cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 11   12   13   14   15 
TANGGUNG JAWAB PT. PEGADAIAN (PERSERO) ATAS KERUSAKAN DAN KEHILANGAN BARANG GADAI DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) KOTA SEMARANG Joni Oktavianto*, R. Suharto, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (606.912 KB)

Abstract

PT. Pegadaian (persero) merupakan sarana pendanaan alternative yang memberikan pinjaman dana atas dasar hukum gadai, yang mensyaratkan adanya penyerahan benda jaminan gadai dari nasabah kepada PT. Pegadaian (Persero).Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitianhukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang terkait sebagai acuan dalam memecahkan masalah. Data primer dalam penelitian diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber utama. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang menyusun data secara sistematis dari hasil penelitian atas dasar ilmu hukum, yang kemudian ditulis dalam bentuk penulisan hukum.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat kasus kerusakan atau kehilangan barang jaminan selama proses gadai berlangsung, maka pihak PT. Pegadaian (Persero) bertanggung jawab atas benda jaminan gadai yang rusak atau hilang tersebut. Dalam memberikan ganti rugi, PT. Pegadaian (Persero) harus berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam Buku Tata Pekerjaan Pegadaian yang mengatur bagaimana cara memberikan ganti rugi apabila barang jaminan tersebut hilang, rusak seluruhnya ataupun rusak sebagian. 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP KONTRAKTOR DALAM HAL TERJADI KECELAKAAN KERJA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1992 TENTANG JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA Hana Pritanti, Purwoto, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.351 KB)

Abstract

Work accidents are accidents that occurred in connection with the employment relationship, including diseases arising from the employment relationship, as well as accidents that occur on the way from home to go to work, and come home with the usual or normal path traversed. Workplace accidents is also a risk that must be faced by the workers / laborers. In this case the workers covered by the Act - Act No. 13 of 2003 on Employment and Law - Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers. Given the accident should be accounted for, of course, in this case related to criminal responsibility. Based on the survey results revealed many factors that caused the accident, that human error factors, equipment factors, and environmental factors. In case of accidents, the contractor is the party that is responsible. Accountability may be the form of fees or compensation to the workers involved in the accident. However, many contractors that do not provide cash compensation contributions or workers. This resulted in the contractor may be liable in accordance with Law No. 3 of 1992 on Social Security Workers. Therefore, it is necessary oversight of the workings of a construction services company, as well as the dissemination of the importance of social security to the public and employers.
KAJIAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN WALIKOTA SEMARANG SEBAGAI PELAKSANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Maulida Indriani *, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (594.597 KB)

Abstract

Bentuk utama pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah adanya kewajiban pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran untuk membuat laporan keuangan dan laporan kinerja. Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dalam hal ini adalah Walikota Semarang wajib membuat laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis sistem pertanggungjawaban Walikota Semarang dan hambatan-hambatan serta solusi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Walikota Semarang terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2015 yang dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun terdapat beberapa kesalahan yang terjadi ketika pembuatan laporan pertanggungjawaban. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan adanya kesalahan-kesalahan angka dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang, kesalahan tersebut antara lain seperti kesalahan angka pada aset antara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sama. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2015 adalah wajar tanpa pengecualian.
REKLAMASI PULAU REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK DI LAUT CINA SELATAN: SUATU ANALISIS TERHADAP STATUS PENAMBAHAN WILAYAH DAN DAMPAK TERHADAP JALUR PELAYARAN INTERNASIONAL F.X. Adjie Samekto, Soekotjo Hardiwinoto, Try Satria Indrawan Putra*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (403.29 KB)

Abstract

Status Laut Cina Selatan adalah sebagai laut yang berbatasan dengan banyak negara pantai. Sedangkan kedudukan Laut Cina Selatan adalah sebagai laut setengah tertutup. Status dan kedudukan Laut China Selatan inilah yang sering menimbulkan sengketa atau konflik di wilayah Laut Cina Selatan. Salah satu sengketa atau konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan adalah sengketa atau konflik yang berkaitan dengan tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok. Tindakan reklamasi yang dilakukan oleh Republik Rakyat Tiongkok sejatinya dapat dibenarkan di dalam Hukum Internasional karena tindakan tersebut sah secara hukum dan tidak melanggar norma apapun, dan mengenai status dari pulau buatan Republik Rakyat Tiongkok juga memenuhi kriteria pulau yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982.
TANGGUNG JAWAB DOKTER TERKAIT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS (INFORMED CONSENT) PADA KORBAN KECELAKAAN DALAM KONDISI TIDAK SADAR (STUDI PERMENKES NOMOR 290/Men.Kes./Per/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN) Reza Aulia Hakim*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (550.718 KB)

Abstract

Tindakan kedokteran yang diberikan kepada pasien harus mendapat persetujuan, dalam keadaan gawat darurat untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran, namun dokter wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat, pemberian persetujuan tindakan medis tidak menghapuskan tanggung gugat hukum dalam hal terbukti adanya kelalaian dalam melakukan tindakan kedokteran yang mengakibatkan kerugian pada pasien. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab dokter dalam melakukan tindakan medis terhadap pasien dalam kondisi tidak sadar, untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap pasien yang mendapat kerugian, secara teoritik hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan konsep tanggung jawab dokter dalam pemberian informed consent yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Persetujuan harus diperoleh pada saat pasien dalam keadaan tanpa tekanan. Pemberian informed consent yang dilakukan di RSUD R.A. Kartini telah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan Standar Profesi Medis, dokter yang berada di Unit Gawat Darurat telah menjalankan disiplin profesinya secara baik sesuai dengan profesionalitasnya sebagai seorang dokter yang telah disumpah dan menjunjung tinggi tanggung jawab profesinya. Diharapkan setiap pihak untuk lebih mementingkan komunikasi antara dokter dan pasien dalam setiap pemberian tindakan medis agar kedepannya tidak muncul masalah yang dapat merugikan pihak yang bersangkutan.
KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERHADAP SISTEM PERTAHANAN KEAMANAN INDONESIA Muhammad Taqwim.P*, Soektjo Hardiwinoto, H.M Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (557.757 KB)

Abstract

Ratifikasi Indonesia terhadap ketentuan Konvensi Jenewa 1949 dalam Undang-Undang Nomor 59 tahun 1958 tentang “Keikut Sertaan Negara Republik Indonesia dalam seluruh isi Konvensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949” menunjukkan bahwa Indonesia turut tunduk pada seluruh ketentuan-ketentuan dalam konvensi tersebut. Sejak saat itu peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan hukum humaniter internasional harus dibentuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Jenewa 1949. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (selanjutnya disebut UU Pertahanan Negara), undang-undang nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia, dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan peraturan perundang-undangan yang harus dibuat sesuai dengan ketentuan Hukum Humaniter Internasional.Penulisan hukum ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta Negara Indonesia yang diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan undang-undang lain yang berkaitan, serta Untuk mengetahui implementasi ketentuan Hukum Humaniter Internasional khususnya hukum Jenewa 1949 terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang dianut negara Indonesia. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah yuridis normatif, dengan metode pengumpulan data melalui studi pustaka.
AKIBAT HUKUM STRATEGIC LAWSUIT AGAINST PUBLIC PARTICIPATION DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Alvina Sony Putri*, Bambang Eko Turisno, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (401.929 KB)

Abstract

Hak dari konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum cukup untuk melindungi konsumen, khusunya hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Saat ini, banyak pelaku usaha yang menggugat balik konsumen yang merasa dirugikan dengan pelaku usaha tersebut dan berani mempertahankan hak konsumennya. Di beberapa negara, pelaku usaha yang melakukan ‘serangan balik’ terhadap konsumen yang mengkritik dan memperjuangkan haknya tersebut disebut dengan Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). SLAPP dapat juga dikatakan sebagai gugatan yang ditujukan untuk menyensor, mengintimidasi, dan menghentikan kritikan masyarakat atau konsumen sehingga mereka menyerah terhadap kritik atau perlawanannya. Metode Penelitian yang digunakan mengunakan pendekatan hukum yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, keberadaan Anti-SLAPP Statute yang dimiliki banyak negara salah satunya adalah Negara Bagian Texas, Amerika Serikat sangat diperlukan di Indonesia. Terlebih dengan adanya beberapa kasus konsumen di Indonesia yang terkena dampak SLAPP, namun regulasi yang ada belum cukup untuk melindungi konsumen tersebut. Dengan adanya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) di Indonesia, membuat arus barang dan jasa dari luar negeri semakin meningkat. Teknologi yang semakin berkembang pun membuat banyak masyarakat Indonesia menggunakan media sosial untuk kepentingannya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan banyaknya konsumen Indonesia yang menjadi korban SLAPP. 
PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH BANK APABILA TERJADI PENYIMPANGAN PENATAUSAHAAN REKENING YANG DILAKUKAN PIHAK TERAFILIASI DALAM PERBANKAN Azmi, Ulul; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.822 KB)

Abstract

Pada era globalisasi ini kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan termasuk dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi membuat lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam menunjang kehidupan ekonomi masyarakat di suatu negara. Berbagai jenis usaha ditawarkan oleh bank seperti kredit dan tabungan deposito yang dapat membantu dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Terdapat beberapa prinsip hukum perbankan yang harus dilaksanakan oleh setiap bank agar aktivitasnya dapat berjalan lancar dan dapat terhindar dari risiko. Berdasarkan penelitian, walaupun etika dan pola pelayanan pegawai bank telah diatur. Kenyatannya kegiatan perbankan tidak terlepas dari penyimpangan penatusahaan para pihak terafilasi dalam perbankan sebagai individu yang memiliki kewenangan dalam industri perbankan, penyimpangan penatausahaan tersebut memberikan kerugian pada nasabah bank. Kerugian pada nasabah menjadi tanggungjawab pihak terafiliasi yang melakukan perbuatan melawan hukum dan bank sebagai institusi.
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN BENGKULU SELATAN DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH Wahyu Prawiro Pratama*, Amiek Soemarmi, Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (317.579 KB)

Abstract

Dinas kelautan dan perikanan salah satu lembaga yang mengatur kebijakan teknis dibidang pengelolaan wilayah pesisir dapat dilaksakan dengan baik dalam pelaksanaan otonomi daerah dan apakah hambatan serta upaya peyelesaiannya dari dinas kelautan dan perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkkan Undang-undang No 1 Tahun 2014 tentang wilayah pesisir dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.Rumusan masalah dalam penulisan hukum ini yaitu :Bagaimana pengaturan pengelolaan  wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pelaksanaan otonomi daerah dan Apakah hambatan dalam pengelolan wilayah pesisir di Kabupaten Bengkulu Selatan Tujuan dari penelitian tersebut : untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan dan pengaturan Wilayah pesisir dalam pelaksanaan otonomi daerah dan mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengelolaan wilayah pesisir Kabupaten Bengkulu Selatan.Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normative. Pendekatan yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dimana data sekunder itu diproleh Undang – Undang, hasil penelitian, jurnal serta hasil karya ilmiah. Dari data yang diproleh maka dianalisis dengan metode deskriptif – analisis yang disajikan dalam bentuk laporan kualitatif.Penelitian yang telah dilaksnakan, maka disimpulkan bahwa peran dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam pengelolaan wilayah pesisir belum lah optimal dikarenakan adanya hambatan-hambatan yuridis mau pun non-yuridis hal ini ditunjukkan dengan kurang nya pembangunan maupun tenaga-tenaga ahli dalam masalah perikanan maupun masalah pengelolaan wilayah pesisir..Saran untuk Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pemerintah Daerah pengelolaan wilayah pesisir di kabupaten Bengkulu Selatan lebih berperan aktif dalam mengelola wilayah pesisir dalam bentuk pembanguanan sarana infrastruktur maupun rehabilitasi wilayah pesisir yang terkena abrasi.
PERKEMBANGAN ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG UNDANG KHUSUS DAN IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KUHAP Alcadini Wijayanti, Pujiyono, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.048 KB)

Abstract

Along with the rapid advancement of such crimes are characterized by transnational crime, extraordinarycrime to transborderless crime and the birth of a new modus operandi of the crime, the effects caused by the greater evil. To law enforcement for crimes that are very advanced, the legal arrangements in Indonesian legislation, namely the Code of Penal Code (Code), which is a translation of the Wetboek Van Voor Strafrecht Netherlands Indies and policies in Indonesia would have a very inadequate Methods of research in legal writing is analytical description, which describes the applicable legislation related to legal theories and practices related to the implementation of positive law above problems. This type of research in writing this law using normative research, sources of data in this study is a secondary data source. Data collection methods used in the writing of this law is the study of literature, while the data analysis method used is descriptive qualitative The setting and the development of evidence proving a crime in criminal law legislation in Indonesia has experienced the development of science and technology, crime and modus operandi, and people will always influence the development of the evidence in the criminal procedure law in Indonesia, which is set in Criminal Procedure Code or in special legislation. Which will be discussed in the writing of this law is the Law of the Republic of Indonesia Number 31 Year 1999 on Eradication of Corruption, as amended by Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 and Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2008 on Information and Electronic Transaction

Page 13 of 157 | Total Record : 1565

 11   12   13   14   15 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue