cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 123   124   125   126   127 
PENYELESAIAN SENGKETA DI SURIAH MELALUI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA Devianti Sekar Ayu*, Rahayu, Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.609 KB)

Abstract

Hubungan internasional antar negara tidak selamanya terjalin dengan baik. Perselisihan yang timbul dapat mengakibatkan sengketa internasional. Demikian pula yang terjadi di Suriah, telah terjadi sengketa yang berlarut-larut antara pemerintah Suriah dengan kelompok oposisi Free Syrian Army (FSA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih lanjut tentang asal sebab terjadinya sengketa di Suriah dan bagaimana penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sengketa di Suriah bermula dari kekecewaan rakyat terhadap pemerintahan Bashar Al-Assad yang tidak demokratis dan cenderung diktator. Perlawanan yang berujung kekerasan tersebut membuat terbentuknya kelompok oposisi Free Syrian Army (FSA). Faktor lain penyebab sengketa di Suriah juga karena berhasilnya Tunisia, Libya dan Mesir dalam menurunkan pemerintahan yang berkuasa di negaranya. Penyelesaian yang tepat untuk mengakhiri sengketa Suriah melalui PBB adalah dengan dilakukannya negosiasi melalui saluran diplomatik yang telah diwujudkan dalam Konferensi Jenewa. Hasil dari negosiasi tersebut diharapkan dapat membentuk pemerintahan transisi di Suriah.
PEMUTUSAN KONTRAK AKIBAT WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ANTARA DINAS BINA MARGA KAB. GROBOGAN DENGAN CV. ABDI MANUNGGAL SAKTI (Studi Kasus Gugatan atas Pengembangan Jalan Gajah Mada dan Jalan Untung Suropati Tahun 2014) Berlian Harina Sari; Achmad Busro; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (266.286 KB)

Abstract

Pemerintah menyadari peran penting sektor swasta dalam upaya melaksanakan pembangunan. Kerjasama antara pemerintah dan swasta ini membutuhkan adanya suatu perjanjian/kontrak pengadaan barang dan jasa untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaannya tidak dapat dihindarkan dari adanya suatu wanprestasi yang mengakibatkan proses pemutusan kontrak. Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan dikatakan wanprestasi yakni sejak tidak dibayarnya jalan (prestasi) yang telah di buat oleh CV. Abdi Manunggal Sakti dan Dinas Bina Marga Kabupaten Grobogan memiliki kewenangan untuk memutus secara sepihak dalam hal ini perjanjian telah diperjanjikan menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata  dan memasukannya pada daftar hitam dalam hal dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak karena kesalahan Penyedia. CV. Abdi Manunggal Sakti dikatakan wanprestasi yakni ketika tidak membuat jalan sesuai dengan perjanjian kerjasama untuk melaksanakan pekerjaan jalan beton K-300.
KEBIJAKAN FORMULASI SANKSI PIDANA MATI DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA Nyoman Serikat, Sularto, Randi Rahardian*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (439.354 KB)

Abstract

Kontroversi terhadap pidana mati selalu muncul ketika dihadapkan dengan asumsi bahwa pidana mati merupakan suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia. Seringkali perbedaan para ahli hukum pun terjadi ketika membahas tentang pidana mati. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi sanksi pidana mati dalam hukum pidana Indonesia.       Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Untuk mengkaji permasalahan di atas, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif.       Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan hasil bahwa kebijakan hukum pidana saat ini terkait dengan pidana mati dapat dilihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Perundang-undangan disamping KUHP. Pidana mati merupakan sanksi pidana yang bersifat pidana pokok, pidana mati hanya diancamkan pada perbuatan yang dianggap buas dan kejam atau jika mengakibatkan kematian. Pidana mati dijalankan dengan cara di tembak mati sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1964, Lembaran Negara 1964 Nomor 38, yang kini ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969. Sebagai kajian perbandingan yaitu Konsep KUHP 2015 dan KUHP China, pidana mati diatur secara khusus dan bersifat alternatif, pidana mati dilaksanakan dengan cara ditembak mati. Hal tersebut sesuai dengan putusan MK yang memberikan arahan agar konstruksi pidana mati ke depan memperhatikan hal-hal seperti pidana mati bukan lagi diterapkan dalam pidana pokok melainkan pidana yang bersifat khusus dan alternatif. 
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PERS MELALUI DEWAN PERS SEBAGAI LEMBAGA MEDIASI Unu Putra Herlambang, Nyoman Serikat , Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (150.983 KB)

Abstract

Penal mediation is an alternative dispute resolution (ADR) using the principle of win-win solution. In Indonesia about the alternative settlement of criminal cases there has been no regulation governing expressly. However, in matters of criminal cases concerning the proclamation of the journalistic, penal mediation accommodated by Act No. 40 on 1999 of Press. The Press Council as an institution of mediation dispute hearing complaints is authorized as long as it has not yet reported on the police. The basic idea of the creation of the institution of an independent Press Council is to develop freedom of the press in a democratic country Indoenesia. In carrying out its function and role as a jurnalist, the potential for the emerge of the dispute due to the very high journalistic coverage. Not a few who feel aggrieved parties choose criminal law as instruments of dispute resolution. Criminalization of cases the preaching, for the press, the people regarded as restricting press freedom. Therefore, the mediation of press criminal cases through the Press Council is in line with the development of press freedom.  
KAJIAN HUKUM TERHADAP SENGKETA RUKO PASAR REJO AMERTANI KABUPATEN TEMANGGUNG (STUDI TENTANG KASUS GUGATAN PERDATA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERHADAP PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG) Kirana Ika Prasetyantari*, Achmad Busro, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (494.103 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur daerah otonominya, maka untuk mengatur daerah otonominya Kepala Daerah diberi kewenangan untuk mengeluarkan keputusan. Akibat dari dikeluarkan keputusan tersebut, ada pihak-pihak yang merasa dirugikan maka mengajukan gugatan secara perdata atas perbuatan melawan hukum terhadap pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbuatan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak dan mengetahui putusan hakim dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN.TMG sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pemerintah daerah tidak melakukan perbuatan melawan hukum karena memang kewenangannya untuk melindungi asset negara dan putusan hakim dalam perkara perdata No. 25/Pdt.G/2015/PN/TMG sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat dari ketidaktahuan pembeli ruko dan ketidakjujuran pihak pengembang mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan muncul gugatan dikemudian hari. Maka apabila akan melakukan suatu perjanjian baik pihak pembeli dan penjual hendaknya lebih teliti terhadap objek perjanjian dan berhati-hati sebelum melakukan suatu perjanjian.
TINJAUAN YURIDIS PENGAWASAN IMIGRAN ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (Studi Kasus di Kota Semarang) Tri Noormawati*, Lita Tyesta ALW, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.232 KB)

Abstract

Imigran ilegal adalah orang atau sekelompok orang yang memasuki suatu negara tanpa memenuhi persyaratan hukum untuk memasuki negara tersebut.Masuknya imigran ilegal di Indonesia meninggalkan dampak negatif.Pengawasan keimigrasian mencakup bidang penegakan hukum keimigrasian yang bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian.Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana pengawasan imigran ilegal di kota Semarang, serta bagaimana kendala dan upaya penanganannya masalah imigran ilegal di kota Semarang.Penelitian ini dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana implementasi pengawasan imigran ilegal di kota Semarang.Penulisan hukum ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dari sudut pandang ketentuan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.Setelah melaksanakan penelitian, maka telah didapatkan hasil bahwa pelaksanaan pengawasan imigran ilegal yaitu pengawasan administrasi dan pengawasan lapangan.Kendala yang dihadapi yaitu pengaturan mengenai imigran ilegal yang masih kurang jelas dan tegas, kualitas dan kuantitas petugas imigrasi, kurangnya anggaran yang dibutuhkan serta kurang pemahaman dan keterbukaan masyarakat mengenai imigran ilegal.Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah menjalankan seefektif mungkin Undang-Undang yang telah ada, mengadakan pelatihan bagi petugas imigrasi, menggunakan anggaran yang telah ada seefektif mungkin dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai imigran ilegal. 
PERLINDUNGAN HAK-HAK PEKERJA TENAGA PEMASARAN DALAM KEGIATAN BISNIS MULTI LEVEL MARKETING (MLM) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Albert NichoF.T.*, Sonhaji, Solechan
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (486.838 KB)

Abstract

Dewasa ini, muncul suatu sistem pemasaran bernama Multi Level Marketing. Sistem pemasaran ini menawarkan suatu peluang usaha dengan pendapatan yang besar kepada setiap orang yang mau bergabung menjadi tenaga pemasarannya. Namun, dalam prakteknya seorang tenaga pemasaran tidak diberikan hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah mengatur sedemikian rupa mengenai perlindungan hak kepada pekerja. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 telah menyebutkan hak-hak pekerja seperti hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan upah dan penghargaan kerja yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, hak untuk mendapatkan pelatihan kerja yang sesuai dengan kompetensi kerja yang diminatinya. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi pekerja dari kecurangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menggunakan sistem pemasaran MLM yang terjadi adalah melakukan kecurangan dalam memenuhi hak dari tenaga pemasaran/marketing di perusahaannya. Namun dalamperjanjian kerja yang digunakan dalam perekrutan dari perusahaan satu dengan lainnya tidak selalu sama dan diperlukan suatu peraturan lebih detail mengenai dengan sistem pemasaran MLM ini dengan tegas untuk mengurangi pelanggaran.
FUNGSI DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DI KABUPATEN PATI BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NO.19 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN Faisal Bayu Aji*, Fifiana Wisnaeni, Ratna Herawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.134 KB)

Abstract

Berbagai peraturan perundangan pernah diterapkan dan diganti, yang berakibat pada perubahan pengelolaan dan fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Begitu pula dengan TPI yang ada di Kabupaten Pati, mengalami perubahan-perubahan tersebut. Saat ini, fungsi TPI di kabupaten Pati berdasar pada Peraturan Daerah Nomor 19 tahun 2009 tentang Tempat Pelelangan Ikan. Penelitian ini akan membahas mengenai fungsi-fungsi tersebut dan permasalahan atau pelanggaran apa yang muncul di seputar pelaksanaan fungsi tersebut . Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yakni melihat penerapan norma perundangan melalui apa yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, melihat penerapan Perda Nomor 19 Tahun 2009 pada pengelolaan TPI Bajomulyo di Kecamatan Juwana.Berdasar Perda 19 Tahun 2009, fungsi TPI meliputi tiga fungsi, yakni fungsi pelelangan ikan, fungsi stabilitas harga, dan fungsi kesejahteraan nelayan. Pada penerapannya, TPI tidak memenuhi fungsi pelelangan ikan dengan baik. Pelanggaran yang dilakukan adalah tidak melakukan administrasi bakul sebelum lelang dimulai, tidak melelang berdasarkan berat ikan, tidak melakukan lelang terhadap semua ikan, serta tidak menerapkan pembayaran tunai setelah lelang selesai. Fungsi stabilitas harga dan fungsi kesejahteraan nelayan, dilakukan dengan baik oleh TPI.
TUGAS KEPALA DESA LEREP DALAM PEMBANGUNAN DESA BERDASARKAN UNDANG–UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA Nesia Nurrahma Ahadya; Ratna Herawati; Sekar Anggun Gading P
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (464.965 KB)

Abstract

Berdasarkan Undang-Undang  Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tugas kepala desa sebagai kepala pemerintah desa sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembangunan di desa. Permasalahan dalam penulisan ini dapat dirumuskan antara lain. Pertama, bagaimana tugas Kepala Desa Lerep dalam pembangunan desa berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?. Kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Kepala Desa Lerep dalam melaksanakan tugas pembangunan desa? Serta bagaimana upaya mengatasinya?. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pertama Tugas kepala desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pembangunan Desa mempunyai tiga tahapan yaitu tahap perencanaan, pelaksanan, dan pengawasan yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Tahap perencanaan dilakukan dengan mengikuti peraturan diatasnya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029. Tahap pelaksanaan, yaitu pembangunan desa, pembinanaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Desa Lerep. Dalam tahap pengawasan dilakukan ditingkat desa dan kabupaten. Kedua, kendala yang dihadapi Kepala Desa Lerep, yaitu dalam tahap pelaksanaan, yaitu masalah anggaran biaya untuk pembangunan, tingginya angka kemiskinan, kurang optimalnya penggunanaan teknologi tepat guna. Masalah dalam tahap pengawasan, yaitu kurangnya peraturan yang terkait dengan pemanfaatan lahan di Desa Lerep.
PENGAKUAN HAK MASYARAKAT ADAT TUNGKAL ULU SUMATRA SELATAN DALAM MENGELOLA HUTAN ADAT SETELAH PUTUSAN MK NOMOR 35/PUU-X/2012 TENTANG HUTAN ADAT Agung Basuki Prasetyo, Triyono, Devi Anita Aritonang*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (411.783 KB)

Abstract

Keberadaan hukum adat di Indonesia menimbulkan pengakuan hak ulayat bagi masyarakat hukum adat untuk mengelola tanah tempat tinggal mereka. Namun sesudah Indonesia merdeka, eksistensi masyarakat adat mulai dipertanyakan di dalam sistem perundangan-undangan nasional. Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dikeluarkan dengan tujuan dapat dijadikan landasan bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak-haknya. Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu bagaimana pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungkalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adat dan apakah putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012 dapat memberikan perlindungan hukum bagi  Masyarakat Adat Tungkalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat Tungkalulu Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adat semakin lama semakin hilang dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 belum juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi  Masyarakat Adat Tungkalulu di Sumatra Selatan dalam mengelola hutan adatnya. Hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan perundangan di Indonesia yang mengatur secara jelas mengenai hak masyarakat adat. 

Page 125 of 157 | Total Record : 1565

 123   124   125   126   127 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue