Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBATALAN KEBERANGKATAN IBADAH HAJI KHUSUS OLEH BIRO PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS ]]>
<![CDATA[Nathasya Victoria Ruswandana*, Bambang Eko Turisno, Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.607 KB)
<![CDATA[Ibadah haji merupakan suatu kewajiban bagi umat islam yang memeluk dan mempercayainya. Penyelenggaraan ibadah haji khusus di Indonesia dilaksanakan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus. Terdapat pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus dilakukan oleh pihak biro penyelenggara ibadah haji khusus terhadap calon jemaah ibadah haji khusus. Sehingga, peneliti mengambil rumusan masalah mengenai perlindungan hukum terhadap calon jemaah ibadah haji khusus dalam pembatalan keberangkatan ibadah haji khusus yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah haji khusus. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian yang didapatkan berupa pembatalan perjanjian antara biro perjalanan haji dengan calon jemaah haji karena gagalnya keberangkatan calon jemaah haji, padahal calon jemaah haji telah membayar lunas semua biaya dan melaksanakan kewajibannya. Kemudian putusan-putusan pengadilan atas kasus serupa juga mengindikasikan bahwa calon jemaah haji mendapatkan perlindungan hukum berupa ganti rugi secara materiil maupun immateriil dan dapat disimpulkan calon jemaah haji telah dilindungi hak-haknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMERINTAH KOTA TEGAL DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)MELALUI SEKTOR PERIKANAN ]]>
<![CDATA[GEMILANG DWI ANANDIKA, AMIEK SOEMARMI, HENNY JULIANI]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.506 KB)
<![CDATA[Tegal has marine natural resources and huge potential as a source of income for local finances in an effort to increase revenue, the government is expected could has role authority as the executor of the exploration and management of marine resources should be able to explore the potential of marine and fisheries sector in order to optimizing the implementation of regional autonomy. The method that used the juridical empirical approach. Which is to analyze the implementation of legislation Number 3 Year 2010 concerning levies and Perwal Fish Auction No.31 of 2010 on the Implementation Operation Levy fish auction. The specifications of the research was supported by the descriptive analysis of primary data and secondary data. Then analyzed by the data in the field whether in or not appropriate requirements prescribed, and it performed with qualitative analysis aswen. The results showed that one source of Tegal revenue comes from levies Tegal fish auction to the implementation of Tegal Regulation Number 3 Year 2010 on Implementation and Retribution TPI. The legal basis for the regulation is made of PP No.38 of 2007 on Government Affairs Division of the Government, Provincial Government and the Government of Regency / City. Applicability of Regulation 3 Tegal 2010. Data obtained from 2009 to 2011 through the contribution of the fisheries sector and local cash income increased. Proven to up levy fee of 0.95% to 2.78%, and therefore the government is expected to completing the facility in the implementation of the fisheries sector levy collection to run according to the rules and avoiding violations.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANGKATAN ANAK YANG DILAKUKAN OLEH ORANG TUA ANGKAT YANG BELUM MENIKAH ]]>
<![CDATA[Cindy Cynthia*, Agung Basuki Prasetyo, Sri Wahyu Ananingsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.276 KB)
<![CDATA[Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak dan akibat hukum dari pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat yang belum menikah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses pelaksanaan pengangkatan anak (Adopsi) oleh orang tua angkat yang belum menikah pada dasarnya sama dengan orang tua yang sudah menikah. Proses pengangkatan anak tersebut dilakukan melalui Pengadilan Negeri bagi warga Negara yang beragama non-islam dan Pengadilan Agama setempat bagi warga negara yang beragama Islam. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Pengadilan dalam wilayah hukum dimana anak tersebut berada. Dasar hukum pengangkatan anak PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut berpedoman pula kepada UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Akibat hukum adanya pengangkatan anak (Adopsi) adalah dalam hal perwalian, pewarisan dan tanggung jawab orang tua angkat.]]>
<![CDATA[PERAN ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY DI DALAM UPAYA PENCEGAHAN TIMBULNYA KONFLIK BERSENJATA DI KAWASAN ASIA DAN ASIA TENGGARA ]]>
<![CDATA[Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, Eivan Prabowo*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (531.674 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menjari tahu mekanisme pencegahan konflik bersenjata yang dilakukan ASEAN Political-Security Community (APSC) serta kendala-kendala yang di hadapi APSC di dalam mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa komunitas keamanan ASEAN yang baru terbentuk ini memiliki beberapa mekanisme di dalam pencegahan konflik bersenjata seperti melalui upaya-upaya penyelesaian sengketa secara damai sebagaimana termuat di dalam Treaty of Amity and Cooperation (TAC), APSC juga mengembangkan peran ASEAN di dalam konflik Laut Tiongkok Selatan melalui pengembangan Declaration on Conduct menjadi suatu Code on Conduct, APSC juga terus berupaya mewujudkan kawasan yang terbebas dari senjata nuklir melalui Southeast Asia Nuclear Weapons-Free Zone Treaty (SEANWFZ). Penelitian ini juga menunjukan beberapa langkah-langkah pencegahan konflik melalui cara diplomasi yang ada di dalam ASEAN Regional Forum (ARF). Terlepas dari beragamnya peran APSC tersebut, masih dapat di temui beberapa kekurangan yang berpotensi menghambat efektifitas pencegahan timbulnya konflik bagi ASEAN kedepannya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH WANITA DALAM HUBUNGAN KERJA DENGAN PERUSAHAAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ( Studi Kasus pada PT. Sido Muncul ) ]]>
<![CDATA[Josef Martua Prasetyo Manik*, Dewi Hendrawati, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (492.697 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan terhadap pekerja/buruh wanita dalam hubungan kerja dengan perusahaan antara pekerja/buruh wanita dan P.T. Sido Muncul dan apa akibat hukum apabila pekerja/buruh wanita dan P.T. Sido Muncul tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak dan bagaimana perlindungan hukumnya. Berdasarkan penelitian, diperoleh hasil bahwa dalam pengimplementasian perlindungan terhadap pekerja/buruh yang dilakukan oleh PT. Sido Muncul telah dilaksanakan dengan baik yang terlihat dari Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang dibuat oleh PT. Sido Muncul dengan Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Reformasi (SP FARKES.R) yang di dalam perjanjian kerja bersama tersebut telah mengikuti ketentuan yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan dengan inisiatif dari perusahaan sendiri menambahkan perlindungan bagi hak-hal pekerja/buruh yang bekerja di perusahaan terutama bagi pekerja/buruh wanita. Dalam hal akibat hukum apabila pekerja/buruh wanita tidak melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat oleh kedua belah pihak maka perusahaan dapat melakukan teguran berupa surat peringatan, mutasi, penundaan kenaikan jabatan, penghapusan jabatan, skorsing serta pemutusan hubungan kerja (PHK). Sedangkan akibat hukum bagi perusahaan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemberi kerja maka berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif maupun sanksi pidana.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN PERUSAHAAN DI CV MEKAR JAYA SENTOSA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Putri Silvia Puspitasari*, Sonhaji, Solechan]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (493.057 KB)
<![CDATA[Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sasaran pembangunan nasional. Peran serta pekerja/buruh dalam pembangunan nasional semakin meningkat, dengan risiko dana tanggung jawab serta tantangan yang dihadapinya. Oleh karena itu kepada mereka dirasakan perlu untuk diberikan perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas kerja. CV Mekar Jaya Sentosa merupakan perusahaan yang memanfaatkan pekerja/ buruh, sehingga dalam pelaksanaan hubungan kerja masih mengalami hambatan dan kendala. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan, hambatan – hambatan dan upaya – upaya yang dilakukan dalam penyelesaian hambatan tersebut, penulis mengambil judul “Pelaksanaan Peraturan Perusahaan di CV Mekar Jaya Sentosa Pekalongan”. Metode pendekatan dalam penulisan hukum menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara langsung kelapangan, dengan melihat penerapan peraturan perundang – undangan atau aturan hukum lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan spesifikasi penilitian memakai penelitian kualitatif yang masuk dalam kategori penelitian kasus atau studi kasus sehingga berpengaruh terhadap metode pengumpulan data yang akan digunakan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Peraturan di CV Mekar Jaya Sentosa Pekalongan, telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003, dan masih ditemui adanya kekurangan, demikian juga dengan pekerja/ buruh ada yang berpendidikan rendah sehingga kurang memahami hak maupun kewajibannya yang tercantum dalam Peraturan Perusahaan. Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang terus menerus dan peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Perusahaan dengan benar. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BALAI BESAR REHABILITASI SENTRUM BINA DAKSA RC SOLO MENURUT PERDA KOTA SURAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG KESETARAAN DIFABEL DI BIDANG PENDIDIKAN ]]>
<![CDATA[Siti Lathifatur Rosyida*, Untung Dwi Hananto, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (450.182 KB)
<![CDATA[Kaum difabel yang ada di Indonesia merupakan Warga Negara Indonesia yang menginginkan hak yang sama dengan warga Negara lainnya dan juga harus adanya kesetaraan yang didapat. Pendidikan merupakan faktor yang penting untuk memajukan bangsa. Untuk mendapatkan pendidikan telah dijamin oleh pemerintah melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan juga melalui Undang-Undang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003.Penelitian ini melihat bagaimana peran pemerintah di Kota Solo melalui RC Solo yang merupakan lembaga rehabilitasi dalam memberikan kesetaraan kesempatan mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yang layak. Solo juga telah mempunyai Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel, perda ini yang nantinya menjadi dasar bagi peneliti membahas permasalahan yang ada di dalam skripsi ini.Permasalahan itu juga mempunyai hambatan dalam proses pelaksanaannya sehingga hal itu juga perlu untuk dibahas dalam skripsi ini.Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Empiris dimana peneliti melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang valid. Untuk metode pembahasan peneliti menggunakan metode Deskriptif Analitis yaitu membahas data yang sudah didapat dibahas secara menyeluruh dengan menggambarkan duduk permasalah dan mengkaji sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kesetaraan Disabilitas.Kesimpulan yang didapat oleh peneliti adalah, kaum difabel yang menjadi siswa di dalam Balai Rehabilitasi Bina Daksa di RC Solo telah mendapatkan pendidikan yang layak dan langsung bisa diaplikasikan di dunia kerja, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Saran dari peneliti adalah setiap kota seharusnya mempunyai tempat pelatihan khusus yang sama seperti di Solo dan juga peraturan daerah yang mendukung, sehingga difabel bisa mendapatkan kesejahteraan seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Pancasila.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH ]]>
<![CDATA[Retno Woro Kristiany*, Untung Sri Hardjanto , Eko Sabar Prihatin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (537.102 KB)
<![CDATA[Air tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Penggunaan air tanah secara berlebihan dapat menyebabkan penurunan muka air tanah, pencemaran air tanah, dan amblesan tanah, salah satu cara untuk dapat mengendalikan penggunaan air tanah di Kota Semarang perlu adanya pengaturan mengenai pengelolaan air tanah. Pada saait ini Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan kebijakan mengenai air tanah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah. Peraturan Daerah ini masih perlu dikaji lebih dalam lagi dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.Penulis melakukan penelitian terhadap masalah-masalah yang muncul mengenai bagaimana pelaksanaan perizinan pengelolaan air tanah di Kota Semarang dan upaya konservasi air tanah. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menggambarkan dan menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 mengenai perizinan pengelolaan air tanah dan untuk menggambarkan dan menganalisis upaya konservasi air tanah di Kota Semarang.Penulisan hukum ini, menggunakan metode pendekatan yang bersifat Yuridis - Normatif dan spesifikasi penelitian deskriptif – analitis. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan untuk analisis datanya dilakukan secara analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, di dapat hasil, pertama bahwa Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah di Kota Semarang sudah tidak relevan lagi. Hal tersebut terjadi karena ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mana di dalamnya diatur bahwa urusan mengenai energi sumber daya mineral, khususnya air tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota hanya memberikan rekomendasi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Kedua upaya konservasi air tanah di Kota Semarang merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan perizinan pengelolaan air tanah.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PRINSIP NATIONAL TREATMENT DALAM SENGKETA PHILIPPINES-TAXES ON DISTILLED SPIRITS (ANTARA FILIPINA DENGAN UNI EROPA) ]]>
<![CDATA[Fierda H.R.S Ayu Sitorus*, FX Joko Priyono, Darminto Hartono Paulus]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.784 KB)
<![CDATA[Pasal III:2 GATT merupakan pasal yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama dalam pajak internal atau pungutan internal terhadap produk impor dan produk domestik dalam suatu negara, yang dikenal dengan prinsip national treatment. Section 141 NIRC Filipina memberlakukan regim pajak terhadap distilled spirits kedalam dua klasifikasi yang berbeda. Terhadap distilled spirits domestik diberlakukan tarif pajak tetap yang rendah, sedangkan terhadap distilled spirits impor dikenakan 3 golongan pajak yang berbeda berdasarkan NRPnya. Apakah distilled spirits Filipina dengan Uni Eropa merupakan like product. Apakah Section 141 of the Philippines’ National Internal Revenue Code (NIRC) melanggar Pasal III:2 GATT. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari sumber hukum internasional, bahan hukum sekunder dari buku, pendapat ahli, dan artikel. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan (i) produk distilled spirits impor dan domestik merupakan like product, (ii) analisis terhadap pasal III:2 GATT diperoleh kesimpulan bahwa Section 141 of the Philippines’ National Internal Revenue Code (NIRC) melanggar Pasal III:2 GATT. Saran penulis adalah banyak istilah dalam pasal III:2 yang membutuhkan penafsiran hukum sehingga penafsiran istilah-istilah tersebut penting sebagai dasar hukum tetap bagi anggota WTO.]]>
<![CDATA[PEMBATALAN AKTA NOTARIS DALAM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA TANAH OLEH PENGADILAN BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 15/K/PDT/2009 ]]>
<![CDATA[Suradi, Herni Widanarti, Gandhis Belladina Oktasurya*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (376.325 KB)
<![CDATA[Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), Notaris sebagai Pejabat Umum yang berwenang membuat akta otentik, dimana akta otentik merupakan alat bukti terkuat yang dapat menentukan secara jelas hak dan kewajiban sehingga menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari. Apabila kedepannya terjadi sengketa, maka akta otentik lah yang merupakan alat bukti terkuat yang dapat menyelesaikan suatu perkara.Penelitian ini dilakukan untuk menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan pembatalan akta perpanjangan sewa-menyewa tanah oleh Pengadilan, perlindungan hukum bagi pihak penyewa serta tanggungjawab Notaris apabila akta yang dibuat olehnya dibatalkan..Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis.Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum bagi pihak penyewa terhadap pembatalan akta sewa-menyewa adalah penggantian kerugian yang telah dikeluarkan oleh penyewa yang beritikad baik hal ini berdasarkan Pasal 1341 ayat (2) KUHPerdata, serta apabila terjadi pembatalan akta sewa-menyewa maka Notaris bertanggungjawab untuk dimintakan ganti rugi berdasarkan UUJN. Saran penulis adalah Notaris harus berani menolak permintaan para penghadap ketika tidak dipenuhinya kelengkapan dokumen dan kapasitas penghadap yang tidak lengkap. ]]>
