Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM YANG DILAKUKAN POLRESTABES SEMARANG TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERASAN DAN PENGANCAMAN DI JALAN RAYA ]]>
<![CDATA[Raden Bagus Satriyo Pamuditya*, Nyoman Serikat, Budhi Wisaksono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (637.622 KB)
<![CDATA[Penegakan hukum yang dilakukan Polrestabes semarang dalam tindak pidana pemerasan dan pengancaman di jalan raya. Hukum pidana harus pula menjawab kasus-kasus pemerasan dan pengancaman yang masih ada ditengah-tengah masyarakat khususnya di jalan raya. Ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum pidana Pasal 368 sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggungjawab seperti pemerasan dan pengancaman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penegakan hukum yang digunakan oleh kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya dan untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya. Metode pendekatan yang digunakan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yaitu meneliti objek yang bersifat yuridis, juga melihat kenyataan dan didasarkan kepada pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Spesifikasi peelitian dalam penulisan hukum ini mengguanakan metode deskriptif analitis yang menggambarkan atau menuliskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada secara rinci, sistematis dan menyeluruh yang menyangkut permasalahan yang akan dibahas.Berdasarkan latar belakang tersebut penulisan akan membahas tentang (1)Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya ? Serta (2)Apakah kendala yang ditemukan oleh polisi dalam menghadapi tindak pidana pemerasan dan pengancaman yang dilakukan di jalan raya?Hasil penelitian, Penegakan hukum yang dilakukan oleh polrestabes semarang sudah sangat optimal, namun masih banyaknya kesadaran masyarakat yang terus-menerus mengabaikan peringatan yang diberikan dari pihak kepolisian kepada masyarakat, membuat kejahatan yang terjadi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun pemberian informasi kemasyarakat kurang mengena ke dalam kehidupan masyarakat yang sudah terkikis secara moral dan mentalnya dan penanganan kasus-kasus perampasan dan pengancaman dijalan raya seharusnya tidak ada hambatan serius, namun di polrestabes Semarang menemukan banyak hambatan yang terjadi, baik hambatan dari luar polrestabes Semarang bahkan dari dalam polrestabes Semarang. Yang dari waktu ke waktu sudah menjadi alasan klasik, namun itu juga bukan suatu hambatan yang dapat memperlambat jalannya proses untuk memerangi kejahatan perampasan dan pengancaman dijalan raya.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB JASA PENILAI PUBLIK DALAM MENENTUKAN NILAI AGUNAN TERHADAP TANAH DAN BANGUNAN YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[Miranadia Djati*, Kashadi, Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (282.025 KB)
<![CDATA[Kredit merupakan salah satu produk perbankan yang sudah kita kenal dengan baik. Ketika kita akan mengajukan sebuah kredit maka pastinya sebuah bank yang mempunyai sebuah prinsip kehati-hatian dalam melakukan kerjanya harus ada sesuatu yang dijadikan sebuah jaminan agar suatu saat jika terjadi cidera janji yang tidak diinginkan maka bank dapat tetap memperoleh dananya kembali meskipun nasabah tersebut tidak bisa melunasinya. Dalam praktik perbankan ada beberapa bentuk jaminan yang ada salah satunya yaitu lembaga jaminan Hak Tanggungan. Hak tanggungan merupakan sebuah lembaga pengikatan jaminan yang mengkhususkan terhadap hak atas suatu tanah. Hak atas tanah tersebut dapat berupa Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan sebagainya. Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) mengatur persyaratan dan ketentuan mengenai pemberian hak tanggungan dari debitor kepada kreditor sehubungan dengan hutang yang dijaminkan dengan Hak Tanggungan. Di dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terdapat syarat yang mencantumkan Penilai yang berwenang yaitu Jasa Penilai Publik, maka peran jasa penilai publik sangatlah penting dalam menilai suatu jaminan, karena apabila penilaian jaminan tidak dicantumkan dalam APHT maka APHT tersebut batal demi hukum. Tanggung jawab jasa penilai publik dalam mengadakan penilaian jaminan berupa hak tanggungan terdapat dalam Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI) diatur juga mengenai tanggung jawab penilai, terdapat 4 (empat) macam tanggung jawab penilai dan perusahaan jasa penilai, yaitu tanggung jawab terhadap integritas pribadi penilai, tanggung jawab terhadap pemberi tugas, tanggung jawab sesama penilai dan Kantor Jasa Penilai Publik dan tanggung jawab terhadap masyarakat. Kendala yang dihadapi oleh Jasa Penilai Publik dalam menilai agunan berupa tanah dan bangunan yang dijadikan jaminan dengan Hak Tanggungan meliputi kendala teknis di lapangan diantaranya seperti ketidaksediaan nasabah untuk dinilai asetnya, kurangnya data dan informasi yang diberikan oleh pihak bank mengenai aset dan pemiliknya serta adanya intervensi dari pihak ketiga. Solusi terhadap kendala tersebut secara garis besar dapat ditangani dengan baik oleh penilai publik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA KEBAB KEBUL ]]>
<![CDATA[Rizky Eka Agustina]]>;
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>;
<![CDATA[Suradi Suradi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (289.217 KB)
<![CDATA[Usaha dalam sistem franchise pada dasarnya adalah sebuah metode atau pola pendistribusian barang dan jasa kepada konsumen. Perjanjian waralaba atau franchisee yang dibuat oleh franchisor dan franchisee menjadi dasar bagi pelaksanaan sistem usaha franchisee. Layaknya perjanjian pada umumnya, perjanjian franchise harus memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian franchise biasanya disusun menggunakan sistem perjanjian baku yang hanya dibuat oleh salah satu pihak yang memungkinkan akan mengganggu keseimbangan dan proporsionalitas dalam perjanjian. Berdasarkan hal tersebut penerapan asas proporsionalitas memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa seimbangnya hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang berupa data sekunder seperti dokumen perjanjian waralaba Kebab Kebul, peraturan perundangan yang mengatur tentang waralaba dan jurnal hukum. Hasil penelitian penulisan ini menunjukkan bahwa perjanjian waralaba Kebab Kebul menggunakan jenis perjanjian baku yang telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, namun dalam perjanjian waralaba Kebab Kebul tidak menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang diperoleh para pihak karena pembuatan isi perjanjian hanya dilakukan oleh satu pihak yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[ARTI PENTING VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Nur Rochaeti, Bambang Dwi Baskoro, Hamidah Siadari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (516.976 KB)
<![CDATA[Tindak Pidana Perkosaan memerlukan alat bukti sah dalam pembuktiannya, minimal dua alat bukti yang sah dalam membentuk keyakinan hakim. Jika sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang ditemukan penyidik maka keyakinan hakim dapat terbentuk, namun jika alat bukti kurang dari dua maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah membuat Visum et Repertum. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik menyusun penelitian hukum dengan judul “Arti Penting Visum et Repertum sebagai Alat Bukti dalam Penanganan Tindak Pidana Perkosaanâ€Rumusan masalah pada penelitian ini adalah masalah  bagaimana kebijakan formulasi dalam pembuktian tindak pidana perkosaan dan bagaimana kedudukan dan kekuatan Visum et Repertum terhadap pembuktian tindak pidana perkosaan.Metode penelitian dilakukan dengan metode pendekatan normatif empiris dan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Kemudian metode pengumpulan datanya dilakukan melalui studi kepustakan dan wawancara, sedangkan analisis datanya dilakukan secara kualitatif.Hasil penelitian yang didapat yaitu bahwa penanganan tindak pidana perkosaan sudah diatur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan sudah dimuat beserta perluasan tindak pidana perkosaan dalam konsep Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama perlindungan dan pemulihan korban tindak pidana jika dilihat dari paradigma Rancangan KUHP yang tidak terlepas dari penerimaan instrumen HAM (Hak Asasi Manusia) dan pendekatan model Restorative justice sebagai model untuk mengahadapi kejahatan kejahatan yang terjadi, dan mencari sistem keadilan baru dari yang selama ini ada. Kedudukan Visum et Repertum hanya termasuk satu dari 5 alat bukti yang sah namun dengan melampirkan bukti Visum et Repertum di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh penyidik atau pada tahap pemeriksaan dalam proses penuntutan oleh penuntut umum otomatis bukti Visum et Repertum menjadi alat bukti sah. Namun Visum et Repertum harus dilakukan agar dapat diketahui apakah benar telah terjadi tindak pidana tersebut terhadap korban. Visum et Repertum mutlak harus ada dalam penyidikan kejahatan perkosaan namun tidak selalu ada dokter setempat yang terpencil.Kekuatan dalam pembuktian tindak pidana perkosaan, dengan Visum et Repertum dapat diketahui dengan jelas apa yang telah terjadi pada seseorang dan para praktisi hukum dapat menerapkan norma-norma hukum pada perkara pidana yang menyangkut tubuh dan jiwa manusia. Karena tujuan Visum et Repertum adalah untuk memberikan kepada hakim suatu kenyataan akan fakta-fakta dari bukti-bukti tersebut atas semua keadaan sebagaimana tertuang dalam bagian pemberitaan agar hakim dapat mengambil putusannya dengan tepat atas dasar kenyataan atau fakta-fakta, sehingga dapat menjadi pendukung atas keyakinan hakim.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI LARASITA (LAYANAN RAKYAT SERTIPIKAT TANAH) SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK ]]>
<![CDATA[DEWI SIMBOLON , Endang Sri Santi, Suhartoyo*)]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (477.402 KB)
<![CDATA[Registration of land is an important issue in the BAL and as a means for the government to collect data over a land rights for all land in the territory of the Republic of Indonesia and not be a clear ownership wastelands also avoid chaos in the control of land rights, land registration is due early of the birth of a proof of ownership of land. Basic Agrarian Law and the mandate of Article33 paragraph (3) of the 1945 Constitution embodied the built and developed LARASITA that depart from the will and motivation to get closer with the National Land Agency, as well as changing the paradigm of the principal duties and functions of the BPN wait or passive to active or proactive (Introduction Regulation of Head of National Land Agency of the Republic of Indonesia No.. 18Year 2009 About LARASITA BPN_RI). The problems are formulated, namely the implementation of How People Services Land Certificate (LARASITA) by Jatipurwo Village Land Office, District Rowosari, Kendal and was with the People's Service Certificate Program Land (LARASITA) can improve the quality of public services for rural Jatipurwo, District Rowosari, KendalApproach method is empirical juridical approach, the specification using descriptiveanalytical research, while the population of all parties associated with the implementation LARASITA program and sampling methods are purposive sampling is done by taking the subject and the object based on the specified destination. The data collection methods the authors use the technique of interviewing her (interview) and based on existing data (primary and secondary) that have been collected to allow for qualitative data analysis.Based on the results of the study showed that the implementation of the land through Program LARASITA certificated Village Jatipurwo managed and implementation services provided by the District Land Office Kendal in accordance with the Service Standards and Regulation in the Land Act No. 25 of 2009. This can be evidenced by the level of public satisfaction with the services provided so that the number of applicants who want certificated the land with increased LARASITA Program.Implementation LARASITA in District Rowosari Village Jatipurwo generally went well, successful and have high levels of citizen satisfaction are quite satisfied with the service provided both the BPN-RI Land Kendal and the village in charge of running the Program Larasita Jatipurwo village which has a number of applicants to follow the growing Larasita Program. To further provide more baih longer required continuous extension and additional car LARASITA.]]>
<![CDATA[UPAYA PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT DESA MELALUI CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ]]>
<![CDATA[Dewantari Putri*, Etty Susilowati, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (630.729 KB)
<![CDATA[CSR atau yang biasa disebut dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan merupakan sebuah kewajiban bagi Perusahaan yang kegiatan usahanya dibidang/berkaitan dengan Sumber Daya Alam. Kegiatan CSR ini dilakukan dengan tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas masyarakat setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk, Pertama mengetahui bagaimana pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan dalam melakukan CSR, kedua untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan dalam pelaksanaan CSR oleh PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dan ketiga adalah untuk mengetahui bagaimana upaya peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tubanan melalui CSR. Berdasarkan hasil penelitian, pengaturan hukum antara PT PLN (Persero) Pembangkitn Tanjung Jati B dengan Desa Tubanan adalah melalui perjanjian bawah tangan. Dimana dalam perjanjian tersebut melibatkan PT PLN (Persero) Pembangkitan Tanjung Jati B dengan kelompok usaha ternak MANTRA. Akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya perjanjian kerja sama tersebut adalah munculnya hak dan kewajiban yang dibebankan pada masing-masing pihak. Upaya peningkatan ekonomi masyarakat desa Tubanan melalui CSR diwujudkan dengan kegiatan Community Empowerment. Adapun program yang dilakukan adalah program SENTER (Sentra Ternak Terpadu), Program Bank Sampah dan Program Cyber Village.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ASURANSI DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT PERBANKAN DENGAN ADANYA SYARAT BANKER’S CLAUSE ]]>
<![CDATA[Budiharto, Paramita Prananingtyas, Hilda Pratiwi*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (610.946 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab dari perusahaan asuransi yang belum menyelesaikan jaminan kredit atas risiko kredit perbankan dan perlindungan hukum terhadap nasabah debitur kredit perbankan dengan adanya jaminan kredit oleh perusahaan asuransi. Hasil penelitian menunjukan bahwa pihak asuransi yaitu PT. Bumi Asih Jaya memiliki tanggung jawab penuh untuk melaksanakan kewajiban pembayaran klaim asuransi jiwa kredit. Perlindungan hukum bagi nasabah yang belum dibayarkannya klaim asuransi jiwa kredit dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Dapat juga menempuh penyelesaian masalah melalui jalur pengadilan maupun jalur mediasi. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH UNTUK PERTAMA KALI SECARA SPORADIK DI DESA BUTUH KECAMATAN BUTUH KABUPATEN PURWOREJO ]]>
<![CDATA[Hariyadi Fitriyanto*, Ana Silviana, Dyah Widjaningsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (178.167 KB)
<![CDATA[Pendaftaran tanah merupakan salah satu hal yang sangat penting dan sangat berperan sekali terhadap kepastian hukum untuk melindungi hak seseorang atas tanahnya. Di Desa Butuh Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo masih terdapat tanah yang belum didaftarkan sehingga belum bersertipikat. Namun seiring dengan semakin majunya pembangunan, maka kesadaran akan pentingnya pendaftaran tanah membuat warga masyarakat mengajukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendaftaran tanah pertama kali di Desa Butuh Kecamatan Butuh Kabupaten Purworejo bisa dikatakan efektif. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali adalah kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pensertifikatan tanah, belum terpasangnya patok tanda batas diatasi dengan pemilik diminta,dan kesulitan menghadirkan tetangga batas sehingga pengukuran ditunda dengan menunggu kehadiran tetangga batas. Akibat hukum tanah-tanah yang belum didaftarkan ke Badan Pertanahan Kabupaten Purworejo adalah tanah tidak dapat dijadikan sebagai agunan (Hak Tanggungan) di bank dan juga pemilk tidak memiliki bukti kepemilikan yang kuat atas tanahnya.]]>
<![CDATA[ASPEK PERDATA DALAM PELAKSANAAN INFORMED CONSENT PADA OPERASI MEDIS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SLEMAN ]]>
<![CDATA[Adelia Imelda Napitupulu*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (371.698 KB)
<![CDATA[Kemajuan ilmu dan teknologi kesehatan, penghargaan terhadap hak menentukan nasib sendiri, dan perubahan pola hubungan terapeutik antara dokter dan pasien semakin meningkatkan sorotan masyarakat terhadap profesi kesehatan, khususnya dokter. Perubahan keadaan ini membuat dokter tidak bisa semena-mena menentukan tindakan medis yang akan dilakukannya terhadap pasien jika sebelumnya tidak terjadi informed consent. Pelaksanaan informed consent dalam praktiknya tidak semudah yang dibayangkan mengingat informed consent merupakan proses komunikasi yang banyak dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Berdasarkan permasalahan ini, peneliti berupaya melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan informed consent pada operasi medis di RSUD Sleman telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MenKes/Per/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Pola hubungan kerja antara dokter dan RSUD Sleman menggunakan pola dokter sebagai employee sehingga apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh dokter maka pertanggungjawaban ada di pihak rumah sakit. Apabila timbul kerugian pada pihak pasien, RSUD Sleman menerapkan ganti rugi dalam bentuk materiil dan immateriil yang keseluruhannya dibicarakan secara musyawarah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ANGKAT MENURUT HUKUM WARIS ADAT DAN HUKUM WARIS ISLAM DI DESA PESALAKAN KECAMATAN BANDAR KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Listiawati Listiawati]]>;
<![CDATA[Sukirno Sukirno]]>;
<![CDATA[Muhyidin Muhyidin]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (321.518 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2018.22794
<![CDATA[Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat menurut hukum waris adat dan hukum waris Islam dan pelaksanaan pembagian waris anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar Kabupaten Batang. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, kedudukan anak angkat di Desa Pesalakan Kecamatan Bandar dianggap sebagai anak kandung oleh orang tua angkat. Mengenai kedudukan anak angkat terhadap hak waris, sebagian besar masyarakat menyatakan bahwa anak angkat merupakan ahli waris. Kedua, proses pembagian harta kepada anak angkat secara otomatis terbagi ketika pewaris meninggal dengan kedudukan yang disejajarkan dengan anak kandung. Harta peninggalan dari orang tua angkat diberikan secara keseluruhan baik harta gono gini maupun harta bawaan dengan porsi sesuai kehendak orang tua angkat. Adapun hukum pewarisan yang dikehendaki adalah hukum Islam, dan sebagian besar tidak menggunakan bantuan ulama. Secara normatif, hal tersebut sangat bertentangan antara fakta dari pernyataan masyarakat dengan aturan hukum yang dikehendaki, yaitu hukum Islam. Hal ini, karena ketidaktahuan terhadap hukum Islam yang berkaitan dengan anak angkat.]]>
