cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Arif Kautsar Nibras Senna
Contact Email
arifkautshar@gmail.com
Phone
+6289504944474
Journal Mail Official
arifkautshar@gmail.com
Editorial Address
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman Lumajang Jalan Mahakam Nomor 7, Jogotrunan, Lumajang, Jawa Timur
Location
Kab. lumajang,
Jawa timur
INDONESIA
Argumentum: Jurnal Hukum
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jenderal Sudirman
ISSN : -     EISSN : 31096255     DOI : https://doi.org/10.66501/argumentum.v2i2
Core Subject :
Jurnal Argumentum is a scientific journal focusing on the publication of research results, studies, and conceptual ideas in the field of Law and Legal Studies.
Arjuna Subject : -
Articles 20 Documents
 1   2 
AKIBAT HUKUM ATAS KEKOSONGAN PERATURAN PELAKSANAAN DALAM PERDA PENYELANGGARAAN PASAR RAKYAT LUMAJANG Mikail Alif Ferdiyan; Fahmi Ramadhan Firdaus
Jurnal Argumentum Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i1.28

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya regulasi yang mengatur mengenai mekanisme jalannya pasar baik secara fisik maupun non - fisik dalam lingkup daerah kabupaten lumajang yakni Perda No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Rakyat, namun implementasi dari aturan tersebut masih belum mampu berjalan secara maksimal karena masih adanya celah kekosongan aturan pelaksanaan berupa Peraturan Bupati atas Perda hingga batas waktu yang telah ditetapkan. Kekosongan tersebut berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan norma yang diatur dalam perdas ehingga berpengaruh langsung terhadap perlindungan hukum bagi pedagang dan pemangku kepentingan lainnya. Dari hal tersebut kemudian dibentuk fokus penelitian pada akibat hukum yang terjadi serta preskripsi untuk mengatasi permaslahan tersebut. Dalam menjawab rumusan masalah, penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis hukum poistif dan doktrin hukum. akibat hukum dari objek penelitian. Ketiadaan peraturan pelaksanaan dalam perda pasar rakyat lumajang berimplikasi pada kepastian dan perlindungan hukum bagi para pelaku pasar, khususnya pedagang. Akibat hukum dari kondisi ini mencakup ketidakjelasan mekanisme izin usaha, retribusi, serta pelaksanaan sanksi dan pengawasan. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret berupa pembentukan Peraturan Bupati, harmonisasi vertikal regulasi, hingga penguatan koordinasi antar perangkat daerah agar norma dalam perda dapat berjalan fungsional.       
ANALISIS YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Muchammad Zamroni
Jurnal Argumentum Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i1.30

Abstract

 Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara serta implikasi putusannya terhadap sistem ketatanegaraan. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting menjaga prinsip checks and balances. Namun, masih terdapat kendala seperti ketidakjelasan definisi lembaga negara dan batas kewenangan yang dapat disengketakan, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan harmonisasi antar lembaga 
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS DALAM KASUS PEMBUATAN DUA AKTA DENGAN OBJEK YANG SAMA: PERSPEKTIF ETIKA DAN HUKUM ( ANALISIS HUKUM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI NO.27/PDT.G / 2022/PN.LMJ  JO PENGADILAN TINGGI SURABAYA NO. 54 /PDT/2023/PT.SBY Anton Sujatmiko; Muhammad Mustain
Jurnal Argumentum Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i1.31

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban notaris atas pembuatan dua akta autentik dengan objek sama, dilihat dari perspektif etika profesi dan hukum positif. Fenomena ini serius karena berpotensi menimbulkan sengketa dan merusak kepercayaan publik. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, mengkaji Putusan PN Lumajang No. 27/Pdt.G/2022 jo. PT Surabaya No. 54/PDT/2023. Hasil penelitian menunjukkan tindakan notaris melanggar Kode Etik dan UU No. 2/2014 (UUJN), khususnya asas kehati-hatian, independensi, dan kewajiban menjaga keaslian data. Secara hukum, notaris dapat dimintai pertanggungjawaban perdata (Pasal 1365 KUHPerdata) dan dikenai sanksi administratif serta etik. Dari sisi etika, tindakan ini melanggar nilai moral profesi, menuntut integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Kesimpulannya, pembuatan dua akta dengan objek sama merusak martabat profesi dan prinsip officium nobile, sehingga diperlukan pengawasan dan pembinaan etika profesi berkelanjutan.
DINAMIKA SOSIAL DALAM REFORMULASI ATURAN KEPALA DESA ATAS  UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2024 PASCA UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 Amiruddin
Jurnal Argumentum Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i1.32

Abstract

Regulasi mengenai masa jabatan kepala desa di Indonesia telah mengalami berbagai perubahan seiring waktu. Dari masa Orde Lama hingga saat ini, UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU No. 6 Tahun 2014. Pada UU No. 3 Tahun 2024, yang merupakan regulasi terbaru tentang Desa, diatur dalam pasal 39 bahwa masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 2 periode tambahan. Perubahan ini memperpanjang durasi masa jabatan kepala desa dalam satu periode dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yang mengatur masa jabatan selama 6 tahun dengan kemungkinan pemilihan kembali sebanyak dua kali. Perubahan dalam durasi masa jabatan ini berpotensi mempengaruhi pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya terkait dengan pembangunan desa. Pembahasan dalam penelitian ini berfokus pada sesuatu yang pengaruh atas perubahan Undang-Undang No 3 tahun 2024 tentang kepala desa dan Bagaimana Perubahan Undang-Undang No 3 Tahun 2024 kentang kepala desa Perspektif Perubahan Sosial. Metode yang digunakan oleh penulis dalam analisis ini adalah penelitianYuridis empiris.
KEDUDUKAN KETENTUAN  MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 12 UNDANG - UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG - UNDANG HUKUM PIDANA Asir Asir; Pudoli Sandra
Jurnal Argumentum Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i1.33

Abstract

Penelitian ini mengkaji ketentuan melawan hukum dalam Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dapat dipidana apabila bersifat melawan hukum, baik formil maupun materiil. Dengan metode yuridis normatif, penelitian menelaah posisi unsur tersebut dalam kaitannya dengan asas legalitas. Hasilnya menunjukkan bahwa Pasal 12 memberi dasar hukum jelas bagi penerapan melawan hukum materiil, namun juga membuka potensi subjektivitas penegak hukum. Karena itu, Pasal 12 memiliki peran penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif, sehingga penerapannya harus dilakukan secara hati-hati.
LEGALITAS DAN DAMPAK FISKAL PRAKTIK JASA TITIP BARANG LUAR NEGERI DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA Thaha Yasin Ramadhan
Jurnal Argumentum Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i2.34

Abstract

Maraknya fenomena jasa titip (jastip) barang luar negeri di Indonesia menimbulkan permasalahan hukum yang cukup kompleks. Aktivitas ini memanfaatkan celah regulasi dengan menyamarkan barang dagangan sebagai barang pribadi penumpang guna menghindari kewajiban pabean. Meski mekanisme impor secara umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeana, tidak ada aturan khusus yang secara eksplisit menyebut praktik jasa titip. Kondisi ini menciptakan adanya kekosongan aturan (Regulatory Gap) yang berdampak pada ambiguotas status hukum, sulitnya penegakkan hukum dan potensi kerugian negara dari penerimaan pajak dan bea masuuk. karena telah memenuhi unsur dan ketentuan impor komersial, dengan konsekuensi tunduk pada ketentuan bea masuk, pajak impor, dan kewajiban lain yang relevan. Oleh sebab itu, dibutuhkan pembentuksan regualsi yang tegas mengatur aktivitas jasa titip agar memiliki kepastian hukum, efektifitas pengawasan dan menjaga stabilitas perekonomian
KEPASTIAN HUKUM  DAN PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR ATAS PRAKTIK PARATE EKSEKUSI SEPIHAK: STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PDT.GS/2024/PN GTO Rolis Juniar Mandareta; Edi Wahjuni; Yusuf Adiwibowo
Jurnal Argumentum Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i2.35

Abstract

ABSTRAK Kepastian hukum adalah jaminan bahwa regulasi ditegakkan selaras dengan norma hukum positif, adil, serta mampu memberikan suatu kejelasan, sehingga subjek hukum mengetahui hak dan kewajibannya dengan pasti. Pelaksanaan eksekusi tanpa adanya keterlibatan pengadilan sering kali hak-hak debitur dan prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, dengan mengkaji konsistensi penerapan aturan jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parate eksekusi sepihak tanpa adanya kesepakatan cedera janji dan kesukarelaan debitur merupakan perbuatan melawan hukum. Putusan Nomor 28/Pdt.GS/2024/PN Gto mempertegas pentingnya kepastian hukum dan prosedur yang sah guna meminimalisir penyalahgunaan kewenangan kreditur dalam proses eksekusi jaminan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Debitur, Kreditur, Parate Eksekusi, Perlindungan Hukum.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGGUNAAN SEPEDA LISTRIK OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI JALAN RAYA Arif Kautsar Nibras Senna; Jati Nugroho; Anis Ibrahim
Jurnal Argumentum Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i2.40

Abstract

Penggunaan sepeda listrik oleh anak di bawah umur di jalan raya menimbulkan persoalan hukum terkait klasifikasi kendaraan, batas usia pengendara, harmonisasi regulasi, serta efektivitas penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis status hukum sepeda listrik dalam sistem hukum lalu lintas Indonesia, mengkaji implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020, serta mengevaluasi efektivitas pengaturannya terhadap perlindungan keselamatan anak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni norma, kekaburan klasifikasi hukum, serta lemahnya budaya hukum masyarakat yang berdampak pada ketidakpastian hukum dan rendahnya efektivitas perlindungan anak di jalan raya
PARADOKS MODERNISASI PERADILAN PIDANA: ANALISIS KONSEKUENSI YURIDIS UNDANG UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP TERHADAP PERLINDUNGAN HAK KONSTITUSIONAL TERSANGKA Indah Pristiwaningsih; Muhammad Mustain; Nur Saidah
Jurnal Argumentum Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i2.41

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menandai era baru dekolonisasi hukum acara pidana Indonesia. Namun, transformasi ini membawa paradoks hukum terkait perlindungan hak konstitusional tersangka. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsekuensi yuridis perluasan durasi penangkapan (Pasal 33) dan diskresi penahanan (Pasal 42) dalam perspektif due process of law. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan adanya pergeseran paradigma yang kuat menuju Crime Control Model yang mengutamakan efisiensi penyidikan digital, namun berisiko mencederai standar internasional promptly dalam ICCPR. Temuan studi menyimpulkan bahwa meskipun lembaga Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) diperkenalkan sebagai mekanisme check and balances yang lebih aktif dibanding praperadilan, efektivitasnya sangat bergantung pada independensi yudisial dan kewenangan pengujian bukti secara materiil. Penelitian merekomendasikan perlunya regulasi turunan yang membatasi diskresi durasi penangkapan hanya untuk tindak pidana kompleks guna mencegah abuse of power.
AGRESI MILITER AMERIKA SERIKAT DAN ISRAEL TERHADAP IRAN: ANTARA KEPENTINGAN POLITIK KAWASAN TIMUR TENGAH DAN STRATEGI HEGEMONI AMERIKA SERIKAT Pudoli Sandra; Dwi Sriyantini; Asir Asir
Jurnal Argumentum Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : STIH Jenderal Sudirman Lumajang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66501/argumentum.v2i2.42

Abstract

Konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat merupakan salah satu dinamika geopolitik paling kompleks di kawasan Timur Tengah. Keterlibatan militer Amerika Serikat dalam mendukung operasi Israel terhadap Iran menimbulkan berbagai perdebatan hukum internasional, khususnya terkait prinsip larangan penggunaan kekuatan (prohibition of the use of force) sebagaimana diatur dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Artikel ini bertujuan menganalisis hubungan antara agresi militer yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran dengan kepentingan politik kawasan Timur Tengah serta strategi geopolitik Amerika Serikat dalam mempertahankan pengaruhnya di kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan militer yang dilakukan Israel dan didukung Amerika Serikat tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan keseimbangan kekuatan regional, mengendalikan pengaruh Iran, serta menjaga kepentingan strategis Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari perspektif hukum internasional, legalitas tindakan tersebut masih menjadi perdebatan karena adanya perbedaan interpretasi mengenai hak bela diri (self-defence) dan prinsip kedaulatan negara  

Page 2 of 2 | Total Record : 20

 1   2 

Filter by Year

2024 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2026): Juni 2026 Vol 2 No 1 (2025): Desember 2025 Vol 1 No 2 (2025): Juni 2025 Vol 1 No 1 (2024): Desember 2024