Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENERAPAN UU ITE DAN UU PERLINDUNGAN KONSUMEN BAGI TRANSAKSI TELEMARKETING (STUDI PADA PT AXA MANDIRI) ]]>
<![CDATA[Robby Yanuareksa*, Suradi, Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (502.133 KB)
<![CDATA[Dewasa ini, perekonomian masyarakat Indonesia berkembang seiring kemajuan teknologi. Salah satu dari kebutuhan tersebut adalah asuransi. Asuransi telah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian. Perjanjian asuransi yang dilakukan kini semakin maju seiring kemajuan teknologi, pemanfaatan media elektronik ataupun alat bantu komunikasi merupakan alternatif dari perusahaan asuransi dalam menawarkan jasa kepada konsumen, cara penawaran model inilah yang dalam bahasa pemasaran disebut transaksi telemarketing. transaksi telemarketing sah menurut hukum sesuai dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE, namun transaksi telemarketing rawan menimbulkan masalah karena para pihak dalam membuat kesepakatan tidak bertatap muka tapi hanya melalui telepon, untuk mencegah terjadinya permasalahan dan kecurangan dalam transaksi tersebut perlu kajian terkait perlindungan konsumen sesuai UU Nomor 8 Tahun 1999. LP2K sebagai Lembaga yang melakukan pembinaan dan perlindungan konsumen agar terciptanya perlindungan konsumen, pada hari Rabu, 11 Januari 2016 terdapat kasus transaksi telemarketing AXA Mandiri. Menindaklanjuti laporan tersebut LP2K memfasilitasi upaya penyelesaian secara damai, tapi belum berhasil kemudian sampai akhirnya dilakukan upaya penyelesaian melalui arbitrase. Penerapan UU ITE dan UU Perlindungan Konsumen bagi transaksi telemarketing belum sepenuhnya mampu melindungi konsumen jika terjadi perselisihan, oleh karena itu diperlukan adanya peraturan yang lebih khusus mengatur perlindungan konsumen terkait transaksi telemarketing beserta penyelesaian sengketanya.]]>
<![CDATA[HAK UNTUK MEMPEROLEH PEKERJAAN YANG LAYAK BAGI ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA) USIA PRODUKTIF DI KOTA BANDUNG ]]>
<![CDATA[Fonny Farhani Armelia Arman*, Rahayu, H.M Kabul Supriyadhie]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (699.593 KB)
<![CDATA[HIV/AIDS telah menjadi permasalahan banyak negara di dunia, baik negara maju maupun negara berkembang. Jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) setiap tahunnya selalu bertambah. ODHA termasuk dalam kelompok minoritas yang tidak jarang mendapati hak asasi nya tidak terpenuhi. Salah satu hak asasi tersebut adalah hak atas pekerjaan yang layak. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak dan penyebab ODHA usia produktif di Kota Bandung belum memperoleh pekerjaan yang layak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian socio-legal, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan ialah data primer yang diperoleh melalui wawancara. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma dan diskriminasi menjadi penyebab utama ODHA di Kota Bandung belum memperoleh pekerjaan yang layak dan pemenuhan hak ODHA dalam memperoleh pekerjaan belum terlaksana sepenuhnya. Untuk Pemerintah, sebaiknya lebih mengawasi implementasi dari peraturan hukum yang telah ada; untuk ODHA, sebaiknya lebih aktif dalam mencari tahu hak-haknya dan upaya-upaya yang dapat ia lakukan untuk menuntut kembali hak-haknya; sedangkan untuk masyarakat, sebaiknya mengenal lebih dalam mengenai HIV/AIDS, dengan harapan stigma dan diskriminasi yang berasal dari masyarakat terhadap ODHA secara perlahan akan berkurang.]]>
<![CDATA[PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN USAHA LAUNDRY DI KOTA SEMARANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN ]]>
<![CDATA[Diandra Mutia Asukin*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (490.432 KB)
<![CDATA[Pertumbuhan bisnis Indonesia kian pesat di dalam berbagai bidang. Guna meminamilisir kerugian dan mendapatkan keuntungan yang besar, pelaku usaha laundry mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian usahanya. Pencantuman klausula eksonerasi menimbulkan beberapa pertanyaan, diantaranya kewajiban pemberian ganti rugii, akibat hukum dari pelaku usaha laundry yang mencantumkan klausula eksonerasi, dan perlindungan hukum bagi konsumen jika mengalami kerugian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman klausula eksonerasi menyebabkan perjanjian batal demi hukum sehingga pemberian ganti kerugian bersifat wajib. Pencantuman klausula eksonerasi jika tetap dicantumkan akan mengakibatkan pelaku usaha terkena sanksi adminstrasi hingga pidana penjara. Penyelesaian kerugian dilakukan secara kekeluargaan, jika tidak berhasil dilakukan di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Konsumen diharapakan berhati-hati dalam memlilih setiap jasa yang akan digunakan. Kehatian-hatian bermanfaat guna menghindari kerugian dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan yang telah berlaku.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NASABAH BANK ATAS PENYIMPANAN BARANG BERHARGA DI KOTAK PENGAMAN SIMPANAN (SAFE DEPOSIT BOX) ]]>
<![CDATA[Nagari, Galang]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>;
<![CDATA[Njatrijani, Rinitami]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (153.64 KB)
<![CDATA[Layanan Safe Deposit box adalah jasa penyewaan kotak penyimpanan harta atau surat-surat berharga yang dirancang secara khusus dari bahan baja dan ditempatkan dalam ruang khasanah yang kokoh dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan memberikan rasa aman bagi penggunanya. Namun pada kenyataannya Safe Deposit Box bukanlah tanpa resiko. Sebagai salah satu contoh kasus penggelapan emas yang disimpan dalam Safe Deposit Box Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh oknum Bank Rayat Indonesia (BRI). Hal ini tentu saja melanggar prinsip kehati-hatian bank serta pelanggaran terhadap pasal 19 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang tanggung jawab pelaku usaha dalam hal kasus ini adalah pihak bank.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN AHLI WARIS PENANGGUNG PERSEORANGAN PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DIPAILITKAN SECARA BERSAMA-SAMA ]]>
<![CDATA[Yudha Pradana*, Etty Susilowati, Hendro Saptono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (561.485 KB)
<![CDATA[Perjanjian penanggungan dapat membawa konsekuensi dipailitkannya penanggung apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi perikatan dari debitor apabila debitor tersebut wanprestasi. Konsekuensi dipailitkan dalam kedudukannya sebagai penanggung juga menjadi konsekuensi dari sekalian ahli waris penanggung apabila penanggungan dilakukan oleh penanggung perseorangan, dimana penanggung perseorangan tersebut meninggal pada masa penanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama dan akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama. Hasil penelitian yaitu ahli waris penanggung perseorangan yang menerima warisan maka ia menggantikan kedudukan sebagai penanggung terhadap segala hak dan kewajiban penanggungan. Akibat hukum ahli waris penanggung pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor dan ahli waris penanggung perseorangan dilakukan dalam satu boedel pailit sehingga terjadi percampuran harta diantara mereka. Selain itu terjadi percampuran antara kreditor dari debitor dengan kreditor dari ahli waris penanggung perseorangan. Kepailitan juga akan membawa akibat hukum lain terhadap debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan yaitu terhadap harta serta pribadi mereka, perikatan, benda jaminan, dan transfer dana yang debitor maupun ahli waris penanggung lakukan.]]>
<![CDATA[Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Agung Nomor 834 K/Pdt.Sus/2009 Mengenai Pembatalan Kepailitan Pt. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia ]]>
<![CDATA[Herman Susetyo, Hendro Saptono, Emmanuel Yoga Satria,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.704 KB)
<![CDATA[The Commercial Court acced bankruptcy plea of Crown Capital against PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia because it has been considered to fulfil unassuming evidentiary requirements as stated on Article 8 paragraph (4) UU No. 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU. However, panel of judges of the commercial court’s argument being ruled out through Cassation Verdict No. 834 K/Pdt. Sus/2009 on 15th December 2009 by stated that the existence a quo debt apperently still in issue since it’s still being debated and disputed. Therefore, the requirements to be declared as bankrupt as stated on Article 8 paragraph (4) jo. Article 2 paragraph (1) ) UU No. 37 of 2004 about Bankruptcy and PKPU could not be fulfilled so bankruptcy plea has to be rejected. As the explanation above, the research purposed to understand Panel of Judges State Court’s verdict who acced bankruptcy plea as stated on UU Bankruptcy and Suspension of Payment. This research also to find out how Panel of Judges on Commercial Court and Supreme Court interprented of debt related with bankruptcy plea against TPI. Formulation of problems researched by using a research method: normative juridical approach. Descriptive analytical study to identified draft and law principles which being used to regulate bankruptcy in Indonesia, especially as basic framework on UU No. 37 of 2004 about Bankruptcy and Suspension of Payment and UU No. 40 of 2007 about PT. Based on the result of the research, writer concluded that Panel of Judges on Commercial Court’s verdict which acced bankruptcy plea against TPI is incompatible with UU Bankruptcy and Suspension of Payment wherefore did not fulfil unassuming simple evidentiary requirements since debt existence which being disputed on this case has to proved further on which its evidence tend to be not unassuming.]]>
<![CDATA[HAK BERDAULAT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DI KEPULAUAN NATUNA (STUDI KHUSUS INDONESIA TERHADAP KLAIM PETA NINE-DASHED LINE CHINA DI KEPULAUAN NATUNA) ]]>
<![CDATA[Calvin Agasta*, Peni Susetyorini, L.Tri Setyawanto R]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (620.21 KB)
<![CDATA[Perairan di kepulauan Natuna merupakan perairan yang masuk dalam peta ZEE Indonesia dengan hak berdaulat yang melekat di dalamnya. Sumber daya perikanan yang sangat luar biasa di wilayah perairan Natuna menyebabkan banyak negara lain ingin memperebutkannya, satu diantaranya China dengan mengeluarkan klaim peta Nine-Dashed Line. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : pertama, bagaimana pengaturan hak berdaulat Indonesia di wilayah ZEEI kepulauan Natuna, kedua, bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam mempertahankan ZEEI di perairan kepulauan Natuna atas klaim peta Nine-Dashed Line China.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, pengaturan hak berdaulat secara internasional diatur dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 dan secara nasional diatur dalam Pasal 4 UU No. 5 tahun 1983 tentang ZEEI, Kedua, upaya untuk mempertahankan ZEEI atas klaim peta Nine-Dashed Line China, dapat dilakukan secara internasional dengan cara mengirim diplomat senior Hasyim Djalal untuk menjelaskan kepada China bahwa Indonesia mempunyai hak berdaulat di perairan kepulauan Natuna, melakukan protes diplomatik terhadap klaim peta Nine-Dashed Line China, sedangkan secara nasional dapat dilakukan dengan cara menindak tegas nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan kepulauan Natuna dan membangun infrastruktur pertahanan di kepulauan Natuna.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PERSEROAN TERBATAS (PT) YANG BELUM BERSTATUS BADAN HUKUM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 ]]>
<![CDATA[Audia Adilah Putri*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (342.664 KB)
<![CDATA[Penulisan hukum ini adalah penelitian dan pembahasan yang berfokus pada pertanggung jawaban Direksi yaitu mengenai tanggung jawab Direksi terhadap PT yang mendapatkan status sebagai badan hukum. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis perbuatan hukum yang dilakukan oleh Direksi sebelum PT berstatus sebagai badan hukum ditinjau dari Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber berkaitan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT sebelum berstatus sebagai badan hukum akan menjadi tanggung jawab Direksi karena PT yang belum mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum dianggap belum ada. Maka perbuatan yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab Direksi secara tanggung renteng bersama para pendiri PT tersebut. Apabila PT telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum maka perbuatan hukum yang dilakukan sebelumnya akan beralih menjadi tanggung jawab PT tersebut.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PERDA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERTAMBANGAN GALIAN C DI KABUPATEN BOYOLALI ]]>
<![CDATA[As Syihab, Muflikhuddin]]>;
<![CDATA[Suteki, Suteki]]>;
<![CDATA[Wijaningsih, Dyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (202.681 KB)
<![CDATA[Kabupaten Boyolali merupakan daerah yang kaya akan bahan tambang, terutama bahan tambang Galian Golongan C. Bahan-bahan tambang tersebut sangat potensial untuk diusahakan. Namun demikian, pengusahaan bahan-bahan tambang tersebut berpotensi dan terbukti menimbulkan dampak yang banyak dengan beberapa penyebabnya. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat yuridis empiris, sehingga penelitian ini disebut penelitian hukum sosiologis. Hasil penelitian ini merupakan tinjauan yuridis sosiologis. Proses pengelolaan galian golongan C oleh pemerintah Kabupaten Boyolali tidak melalui tahapan perencanaan karena usaha tersebut merupakan usaha turun temurun dan dikelola oleh perorangan.Penegakan hukum yang dilakukan yaitu dengan penerapan instrumen administratif, instrumen perdata dan juga instrumen pidana tetapi dalam mengatasi sengketa lingkungan hidup dan juga pertambangan lebih banyak dilakukan penyelesaian diluar pengadilan yaitu melalui negosiasi dan mediasi. Ada beberapa faktor pendorong yang menjadi penyebab suburnya kegiatan tambang illegal, mulai dari faktor ekonomi hingga masalah menghindar dari kewajiban bagi pengusaha pertambangan maupun pihak pemerintah dan penegak hukum. Sehingga pada akhirnya menghasilkan dampak yang buruk pada lingkungan alam & sosial.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN WTO ATAS GUGATAN JEPANG DAN UNI EROPA KEPADA KANADA TERKAIT PEMBERLAKUAN FEED-IN TARIFF PROGRAM YANG DITERAPKAN DI PROVINSI ONTARIO, KANADA ]]>
<![CDATA[Alexander Bolony*, Darminto Hartono, Joko Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (515.85 KB)
<![CDATA[Pada masa kini, dengan semakin menipisnya cadangan sumber energi tidak terbarukan, maka biaya untuk penambangannya akan meningkat. Oleh karena itu pada tahun 2010, banyak negara, termasuk Kanada telah menyadari pentingnya pemanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan (renewable energy) sebagai pengganti energi tidak terbarukan. Permasalahan timbul ketika Kanada telah dianggap melakukan diskriminasi dengan mencanangkan persyaratan konten lokal terhadap peralatan pembangkit listrik energi terbarukan yang diproduksi di Provinsi Ontario.]]>
