cover
Contact Name
Syaiful Bahri
Contact Email
syaifulpb11@gmail.com
Phone
+6281263823278
Journal Mail Official
jurnalijema@gmail.com
Editorial Address
Dusun Suka Mulia Desa Karang Rejo, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
IJEMA
ISSN : 30321891     EISSN : 30320550     DOI : https://doi.org/10.60076/ijema
Core Subject :
IJEMA : Indonesian Journal of Economics, Management, and Accounting adalah jurnal akademis yang menyajikan dan mendiskusikan riset terkini dalam bidang ekonomi, manajemen, dan akuntansi di Indonesia. Jurnal ini menjadi platform untuk berbagi kontribusi ilmiah, pemikiran inovatif, dan temuan penelitian yang dapat memperkaya pemahaman tentang isu-isu ekonomi, manajemen, dan akuntansi di tingkat nasional. IJEMA menerima kontribusi dari para peneliti, akademisi, dan praktisi yang berfokus pada pengembangan teori dan praktik dalam ketiga bidang tersebut. Jurnal ini menawarkan wadah bagi penulis untuk mempresentasikan hasil penelitian empiris, analisis kebijakan, dan konsep teoretis yang relevan dengan dinamika ekonomi dan bisnis di Indonesia
Arjuna Subject : -
Articles 512 Documents
Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Modal Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Angelina Patricya; Janjte Tinangon; Lidia Mawikere
Indonesian Journal of Economics Management and Accounting Vol. 3 No. 8 (2026): IJEMA - Agustus 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan keuangan daerah merupakan indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah daerah, khususnya melalui belanja modal yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan belanja modal berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 pada Pemerintah Kota Sorong. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus melalui wawancara dan analisis laporan keuangan daerah tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi belanja modal mencapai Rp273,01 miliar atau 110% dari anggaran sebesar Rp248,20 miliar, dengan total aset tetap sebesar Rp6,73 triliun. Penerapan belanja modal telah sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam PP No. 12 Tahun 2019, yaitu tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Namun, masih terdapat kendala dalam perencanaan anggaran dan pencatatan aset tetap. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, serta perbaikan perencanaan anggaran agar pengelolaan belanja modal lebih optimal
Analisis Implementasi E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara Dwi Hasan; Jantje Tinangon; Peter Kapojos
Indonesian Journal of Economics Management and Accounting Vol. 3 No. 8 (2026): IJEMA - Agustus 2026
Publisher : PT. INOVASI TEKNOLOGI KOMPUTER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi e-procurement di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara serta kontribusinya terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa, sekaligus mengkaji pemahaman pegawai terhadap sistem tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus dan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang E-Procurement serta Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi e-procurement telah berjalan dengan baik dan mendukung peningkatan transparansi melalui keterbukaan informasi pengadaan, efisiensi melalui percepatan proses administrasi, serta akuntabilitas melalui dokumentasi digital yang memudahkan proses audit. Selain itu, pemahaman pegawai terhadap sistem tergolong baik, meskipun pelaksanaan pengadaan tetap harus dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan sertifikasi resmi sesuai ketentuan. Secara keseluruhan, implementasi e-procurement telah sesuai dengan regulasi yang berlaku