cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 122   123   124   125   126 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KARYA CIPTA BUKU BERDASARKAN UU NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA (STUDI PADA TOKO BUKU DI AREA STADION DIPONEGORO SEMARANG) Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Lina Shabrina*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (733.172 KB)

Abstract

Maraknya pelanggaran Hak Cipta kian bertambah, salah satunya yaitu pembajakan buku. Perlindungan hukum terhadap karya cipta buku diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pembajakan buku seakan-akan menjadi budaya dan sulit untuk diatasi. Kurang tegasnya penegakan hukum atas hak cipta dapat memotivasi kegiatan pembajakan akan terus bertambah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya terhadap karya cipta buku dan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku atas pembajakan di toko buku area Stadion Diponegoro Semarang. Terlihat bahwa implementasi perlindungan karya cipta buku berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 masih belum terlaksana dengan maksimal, dengan adanya toko buku yang menjual hasil buku bajakan secara bebas untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis. Upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya cipta buku terkait maraknya pelanggaran Hak Cipta dalam bentuk penggandaan buku ini diwujudkan dengan dirumuskannya Undang-undang tentang Hak Cipta, yang didalamnya terdapat peraturan serta sanksi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi penulis buku. Diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk menangani masalah pembajakan buku salah satunya dengan memberikan teguran dan sanksi hukum yang membuat jera para pelaku pembajakan agar hak moral dan hak ekonomi penulis terlindungi.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG MASKAPAI PENERBANGAN YANG MENGALAMI OVERSEAT (STUDI KASUS : PUTUSAN PN PERKARA NOMOR 260/PDT.G/2014/PN.JKT.PST) Noviana Laora Silalahi*, Bambang Eko Turisno, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (513.035 KB)

Abstract

Transportasi merupakan salah satu jenis kegiatan yang berhubungan kebutuhan manusia. Salah satu kualitas pelayanan konsumen pada transportasi adalah tidak terangkutnya penumpang dengan alasan kapasitas pesawat udara, contohnya adalah overseat yang merupakan kelebihan kapasitas penumpang. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami overseat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim atas kasus dalam putusan Nomor 260/Pdt.G/2014/PN.JKT.PST. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam menyusun penulisan hukum ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. Analisis yang digunakan adalah metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada penumpang yang mengalami overseat berupa ganti rugi. Ganti yang rugi yang berupa tiket penerbangan, tiket penerbangan ke maskapai yang berbeda, penginapan dan transportasi kepada penumpang yang mengalami overseat. Dalam kasus Hari Sunaryadi dan PT. Lion Air, Majelis Hakim memutus kepada tergugat adalah wanprestasi dan membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 5.107.700,00.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK Hasyim Asy’ari, Untung Dwi Hananto, Ahmad Rizal Q*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (727.153 KB)

Abstract

Pelaksanaan fungsi legislasi diharapkan dapat menciptakan peraturan daerah yang aspiratif dan responsif sebagai kewajiban sekaligus kewenangan yang dimiliki oleh pembuat undang-undang karena pemberian kewenangan dalam menetapkan peraturan daerah terutama dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sesuai dengan kondisi lokalistiknya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis bagaimanakah pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak serta bagaimana solusinya. Dalam penulisan hukum ini metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris, yaitu di mana penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan adalah dengan analisis kualitatif dan dijelaskan secara deskriptif.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu bahwa berdasarkan tata cara pembentukan peraturan daerah menurut peraturan perundang-undangan, proses pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Periode 2014-2019 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku dengan dasar hukum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah, akan tetapi dari 34 Progam Legislasi Daerah  hanya menghasilkan 11 Peraturan Daerah. Hambatan-hambatan yang berkaitan dalam proses pembentukan peraturan daerah berasal dari faktor internal dan faktor eksternal.
KAJIAN HUKUM TANGGUNG JAWAB AHLI WARIS PENANGGUNG DALAM KEADAAN DEBITUR DINYATAKAN PAILIT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO.19 K/PDT.SUS-PAILIT/2015) Rahma Febriani*, R. Suharto, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (381.346 KB)

Abstract

Perjanjian utang piutang sering kali mensyaratkan adanya jaminan. Hal ini bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada kreditur bahwa pinjaman yang diberikan nantinya akan dilunasi oleh debitur. Jaminan yang dimaksud bermacam-macam, salah satu contohnya adalah jaminan perorangan (personal guarantor). Jaminan perorangan adalah pihak ketiga yang secara sukarela mengikatkan dirinya untuk bertanggung jawab atas pelunasan utang milik debitur jika debitur wanprestasi. Tidak hanya debitur, personal guarantor juga dapat dinyatakan pailit apabila dirinya tidak mampu melunasi utang debitur. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah ahli waris dapat menggantikan kedudukan sebagai penjamin yang berasal dari pewaris dan bagaimana tanggung jawab ahli waris yang menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin dalam perkara kepailitan debitur. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis, yang mengutamakan penelitian kepustakaan dan peraturan perundang-undangan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris dapat menggantikan kedudukan pewaris sebagai penjamin apabila dirinya bersedia menerima warisan tersebut dan tanggung jawab ahli waris setelah menjadi penjamin adalah membayar utang-utang milik debitur yang belum terlunaskan kepada kreditur dan menjadi objek kedua dalam hal harta debitur masih tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya terhadap kreditur.
PERJANJIAN KONSINYASI ANTARA DISTRIBUTION OUTLET “DISTRICTSIDES” DENGAN SUPPLIER Gherys Apria Permata*, Suradi, Herni Widanarti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (379.676 KB)

Abstract

Tanggung jawab dari pelaku usaha “Districtsides Shop” sebagai distribution outlet serta supplier  terhadap konsumen yang membeli barang dan/atau jasanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan perjanjian yang telah diatur dalam sebuah MoU (Memorandum of Understanding). Permasalahan yang sering terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen adalah konsumen sering kali membeli barang yang ternyata cacat sehingga merasa dirugikan. Selain itu, terdapat permasalahan yang terjadi antara distro “Districtsides” dengan supplier sebagai pelaku usaha dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi ini. Permasalahan yang dikaji dalam penulisan hukum ini yaitu, mengenai tanggung jawab para pihak bila terjadi cacat barang terhadap barang yang dititipkan kepada pihak distro serta hak dan kewajiban para pihak apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian konsinyasi tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, pendekatan yuridis empiris yaitu suatu prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tanggungjawab para pihak apabila terdapat barang yang cacat yaitu dengan mengganti rugi barang tersebut. selain itu, apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian maka hak dan kewajiban para pihak akan tetap dijalankan apabila memungkinkan. Apabila tidak, maka dilakukan pembatalan perjanjian. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak dapat melaksanan hak dan kewajibannya, maka masing-masing pihak hendaknya memiliki sikap integritas dan memahami secara rinci isi perjanjian yang telah disepakati.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MENGENAI LEMBAGA PELATIHAN MENGEMUDI MOBIL YANG MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN UMUM Arjuna Raenaldi*, Nyoman Serikat PJ, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (755.945 KB)

Abstract

Perkembangan usaha di Indonesia saat ini sangat pesat. Salah satu kegiatan usaha yang semakin marak saat ini adalah kegiatan usaha setir mobil yang mengakibatkan terjadinya pengampuan didalam pembelajaran latihan setir mobil di jalan raya.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Dalam penelitian ini analisis data kualitatif dilakukan dengan pemikiran berdasarkan penalaran-penalaran untuk dapat mengambil sebuah simpulan yang logis, sebelum disusun dalam bentuk sebuah laporan penelitian. Analisis data yang dilakukan secara kualitatif untuk menarik simpulan-simpulan tidak hanya bertujuan mengungkapkan kebenaran, tetapi mampu mengatasi permasalahan-permasalahan pelanggaran hak cipta di masa yang akan datang.Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PELYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL (BPPTPM) DI KOTA BOGOR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2009 Syaviana Isviantiari*, Indarja, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (355.848 KB)

Abstract

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) di Kota Bogor, berupaya untuk dapat melayani kepentingan masyarakat dalam mengurus perizinan dengan sebaik mungkin dengan didasarkan kepada prinsip-prinsip pelayanan publik yaitu, transparan, akuntabilitas, partisipatif, kesamaan hak efisien, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta profesional,sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih optimal.3 (tiga) permasalahan yang diteliti dalam penulisan hukum ini adalah : pertama, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) di Kota Bogor; Kedua, hambatan yang ada dalam pelayanan yang dilakukan oleh BPPTPM dan Ketiga, upaya-upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, spesifikasi penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peraturan yang berlaku secara menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan pemecahan masalah melalui data-data yang diperoleh. Metode pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif ini didapatkan melalui wawancara dan studi kepustakaan dengan cara inventarisasi data primer, data sekunder dan menjelajah internet. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-kuantitatif yaitu dimana data yang telah diperoleh kemudian di analisis sehingga menghasilkan data deskriptif analitis.Hasil penelitian dari penulisan hukum ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) yang mempunyai peranan penting dalam menciptakan pelayanan terpadu satu pintu dan dalam menciptakan sistem pelayanan baru yaitu one day service . Pelaksanan pelayanan yang dilakukan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) mengalami beberapa  hambatan antara lain permasalahan Sumber Daya Alam (SDA) berupa keterbatasan lahan, Sumber Daya Manusia (SDM) berkaitan dengan aparatur, serta sarana dan prasaranan penunjang terlaksananya perizinan yang belum optimal. Simpulan dari penelitian ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPTPM) sebagai badan yang diberi kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelayanan one stop service  lebih mempermudah pengurusan perizinan dan mempersingkat waktu pelayanan perizinan sehingga proses pembuatan perizinan pun tidak lagi menghabiskan waktu yang lama, lebih mudah, murah dan efisien.
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA BANYUROJO, KECAMATAN MERTOYUDAN, KABUPATEN MAGELANG Bayu Ari Handoyo*, Ratna Herawati, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (327.565 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada saat penelitian dilakukan, yaitu pada pertengahan tahun 2016 penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Banyurojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sedang dalam masa transisi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ke Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kendala yang dialami dalam penyelenggaraan pemerintah desa adalah terbatasnya sumber daya manusia, yaitu pemerintah desa dan anggota BPD belum sepenuhnya memahami mengenai tugas dan fungsi masing-masing.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI JIWA DALAM PENYELESAIAN KLAIM AKIBAT KESALAHAN AGEN ( STUDI DI ASURANSI JIWA BERSAMA BUMIPUTERA 1912 ) Budiharto, Siti Mahmudah, Angga Sujatmiko*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (351.303 KB)

Abstract

Perusahaan asuransi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan oleh agennya, termasuk tentang tanggung jawab atas kerugian yang diderita pemegang polis karena kesalahan agen. Untuk melindungi pemegang polis dari kerugian tersebut perlulah adanya suatu upaya perlindungan hukum untuk pemegang polis. Pemilihan tema ini dilatar belakangi karena adanya permasalahan hukum khususnya penyalahgunaan dana premi oleh agen sehingga merugikan pemegang polis asuransi jiwa di AJB Bumiputera 1912 cabang Jepara.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban oleh perusahaan asuransi jiwa AJB Bumiputera 1912 cabang Jepara dan juga bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang polis dalam klaim asuransi.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan perwakilan dari pihak perusahaan AJB Bumiputera 1912 cabang Jepara dan juga dari studi pustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.Berdasarkan hasil penelitian, bentuk tanggung jawab yang dilakukan AJB Bumiputera 1912 adalah tetap memenuhi kewajibannya yaitu pembayaran klaim asuransi jiwa kepada pemegang polis sepanjang pemegang polis dapat membuktikan bahwa telah melakukan pembayaran premi.Tindakan yang dilakukan oleh AJB Bumiputera 1912 apabila agen melakukan kesalahan sehingga merugikan pemegang polis adalah melakukan tindakan – tindakan administratif yaitu berupa pemanggilan, peringatan, pemberhentian secara sepihak dan ganti rugi. Adapun tindakan hukum lain melaporkan ke Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia  (AAJI) yaitu di nonaktifkan ataupun dapat dicabut lisensinya dan adapun upaya hukum lain yaitu tindakan secara perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.Saran dari penulis adalah bagi perusahaan asuransi harus meningkatkan pengawasan kinerja agennya, bagi agen hendaknya lebih bertanggung jawab kepada pekerjaannya, dan kepada pemegang polis haruslah lebih berhati – hati dan teliti dalam melakukan pembayaran premi.
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK – HAK NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN KELAS II B KABUPATEN BLORA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN Vahronia Ardiyanta*, Budhi Wisaksono, A.M. Endah Sri .A.
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.419 KB)

Abstract

Pembinaan narapidana ditujukan untuk memerbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan / Rumah Tahanan Negara. Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas, narapidana dan masyarakat.Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora, yang menjadi hambatan bagi pemenuhan hak – hak narapidana terkait dengan adanya fungsi ganda dari Rumah Tahanan Kelas II B Kabupaten Blora sebagai tempat pembinaan narapidana yang seharusnya hanya tempat bagi tahanan.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah dengan pendekatan penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu cara atau prosedur yang digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada didalam penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan melakukan penelitian terhadap data primer di lapangan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Kabupaten Blora sudah cukup baik karena dapat mengunakan ruangan yang ada untuk penunjang pembinaan. Hambatan dalam proses pembinaan diantaranya yaitu berasal dari internal yaitu petugas, sarana dan prasarana dan eksternal yaitu masyarakat.

Page 124 of 157 | Total Record : 1565

 122   123   124   125   126 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue