. Abstrak Setiap organisasi perusahaan memiliki strategi pemasaran yang harus dijalankan dalam melaksanakan kegiatan bisnisnya. Strategi merupakan sarana organisasi yang digunakan untuk mencapai tujuannya. Masyarakat pada umumnya sangat mengharapkan para pelaku bisnis mengutamakan kebutuhan masyarakat dengan tidak mengabaikan etika dalam berbisnis. Oleh karena itu, pelaku bisnis dan masyarakat hendaknya menjaga hubungan baik melalui penerapan nilai-nilai etika dalam berbisnis seperti kejujuran, kesopanan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana penerapan strategi pemasaran dalam meningkatkan penjualan pada perusahaan Tahu Sari Rasa? (2) Bagaimana strategi pemasaran pada perusahaan Tahu Sari Rasa ditinjau dari etika bisnis Islam? Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan yaitu dengan melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Dari hasil penelitian, penulis mengamati strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran dan tinjauan etika bisnis Islam pada perusahaan Tahu Sari Rasa. Hasilnya strategi pemasaran perlu memperbaiki segi promosi karena masih tradisional dan tinjauan etika bisnis Islam sudah sesuai. Kata Kunci: Strategi Pemasaran, dan Etika Bisnis Islam.
HAK JAMAAH HAJI ATAS HASIL PENGELOLAAN SETORAN AWAL BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI Juju Jumena; Ilham Bustomi; Siti Fatimah
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 3 No. 2 (2018)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v3i2.3728

Abstract

Abstract Cooperative as a manifestation of the economic development of democracy. This happens when the cooperative is well managed, The existence of cooperatives in the District of Gunungjati has not described the cooperative as a form of economic development populist.This study aims to answer from the questions that become the formulation of the problem, how SWOT Cooperative as a Form of Community Economic Development in the District of Gunungjati? This research uses qualitative research,The data collected by interview technique (interview), observation, documentation and then analyzed by descriptive method of analysis.The SWOT analysis results that can be submitted by the authors are the cooperatives in the District of Gunungjati has the power in management,And has a weakness of the level of public confidence,Besides the cooperative opportunities for cooperation with financial institutions are very open,On the other hand the threat is the ease of provision of borrowers of informants (middlemen) who are still very difficult to overcome. Keywords: Cooperative, SWOT Analysis, and Community Economic. Abstrak Koperasi sebagai wujud dari pembangunan ekonomi kerakyatan. Hal ini terjadi apabila koperasi dikelola dengan baik, keberadaan koperasi di Kecamatan Gunungjati belum mendiskripsikan koperasi sebagai wujud pembangunan ekonomi kerakyatan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, bagaimana SWOT Koperasi Sebagai Wujud Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Wilayah Kecamatan Gunungjati? Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan dengan teknik interview (wawancara), observasi, dokumentasi kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Adapun hasil analisis SWOT yang dapat disimpulkan oleh penulis adalah koperasi-koperasi di Kecamatan Gunungjati memiliki kekuatan di manajemen, dan mempunyai kelemahan dari tingkat kepercayaan masyarakat, selain itu peluang koperasi untuk kerjasama dengan lembaga keuangan sangat terbuka, disisi lain ancamannya adalah kemudahan penyediaan pinjam informan (tengkulak) yang masih sangat sulit diatasi.Kata Kunci: Koperasi, Analisis SWOT, dan Ekonomi Kerakyatan.
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PADA APLIKASI GO-FOOD DI MADIUN Annisa Silvi Kusumastuti; Ria Rahmawati
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 2 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i2.3879

Abstract

AbstractThe purpose of this study is to find out how the contract law on Go-Food applications is reviewed according to Islamic law. This research is field research using descriptive-qualitative methods. As for the results of this study, namely in the implementation of this transaction, several contracts occurred including ijarah, qardh, and hawalah contracts. In the implementation of the contract that occurs in Go-Food is permitted. Because the contract is not by the multi-contract which includes usury and the injured party. The qardh contract that occurs is the effect of the ijarah contract that occurs. Because with the existence of Qardh consumers can easily make payments. And with the existence of the qardh contract and hawalah this happens please help between Go-Jek companies, consumers, merchants, and drivers. No party will be disadvantaged or disadvantaged. All parties get what is needed. The amount of 20% obtained by Go-Jek is always wages for the service, which will later be given to the driver in the form of points.Keywords: Go-Food, Akad and Qardh. AbstrakTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hukum akad pada aplikasi Go-Food ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu dalam pelaksanaan transaksi ini tedapat beberapa akad yang terjadi diantaranya akad ijarah, qardh, dan hawalah. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi di dalam Go-Food ini dibolehkan. Karena akad yang terjadi tidak sesuai dengan multi akad yang mana di dalamnya terdapat riba dan pihak yang dirugikan. Akad qardh yang terjadi adalah efek dari akad ijarah yang terjadi. Karena dengan adanya qardh konsumen dapat dengan mudah melakukan pembayaran. Dan dengan adanya akad qardh dan hawalah inilah terjadi tolong menolong antar perusahaan Go-Jek, konsumen, merchant dan driver. Tidak ada pihak manapun yang dirugikan atau diuntungkan. Semua pihak mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jumlah 20% yang didapat oleh Go-Jek adalah senantiasa upah atas layanan tersebut, yang mana nantinya akad diberikan kepada drivernya berupa bentuk poin. Kata Kunci: Go-Food, Akad dan Qardh.
PERANAN PARA HAJI TERHADAP PEMBINAAN PENDIDIKAN DAN HUKUM DI TENGAH MASYARAKAT Setia Budiyanti; Leliya Leliya
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4299

Abstract

Abstract The research aimed at finding out the role of the pilgrims in the educational and legal aspects of family life and their care amid people's lives. The method used is in the form of surveys and interviews which are then carried out the descriptive analysis and statistical analysis. The Islamic religion is a blessing for all nature, by carrying out the teachings of Islam, guaranteed life will be peaceful and secure. Islamic religion commands humans to worship Allah, and apply justice and blessings to Allah. The pillars of Islam that are considered to be heavy are carrying out the Hajj because it can only be carried out at Makah al-Mukaromah, which requires a considerable amount of money and a healthy body. The social impact of the pilgrims contributes to the sense of social responsibility of education at home and school scale but is neutral in the aspects of social education. Contributions to the legal sector in the form of creating an atmosphere of justice to achieve security and peace in the family are quite strong but are neutral in preventing minor criminal acts that occur in the community.Keywords: Hajj, Education, and Law. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran para haji dalam aspek pendidikan dan hukum dalam kehidupan keluarga dan kepeduliannya di tengah kehidupan masyarakat. Metode yang digunakan berupa survey dan wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis diskriptif dan analisis statistik. Agama Islam merupakan rakhmatan bagi seluruh alam, dengan menjalankan ajaran Islam, dijamin kehidupan akan tentram dan sentosa. Agama Islam memerintahkan manusia untuk beribadah kepada Allah, dan berlaku adil serta berahlakul karimah. Rukun Islam yang dianggap berat adalah menjalankan ibadah haji karena hanya bisa dilaksanakan di Makah al-Mukaromah, membutuhkan biaya yang cukup besar serta badan yang sehat. Dampak sosial para haji berkontribusi terhadap rasa tanggung jawab sosial pendidikan pada skala rumah dan sekolah, tetapi bersikap netral pada aspek pendidikan sosial. Konstribusi terhadap bidang hukum berupa menciptakan suasana rasa adil untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian dalam keluarga cukup kuat, akan tetapi bersikap netral dalam pencegahan tindak pidana ringan yang terjadi di tengah masyarakat.Kata Kunci: Haji, Pendidikan, dan Hukum.
PERJANJIAN ASURANSI JIWA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 02 TAHUN 1992 DAN FATWA DSN-MUI NOMOR 21/DSN-MUI/X/2001 Faikotun Nasikha; Eef Saefulloh; Wing Redy Prayuda
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4300

Abstract

AbstractThe preparation of this research is carried out because there are differences of opinion that develop in the community about whether or not life insurance may be allowed. In this study, these two things were used as a reference basis, namely the DSN Fatwa and Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 1992 concerning life insurance. This study uses a type of research library research using data sources in the form of qualitative materials. The data in this study were analyzed by a comparative method of analysis. The results of this study are that in the conventional life insurance law is something that is prohibited and also permitted. Whereas in the Shari'ah Life Insurance Law Through the fatwa of the Special MUI in Indonesia it is permissible. The difference between the two types of insurance is that conventional insurance is insurance which in its agreement uses the principle of consensus and is a chancy transaction, whereas insurance of sharia is insurance whose basic contract is to bear each other and help. But both of them have the goal to ease the burden or minimize the risks faced by insurance participants. Keywords: Life Insurance, Law, and DSN-MUI Fatwa. AbstrakPenyusunan penelitian ini dilaksanakan karena terdapat perbedaan pendapat yang berkembang dimasyarakat tentang boleh atau tidaknya asuransi jiwa. Dalam penelitian ini, dua hal tersebut dijadikan sebagai landasan acuan yaitu Fatwa DSN dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Library research dengan menggunakan sumber data berupa bahan-bahan kualitatif. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan metode komparatif analisis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pada Hukum asuransi jiwa konvensional adalah suatu yang diharamkan dan juga dihalalkan. Sedangkan pada Hukum asuransi jiwa syari’ah Melalui fatwa MUI Khususnya di Indonesia adalah diperbolehkan. Perbedaan dari kedua jenis asuransi ini adalah bahwa asuransi konvensional merupakan asuransi yang dalam perjanjianya menggunakan asas konsensus dan merupakan transaksi untung-untungan,sedangkan Asuransi syariah adalah asuransi yang dasar akadanya adalah saling menanggung dan tolong menolong. Namun dari keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk meringankan beban atau meminimalkan risiko yang dihadapi peserta asuransi.Kata Kunci: Asuransi jiwa, Undang-Undang, and Fatwa DSN-MUI.
ANALISIS PENERAPAN PSAK NO 109 TENTANG AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH PADA BMTAL-FALAH KABUPATEN CIREBON Muhamad Bahrul Ilmi; Wasman . Wasman; Moh Mabruri Fauzi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4301

Abstract

AbstractBaitul Mal wa Tamwil (BMT) is an integrated independent business center whose contents are core activities of developing productive businesses and investments in improving the quality of economic activities of micro-entrepreneurs. Also, BMTs also receive alms, infaq, and alms, and make safekeeping according to the regulations and mandate. BMT is a Zakat Management Partner. This study will examine more deeply how the Analysis of the Application of PSAK No. 109 concerning Accounting for Zakat, Infaq/Alms in BMT Al-Falah Cirebon District. The method used in this research is a qualitative method. Data collection techniques used, namely observation, interviews and documentation. The results of this study conclude, that the application of zakat, infaq and alms accounting, BMT Al-Falah in terms of recognition, measurement, accounting preparation for Alms and Alms accounting has applied PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Alms.Keywords: Business, SAK No. 109, and BMT Al-Falah. AbstrakBaitul Mal wa Tamwil (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan  kegiatan  mengembangkan  usaha  yang produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha mikro.  Selain  itu  BMT  juga  menerima  titipan  zakat,  infak  dan  sedekah,  serta menyalukan sesuai dengan peraturan dan amanatnya. BMT merupakan Mitra Pengelola Zakat. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam bagaimana Analisis Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infaq/Sedekah pada BMT Al-Falah Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa penerapan akuntansi zakat, infak dan sedekah, BMT Al-Falah dalam hal pengakuan, pengukuran, penyusunan akuntansi Akuntansi Zakat dan Sedekah sudah menerapkan PSAK No. 109 Zakat, Infaq/Sedekah.Kata Kunci: Usaha, SAK No. 109, dan BMT Al-Falah.
KEKUATAN HUKUM AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DISAHKAN NOTARIS SEBAGAI AKTA OTENTIK DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA Fachrurroji Badruttamam; Juju Jumena; Faqiuddin Abdul Kodir
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4302

Abstract

AbstractThe deed under the hand that has been legalized provides certainty for the judge regarding the date and identity of the parties who agreed. The power of proof of the underhanded deed as evidence in court proceedings that are connected with the authority of the notary in legalization.  The method used this study used a descriptive qualitative approach. The technique of collecting data that is done the observation, interview, and documentation. From the results, First that the legal strength of the deed under the hand is not the same as an authentic deed, but the deed under the hand can be evidence in a civil case in court, and the power of the deed that has been legalized. in the number, date and certainty of the signatures of the parties. Second, then the strength of the underhanded deed will become a strong law if a Notary who legalizes it is brought to trial to be a witness of the validity of the deed under the hand that has been legalized.Keywords: Underhanded Deed, Legalization, and Proof Power. AbstrakAkta dibawah tangan yang telah memperoleh legalisasi memberikan kepastian bagi hakim mengenai tanggal dan identitas dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.  Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan sebagai alat bukti dalam proses persidangan di pengadilan yang dihubungkan dengan wewenang notaris dalam legalisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian, pertama bahwa kekuatan hukum akta dibawah tangan kekuatannya tidak sama seperti akta otentik, namun akta dibawah tangan bisa menjadi alat bukti dalam perkara perdata di pengadilan, dan kekuatan akta dibawah tangan yang telah disahkan (Legalisasi) Notaris Memiliki kekuatan dalam Nomor, tanggal, dan kepastian tanda tangan dari para pihak. Kedua maka kekuatan akta dibawah tangan akan menjadi kuat hukumnya apabila seorang Notaris yang melegalisasi tersebut dibawa ke persidangan menjadi saksi atas kebenaran akta dibawah tangan yang telah dilegalisasi nya.Kata Kunci: Akta dibawah Tangan, Legalisasi, dan Kekuatan Pembuktian.
PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN DAN KELUARGATERHADAP MINAT WIRAUSAHA DARUT-TAUHID AL-ISHLAH CIREBON Yayah Khoeriyah; Afif Muamar; Syaeful Bakhri
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4304

Abstract

AbstractBehavioral intention to the entrepreneurship is the first step move to the business world, without interest in entrepreneurship then the entrepreneur is difficult to develop. In developing entrepreneurship at an Islamic boarding school, it is necessary to build entrepreneurship interest in students of Islamic boarding school. Factors that influenced the growth of decisions to entrepreneurship is the result of the interaction of several factors namely the educational environment, personality, and family environment. This research uses the quantitative method with data collection technique that are questioner, documentary study and literature study. As the results can be showed that the partial variables of entrepreneurship education have a positive effect, while the environmental education variables do not positively affect the interest of entrepreneur for students in Islamic boarding school. Simultaneously show that the entrepreneurship education and family environment have a positive effect on entrepreneur interest of students in Islamic boarding school.Keywords: Entrepreneurship Education, Family, and Interest in Entrepreneurship. AbstrakMinat wirausaha adalah langkah awal memasuki dunia bisnis, tanpa minat berwirausaha maka wirausaha tersebut sulit untuk berkembang. Dalam mengembangkan kewirausahaan pada Pondok Pesantren diperlukan penanaman minat kewirausahaan pada santri. Faktor yang mempengaruhi tumbuhnya keputusan untuk berwirausaha merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor yaitu lingkungan pendidikan, kepribadian seseorang, dan lingkungan keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu kuesioner, studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa secara parsial variabel pendidikan kewirausahaan berpengaruh positif, sedangkan variabel lingkungan pendidikan tidak berpengaruh positif terhadap minat wirausaha santri. Secara simultan menunjukan pendidikan kewirausahaan dan lingkungan keluarga berpengaruh positif terhadap minat wirausaha santri.Kata Kunci: Pendidikan Kewirausahaan, Keluarga, dan Minat Wirausaha.
PEKERJA ANAK DI BAWAH UMUR MENURUT TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH Khusnus Sa’adah; Syafrudin Syafrudin; Achmad Otong Busthomi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4305

Abstract

AbstractThe problem of poverty has become a prolonged polemic for all countries including Indonesia. Significantly, the number of poor families has also increased, one of which has had an impact on the increase in the number of child laborers. This poor family must mobilize all available energy to earn a living to survive. The mobilization of this workforce is not separated into an adult child but also includes a minor. Many children who should learn, play, school, enjoy their childhood have been employed. The problem is as follows: Underage child labor under section 68-75 of Law Number 13 the Year 2003 on Manpower in Indonesia, Economic Law Review Sharia Against Underage Child Labor (According to Article 68-75 of Law Number 13 the Year 2003). Based on the result of the research, the writer can conclude that the underage child is still allowed in light work that is to fulfill the requirement: the job is to develop the talent and interest of the child, and must with the permission of the parents, do not disturb the school time, hours a day, and receive wages in accordance with applicable provisions. And in Islam, a child under the age of 18 years is not allowed to work because it has not adult and still be the responsibility of his parents. Keywords: Positive Law, Shari’a Economics Law, and  Workers Child. AbstrakMasalah kemiskinan telah menjadi sebuah polemik yang berkepanjangan bagi semua negara termasuk Indonesia. Secara signifikan jumlah keluarga miskin juga meningkat, yang salah satunya memberikan dampak dalam peningkatan jumlah pekerja anak. Yang mana keluarga miskin ini harus mengerahkan seluruh tenaga yang ada untuk bisa mencari nafkah demi bisa bertahan hidup. Banyak anak-anak yang semestinya belajar, bermain, sekolah, menikmati masa kecilnya mereka justru sudah dipekerjakan. Maka masalahnya adalah sebagai berikut: Pekerja anak dibawah umur menurut pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia, Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pekerja Anak Dibawah Umur (Menurut Pasal 68-75 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003).Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka, yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa anak yang masih dibawah umur ini masih diperbolehkan dalam pekerjaan yang ringan. Dan di dalam Islam seorang anak yang berumur dibawah 18 tahun tidak dibolehkan bekerja karena belum baligh dan masih menjadi tanggungan orang tuanya.Kata Kunci: Hukum Positif, Hukum Ekonomi Syari’ah, dan Pekerja Anak.
IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO. 04/DSN-MUI/IV/2000 PADA AKAD PEMBIAYAAN MURÄ€BAHAH DI BMT MUBÄ€ROKAH MWC NU MARGADANA KOTA TEGAL Zahrotul Jannah; Slamet Firdaus; Rita Kusumadewi
Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 4 No. 1 (2019)
Publisher : UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24235/jm.v4i1.4306

Abstract

AbstractOne of BMT Mubārokah's products is the financing of the murābahah. Some provisions must be met in implementing the contract of murābahah to avoid usury and in accordance with sharia. One of them is the condition of goods that are deed is goods sold. According to Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 that the bank must first buy the legally ordered assets. The method used in this study is qualitative, data collected by interview, observation, documentation. From the results of the research, the implementation of financing of murābahah in BMT Mubārokah there are several stages of financing, form filling, surveys and financing analysis, if approved then made financing agreement, signing contracts, guarantee bonding, and disbursement of financing. Implementation of murābahah financing contract in BMT Mubārokah there is already in accordance with the fatwa of DSN MUI no. 04 / DSN-MUI / IV / 2000. But there is some DSN fatwa that is not practiced because in BMT Mubarokah there has never been such a case, then from that point has not been implemented in accordance with the fatwa DSN.Keywords: Baitul māl wa tamwīl, Financing, Murābahah, and Fatwa DSN-MUI. AbstrakSalah satu produk BMT Mubārokah adalah pembiayaan murābahah. Beberapa ketentuan harus dipenuhi dalam melaksanakan akad murābahah agar terhindar dari riba dan sesuai dengan syariah. Salah satunya adalah syarat barang yang diakadkan adalah barang yang dijual belikan. Menurut Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 bahwa bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif, data yang dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi. Dari hasil penelitian, pelaksanan akad pembiayaan murābahah di BMT Mubārokah ada beberapa tahap yaitu  pengajuan pembiayaan, pengisian formulir, survei dan analisis pembiayaan, jika disetujui maka dibuatkan akad pembiayan, penandatanganan akad, pengikatan jaminan, dan pencairan pembiayaan. Implementasi akad  pembiayaan murābahah di BMT Mubārokah ada yang sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Namun ada beberapa fatwa DSN yang tidak dipraktekkan, karena di BMT Mubarokah belum pernah ada kasus seperti itu, maka dari point tersebut belum  dilaksanakan sesuai dengan fatwa DSN.Kata kunci: Baitul māl wa tamwīl, Pembiayaan, Murābahah, dan Fatwa DSN-MUI.

Page 8 of 24 | Total Record : 238

 6   7   8   9   10 

Filter by Year

2015 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11 No. 1 (2026) Vol. 10 No. 2 (2025) Vol. 10 No. 1 (2025) Vol. 9 No. 2 (2024) Vol. 9 No. 1 (2024) Vol. 8 No. 2 (2023) Vol. 8 No. 1 (2023) Vol. 7 No. 2 (2022) Vol. 7 No. 1 (2022) Vol. 6 No. 2 (2021) Vol. 6 No. 1 (2021) Vol. 5 No. 2 (2020) Vol. 5 No. 1 (2020) Vol. 4 No. 2 (2019) Vol. 4 No. 1 (2019) Vol. 3 No. 2 (2018) Vol. 3 No. 1 (2018) Vol. 2 No. 2 (2017) Vol. 2 No. 1 (2017) Vol. 4 No. 2 (2016) Vol. 4 No. 1 (2016) Vol. 3 No. 2 (2015) Vol. 3 No. 1 (2015) More Issue