cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 120   121   122   123   124 
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENANGKAPAN LOBSTER (Panulirus spp), KEPITING (Scylla spp), DAN RAJUNGAN (Portunus pelagicus spp) SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN SUMBER DAYA HAYATI LAUT Zakky Fajari*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (386.999 KB)

Abstract

Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan serta untuk mengetahui permasalahan yang timbul dengan berlakunya Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penangkapan Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Rajungan (Portunus pelagicus spp) dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kesimpulan dari penelitian hukum ini ialah Pelaksanaan Peraturan Menteritersebut diatas telah berlaku dan sudah terlaksana dari tanggal 6 Januari 2015di wilayah Indonesia. Tetapi masih ditemui adanya kendala dalam pelaksanaannya, kendalanya adalah para nelayan merasa dirugikan,karena nelayan merasa penghasilannya berkurang. Oleh karena itu Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mengkaji, mensosialisasi, dan memberikan mata pencaharian alternatif yang baik untuk nelayan agar terciptanya peningkatan kesejahteraan melalui pelaksanaan isi Peraturan Menteri dengan benar.
DISPARITAS PIDANA DALAM PUTUSAN HAKIM DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Bhakti, Rizky Atswari; Putrajaya, Nyoman Serikat; Pujiyono, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.632 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2017.19779

Abstract

Disparitas pidana adalah penerapan sanksi pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau sejenis atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat di perbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, di sisi lain pemidanaan yang berbeda atau disparitas pidana ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat.Faktor penyebab disparitas pidana dapat bersumber dari hukum itu sendiri dan juga bersumber pada diri hakim. Baik yang bersifat eksternal maupun internal. Disparitas pidana ini kedepannya dapat di minimalisir dengan menerapkan pedoman pidana “sentencing guidelines” yaitu ada dua variabel yang mengaturnya, yakni satu; keadaan-keadaan yang meliputi tindak pidana (yang menentukan tingkatan atau level dari tindak pidana tersebut), dua; catatan kriminal dari pelaku tindak pidana (misal residive, pelaku gabungan tindak pidana dan lain sebagainya). Usaha lain untuk meminimalisir disparitas yaitu meningkatkan peranan pengadilan banding dan di bentuknya komisi-komisi yudisial guna mengawasi kinerja hakim dalam memutus suatu perkara.Penulisan hukum tentang Disparitas Pidana dalam Putusan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Dikaitkan dengan pendekatan empiris yang mengkaji pada kenyataan yang terjadi terhadap disparitas pidana yang ada di Pengadilan Negeri Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan observasi penelitian mengenai fakta-fakta yang didapat melalui wawancara dan diaplikasikan dengan di dasari teori-teori hukum yang ada, dengan wawancara dengan Hakim majelis di Pengadilan Negeri Semarang, serta melihat dan mengkaji putusan terkait dengan disparitas pidana terhadap tindak pidana pembunuhan yang terjadi di Kota Semarang.                Penulisan hukum ini dapat dilihat bahwa disparitas putusan hakim dalam tindak pidana pembunuhan di mungkinkan selama disparitas itu tidak mencolok. Artinya dengan putusannya dapat memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat karena setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu, hakim dalam putusannya tidak boleh mementingkan unsur objektif dari pelaku saja. Selain itu agar putusan hakim bisa memenuhi rasa keadilan, maka diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum yang meliputi; Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, Pengacara, Komisi Yudisial, Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM UPAYA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA SEMARANG Surya Wardana Damanik*, Henny Juliani, Nabitatus Sa’adah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (373.06 KB)

Abstract

Kota Semarang merupakan ibukota Provinsi Jawa Tengah dan merupakan kota metropolitan terbesar kelima di Indonesia. Kota Semarang termasuk kalah dalam berkembang jika dibandingkan dengan ibukota provinsi lain di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh faktor geografis Kota Semarang yang terdiri dari sebagian besar daerah perbukitan. Dalam bidang ekonomi, pendapatan warga di Kota Semarang tergolong rendah, dimana UMK tahun 2016 hanya Rp.1.909.000,00/bulan. Kota Semarang harus berkembang dalam segala aspek, untuk mencapai itu Kota Semarang harus memaksimalkan pendapatan, salah satunya adalah dengan meningkatkan PAD melalui retribusi IMB. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Semarang sesuai Perda Kota Semarang Nomor 5 tahun 2009 tentang Bangunan Gedung, bagaimana peranan hasil pemungutan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang serta faktor apa saja yang menghambat pelaksanaan dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang.
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KOTA SUKABUMI DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA Lita Tyesta, Ratna Herawati, Ryu Akbar Devison*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (500.856 KB)

Abstract

Kota Sukabumi merupakan kota yang berada diantara Ibu Kota Jakarta dengan Kota Bandung, Kota Sukabumi merupakan kota transit yang digunakan oleh masyarakat untuk beristirahat. Selain sebagai Kota Transit, Kota Sukabumi juga berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai Kota Pariwisata yang unggul di Jawa Barat. Pengembangan Pariwisata di Kota Sukabumi sebagai kawasan pariwisata tentunya tidak dapat lepas dari campur tangan Pemerintah Daerah, sesuai dengan fungsi dari Otonomi Daerah. Penelitian ini dibatasi pada 2 rumusan masalah yaitu: Bagaimana tugas dan fungsi Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Kota Sukabumi dalam pengelolaan objek wisata, dan hambatan-hambatan serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pengelolaan objek pariwisata yang ada di Kota Sukabumi. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan objek wisata yaitu pembangunan infrastruktur, pengelolaan aktifitas promosi, pemantauan dan evaluasi pengelolaan pariwisata, dan juga peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam pengelolaan objek-objek wisata yang ada di Kota Sukabumi. Terbatasnya sumber daya manusia yang ada dan kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mengakibatkan terhambatnya pengelolaan objek wisata yang ada di Kota Sukabumi.
TANGGUNG JAWAB APOTEK DALAM PENJUALAN OBAT-OBATAN DAFTAR G DI KOTA MALANG TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN Sabillah Utomo Putra*, Bambang Eko Turisno, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.575 KB)

Abstract

Perjanjian kerja antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek dapat berupa hubungan perburuhan dan hubungan kerjasama yang sederajad.  Hal yang membedakan hubungan kerja ini terletak pada modal yang dikeluarkan pada saat pendirian apotek. Mengenai sengketa yang timbul antara apoteker dengan pemilik sarana apotek terlebih dahulu harus melihat tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan apotek. Tanggung jawab pemilik sarana apotek hanya memberikan sarana dan prasarana untuk mendirikan apotek. Tanggung jawab apoteker adalah sebagai pengelola apotek, yang menimbulkan tanggung jawab kepada konsumen. Kelalaian terhadap penjualan obat daftar G kepada konsumen yang dilakukan oleh apotek merupakan suatu bentuk wanprestasi. Wanprestasi yang sering dilakukan berupa menjual obat daftar G kepada konsumen tanpa menggunakan resep dokter. Padahal setiap penjualan obat daftar G yang dilakukan apotek wajib melaporkan kepada dinas kesehatan. Apabila tidak dilakukan maka apotek dapat dikenai sanksi. Pemerintah juga berperan dalam melakukan pengawasan penjualan obat-obatan daftar G yang termasuk kategori obat keras.
KAJIAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL MENGENAI CYBER WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL ANTARA ISRAEL DAN PALESTINA ATAS GAZA Yohana Tri Meiliyanti; Joko Setiyono; M. Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (420.015 KB)

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping memberikan dampak yang positif ternyata memberikan dampak yang negatif. Salah satu dampak negatif tersebut ialah munculnya senjata perang modern yaitu cyber warfare (perang siber) atau perang dunia maya dengan metode operasional yang berbeda dengan senjata-senjata militer pada umumnya. Penggunaan senjata ini sudah banyak diterapkan oleh negara-negara maju yang terlibat dalam konflik bersenjata seperti Israel dan Palestina atas perebutan otoritas “Tanah Suci” yang termasuk didalamnya jalur Gaza. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder yang meliputi konvensi-konvensi, kebiasaan-kebiasaan, teori hukum, serta dokumen-dokumen dalam ruang lingkup Hukum Humaniter Internasional. Sampai saat ini belum ada ketentuan Hukum Humaniter Internasional yang merumuskan cyber warfare secara khusus, namun terdapat korelasi terhadap bunyi-bunyi pasal dalam konvensi-konvensi Hukum Humaniter Internasional.
TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN PERIKANAN DALAM PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN DI PROVINSI LAMPUNG Indarja, Amiek Soemarmi, Georgius Panji*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (533.119 KB)

Abstract

Provinsi Lampung  memiliki potensi untuk budidaya perairan darat yang hampir semua Kabupaten dan Kota memilikinya dan menghasilkan kurang lebih 200.000 ton per tahun dan juga potensi perikanan laut yang hampir seluruh wilayahnya di intasi garis pantai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi, pelaksanaan pengelolaan perikanan darat maupun perikanan laut dan untuk mengetahui hambatan apa saja yang timbul dalam usaha perikanan darat dan perikanan laut di Provinsi Lampung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian studi kasus dengan penguraian secara deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data empiris dan data yang berasal dari bahan pustaka. Hasil dari penelitian adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung menyatakan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung berperan dalam pelestarian ekosistem pesisir laut. Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan perikanan tangkap dan perikanan budidaya adalah kurangnya sarana dan prasarana perikanan tangkap serta terjadinya abrasi dan juga erosi pantai serta rusak nya ekosistem laut akibat penangkapan ikan dengan bahan peledak. Belum terintegrasinya sistem produksi dari hulu dan hilir, serta masyarakat masih menjadikan laut sebagai tempat sampah mereka baik sampah rumah tangga dan sampah pabrik. Perikanan budidaya terbentur dengan banyak nya virus seperti virus telek putih untuk udang dan juga ada virus myo.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA Ade Adhari, R.B. Sularto*); Budi Gutami
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (203.699 KB)

Abstract

Maraknya tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara di Indonesia menunjukan dimensi perkembangan kejahatan yang berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan.  Hal yang demikian menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk menyusun kebijakan penanggulangan kejahatan (bidang tambang mineral dan batubara). Salah satu sarana yang dapat dipakai adalah dengan menetapkan kebijakan hukum pidana.            Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana pada tahap penetapan pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara  yang saat ini berlaku (ius constitutum) dan melihat seberapa jauh kebijakan hukum pidana yang ada tersebut dapat dan perlu dilakukan perubahan/penyempurnaan dengan perkataan lain mengkaji kebijakan hukum pidana di bidang tambang mineral dan batubara di masa yang akan datang (ius constituendum). Penelitian ini  termasuk jenis penelitian hukum  doktrinal.  Dimana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan komparatif. Selain itu sifat dan tujuan penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau data tertulis, berupa bukti-bukti, buku-buku, peraturan perundang-undangan, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan tema penelitian.               Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara saat ini dimuat dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi tahap penetapan pidana dalam UU Mineral dan batubara  mengalami kegagalan, dalam artian ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut tidaklah dapat memberi arah yang terang *)Supervisor Insurers Journal  bagi badan yang berwenang pada tahap pemberian pidana dan juga bagi instansi pelaksana yang berwenang pada tahap pelaksanaan pidana.Bagaimana tidak dinyatakan demikian, karena terdapat banyak kelemahan dalam ketentuan pidana yang diatur. Sehingga layaklah dinyatakan bahwa ketentuan pidana dalam UU Pertambangan Mineral dan Batubara hanyalah seperangkat sarana yang tidak utuh/lengkap (incomplete or partial set of tools). Sementara itu kebijakan hukum pidana dalam ranah ius constituendum diformulasikan dengan mendasarkan pada UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, serta mengakomodasi berbagai aturan yang dapat melengkapi ketentuan pidana dalam UU Minerba sehingga dapat memberi arah yang terang bagi tahap pemberian pidana dan tahap pelaksanaan pidana. 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN WANPRESTASI AKIBAT KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PERJANJIAN JASA KONSTRUKSI ANTARA PT SCHOTT IGAR GLASS DAN PT ROL NATAMARO INDONESIA Bambang Eko Turisno, Ery Agus Priyono, Sri Ulisah*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.188 KB)

Abstract

Perjanjian jasa konstruksi PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia terjadi dengan latar belakang adanya rencana pengembangan produksi dari PT SCHOTT Igar Glass sehingga diperlukan perluasan pabrik. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini difokuskan kepada apakah keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia merupakan wanprestasi dan juga bagaimana penyelesaian perselisihan akibat keterlambatan pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Keterlambatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi antara PT SCHOTT Igar Glass dan PT Rol Natamaro Indonesia terjadi karena kesalahan PT Rol Natamaro Indonesia. Penyelesaian perselisihan ini disepakati dengan jalan musyawarah. Hasil musyawarah tersebut adalah PT Rol Natamaro Indonesia dikenakan denda keterlambatan.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA PEMALSUAN IDENTITAS ( STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 615/PDT.G/2014/PA.SMG ) Vika Mega Hardhani*, Mulyadi, Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.458 KB)

Abstract

Putusnya perkawinan karena adanya putusan Pengadilan, terjadi bila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan untuk melangsungkan perkawinan, salah satunya karena pemalsuan identitas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yaitu deskripsi analitis, pengumpulsn data diperoleh melalui data primer dengan menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka, metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terjadinya pemalsuan identitas dalam perkawinan terjadi karena adanya kartu identitas ganda yang dimiliki oleh Tergugat, selain itu adanya kelalaian dari pejabat berwenang yang membuat dokumen seperti kartu identitas, surat keterangan pindah dan kartu keluarga. Sedangkan Akibat hukum terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap sah sebagai anak kandung dari suami isteri tersebut. Akibat hukum terhadap harta kekayaan perkawinan yaitu harta bersama adalah dianggap tidak pernah ada. Akibat hukum terhadap pihak ketiga adalah suami isteri tetap memiliki kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum yang dilakukan terhadap pihak ketiga pada saat perkawinan meskipun perkawinan tersebut dibatalkan.

Page 122 of 157 | Total Record : 1565

 120   121   122   123   124 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue