cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 12   13   14   15   16 
TANGGUNG JAWAB DIREKSI DALAM HAL TERJADI TRANSAKSI AFILIASI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA KASUS PT. SUMALINDO LESTARI JAYA TBK. Budiharto, Siti Mahmudah, Vika Kartika*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (784.371 KB)

Abstract

Transaksi yang mengandung benturan kepentingan merupakan suatu transaksi yang terdapat perbedaan kepentingan pribadi anggota direksi, anggota komisaris atau pemegang saham utama yang bersifat ekonomis dengan kepentingan perusahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Salah satu Perusahaan Terbuka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban terhadap direksi nya atas pelaksanaan transaksi yang mengandung benturan kepentingan ialah PT. Sumalindo Lestari Jaya (PT. SULI Tbk.). Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui terjadinya transaksi afiliasi yang mengandung benturan kepentingan dalam kasus PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk. (2) untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban Direksi dalam hal terjadinya transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, PT. SULI Tbk. telah melakukan beberapa transaksi yang afiliasi yang mengandung benturan kepentingan  yang berakibat merugikan perusahaan dan pemegang saham minoritas sehingga Direksi sebagai pengelola perusahaan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara tanggung renteng.
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA DI WILAYAH HUKUM KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SEMARANG Ambo Jonathan Live Gultom*, Benny Riyanto, Moch. Djais
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (491.109 KB)

Abstract

        Penyelesaian perkara Piutang Negara merupakan salah satu aspek penting dari pengelolaan keuangan negara yang memerlukan perhatian khusus agar dapat terselenggara efektif, efisien, dan bertanggung jawab dalam rangka pembangunan nasional.         Penelitian dilakukan untuk mengetahui proses penyelesaian Piutang Negara yang dilaksanakan oleh Panitia Urusan Piutang Negara dan kendala yang dihadapi serta solusinya.         Metode penelitian pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis dengan alat pengumpul data wawancara kepada pejabat Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Semarang.         Berdasarkan analisis kualitatif diketahui bahwa proses penyelesaian Piutang Negara terdiri dari Penyerahan, Penerimaan, Koreksi dan Perubahan Besaran Piutang Negara, Pengembalian Pengurusan Piutang Negara, Pemanggilan, Pembuatan Pernyataan Bersama, Penetapan Jumlah Piutang Negara, Penagihan sekaligus Pemberitahuan Surat Paksa, Penyitaan, Pelelangan Benda Jaminan dan/atau Barang Sitaan, dan Pelunasan/Penyelesaian. Kendala yang dihadapi, pengurusan Piutang Negara tidak memiliki batas waktu dan undang-undang tidak menjelaskan mengenai penyitaan barang selain barang jaminan.         Disarankan kepada legislator untuk merevisi undang-undang tentang Piutang Negara dan ditambahkan aturan tentang batas waktu pengurusan Piutang Negara serta penyitaan barang selain barang jaminan.
TINJAUAN YURIDIS PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI JUAL BELI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA (STUDI SENGKETA PAJAK PT. ASURANSI JIWA SX LX) Rani Oktaviani*, Hendro Saptono, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.587 KB)

Abstract

Pajak merupakan tumpuan utama bagi Negara dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain pajak yang dijadikan sebagai sumber pembangunan dan pensejahteraan Negara, maka muncul sebuah konsep yang mewajibkan bagi setiap perusahaan untuk membayarkan pajak atas transaksi jual beli saham yang mereka lakukan di Bursa Efek. Pajak atas transaksi perdagangan saham tersebut termasuk dalam Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan terhadap setiap penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PPh tersebut juga dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham di bursa efek. Berkaitan dengan hal tersebut, telah terjadi sengketa antara Direktur Jendral Pajak dengan PT Asuransi Jiwa SX LX yang disebabkan karena dikeluarkannya Surat Ketetapan Kurang Bayar Pajak Penghasilan Badan tahun 2005. Permasalahan juga timbul akibat dari penyelesaian sengketa tersebut adalah di mana putusan Pengadilan Pajak dianggap tidak sah karena Putusan Banding yang dikeluarkan lebih dari jangka waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yurudis normatif. Spesifikasi penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (descriptive legal study).Hasil penelitian dan analisis data dalam penelitian ini menyatakan bahwa: pertama, pertanggungjawaban atas sengketa pajak penghasilan atas transaksi jual beli saham di Bursa Efek Indonesia yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwa SX LX tidak bisa seluruhnya dijatuhkan kepadanya (investor). Bukti potong pajak yang diterbitkan oleh bursa efek untuk setiap bulannya, bukan atas nama pemohon banding, melainkan atas nama broker untuk keseluruhan transaksi. Dalam hal ini Broker ikut bertanggung jawab karena broker merupakan perantara pedagang efek. Kedua, putusan banding yang dikeluarkan oleh Pengadilan Pajak terhadap sengketa pajak penghasilan atas transaksi saham PT Asuransi Jiwa Sx Lx dianggap tidak sah, karena putusan tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 81 ayat (11) dan (3) Undang Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, di mana suatu putusan dengan pemeriksaan acara biasa diambil dalam jangka waktu 12 bulan. sedangkan Putusan pengadilan pajak Nomor: 210XX/PP/M.V/1X/2009 dikeluarkan dalam jangka  waktu 12 bulan lebih 16 hari, sehingga putusan tidak bisa dianggap sah. 
ANALISIS YURIDIS TINDAKAN MENGAKSES INFORMASI ELEKTRONIK SECARA ILEGAL BERDASARKAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA Achmad Nosi Utama*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (294.257 KB)

