Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TANGGUNG JAWAB NOTARIS SETELAH PUTUSAN MK NO. 49/PUU-X/2012 ]]>
<![CDATA[Triyono, Dinny Fauzan, Yunanto,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (272.479 KB)
<![CDATA[ABSTRAKNotaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi pelayanan hukum kepada masyarakat yang mempunyai kewajiban untuk menjamin kebenaran akta-akta yang dibuatnya. Dalam menjalankan profesinya notaris perlu mendapatkan perlindungan, Perlindungan hukum yang diberikan kepada Notaris sangat diperlukan, karena apabila perlindungan hukum terhadap Notaris disalahgunakan]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS KEHORMATAN DISIPLIN KEDOKTERAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Khairunnisa Nugrianti*, Ratna Herawati, Sekar Anggun Gading P.]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.044 KB)
<![CDATA[Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan sanksi. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia berfungsi untuk menegakan disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dengan mengemban tugas dan wewenang untuk menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi, serta memberikan pengawasan dan pembinaan kepada dokter dan dokter gigi. Pelaksanaan tugas dan wewenang yang baik dan bagaimana tata cara penanganan kasus dugaan pelanggaran disiplin yang benar dapat menentukan kinerja dokter dan dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokterannya. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari studi pustaka yang berpedoman pada buku-buku atau literatur hukum dan peraturan-peraturan dan wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, tugas dan wewenang Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia tercantum dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia di Tingkat Provinsi Pasal 3 dan Pasal 5. Pelaksanaan tugas dan wewenang berkaitan dengan menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dimulai dari membuat regulasi yang mengatur tata cara penanganan, melakukan pemeriksaan dan memutus kasus dugaan pelanggaran disiplin yang masuk, hingga melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada dokter dan dokter gigi. Prosedur yang dilakukan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia dalam menangani kasus dugaan pelanggaran disiplin dimulai dari menerima pengaduan, melakukan pemeriksaan disiplin, memutuskan ada tidaknya pelanggaran, hingga pelaksanaan dari keputusan tersebut. Hal ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran-pelanggaran disiplin yang mungkin terjadi pada saat dokter dan dokter gigi melaksanakan praktik kedokteran.]]>
<![CDATA[ANALISIS TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) PROVINSI DKI JAKARTA NO. 004/A/BPSK-DKI/IX/2012 TENTANG PEMBERIAN GANTI RUGI TERHADAP KETERLAMBATAN PENYELESAIAN UNIT APARTEMEN ]]>
<![CDATA[Lintang Kusuma Wangi*, Suradi, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (793.348 KB)
<![CDATA[Di luar peradilan umum Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat terobosan dengan memfasilitasi para konsumen yang merasa dirugikan dengan mengajukan gugatan ke pelaku usaha di luar pengadilan, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Tujuan Penulisan ini adalah menganalisis Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor: 004/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai sengketa konsumen atas pemberian ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian unit East Park Apartment, sengketa ini terjadi antara Safrodin selaku konsumen dengan PT. Cakra Sarana Persada selaku pelaku usaha dan juga mempelajari langkah-langkah BPSK dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris adalah suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Data yang digunakan adalah data primer seperti wawancara dan data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari buku maupun artikel.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, langkah-langkah yang ditempuh BPSK Provinsi DKI Jakarta untuk memberikan perlindungan kepada konsumen khususnya dalam kasus antara Safrodin dan PT. Cakra Sarana Persada ini sudah tepat dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Provinsi DKI Jakarta Nomor: 004/A/BPSK-DKI/IX/2012 mengenai sengketa konsumen atas pemberian ganti rugi atas keterlambatan penyelesaian apartemen juga sudah melindungi konsumen karena diputuskan dengan berbagai pertimbangan Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan aturan-aturan pendukung lainnya. ]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ita Iya Pulina Perangin-angin]]>;
<![CDATA[Rahayu Rahayu]]>;
<![CDATA[Nuswantoro Dwiwarno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (266.194 KB)
