Articles
1,565 Documents
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG KOMPETENSI BPSK (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 194/Pdt.Sus-BPSK/2015/PN.Pbr,PUTUSAN NOMOR 28/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Kis,PUTUSAN NOMOR 812 K/Pdt.Sus-BPSK/2015) ]]>
<![CDATA[Bambang Eko Turisno, Moch Djais, Tiffany Bella*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (517.01 KB)
<![CDATA[Perkembangan dunia usaha pada saat ini begitu cepat hal tersebut tidak lepas dari adanya peran dan kegiatan-kegiatan usaha yang berkaitan dengan perdagangan baik itu perdagangan barang dan/ atau jasa. Kegiatan perdagangan melibatkan dua pihak yaitu Pelaku Usaha sebagai penyedia barang dan/atau jasa dan Konsumen sebagai pemakai barang dan/atau jasa tersebut, dimana kewajiban Pelaku Usaha adalah menyediakan dan memberikan pelayanan atau barang sebaik mungkin bagi konsumen agar mendapat keuntungan dan hak Pelaku Usaha adalah menerima upah atas barang dan/atau jasa yang telah diberikan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi di samping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat. Hasil dari penelitian dan penulisan hukum ini menunjukkan bahwa tugas pokok Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen. Namun dalam perkembangannya putusan BPSK yang dinilai memberatkan salah satu pihak dapat mengajukan keberatan atas putusan BPSK ke Pengadilan Negeri . Alasan BPSK dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait sengketa yang diajukan ternyata bukan sengketa konsumen melainkan sengketa perdata, lalu terkait waktu pengajuan keberatan atas gugatan, dan putusan BPSK yang dinyatakan tidak berwenang oleh Pengadilan terkait tempat pengajuan gugatan maka berdasarkan pertimbangan hakim dalam memutus yang berwenang untuk menyelesaikan yaitu Pengadilan Negeri tempat kedudukan.. Hakim dalam memutus sengketa yang telah memenangkan pelaku usaha , bukan tidak melindungi konsumen tetapi menyatakan bahwa BPSK lalai dalam memutus yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ROKOK TERHADAP PEMENUHAN PERAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) DI PT. DJARUM KUDUS ]]>
<![CDATA[Rahma Mediastuti*, Henny Juliani, Solechan]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.051 KB)
<![CDATA[Salah satu elemen penting dalam dunia usaha adalah masalah ketenagakerjaan. Masalah ketenagakerjaan sangat erat kaitannya dengan fungsi dan tanggungjawab Negara untuk meningkatkan kesejahteraannya dalam bentuk kebijakan konkret untuk memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Oleh karena itu kebijakan perlindungan pekerja merupakan suatu kebijakan yang memang didasarkan pada kebutuhan nyata.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti beserta hasil penelitian yang diperoleh, baik dari aspek hukumnya maupun realita. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan obyek penelitian dengan penumpulan data primer serta data sekunder. Kemudian analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif yaitu proses analisa data yang diperoleh dari lapangan dan dianalisa.Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasa rperaturan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 mempengaruhi perkembangan kinerja pekerja/buruh di PT. DJARUM Kudus. Dalam pelaksanaan perlindungan pekerja rokok, PT. DJARUM Kudus mengalami kendala yaitu kurangnya komunikasi dan informasi dengan BPJS terkait pemberian jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan. Sementara itu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) mempunyai peran yang sangat dibutuhkan dalam permasalahan perlindungan hukum terhadap pekerja rokok dengan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oleh karena itu PT. DJARUM Kudus diharapkan memperhatikan nasib dan hak-hak tenaga kerja, karena tenaga kerja adalah asset utama perusahaan yang selalu ikut aktif berperan dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan perusahaan.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT MITRA-25 DAN MITRA-02 MELALUI PERJANJIAN KREDIT TANPA JAMINAN (Studi Di Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga) ]]>
<![CDATA[Suradi, Herni Widanarti, Danif Zaenu Wijaya*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (372.136 KB)
<![CDATA[Keberhasilan usaha bank, tergantung dari kemampuan dan efektivitas dalam mengelola kredit dan mengendalikan risiko. Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan, namun ada beberapa bank yang menerapkan kredit tanpa jaminan seperti dalam beberapa bulan terakhir ini muncul suatu kredit tanpa jaminan yaitu Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang diluncurkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan bekerjasama dengan Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah untuk ditujukan kepada para pelaku usaha mikro yang feasible akan tetapi belum bankable. Adapun hasil penelitian ditemukan bahwa pemberian Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 tanpa jaminan melalui suatu perjanjian kredit dilakukan secara bertahap, yaitu : tahap permohonan kredit, tahap data dan informasi, tahap verifikasi data, tahap analisis kredit, tahap persetujuan kredit, tahap perjanjian kredit, dan tahap pencairan kredit atau realisasi kredit. Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga terhadap Kredit Mitra-25 dan Kredit Mitra-02 yang bermasalah adalah bersifat non litigasi yaitu melalui penagihan untuk dibicarakan secara kekeluargaan dan persuasif. Selanjutnya apabila belum terselesaiakan, melalui surat peringatan dan kunjungan langsung untuk menemui debitur. Untuk tetap menjaga kesehatan bank, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Kantor Cabang Purbalingga bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Kredit. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tanpa jaminan, tentu saja harus mengikuti berbagai prosedur dan pelaksanaan yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan serta pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing-masing pihak dengan adanya perjanjian kredit ini.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA SEBAGAI AKIBAT DITOLAKNYA PERMOHONAN PAILIT PADA PERUSAHAAN MODAL VENTURA ]]>
<![CDATA[Tri Afiani*, Etty Susilowati, Moch. Djais]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (384.818 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum sehubungan dengan ditolaknya permohonan pailit pada Perusahaan Modal Ventura terhadap pelunasan utang kepada kreditor dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh kreditor untuk memperoleh pelunasan piutangnya sehubungan dengan ditolaknya permohonan pailit terhadap debitor. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif analisis. Metode pengumpulan data dilakukan oleh penulis dengan menggunakan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Adanya pembatasan hak kreditor dalam mengajukan permohonan pailit pada debitornya yang merupakan sebuah Perusahaan Modal Ventura menimbulkan akibat hukum dalam hal proses penyelesaian utang-piutang antara debitor dengan para kreditornya. Penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh para kreditor untuk dapat memperoleh pelunasan terhadap piutangnya selain menggunakan jalur kepailitan dapat diselesaikan dengan mengajukan gugatan wanprestasi kepada debitor ke Pengadilan Negeri maupun dengan menggunakan jalur non litigasi yaitu dengan arbitrase maupun alternatif penyelesaian sengketa (APS).]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN VIRTUAL CURRENCY SEBAGAI INSTRUMEN INVESTASI DARI SISI HUKUM INTERVASI ]]>
<![CDATA[Erlangga Nugraha]]>;
<![CDATA[Paramita Prananingtyas]]>;
<![CDATA[Sartika Nanda Lestari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (410.878 KB)
<![CDATA[Munculnya virtual currency merupakan akibat dari perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Pemerintah yang berwenang di berbagai negara dituntut memberi kepastian hukum bagi virtual currencykarena virtual currency. Kebijakan setiap negara dalam menanggapi virtual currency berbeda-beda, di Amerika Serikat virtual currency sah sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, di China virtual currency dilarang sebagai alat pembayaran maupun komoditas yang dapat diperjualbelikan, sedangkan di Indonesia virtual currency dilarang sebagai alat pembayaran, namun sah sebagai komoditas, maka peran Bank Indonesia adalah terus memastikan bahwa virtual currency tidak dipakai sebagai alat pembayaran, sedangkan Otoritas Jasa Keuangan menghadapi investasi bodong yang menawarkan virtual currency sebagai instrumen investasi karena virtual currency masih digemari sebagai komoditas di Indonesia.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI POLRES PATI ]]>
<![CDATA[Hendricus Andrianto*, Pujiyono, Nur Rochaeti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.271 KB)
<![CDATA[Anak sebagai bagian dari generasi muda berperan penting sebagai succesor suatu bangsa. Perlindungan terhadap anak harus menjadi hal yang paling utama dalam kehidupan bermasyarakat. Negara memberikan alternatif yang sangat bagus untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan diversi. Diversi adalah proses pengalihan penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana..Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar yang digunakan dalam pelaksanaan diversi di negara Indonesia dan secara spesifik untuk mengetahui pelaksanaan diversi oleh Polres Pati serta mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dari pelaksanaan diversi serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa 1) Pelaksanaan diversi di Negara Indonesia didasarkan pada dua instrumen hukum yakni instrumen hukum yang berasal dari hukum internasional dan berdasarkan pada instrumen hukum nasional. 2) Pelaksanaan diversi di Polres Pati telah berjalan sebagaimana mestinya dan telah sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang diversi, dimana setiap kasus yang melibatkan anak akan langsung diupayakan diselesaikan menggunakan proses diversi 3) Hambatan yang muncul selama proses diversi dilaksanakan terbagi menjadi tiga yakni hambatan struktural yang berkaitan dengan mekanisme pelaksanaan diversi, hambatan substansial yang berkaitan dengan dasar peraturan pelaksanaan diversi dan hambatan yang berkaitan dengan kultur hukum masyarakat Pati, ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA IMIGRAN ILLEGAL ]]>
<![CDATA[MOHAMMAD AZIZUN HAKIM , Eko Soponyono, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (489.413 KB)
<![CDATA[Formulation of the Law No. 6 of 2011 basically to accommodate any issues that arise in the field of immigration. Issues such as illegal immigrant crime, criminal forgery travel, and human trafficking. Explanation of illegal immigrants does not come clearly in the law, but can be encountered in the editorial section 113 is meant to crack down on those involved in the criminal illegal immigrants. This study uses normative juridical, by reviewing / analyzing secondary data, particularly primary legal materials in the form of legislation and secondary legal materials in the form of the Migration Act 1958 in Australia and the Law of Malaysia Act 574 Penal Code. From these results it can be concluded that the formulation of criminal illegal immigrants in Act No. 6 of 2011 on Immigration is not enough to accommodate all the problems in immigration crime, particularly in the case of illegal immigrants. Some disadvantages formulation criminal offenses related to illegal immigrants in the law relating to the qualification of crime is still unclear qualifications included in the violation or crime. Several weaknesses in this legislation can be improved in the future by considering the setting in some countries by comparing the law specifically governing criminal illegal immigrants. In line with the enactment of Law No. 6 of 2011 on Immigration is expected that this study also helped provide input in the formation undng laws that specifically criminalize illegal immigrants in the future. ]]>
<![CDATA[JUAL BELI TANAH TEGALAN YANG BELUM BERSERTIPIKAT DAN AKIBAT HUKUMNYA DI DESA SINGAMERTA KECAMATAN SIGALUH KABUPATEN BANJARNEGARA ]]>
<![CDATA[Sri Wahyu Ananingsih, Suparno, Barly Astriana Mekarmelati*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.639 KB)
<![CDATA[Hukum tanah di Indonesia didasarkan pada Hukum Adat. Hal ini terdapat pada Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Salah satu cara untuk menguasai atau memiliki hak atas tanah adalah dengan proses jual beli tanah. Sebelum melakukan jual beli, tanah harus didaftarkan terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan agar memperoleh sertipikat tanah sebagai alat bukti kemudian, jual beli tanah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Namun, kenyataannya masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah yang belum bersertipikat. Masyarakat melakukan jual beli tanah secara hukum adat yaitu jual beli tanah di bawah tangan. Jual beli tanah tersebut hanya berdasarkan kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Pengumpulan data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dalam penelitian ini setelah data primer dan data sekunder dikumpulkan, kemudian dilakukan analisis secara kualitatif.Penelitian ini dilakukan di Desa Singamerta Kecamatan Sigaluh Kabupaten Banjarnegara. Dari hasil penelitian di Desa Singamerta masih banyak masyarakat yang melakukan jual beli tanah tegalan yang belum bersertipikat di bawah tangan. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi, yaitu masyarakat tidak memahami mengenai prosedur jual beli tanah, ada anggapan bahwa proses jual beli tanah di bawah tangan itu cepat, dan ada anggapan bahwa mensertipikatkan tanah memerlukan biaya yang mahal dan proses yang lama. Akibat hukum jual beli tanah tegalan yang belum bersertipikat yang dilakukan secara di bawah tangan meskipun telah memenuhi syarat sah jual beli, namun peralihan hak atas tanah tersebut belum dapat didaftarkan kepada Kantor Pertanahan karena tidak memiliki akta jual beli tanah dari PPAT. Sehingga, kepastian hukum dan kepastian haknya belum didapat karena tanah tersebut belum bersertipikat. Jual beli tanah tegalan yang belum bersertipikat yang dilakukan secara di bawah tangan dapat menimbulkan masalah-masalah, penyelesaian dari permasalahan yang muncul yaitu melakukan musyawarah terlebih dahulu dengan para pihak, apabila tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah maka permasalahan tersebut diselesaikan melalui jalur Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Yusthika Desrinawati*, Indarja, Untung Sri Hardjanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.52 KB)
<![CDATA[Sekretariat Daerah sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang mempunyai fungsi yaitu fungsi penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah dan fungsi lainnya yaitu dalam proses pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang. Keberhasilan daerah sangat tergantung pada pelaksanaan Sekretariat Daerah, oleh karena itu penelitian ini membahas permasalahan fungsi sekretaris daerah dalam penyusunan dan pembentukan peraturan daerah Kota Semarang terhadap pelaksanaan fungsi Sekretariat Daerah menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dilakukan secara diskriptif analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan metode analisis kualitatif.Dalam penulisan hukum ini pelaksanaan fungsi sekretariat daerah Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 dalam penyusunan kebijakan pemerintahan daerah Kota Semarang dilakukan melalui berbagai tahapan yaitu penyusunan perencanaan, pengkoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan serta evaluasi. Di dalam Kesekretariatan Daerah ada proses pembentukan Perda, didalam proses pembentukan perda perlu diketahui adanya tugas dan fungsi bagian hukum Sekretariat Daerah yaitu Penyusunan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintahan Daerah di bidang peraturan perundang – undangan, bidang bantuan hukum serta bidang dokumentasi dan publikasi hukum dan Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang peraturan perundang – undangan, bidang bantuan hukum serta bidang dokumentasi dan publikasi hukum.Konsistensi kebijakan pemerintahan perlu dipelihara dan ditingkatkan lagi melalui jalinan koordinasi yang baik antara instansi pemerintah, dan antara instansi pemerintah dan lingkungannya, demi keberhasilan pelaksanaan fungsi – fungsi kesekretariatan dan program – program pembangunan.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TENTANG REHABILITASI TERHADAP PENGGUNA ATAU PEMAKAI NARKOTIKA DALAM PUTUSAN NOMOR: 79/Pid/2012/PT.TK. ]]>
<![CDATA[Nyoman Serikat, Purwoto, Citra Marina Napitupulu*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (705.959 KB)
<![CDATA[Kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tetapi menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, baik pada masa lalu, kini dan masa mendatang. Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum dan membuat banyak kalangan dan lapisan masyarakat resah karena banyak orang yang memakai barang terlarang tersebut dan bisa mempengaruhi banyak kalangan baik usia muda maupun usia lanjut. Karena bahaya tersebut, bahaya yang dapat ditimbulkan oleh pemakai di lingkungan masyarakat bisa terjadi dengan cara agar dapat memenuhi hasratnya mendapatkan narkotika.               Jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah bagaimana tuntutan rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkotika dalam UU No.35 Tahun 2009 dan praktik pengadilan dalam mengadili kasus yang ada tentang rehabilitasi terhadap pengguna atau pemakai narkotika. Para pengguna atau pemakai narkotika seharusnya di rehabilitasi ditempat rehabilitasi yang telah ditentukan oleh pihak berwajib untuk menjalani rehabilitasi.]]>