Abstract

Salah satu konsekuensi dari perkembangan teknologi informasi yaitu semakin mudahnya suatu pihak untuk mengakses Informasi Elektronik secara ilegal. Sebagai Negara Hukum, Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan aturan hukum untuk menanggulangi tindakan mengakses Informasi Elektronik secara ilegal tersebut. Sehingga, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi terhadap perbuatan mengakses Informasi Elektronik secara ilegal berdasarkan hukum positif Indonesia dan untuk mengkaji kebijakan formulasi dalam penanggulangan perbuatan mengakses Informasi Elektronik secara ilegal berdasarkan hukum di Indonesia yang lebih baik pada masa yang akan datang.Berdasarkan hasil penelitian ini, diperoleh hasil bahwa tindakan mengakses Informasi Elektronik secara ilegal dirumuskan sebagai suatu tindak pidana, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.Kebijakan formulasi terhadap tindakan mengakses Informasi Elektronik secara ilegal berdasarkan hukum di Indonesia yang akan datang sudah mulai diatur melalui Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2012. Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia Tahun 2012 tersebut memiliki aturan yang lebih lengkap dibandingkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia saat ini. Oleh karena itu, pemberlakuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia perlu dilakukan secepatnya. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN PEMEGANG SAHAM PADA PT DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL TBK YANG MENGALAMI DELISTING Hendro Saptopno , Sartika Nanda, Firas Rukmana.K *,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (469.105 KB)

Abstract

Dalam kegiatan pasar modal dikenal istilah delisting, yaitu tindakan yang dilakukan oleh otoritas bursa sehingga efek emiten yang bersangkutan tidak lagi diperdagangkan di lantai bursa sehingga mengakibatkan kerugian bagi pemegang sahamnya. Delisting sendiri diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 308/BEJ/07-2004 Peraturan Nomor 1-1 tentang Penghapusan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting).Penelitian tentang penerapan prinsip keterbukaan bagi emiten yang akan melakukan delisting dan perlindungan hukum terhadap pemegang saham dari PT Dayaindo Resources International Tbk yang mengalami forced delisting terhadap sahamnya.Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yatu penelitian hukum yang dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif untuk mendapatkan suatu kesimpulan dalam penelitian ini.Hasil penelitian ini dapat di dapatkan suatu hasil bahwa penerapan prinsip keterbukaan merupakan langkah awal dalam melindungi setiap pemegang sahamnya, serta dalam proses delisting Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan hak-hak kepada setiap pemegang sahamnya dalam melindungi saham yang dimilikinya dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta 308/BEJ/07-2004 yang mengharuskan kepada setiap emiten untuk membeli kembali (buyback) saham yang dimiliki pemegang saham.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa penerapan keterbukaan informasi merupakan semacam garansi yang memberikan rasa aman dan percaya terhadap sejumlah dana yang telah diinvestasikan oleh pemegang saham serta perlindungan bagi pemegang saham atas diberlakukannya forced delisting dirasa masih kurang adanya kejelasan mengenai status saham yang dimiliki pemegang saham sehingga pihak otoritas dan bursa didesak perlu adanya regulasi mengenai perlindungan pemegang saham terhadap sahamnya untuk menghindari kerugian pada saat forced delisting.
KAJIAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK DESAIN INDUSTRI OLEH PENDESAIN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR: 02/DESAIN INDUSTRI/2013/PN.NIAGA/MEDAN ) Andhika Putri Dewi*, Budi Santoso, Siti Mahmmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.746 KB)

Abstract

Penyalahgunaan hak desain industri oleh pendesain lain semakin lama semakin marak terjadi. Kasus tersebut termasuk kasus perdata yang merugikan bagi pendesain asli atau pendaftar pertama. Kebanyakan motif dari pendesain lain untuk mendaftarkan hak desain industri yang bukan hasil karyanya adalah untuk mendapatkan manfaat ekonomi. Desain industri diatur di dalam pengaturan Undang-undang Nomor 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. Pendesain asli yang desain industrinya didaftarkan oleh pendesain lain berhak untuk mengajukan gugatan kepada Direktorat Jendral HKI untuk melakukan pembataln desain industri bagi pendesain lain.
PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN FILIPINA TERHADAP CHINA MENGENAI LAUT CHINA SELATAN MELALUI PERMANENT COURT OF ARBITRATION Mifta Hanifah*, Nanik Trihastuti, Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (742.879 KB)