<![CDATA[Revenge porn adalah balas dendam porno yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dengan cara menyebarluaskan konten porno milik korban ke media sosial yang bertujuan untuk menjatuhkan citra korban. Revenge Porn berkembang seiring dengan perkembangan ITE sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM terkhususnya terhadap perempuan. Kewajiban dan tanggungjawab negara sebagai pemangku kewajiban diperlukan dalam masalah revenge porn terutama terhadap korban dalam konsep negara berkewajiban untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), memenuhi (to fulfill).Penulisan hukum ini bertujuan untuk menegaskan pertama, revenge porn merupakan pelangggaran HAM khususnya terhadap perempuan beserta keterangannya.Kedua, kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan perlindungan terhadap korban.Penelitian hukum dalam penulisan ini adalah penelitian doktrinal menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis.Data diperolah dari studi kepustakaan berupa data sekunder (primer, sekunder, dan tersier) yang dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, diketahui: Pertama,revenge porn merupakan salah satu pelanggaran HAM melalui media sosial yang disengaja pelaku dan pada umumnya perempuan yang menjadi korban akibat tindakan tersebut. Akibat dari revenge porn tersebut , maka banyak hak-hak seseorang yang dilanggar sesuai dengan instrumen yang ada. Kedua, kewajiban dan tanggungjawab negara memberikan upaya preventif dan represif terhadap korban dan pelaku yang bertujuan untuk mencegah terjadinya revenge porn kembali.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK KEKEBALAN YURISDIKSI PIDANA PERWAKILAN DIPLOMATIK DITINJAU DARI KONVENSI WINA 1961 (STUDI KASUS PEJABAT DIPLOMATIK ARAB SAUDI YANG MELAKUKAN PEMERKOSAAN TERHADAP WARGA NEGARA NEPAL DI INDIA) ]]>
<![CDATA[Putri Kusuma Dewi*, Peni Susetyorini, Kholis Roisah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (456.582 KB)
<![CDATA[Pejabat diplomatik mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara penerima. Dalam praktek hubungan diplomatik antar negara seringkali terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat diplomatik selama bertugas di Negara penerima. Salah satu contoh kasus adalah pejabat diplomatik Arab Saudi yang melakukan pemerkosaan terhadap warga negara Nepal di India. Berdasarkan Konvensi Wina 1961 pejabat diplomatik Arab Saudi mempunyai hak kekebalan yurisdiksi pidana terhadap hukum Negara India, namun India mempunyai hak untuk melakukan beberapa tindakan terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi. Upaya yang dapat dilakukan oleh India terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi adalah meminta Arab Saudi untuk menanggalkan kekebalan pejabat diplomatiknya, atau melakukan persona non grata kepada pejabat diplomatik Arab Saudi, dan meminta Arab Saudi untuk mengadili pejabat diplomatiknya menggunakan hukum Negara Arab Saudi. Upaya yang dapat dilakukan Nepal terhadap pejabat diplomatik Arab Saudi adalah menuntut pertanggung jawaban dari Arab Saudi berupa kompensasi dan pemuasan bagi warga negaranya yang diperkosa.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP BARANG MUATAN PADA PENGANGKUTAN MELALUI LAUT ]]>
<![CDATA[Sendy Anantyo, Herman Susetyo, Budiharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (237.69 KB)
<![CDATA[The presence of adult sea freight is growing widely in many aspects of life, not least in terms of the implementation of the transport of cargo. This is shown by the growing demand for sea freight as the rapid movement of factors of production, the more necessary means of transport vessels connecting inter-island transportation costs are relatively cheap and able to haul stuff in a lot of weight and volume as well as. In this case the carrier responsible for the safety and security of goods that he brought the goods in accordance with the type and amount stated in the document content and/or agreement or contract of carriage that has been organized according to legal sources in Indonesia sea transport arrangements and internationally. Responsibility incurred as a result of the operation of the ship, a destroyed, lost, or damaged goods transported, passenger transport delays and/or goods transported. Therefore, the liability carrier required a legal protection for the sender or recipient of goods to protect the rights and interests, both litigation and non-litigation.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TERHADAP KONTRAK KARYA PERTAMBANGAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DENGAN PT. FREEPORT INDONESIA ]]>
<![CDATA[Hendro Saptono, Budi Gutami, Nabila Zulfa Humaira*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.879 KB)
<![CDATA[Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara membawa perubahan bagi kegiatan pertambangan Indonesia dimana sebelumnya pelaku usaha tambang menggunakan Kontrak Karya untuk melaksanakan usahanya, maka saat ini telah berubah menjadi konsepsi izin berupa Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dalam keberlakuannya, UU No. 4/2009 tetap menghormati Kontrak Karya yang masih berlaku, namun renegosiasi tetap dilaksanakan untuk dapat dimasukan dalam amandemen kontrak karya.Penulisan hukum ini menggunakan metode yuridis normatif melalui studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakuptentang penelitian dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif analitis.Hasil dari penelitian ini adalah renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia sebagai implikasi yuridis kehadiran UU No. 4/2009 dalam posisi pemerintah sejajar dengan PT. Freeport Indonesia didalam Kontrak Karya tersebut, renegosiasi tetap dapat dilakukan meskipun terdapat asas pacta sunt servanda sebagai asas yang diakui dalam hukum perjanjian di Indonesia. Dengan segala upaya pemerintah berusaha untuk mengamandemen kontrak karya PT. Freeport Indonesia, hingga pada awal tahun 2017 pemerintah dapat memastikan bahwa PT. Freeport Indonesia tidak akan meminta perpanjangan Kontrak Karyanya namun bersedia untuk mengganti dengan sistem Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).]]>
<![CDATA[URGENSI PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP SUATU CIPTAAN UNTUK TUJUAN KOMERSIAL YANG BERTENTANGAN DENGAN MORALITAS AGAMA (MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA) ]]>
<![CDATA[Chatrin Tesalonica*, Hendro Saptono, Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (668.969 KB)
<![CDATA[Dewasa ini karya intelektual manusia yang diwujudkan dalam suatu Ciptaan semakin memiliki nilai estetika dan nilai kegunaan khususnya suatu Ciptaan yang termasuk dalam ruang lingkup perlindungan Hak Cipta. Pencipta dalam mewujudkan suatu Ciptaan untuk tujuan komersial wajib memperhatikan fungsi sosial yang ada didalam masyarakat. Walaupun, Pencipta sudah mempunyai pembatasan dalam Undang-Undang Hak Cipta seringkali Pencipta lalai atau sengaja mencari cara agar Ciptaannya semakin menarik dan berdaya jual, sehingga mendatangkan manfaat ekonomi. Salah satunya adalah memodifikasi simbol agama ataupun mengalihwujudkannya ke dalam bentuk Ciptaan seperti patung, tulisan, ornamen, kaligrafi, dan desain motifPerumusan yang timbul adalah bagaimana perlindungan Hak Cipta terhadap suatu Ciptaan untuk tujuan komersial yang bertentangan dengan moralitas agama dan apakah akibat hukum yang ditimbulkan apabila suatu Ciptaan untuk tujuan komersial bertentangan dengan moralitas agama.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 membatasi Pencipta untuk menghasilkan suatu Ciptaan yang bertolak dari fungsi sosial, diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014, bahwa suatu Ciptaan tidak boleh bertentangan dengan moralitas agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara serta perundang-undangan dan tidak ada perlindungan bagi Ciptaan yang melanggar Hak Cipta. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUATAN BAHAN PELEDAK LOW EXPLOSIVE TANPA IZIN (BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NO.226/PID.B/2014/PN.Smg) ]]>
<![CDATA[Eko Soponyono, Umi Rozah, Inggrieny Angelia Ester Pakpahan*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (842.696 KB)
<![CDATA[Dewasa ini pembuatan bahan peledak tanpa izin kian marak. Banyak bahan peledak illegal yang dapat ditemukan beredar di masyarakat. Sebagai contohnya adalah petasan yang termasuk dalam golongan bahan peledak low explosive. Pembuatan bahan peledak low explosive tanpa izin sangat berbahaya. Bukan hanya melanggar perizinan yang telah ditetapkan tetapi lebih kepada tingkat keamanan dari bahan peledak tersebut. Kejahatan terhadap pembuatan bahan peledak low explosive tanpa izin ini  telah diformulasikan dalam UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak. Pemerintah juga telah mengatur hal yang berhubungan mengenai perizinan dari bahan peledak tersebut dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan, Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Industri Bahan Peledak dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pengawasan, Pengendalian, Dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial. Dalam Putusan Nomor 226/Pid.B/2014/PN.Smg, Hakim dalam memutus menggunakan ketentuan UU Darurat No. 12 Tahun 1951 yang tertuang dalam Pasal 1.]]>
<![CDATA[KAJIAN KERJASAMA BUILD, OPERATE AND TRANSFER (BOT) PADA PEMBANGUNAN PASAR MODERN DI KABUPATEN KUDUS ]]>
<![CDATA[Maeva Maishara*, Hendro Saptono, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (433.306 KB)
<![CDATA[Penulisan Hukum ini adalah karena ketertarikan penulis terhadap Perjanjian Kerjasama Build, Operate and Transfer (BOT) yang mana didalam proses pelaksananya ditemukan kendala / masalah yang dihadapi setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian. Kerjasama ini sebagai alternatif dari Pemerintah dimana Pemerintah akan hemat dalam pembiayaan dan tidak memerlukan biaya APBD karena Pemerintah Daerah hanya menyediakan lahan, dan pembangunannya dari investor, yang mana kepemilikan asset menjadi hak milik pemerintah dan langsung dikelola setelah masa berlaku habis. Salah satu perjanjian yang dilakukan adalah Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah tingkat II Kudus dengan PT.Pratama Era Djaja selaku Investor. Tujuan penulisan hukum ini adalah mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut serta masalah serta penyelesaian yang muncul setelah masa berlaku habis. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode yuridis empiris dan analitis deskriptif kualitatif dengan didukung data primer dan data sekunder yang artinya penulis mencari data-data yang diperlukan secara langsung melalui wawancara dan literatur-literatur Hasil Penelitian ini yaitu pelaksanaan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus dengan PT.Pratama Eradjaja yang mana saat masa berlaku habis Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tidak dapat diperpanjang dikarenakan Hak Guna Bangunan tidak diperpanjang. Dalam hal ini kedudukan para pedagang yaitu sebagai penyewa.]]>
