cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 9   10   11   12   13 
ANALISA YURIDIS PENGAWASAN KPPU ATAS TINDAKAN MERGER YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI INDONESIA Putri, Preeti Kartika; Prananingtyas, Paramita; Mahmudah, Siti
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (301.621 KB)

Abstract

Merger merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam persaingan usaha, karena merger dapat memperbesar penguasaan pangsa pasar. Merger marak dilaksanakan oleh berbagai perusahaan di Indonesia. Tindakan merger perusahaan, termasuk perusahaan pertambangan di Indonesia memperoleh pengawasan dari segi hukum persaingan usaha melalui KPPU. Merger perusahaan pertambangan yang tidak dikendalikan dapat memunculkan potensi monopoli dalam pasar bersangkutan. Permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai pengaturan tentang merger bagi perusahaan pertambangan di Indonesia dan pengawasan KPPU atas tindakan merger tersebut. Metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif melalui pendekatan undang – undang. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka untuk dapat dilakukan analisis secara kualitatif terhadap obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan yang akan melaksanakan merger tunduk pada ketentuan hukum perseroan terbatas dan hukum persaingan usaha. Tidak ada pengaturan mengenai merger dalam hukum pertambangan Indonesia. Pengawasan terhadap merger perusahaan pertambangan oleh KPPU dapat dilakukan secara preventif sebelum merger (konsultasi) maupun secara represif setelah merger (pemberitahuan) untuk mencari indikasi praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Ruang lingkup pengawasan KPPU juga meliputi kepatuhan perusahaan pertambangan dalam hal pemberitahuan merger. Pelanggaran terhadap ketentuan merger akan diperiksa oleh KPPU untuk selanjutnya diberi hukuman apabila terbukti melakukan pelanggaran.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENOLAKAN KANTOR PERTANAHAN UNTUK MEMBATALKAN SERTIPIKAT KARENA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM YANG TETAP Bayu Krisna Murti*, Ana Silviana, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (424.968 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penolakan Kantor Pertanahan untuk membatalkan sertipikat yang batal demi hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan mengetahui proses pelaksanaan pembatalan Sertifikat yang telah mempunyai kekuatan hukum yang yang tetap. alasan penolakan Kantor Pertanahan menolak melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah adalah mengenai obyek tanah yang masih menjadi obyek dalam pengadilan.
Kebijakan Sistem Pemidanaan dalam Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Christianingrum Ari Pramono Putri, Eko Soponyono*, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (354.086 KB)

Abstract

Child is the next generation of the nation that still have limitations in thought, action, and assess which ones are good or bad that mandatory protection in various aspects, by anyone, including the state. To face the child who did the offence needs to consider the position of the child as well as all the characteristics. Legally, Indonesia has granted protection to the child through various regulations, one of which the latest is Act No. 11 in 2012 about the Child Criminal Justice System. Although the new rules is more protecting child than the previous one, but  the protection of children in Indonesia  is still weak and leaving the character of sanctions that has sort of retaliation to the child. 
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA PENYIARAN BERLANGGANAN (TV BERLANGGANAN) DENGAN PERUBAHAN HARGA PAKET BERLANGGANAN SECARA SEPIHAK OLEH LEMBAGA PENYIARAN BERLANGGANAN Ayu Permata Sari*, Suradi, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.526 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi mendorong masyarakat untuk mendapat informasi secara cepat. Hal tersebutpun membuat pertelevisian di Indonesia berkembang pesat sehingga muncul televisi berbayar yang sangat diminati oleh konsumen, untuk berlangganan televisi berbayar konsumen harus menyetujui perjanjian baku yang telah dibuat oleh lembaga penyiaran berlangganan selaku pelaku usaha. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian timbal balik yang pada dasarnya menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Perjanjian baku yang dibuat oleh pelaku usaha terkadang mengenyampingkan kepentingan konsumen hal tersebut dapat dilihat dari pencantuman klausula baku yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang terdapat pada perjanjian tersebut. Konsumen yang dirugikan akibat perbuatan pelaku usaha yang bertentangan dengan perjanjian dapat melakukan upaya perlindungan konsumen baik melalui jalurr hukum ataupun non-hukum. 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DAN PEMENANG LELANG (STUDI PUTUSAN NO. 61/PDT.G/2012/PN. KEDIRI TENTANG PEMBATALAN LELANG EKSEKSUI HAK TANGGUNGAN OLEH PENGADILAN NEGERI) Suharto, Marjo, Dian AwalinaRosilistiyani*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (514.933 KB)

Abstract

Tujuan Pelaksanaan Lelang yaitu aman, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Hal itu tidak sejalan dengan Putusan Nomor : 61/Pdt.G/2012/PN Kediri tentang pembatalan lelang eksekusi hak tanggungan oleh pengadilan negeri yang mengakibatkan tidak terpenuhinya parate executie dalampasal 6 UUHT dan pemenang lelang tidak mendapatkan barang hasil lelangnya. Tujuan diadakannya penelitian ini, untuk menganalisis pertimbangan hakim dan putusan nomor 61/Pdt.G/2012 PN. Kediri dalam hukum positif Indonesia serta menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan dan pemenang lelang. Metode penelitian yang digunakan yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah danmenginterpretasikanhal, bersifatteoritis yang menyangkutasashukumberupakonsepsi, perundang-undangan, pandangan, doktrinhukumdansistemhukum yang berkaitan. Dasar pertimbangan hakim  dalam putusan Kediri Nomor 61/Pdt.G/2012/PN.Kdr, belum sesuai hukum positif indonesia, dikarenkan pelaksanaan lelang yang dilaksanakan KPKNL tentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan ini mengakibatkan tidak terpenuhinya fungsi parate executie yang telah diatur dalam Pasal 6 UUHT jo Pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur pemegang hak tanggungan belum memiliki kekuatan hukum tetap, praktiknya  sering terjadi gugatan, diakibatkan ketidakpuasan pihak debitur ataupun pihak ketiga terhadap proses penjualan lelang secara umum, sedangkan Perlindungan hukum terhadap pembeli lelang belum secara jelas diatur dalam peraturan perundang – undangan.
PERLINDUNGAN BENDA CAGAR BUDAYA TERHADAP ANCAMAN KERUSAKAN DI KOTA LASEM BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN REMBANG Muhammad Budi Sutrisno*, Eko Sabar Prihatin, Untung Sri Hardjanto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (592.559 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan benda cagar budaya yang ada di Kabupaten Rembang dan menggambarkan dan mengetahui apakah kendala yang muncul dan upaya yang dilakukan dalam perlindungan benda cagar budaya di Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa proses perlindungan yang dilakukan Dinas Kebudayaan sudah sesuai dengan ketentuan Perda Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 yang mengatur tentang benda cagar budaya meliputi pengamanan, penyelamatan, pemeliharaan dan pemugaran.Kendala untuk menekan terjadinya penjualan rumah Cina di Kabupaten Rembang, selain karena belum adanya penetapan hukum dan tidak maksimalnya pelaksanaan peraturan ditingkat daerah yang mengatur cagar budaya, adalah faktor ekonomi masyarakat. Kendala-kendala dalam perlindungan cagar budaya (rumah Cina) di Kabupaten Rembang Kabupaten Rembang adalah banyak  benda/bangunan cagar budaya (rumah cina) yang belum mendapatkan penetapan hukum sebagai cagar budaya. 
KAJIAN YURIDIS DISPARITAS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 04/PID.PRAP/2015/PN JKT SEL DAN PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 2/PID.PRA/2015/PN PWT TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA KORUPSI M. Jafar Purwanto*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.412 KB)

Abstract

Praperadilan  merupakan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur oleh undang-undang yakni tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, serta permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa putusan yang  isinya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, sehingga menimbulkan disparitas antara putusan praperadilan yang satu dengan putusan lainnya. Dalam penulisan ini, penulis mengambil kasus antara putusan praperadilan Nomor 04/Pid.Prap/2015/PN.JktSel dan putusan praperadilan nomor 2/Pid.Pra/2015/PN.Pwt. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan praperadilan yang terjadi disparitas, serta melihat disparitas yang terjadi dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang datanya diperoleh melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Hakim dalam memutus praperadilan tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun perbedaan pertimbangan Hakim dalam menafsirkan Undang-Undang tersebut yang menyebabkan terjadinya sebuah disparitas dengan didasarkan pertimbangan juga bahwa Hakim dilarang menolak suatu perkara dengan dalih hukumnya tidak mengatur atau tidak jelas. Sehingga sangat dimungkinkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia terjadi disparitas putusan praperadilan dengan obyek yang sama tetapi menghasilkan putusan yang berbeda.
TINJAUAN YURIDIS ATAS OPERASI TANGKAP TANGAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DAN RELEVANSINYA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA BAGI TERSANGKA Aldian Pudjianto; Sukinta Sukinta; Irma Cahyaningtyas
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.776 KB)

Abstract

Operasi Tangkap Tangan KPK yang didahului dengan tindakan penyadapan, sangat efektif mengangani kasus korupsi yang sulit dibuktikan. Sisi lain, belum adanya perangkat hukum yang jelas mengatur mekanisme pelaksanaan penyadapan, menimbulkan polemik para ahli hukum dan dibenturkannya Operasi Tangkap Tangan dengan Perlindungan hak asasi terhadap tersangka. Guna mengkaji permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yang bersumber dari pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pada hakekatnya, Operasi Tangkap Tangan sebagai pelaksanaan upaya paksa didahului dengan penyadapan adalah syah dan telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang bertujuan untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya guna mendapat alat bukti guna meyakinkan hakim tentang adanya peristiwa tindak pidana.  Benturan terhadap hak asasi tersangka/terdakwa kadang terjadi dalam pelaksanaan lapangan, tapi bukan merupakan kesewenangan lebih banyak disebabkan kesalahan prosedur pelaksanaan yang perlu dibuatkan  aturan pelaksana yang jelas sebagai payung hukumnya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP USAHA-USAHA YANG DILAKUKAN OLEH DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKOHARJO DALAM UPAYA MENGHINDARI PEKERJA ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Bangkit Yusuf Rahadyan Putra*, Solechan, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.691 KB)

Abstract

Jumlah anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan, baik perusahaan skala industri maupun perusahaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak mengalami penurunan secara otomatis dari tahun ke tahun, bahkan menunjukkan kondisi yang makin memprihatinkan. Sebuah kondisi yang ironis di mana pemerintah tengah mencanangkan gerakan wajib belajar sembilan tahun masih banyak dijumpai anak yang putus sekolah.. Hal ini terlihat dengan tidak berfungsinya secara optimal atau bahkan mandeknya program-program pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dalam upaya menghindari pekerja Anak menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menunjukkan bahwa, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi masih belum efektif dalam menerapkan larangan Pekerja Anak. Dibutuhkan pengawasan yang lebih serta tindakan tegas oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukoharjo agar anak yang dipekerjakan sebagai buruh bisa dilindungi haknya
Perjanjian Kredit Pada Bank BTPN Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dian Saputra Sinaga, Budi Santoso, Ery Agus Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.361 KB)

Abstract

In Law no. 10 of 1998 concerning Amendment to Law no. 7 of 1992 concerning Banking is the bank described the entities that raise funds from the public in the form of savings and channel them to the public in the form of loans and / or other forms in order to improve the standard of living of the people. BTPN Apex is one of the banks that participated actively in economic activities by providing credit. The existence of credit lead to a credit agreement. Where clauses contained in the credit agreement had been predetermined by the bank as a creditor and the debtor will only be consulted, whether to accept or not the conditions set out in the form. This makes the customer has no choice but to agree to the terms that have been made by the bank. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of the credit agreement remains possible flexibility of the clause set BTPN, among others, in determining the loan amount, duration and magnitude of interest rate payments. While the obstacles faced due to lack of liver-heart banks provide credit and also increase the prices of goods that can lead to unhealthy conditions of the customer's business, which can cause bottlenecks in the repayments.

Page 11 of 157 | Total Record : 1565

 9   10   11   12   13 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue