cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Kautsar Nibras Senna
Contact Email
arifkautshar@gmail.com
Phone
+6289504944474
Journal Mail Official
arifkautshar@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang Jalan Mahakam Nomor 7, Jogotrunan, Lumajang, Jawa Timur
Location
Kab. lumajang,
Jawa timur
INDONESIA
Argumentum: Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman
ISSN : -     EISSN : 31096255     DOI : https://doi.org/10.66501/argumentum.v2i2
Core Subject :
Jurnal Argumentum is a scientific journal focusing on the publication of research results, studies, and conceptual ideas in the field of Law and Legal Studies.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
Penyelesaian Sengketa Pembangunan Gereja dengan Alasan Moderasi Beragama Perspektif Peraturan 2 Menteri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembangunan Rumah Ibadah Fathur Rozak; Anis Ibrahim
Jurnal Argumentum Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i1.17

Abstract

Peraturan tentang pembanguan tempat ibadah sebenarnya sudah cukup jelas tertuang di Peratuan Bersama 2 Menteri Menteri dalam Negri dan Menteri Agama (PB2M) Nomor 8 dan Nomor 9 disebutkan bahwa : Pendirian rumah ibadah wajib memenuhi persyaratan administratif dan wajib memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung; Pembangunan rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus, yakni kartu tanda penduduk (KTP) pengguna rumah ibadah paling sedikit 90 orang yang disahkan pemerintah setempat sesuai dengan tingkat batas wilayah; Kemudian, adanya dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah/ kepala desa, adanya rekomendasi tertulis kepala kantordepartemen agama kabupaten/ kota.  
Real Money Transaction Dalam Permainan Slot Pada Aplikasi “Higg’s Domino Island” Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia Arif Kautsar Nibras Senna; Dwi Sriantini
Jurnal Argumentum Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i1.19

Abstract

Real Money Transaction atau Transaksi Uang Asli dalam konteks game merujuk pada kegiatan di mana pemain memperoleh, menjual, atau menukar barang virtual dalam game dengan uang sungguhan atau mata uang dunia nyata. Ini melibatkan transaksi di luar lingkungan permainan yang sebenarnya dan dapat melibatkan platform pihak ketiga. Ketiadaan regulasi yang mengatur menyebabkan besarnya resiko penyalahgunaan terlebih dalam aspek perjudian secara terselubung. Penelitian ini mempergunakan pendekatan Yuridis Normatif, dimana fokus pada analisis dan kajian terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan prinsipprinsip hukum yang ada. Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa:1. tindakan Real Money Transactionmerupakan tindakan yang legal. “Higg’s Domino Island” dapat terbagi menjadi 2 macam. Pertama; tindakan perjudian jika pemain sebelumnya terlebih dahulu melakukan pembelian untuk menjadi modal awal untuk mencari keuntungan. Kedua bukan perjudian jika pemain tidak mempergunakan uang asli namun hanya mengandalkan mata uang virtual didalamnya dan mendapatkan keuntungan selayaknya RMT pada umumnya
Kajian Hukum terhadap Prosedural Alih Fungsi Jalan Menjadi Kawasan Perpindahan Komersial Pusat Jajanan Rakyat Lumajang dalam Perspektif UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nur Nidlomatus Silmi; Jati Nugroho
Jurnal Argumentum Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i1.20

Abstract

Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang membuat kebijakan pada salah satu tempat relokasi di Kabupaten Lumajang, yakni di Kawasan Pusat Jajanan Rakyat Lumajang disepanjang jalan Jalan Kyai Wahid Hasyim – Jalan Dr. Sutomo – Jalan Dr. Kusnadi menimbulkan permasalahan baru juga. Tempat yang awalnya dipergunakan sebagai pilihan relokasi yang berada di tengah kota (kawasan stasiun lama Lumajang) menggunakan badan jalan untuk melakukan aktifitas niaganya. Dalam kata lain 3 ruas jalan tersebut dipergunakan untuk kawasan komersil. Dimana Kawasan komersil tersebut mempergunakan badan jalan yang berpotensi bersinggungan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Superlatif Dalam Implementasi Tugas Dan Fungsi BPD Dalam Pembentukan Peraturan Desa Sesuai Undang Fikhi Didit Saputra; Asir
Jurnal Argumentum Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i1.21

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Undang Undang Nomor Tahun 2024 tentang Desa guna mengatur tentang segala hal yang dibutuhkan oleh Pemerintah Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. dalam Undang Undang Tersebut dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan desa bersama sama kepala desa berwenang membentuk peraturan desa. Namun Faktanya BPD sumberjati kecamatan tempeh kabupaten lumajang kurang optimal didalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan melalui metode yuridis empiris, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data melalui kajian pustaka, pengamatan dan wawancara. Hal ini dilakukan agar didapatkan fakta yang terjadi ditengah masyarakat.
Pandangan Hukum Kegiatan Cover Version terhadap Lagu yang Dikomersialisasikan Berdasarkan Undang-Undang Ananta Dwi Saputra; Henny Purwanti
Jurnal Argumentum Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i1.22

Abstract

Berdasarkan analisis kasus antara Tri Suaka dan Dirga Dadali, dapat disimpulkan bahwa tindakan cover lagu tanpa izin untuk tujuan komersial merupakan pelanggaran hak cipta yang serius, melibatkan berbagai aspek hukum seperti hak eksklusif pencipta, kebutuhan lisensi (mekanikal, hak mengumumkan, dan sinkronisasi), serta implikasi finansial berupa kewajiban membayar royalti dan potensi ganti rugi, yang menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta. Upaya hukum dalam melindungi sebuah karya lagu dari pelanggaran cover version meliputi: Penguatan regulasi Hak Cipta yang spesifik mengatur tentang cover version, Peningkatan pemahaman masyarakat tentang Hak Cipta melalui edukasi dan sosialisasi, Pembentukan mekanisme perizinan dan pembagian royalti yang transparan dan adil, Penerapan sanksi hukum yang tegas bagi pelanggar Hak Cipta, Pengembangan teknologi untuk melacak dan mengidentifikasi penggunaan karya cipta secara ilegal.
URGENSI PENGAWASAN TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MENGAJUKAN IZIN TINGGAL DI WILAYAH KEPULAUAN RIAU Basuki Kurniawan; Riza Safin
Jurnal Argumentum Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i2.23

Abstract

Tidak dapat dipungkiri melihat berjalannya peraturan yang ada terhadap orang asing masih tidak berjalan dengan efektif, dengan bertambahnya jumlah kasus yang terkonfirmasi terhadap orang asing yang menyalagunakan izin tinggal. Tujuan penelitian ini yakni menganalisis pengawasan Keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Indonesia. Kedua mengalisis kendala dan upaya keimigrasian dalam pengajuan izin tinggal bagi Warga Negara Asing. Penelitian yang telah digunakan oleh peneliti yaitu menggunakan yuridis empiris pendekatan kuantitatif. Hasil penilitian yang didapatkan peneliti, pengawasan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing yaitu mencangkup masuk serta keluarnya orang asing yang mengajukan izin tinggal di wilayah Kepulauan Riau.
ANALISIS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI FOLLOW UP CRIMEDAN INDEPENDENT CRIME Cahya Andrya Ramadhan; Fanny Tanuwijaya; Sapti Prihatmini
Jurnal Argumentum Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i2.24

Abstract

Ancaman tindak pidana di Indonesia menjadi semakin beragam jenisnya, salah satu yang kembali marak terdengar adalah tindak pidana pencucian uang. Adanya pandangan atau konsep tindak pidana pencucian uang seringkali diperdebatkan antara tindak pidana tersebut sebagai follow up crime atau independent crime. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai konsep tindak pidana pencucian uang dan bentuk dakwaan yang dapat digunakan dalam penanganannya. Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun hasil dari analisis yang dilakukan adalah tindak pidana pencucian uang adalah follow up crime atau tindak pidana lanjutan. Terlebih dalam pembuktian sekalipun yang diusut adalah arus transaksi keuangan yang secara tidak langsung pasti menggali informasi mengenai asal-usul harta tersebut sehingga memiliki hubungan atau keterkaitan dengan tindak pidana asal. Selain itu, dalam memaknai konsep suatu tindak pidana tidak hanya dilihat dari satu perspektif saja. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan juga harus membaca dan menguasai materi atau berkas perkara terutama terhadap hal-hal yang menyangkut hukum formil dan materiil pada suatu kasus tindak pidana.
TRADISI PEMBERIAN WARIS “SANGKOLAN” KEPADA PEREMPUAN YANG BERKONTRIBUSI LEBIH BANYAK DARIPADA LAKI-LAKI DI DESA SUKOSARI KECAMATAN JATIROTO DAN RELEVANSINYA DENGAN TEORI KEADILAN DISTRIBUTIF ARISTOTELES Nur Huda; Amiruddin
Jurnal Argumentum Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i2.25

Abstract

Artikel Ini membahas tentang Tradisi Pelian Pembagian Sangkolan kepada Perempuan Lebih Banyak berkontribusi lebih Dari Pada Laki-Laki Perspektif Teori Keadilan Distributif Studi Kasus desa sukosari kecamatan jatiroto. Dari hasil penelitian bisa diambil kesimpulan bahwa memberikan pembagian waris kepada anak perempuan lebih banyak dari pada anak laki-laki karena berkontribusi lebih terhadap orangtuanya atau beban yang dipikul dalam keluarnya lebih berat itu perbolehkan memenuhi syarat antara lain. 1) Kemampuan yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kemampuan ahli waris ini mencakup kemampuan fisik dan kemampuan moral. 2) Kewajiban yang dimiliki oleh ahli waris harus sama, syarat kewajiban ini mencakup kewajiban ahli waris perempuan untuk menafkahi keluarganya, dan kewajiban anak untuk memelihara orang tuanya; 3) Kewajiban yang dilaksanakan oleh ahli waris tersebut juga harus sama.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT SECARA ELEKTRONIK Satria Adi Nugraha
Jurnal Argumentum Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i2.26

Abstract

Kemajuan teknologi informasi berdampak pada perkembangan hukum dan penerapannya, termasuk pada peran dan fungsi notaris dalam memberikan layanan secara elektronik, yang dikenal dengan istilah cyber notary. Konsep ini bertujuan untuk menyederhanakan dan mempermudah pelayanan bagi para pihak yang berkepentingan. Namun, di Indonesia belum terdapat kerangka hukum khusus yang mengatur mengenai cyber notary. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap keamanan data cyber notary berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prosedur pelaksanaan cyber notary harus mengikuti ketentuan dalam pembuatan akta secara manual serta pengolahan Data Pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 hingga Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum terhadap keamanan data cyber notary akibat kelalaian notaris diatur dalam Pasal 46 dan Pasal 47, sedangkan perlindungan terhadap kejahatan siber diatur dalam Pasal 67 dan Pasal 68 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN YANG DIBUAT SECARA LISAN PERSPEKTIF PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Anton Sujatmiko
Jurnal Argumentum Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v1i2.27

Abstract

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pasal ini tidak merinci bentuk perjanjian, sehingga dapat disimpulkan bahwa baik perjanjian lisan maupun tertulis memiliki kekuatan hukum yang sama, asalkan memenuhi syarat sahnya perjanjian. Selain itu, asas ini juga menjadi dasar bagi hakim dalam menentukan hubungan hukum terhadap suatu peristiwa atau fakta. Hakim akan menilai fakta�fakta yang diajukan oleh pihak penggugat maupun tergugat dan menggunakan dasar-dasar hukum, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, dalam mempertimbangkan dan memutus perkara. Penegasan asas ini juga tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Page 1 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026 Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025 Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025 Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024