Abstract

Penyelesaian sengketa hukum laut diatur dalam UNCLOS 1982 namun pelaksanaannya tidaklah mudah, seperti halnya yang terjadi pada konflik di Laut China Selatan antara China dan Filipina. China menolak berpartisipasi dalam proses arbitrase yang diajukan secara sepihak oleh Filipina. Beberapa pihak menilai gugatan sepihak yang dilakukan Filipina tidak sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam UNCLOS 1982. Dalam Penulisan Hukum ini akan diteliti apakah gugatan Filipina melanggar ketentuan UNCLOS 1982 dan akibat hukum dari putusan yang dikeluarkan oleh Permanent Court of Arbitration (PCA). Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan yurisidis normatif. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada prosedur penyelesaian sengketa dalam UNCLOS 1982. Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. Dalam penelitian ini bahan hukum yang sudah terkumpul akan dianalisis dengan kajian yang bersifat kualitatif dan diambil kesimpulan dengan metode deduktif.Berdasarkan hasil analisis penelitian terhadap sengketa gugatan Filipina terhadap China mengenai Laut China Selatan melalui Permanent Court of Arbitration (PCA), gugatan yang diajukan Filipina tidak menyalahi aturan yang ada pada UNCLOS 1982 dan tidak menyinggung mengenai masalah kedaulatan. Putusan arbitrase ini tetap bersifat final dan mengikat meskipun China menyatakan tidak berpartisipasi dan tidak menerima putusan tersebut. Kedua pihak tetap harus menghormati putusan tersebut dan menjalankannya sesuai dengan itikad baik.
PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DALAM SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA SEJAK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG 1945 Aprista Ristyawati*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (276.03 KB)

Abstract

Dalam penulisan hukum ini, mengambil studi tentang penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia. Tujuannyaadalah untuk menggambarkan dan menganalisisbeberapahal mengenai sistem multipartai yang dianut Indonesia,mekanisme yang diperlukan untuk mengurangi jumlah partai politik yang ada di Indonesia, serta mengenai arti pentingnya penyederhanaan jumlah partai dalam sistem kepartaian di Indonesia sejak berlakunya  UUD NRI Tahun 1945. Pendekatan yang digunakanialahpendekatanyuridis normatif, yaitudengancara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Hal ini berkaitan dengan masalah penyederhanaan partai politik di Indonesia.Hasil penelitian yang diperoleh adalah pertama, alasan atau latar belakang Indonesia menerapkan  sistem  multipartai, yaitu  karena pluralitas masyarakatnya, sejarah dan sosio-kultural masyarakat, serta desain sistem pemilunya (sistem proporsional). Kedua, mekanisme yang diperlukan untuk mengatasi jumlah partai politik yang ada yaitu dengan agenda penataan desain institusi politik untuk dirancang dan ditata kembali, diantaranya yaitu Penyederhanaan Partai Politik sebagai peserta pemilu dan Penyederhanaan Partai Politik di Parlemen. Ketiga, arti penting penyederhanaan partai politik dalam sistem kepartaian di Indonesia antara lain dapat menghemat biaya, memberi pelajaran berpolitik yang lebih kondusif dan  berkualitas sehingga menaikkan kepercayaan rakyat dan fokus membangun kesejahteraan rakyat, serta mekanisme politik di perwakilan rakyat lebih efisien dan efektif.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PANWASLU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2018 Joko Susanto; Untung Dwi Hananto; Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (318.109 KB)

Abstract

Proses pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Karanganyar pada tanggal 27 Juni 2018, masih banyak ditemukan dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran tersebut yaitu netralitas ASN dan pelanggaran pidana. Adanya dugaan pelanggaran tersebut menjadi fokus Panwaslu Karanganyar dalam pengawasi pemilihan yang dilakukan dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran.  Selanjutnya pengawasan dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar  dari penyusunan daftar pemutahiran data pemilih, pendaftaran calon, penjadwalan dan pelaksanaan kampanye, pengawasan masa tenang, pelaksanaan pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara. Adapun hambatan yang dihadapi Panwaslu Karanganyar adalah  sumber daya anggota Pengawas kurang memadai,  kultur hukum masyarakat dan terbatasnya waktu dalam menindaklanjuti pelanggaran hal ini dikarenakan kurang  koordinasi antara anggota pengawas serta peraturan  penindakan pelanggaran pemilu tidak memberikan waktu penindakan yang cukup panjang.
PEMBAHARUAN HUKUM PERWAKAFAN DI INDONESIA MELALUI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF Arthur Eugene Mailuhu*, Rofah Setyowati, Islamiyati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.717 KB)

Abstract

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan dilaksanakan dalam masyarakat Indonesa yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Praktik wakaf yang terjadi belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang Perwakafan Tanah Milik, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta terakhir Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka telah terjadi pembaharuan di bidang perwakafan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan hukum perwakafan di Indonesia dari masa kolonial hingga kemerdekaan dan pembaharuan hukum perwakafan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.  

Page 14 of 157 | Total Record : 1565

 12   13   14   15   16 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue