Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENEGAKKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM UNDANG-UNDANG NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN (PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SEMARANG NOMER 306/Pid.Su ]]>
<![CDATA[Dendy Adhityawan*, Nur Rochaeti, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (748.015 KB)
<![CDATA[ Penegakkan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Pedofilia merupakan suatu aktifitas seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap Anak-anak dibawah umur untuk menjadi pasangan orang dewasa setelah melalui bujukan halus. Pedofilia tidak hanya berada lingkungan luar sang anak tetapi bisa saja dari dalam Keluarganya dimana seharunya sebuah keluarga melindungi anaknya dalam putusan perkara No 306/Pid.Sus/2014/PT.Smg, dimana sebuah tindak pidana Pedofilia terjadi di dalam rumah tangga. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimanakah perlindungan Anak korban pedofilia jika di lihat dari UU No.35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak dan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang mengatur dan bagaimana pertimbangan seorang hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam putusan perkara Nomer 306/Pid.Sus/2013/PT.Smg. Metode pendekatan penelitian adalah yuridis-normatif dan Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder.Berdasarkan Pengaturan tentang tindak pidana pedofilia telah diatur dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Namun penegakkan hukum dalam Tindak Pidana pedofilia dalam rumah tangga juga harus diperhatikan, jika di lihat dari UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Perlindungan korban terhadap Kekekrasan seksual sangat di jaga akan tetapi di UU PKDRT ini wanita dan Anak-anak di anggap sama derajatnya yang mana semestinya Adanya pemisahan sanksi dan perlindungan khusus terhadap korban. Sebagaimana dalam Penegakkan Hukum ketika kekekrasan seksual Terjadi aparat penegak hukum lebih Condong ke arah UU tentang perlindungan anak meskipun Terjadi di dalam ranah rumah Tangga.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETANI SEBAGAI KONSUMEN PUPUK BERSUBSIDI DI KUDUS ]]>
<![CDATA[Suradi, Rinitami Njatrijani, Berlian Fajar Latifa Noor*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.458 KB)
<![CDATA[Pupuk merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kegiatan pertanian. Demi memajukan pertanian Indonesia, distribusi penyaluran pupuk disubsidi oleh Pemerintah. Namun adanya subsidi dari pemerintah, juga diiringi dengan kelangkaan pupuk yang merugikan petani. Untuk itulah akan dibahas dalam penelitian ini mengenai perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi di Kabupaten Kudus serta tindakan pemerintah daerah Kabupaten Kudus dalam menangani kelangkaan pupuk bersubsidi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Perlindungan hukum terhadap petani diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dan Peraturan Menteri Pertanian Fasilitasi Asuransi Pertanian. Tindakan pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi kelangkaan adalah dengan sosialisasi melalui Penyuluh Pertanian Lapangan, Realokasi Pupuk Bersubsidi dan Asuransi Pertanian. Namun ternyata di lapangan masih banyak petani yang belum dapat merasakan perlindungan yang dimilikinya karena pemerintah dalam menjalankan perlindungan tersebut kurang optimal. Pemerintah sebaiknya melakukan langkah-langkah pembenahan dan peningkatan kinerja. Sehingga distribusi pupuk bersubsidi dapat berjalan dengan baik dan dapat melindungi hak-hak petani.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (STUDI KASUS DI JAKARTA INTERNATIONAL SCHOOL) ]]>
<![CDATA[Citra Azka Raditia Tsaniya]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.448 KB)
<![CDATA[Perlindungan hukum bagi anak selaku korban merupakan usaha yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat untuk melakukan perlindungan yang bersifat yuridis. Penelitian ini diangkat dari kasus terjadinya pelecehan seksual anak dibawah umur di JIS. Terjadinya pelecehan seksual di JIS menjadikan taraf internasional yang dimilikinya tidak memberikan jaminan anak bebas dari suatu tindak pidana pelecehan seksual. Permasalahan yang dihadapi yaitu bagaimana perlindungan hukum bagi anak dibawah umur sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual saat ini dan bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS). Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum dilakukan dengan menganalisis permasalahan menggunakan ketentuan hukum dan bahan yang diperoleh saat penelitian lapangan. Jenis penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analistis dan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pemberian perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual telah dirumuskan dalam beberapa rumusan kebijakan nasional, yaitu UU No. 23 Tahun 2002 joUU No. 35 Tahun 2014tentang Perlindungan Anak, UU No. 13 Tahun 2006 joUU No. 31 Tahun 2014tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Inpres No. 5 tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak. Upaya-upaya perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh KPAI dan LPSK sebagai lembaga yang berwenang dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di JIS telah memenuhi amanat terkait dengan dengan perlindungan anak, diantaranya adalah dengan melakukan pengawasan dan pendampingan psikologis, menerima dan merespon aduan, pemantauan dan evaluasi, melakukan kerjasama dengan lembaga lain yang terkait, memberikan layanan pemenuhan hak prosedural, melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak kedutaan besar terkait, memberikan perlindungan fisik, serta menyiapkan sarana teleconference bagi anak korban selama proses peradilan berlangsung. ]]>
<![CDATA[PENGATURAN PERTAMBANGAN GALIAN C DI JAWA TENGAH DENGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Ekky Okvan Nugroho*, Untung Sri Hardjanto, Budi Gutami]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.369 KB)
<![CDATA[Salah satu perwujudan dari demokrasi di Indonesia adalah otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom umtuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.[1] Dalam hal ini otonomi daerah diatur menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, peraturan ini menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.Masyarakat suatu daerah memperoleh kebebasan dakam mengatur dan membangun daerahnya. Tujuan diberlakukannya otonomi daerah secara umum, yakni agar pembangunan dan pembagian kekayaan alam di setiap daerah merata, kesenjangan sosial antar daerah tidak mencolok, dan tidak ada ketimpangan sosial. Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode yuridis normatif, spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu melukiskan segala sesuatu yang ada dilaksanakan secara sistematis, kronologis. Perolehan data dilakukan dengan menggunakan studi pustaka dari dokumen-dokumen resmi. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C di Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah menyebutkan bahwa usaha penambangan ini hanya dapat di lakukan bila telah mendapatkan rekomendasi dari Walikota atau Bupati serta instansi pemerintahan lain yang terkait dengan lingkungan. Namun seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten tidak mempunyai kewenangan lagi di bidang pertambangan. Kewenangan itu kini berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemanfaatan yang belum maksimal terhadap bahan galian di Provinsi Jawa Tengah terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya tenaga teknis dalam pengelolaan sumber daya mineral, dan masih adanya kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) juga menjadi isu yang menonjol di sektor ini. ]]>
<![CDATA[PENSERTIPIKATAN TANAH YANG DILAKUKAN DILUAR HAK YANG DIMILIKI (MELANGGAR ASAS NEMO PLUS JURIS) ]]>
<![CDATA[Anindita Tria Agustina, Bambang Eko Turisno*), Ana Silviana]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (187.118 KB)
<![CDATA[Currently the land is a treasure for people who have a high value because of its function as a source of people's lives, so that every inch of land is maintained until death. In some areas there are a number of cases of land registration is done by someone who is not entitled to the land (Violation of the principle of Nemo Plus Juris). One of the disputes of land ownership which is the object of this research is a civil legal case relating to the release of the certificate has no legal certainty examined and tried in the District Court Unaha between Plaintiffs and Defendants in District Court Decision No.3/ Pdt.G/ 2010 / PN.Unh.The purpose of this study was to determine the process that violates the principle of land certification of Nemo Plus Juris and to determine the legal protection given to the original land owners in land certification of which violates the principle of Nemo Plus Juris.Method of approach used in this study is normative juridical methods, specifications descriptive research with Analytics. Which is the object and the subject of this research is No.3/Pdt.G/2010/PN.Unh Court Decisions and Land Office officials Konawe. And Data Analysis Methods used are qualitative Normative.The results showed that the process carried out by soil certification of Alm.Sarmatiah (Defendant's wife) is a violation of the principle nemo plus juris. For in certification of Alm.Sarmatiah not have rights to the land dispute object because the object land dispute is not part of the division of the estate Alm.sarmatiah, so that certificates that arise on behalf Alm.Sarmatiah not have the force of law. Based on existing regulations that Indonesia adopts negative publicity that contains positive elements that the State gives legal protection to the rightful owner in this case is the plaintiff, in addition to deciding No.3/ Pdt.G/ 2010/ PN.Unh Court Decision objects that are entitled to the land dispute is the Plaintiff, that are considered by the judge in deciding the case in the presence of witnesses and expert witnesses who stated that Plaintiff most entitled to the land dispute object.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH TERHADAP SERTIPIKAT GANDA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 062/G/2014/PTUN.SMG) ]]>
<![CDATA[Natasha Camilla Hufadzah*, Iga Gangga Santi, F.C Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (597.383 KB)
<![CDATA[Penelitian ini merupakan studi kasus mengenai perlindungan hukum pemegang sertipikat hak atas tanah yang timbul sertipikat ganda berdasarkan Putusan Nomor : 062/G/2014/PTUN.SMG. Kasus "sertipikat ganda", menimbulkan sengketa antar para pihak. Guna membuktikan jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut diselesaikan melalui upaya litigasi.Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab adanya sertipikat ganda dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah yang timbul sertipikat ganda pada Putusan Nomor : 062/G/2014/PTUN.SMG.Metode Pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitiannya yaitu kualitatif. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melakukan studi pustaka (library research). Metode analisis data untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer dan bahan sekunder lalu diverifikasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya sertipikat ganda dalam kasus ini adalah adanya pemberian hak baru oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang melalui program pemerintah PRONA yang dalam pelaksanaannya didapati adanya ketidaktelitian dan ketidakcermatan panitia Adjudikasi saat melakukan pemeriksaan di lapangan maupun pada saat pemeriksaan terhadap data-data dan dokumen yang diajukan oleh pemohon tanah sampai pada terbitnya sertipikat hak atas tanah. Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat hak atas tanah berdasarkan Putusan Nomor : 62/G/2014/PTUN.SMG yaitu dilakukan dengan upaya non litigasi dan litigasi. Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang telah menempuh upaya non litigasi yang mana adalah mediasi. Namun tidak membuahkan hasil sehingga ditempuh melalui upaya litigasi. Melalui upaya litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. Setelah adanya putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap, PTUN menetapkan salah satu sertipikat dinyatakan batal, maka dilakukan pembatalan sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Semarang dengan adanya permohonan dari penggugat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PERIKANAN TANGKAP ]]>
<![CDATA[Anggun Mayangsari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (408.309 KB)
<![CDATA[Penerbitan Izin Usaha Perikanan bagi nelayan merupakan permasalahan baru yang dihadapi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan karena berlakunya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER. 30/MEN/2012 tentang usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia menjadi kendala bagi nelayan. Adapun penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris ditambah dengan wawancara dengan narasumber dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil penelitian diperoleh bahwa tugas dan wewenang dalam penerbitan Izin Usaha Perikanan mengalami hambatan dalam prosedur atau tata cara penerbitan surat izin khususnya bagi nelayan kecil, dimana yang dihadapi permasalahan jarak, cuaca dan pemohon yang buta huruf. Sehingga Kementerian Kelautan dan Perikanan harus menemukan solusi dalam Penerbitan Izin Usaha Perikanan tersebut. Diharapkan penulisan hukum ini dapat memberikan informasi mengenai prosedur serta solusi permasalahan Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan terutama di bidang Perikanan Tangkap.]]>
<![CDATA[SIKAP DAN PANDANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP EKSISTENSI SANKSI PIDANA MATI DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Yan David Bonitua*, Pujiyono, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.483 KB)
<![CDATA[Sanksi Pidana Mati sudah menjadi pro dan kontra yang lama di Indonesia, Sanksi pidana mati dianggap melanggar Pasal 28A UUD NRI 1945 yang mengingkari hak untuk hidup seseorang. Penghapusan Pidana Mati sebenarnya disemangati oleh International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR). Rumusan ICCPR mengakui hak hidup setiap Manusia yang tidak dapat dikurangi sebagaimana tertuang Pasal 6 Ayat (1). Indonesia salah satu Negara yang masih mengakui Sanksi Pidana mati. Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga peradilan yang bertugas Menguji undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 mempunyai sikap penting dalam memandang eksistensi sanksi pidana mati di Indonesia. Pengajuan uji materil terhadap Undang Undang yang mengatur sanksi pidana mati telah dilakukan yang dianggap pidana mati melanggar hak hidup sebagaimana bunyi Pasal 28A UUD NRI 1945. Perubahan dan pembaharuan di bidang hukum pidana merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, Usaha untuk pembahuruan KUHP Indonesia sudah dilakukan yang maksud mengganti KUHP sekarang sejak tahun 1968/1972.Penulisan hukum tentang Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati di Indonesia menggunakan metode pendekatan yuridis normatif memberikan gambaran mengenai sikap dan pandangan mahkamah konstitusi terhadap eksistensi sanksi pidana mati melalui judicial review perihal sanksi pidana mati. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder. Dalam Buku II KUHP penjatuhan sanksi pidana mati dibatasi untuk kejahatan – kejahatan tertentu, selain itu Undang Undang diluar KUHP juga mengatur sanksi pidana mati. Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa Sanksi Pidana Mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan bersikap tetap mempertahankan Sanksi Pidana Mati mati. Sanksi Pidana Mati di Indonesia yang akan datang bersifat khusus dan diterapkan secara limitatif, perlu adanya evaluasi yang memungkinkan penjatuhan pidana mati dengan pidana mati bersyarat.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASAS KONSENSUAL PADA PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DALAM KEGIATAN EKSPOR IMPOR OLEH PT DHL GLOBAL FORWARDING INDONESIA ]]>
<![CDATA[Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari, Riska Andita*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (483.927 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan asas konsensual dalam perjanjian pengangkutan barang melalui laut oleh PT DHL Global Forwarding Indonesia Cabang Semarang serta pertanggungjawaban PT DHL Global Forwarding Indonesia Cabang Semarang terhadap eksportir atau importir sebagai akibat diterapkannya asas konsensual dalam perjanjian pengangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan- peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh penulis bahwa perjanjian pengangkutan melalui laut yang dilakukan oleh PT DHL Global Forwarding Indonesia Cabang Semarang menerapkan asas konsensual namun perjanjian yang bersifat konsensual ini tidak sepenuhnya bersifat konsensual dikarenakan masih terdapat dokumen-dokumen pendukung yang dapat menjadi alat bukti. PT DHL Global Forwarding Indonesia cabang Semarang pun selalu bertanggung jawab kepada pihak eksportir maupun importir dimulai sejak barang diserahkan oleh pengirim, selama pengangkutan berlangsung, dan sampai saat penyerahan di pelabuhan tujuan kepada pihak penerima.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PELANGGAN PRABAYAR XL AXIATA TERHADAP KEBIJAKAN MENKOMINFO TERKAIT REGISTRASI ULANG NOMER HANDPHONE DI SEMARANG ]]>
<![CDATA[Arinta Rachmawati]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Suradi Suradi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (198.073 KB)
<![CDATA[Seiring Perkembangan Zaman manusia berupaya melakukan revolusi kearah modernisasi. Cara berkomunikasi dengan praktis dan mudah salah satunya, perkembangan teknologi merambah pada dunia komunikasi, sehingga cara mengakses komunikasi mengalami perubahan yang drastis dan signifikan. Perkembangan telekomunikasi sangat pesat terutama pada abad ke-20. Telepon seluler tidak lepas dari kartu yang dinamakan SIM (Subscriber Identification Module) Card. Kartu SIM merupakan komponen utama yang menghubungkan Jaringan telekomunikasi dengan perangkat komunikasi tanpa menggunakan kabel atau alat optik fiber lainnya. yang di sinkornasikan sesuai jaringan dan tempat/daerah menjadi sebuah kode berupa nomor atau yang kita kenal saat ini yaitu nomor handphone. Namun di balik kecanggihan sistem telekomunikasi dengan menggunakan kartu SIM card ini muncul berbagai masalah yaitu rentan di salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Prabayar XL Axiata Atas Kebijakan Registrasi Ulang Nomor Handphone di Kota Semarang ”]]>
