cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 130   131   132   133   134 
IMPLIKASI KEBIJAKAN PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) SEBAGAI PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN BADUNG, PROPINSI BALI Noor Rahardjo, Henny Juliani, Ni Putu Diah Ratih Nareswari Putri,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (279.217 KB)

Abstract

In order to carry out development activities and governance of a country requires considerable financial resources. Taxes are the largest source of funding of Indonesia based management is divided into central tax and local tax. accommodated by the local tax Statute number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies (PDRD). One of the local tax set out in the act is Bea Acquisition Rights to Land and Buildings (BPHTB). Prior to the enactment of PDRD statute, is a type of tax BPHTB center management is sharing between the central and local governments. However, the Act PDRD set BPHTB as tax policy areas managed by the district / city, and will directly affect the revenue (PAD). One of the areas that carry out those instructions are Badung through regional regulation 14 Year 2010 About BPHTB. The problem studied is how the voting policy BPHTB in Badung regency, and how the policy implications of the PAD BPHTB Badung regency. In legal research, the researcher uses normative juridical approach and evaluative quantitative analysis on the problem first. Using empirical and juridical methods of descriptive quantitative analysis on both issues. The survey results revealed that under Regulation BPHTB Badung implement tariff in accordance with the instructions of the Act PDRD. Badung regency also organize more technical details about the collection BPHTB BPHTB through legislation. Based on the data obtained, there is a significant increase in revenue after the policies of the Act BPHTB PDRD, which almost reached 100%. The increase was menandkan the implications of the adoption of policies to PAD BPHTB Badung regency, Bali. In principle, the policy BPHTB positive impact of fiscal decentralization districts / cities. Thus the district / city governments concerned have an obligation to optimize the potential BPHTB in the region by conducting outreach to taxpayers, and enhances the performance of local officials in terms of service and quality.
EKSEKUSI MATI TERHADAP ORANG YANG MENDERITA GANGGUAN JIWA DALAM PERSPEKTIF HUKUM (STUDI KASUS: RODRIGO GULARTE WNA ASAL BRASILIA) Muhammad Rifki*, Rahayu, Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (661.469 KB)

Abstract

Hukum internasional melarang pelaksanaan eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa. Akan tetapi, eksekusi mati terhadap orang yang menderita gangguan jiwa masih saja terjadi, seperti yang dilaksanakan terhadap Rodrigo Gularte, WNA asal Brasilia yang menderita gangguan jiwa skizofrenia dan dieksekusi mati di Indonesia pada tahun 2015. Ia tertangkap tangan oleh petugas Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta karena menyelundupkan 6kg kokain dalam papan selancar yang telah dimodifikasi. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode kualitatif untuk kemudian diambil sebuah jawaban atas permasalahan yang dibahas. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa eksekusi mati terhadap Rodrigo Gularte tetap dilaksanakan karena para hakim di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung sama sekali tidak mempertimbangkan gangguan jiwa yang dideritanya sebagai alasan yang dapat menghapuskan pidananya, dan dengan dilaksanakannya eksekusi tersebut, Pemerintah Indonesia telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terpidana yakni hak untuk hidup.
PERLINDUNGAN NASABAH ATAS KELALAIAN BANK DALAM KEGIATAN JASA KARTU KREDIT (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 84/PDT G/2014/PN.SKT) Suradi, R. Suharto, Evi Bareta Sholekah*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (277.487 KB)

Abstract

Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya menggunakan prinsip kehati-hatian. Undang-Undang Perbankan tidak mengatur mengenai perlindungan nasabah atas kelalaian Bank. Sengketa kartu kredit di Surakarta berawal dari kelalaian Bank yang salah alamat dalam menerbitkan surat tagihan kartu kredit, padahal penerima surat tagihan tidak pernah penggunakan kartu kredit dengan tagihan tersebut. Kemudian Bank melakukan pelaporan atas tunggakan kartu kredit kepada Sistem Informasi Debitur Bank Indoesia yang mengakibatkan penerima tagihan kartu kredit masuk dalam daftar blacklist kredit macet Bank Indonesia. Tidak segera dihapusnya dalam daftar black list BI oleh Bank tersebut, mengakibatkan usaha dagang penerima surat tagihan kartu kredit bangkrut karena pengajuan kredit modal ke berbagai lembaga keuangan ditolak.Dari hasil penelitian dan pembahasan, pengaturan perbankan dalam perlindungan nasabah diperluas dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia,  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Nasabah yang merasa dirugikan atas kelalaian Bank dalam menjalankan kegiatan kartu kredit dapat melakukan upaya hukum melalui pengaduan ke Bank yang bersangkutan, pengaduan melalui OJK, penyelesaian dalam BPSK, maupun gugatan ke Pengadilan Negeri. Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt sudah sesuai meskipun terdapat jawaban hakim terkait dengan PBI tentang Sistem Informasi Debitur yang salah tafsir. Bank yang melakukan kelalaian dapat dikenakan sanksi administratif oleh Bank Indonesia maupun OJK.
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KABUPATEN JEPARA DALAM PENINGKATAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT Zia, Nur Khaleda; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (239.553 KB)

Abstract

Kabupaten Jepara merupakan salah satu Kabupaten yang telah melaksanakan progam STBM berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Buruknya perilaku masyarakat bidang sanitasi akan berdampak negatif di kehidupan dengan meningkatnya jumlah kejadian diare. Dengan dasar itulah penulis ingin mengkaji Upaya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dalam peningkatan STBM dan kendala yang dihadapi beserta solusinya Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, dari sinilah pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara dilaksanakan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang diperlukan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan dan mempelajari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal serta wawancara yang sifatnya mengklarifikasi kebenaran data yang diperoleh dari sumber pustaka. Analisis data yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini, menunjukkan upaya pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara terkait STBM yaitu sosialisasi STBM, pelatihan pemicuan STBM, advokasi peningkatan STBM, Orientasi STBM, Promosi Perubahan Perilaku STBM, Verifikasi, Deklarasi Desa ODF, monitoring dan evaluasi. Adapun kendala yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meliputi kesadaran partisipasi dan pendidikan masyarakat yang sangat rendah, komitmen kebijakan Kepala Desa, minimnya dana pembuatan jamban.  
KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN PEMEGANG POLIS DALAM KEPAILITAN PERUSAHAAN ASURANSI Cloudiya Marcella*, tty Susilowati, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (546.336 KB)

Abstract

Perusahaan Asuransi merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas. Perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang menawarkan jasa yang mempunyai prinsip indemnitas. Penanggung dan tertanggung mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang disebut dengan Polis Asuransi. Perjanjian Asuransi tersebut menimbulkan akibat hukum yaitu hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, salah satunya adalah premi asuransi. Apabila ada 2 atau lebih pemegang polis yang piutangnya tidak dibayarkan dan yang telah jatuh tempo, maka dapat diajukan permohonan pailit.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, kepailitan perusahaan asuransi menimbulkan akibat hukum terutama terhadap pemegang polis. Akibat hukumnya diantaranya adalah berakhirnya perjanjian asuransi antara kedua pihak, perusahaan asuransi mempunyai utang yang harus dibayarkan kepada pemegang polis, pertanggungjawaban perusahaan asuransi terhadap para pemegang polis sebagai kreditor, perlindungan hukum pemegang polis dalam kepailitan perusahaan asuransi. Pemegang polis mempunyai kedudukan sebagai kreditor preferen, yaitu kreditor yang mempunyai kedudukan yang didahulukan daripada kreditor lainnya, dalam hal pembagian harta pailit perusahaan asuransi. Maka dalam pembagian harta pailit, pemegang polis dapat menuntut haknya sesuai dengan perjanjian asuransi yang sudah diperjanjikan sebelumnya.
PERANAN PAJAK PARKIR DALAM MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA SEMARANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK PARKIR PENULISAN HUKUM Reza Fairuzabadi, Budi Gutami, Dwi Poernomo
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.011 KB)

Abstract

ABSTRAK            Pembangunan ekonomi dalam suatu wilayah merupakan salah satu target yang hendak dicapai oleh pemerintah. Oleh karena itu diperlukan upaya pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dalam rangka mewujudkan keberhasilan otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Semarang di tuntut kemampuannya dalam hal penyediaan dana untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya dari sektor pajak daerah. Pajak parkir mempunyai peranan penting memberikan kontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.            Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dimana informan, jenis dan sumber data berasal dari pengamatan lapangan dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang, dengan metode analisis data berupa analisis  kualitatif.            Pajak Pakir sebagai salah satu pajak daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir, penting untuk dilaksanakan dalam upaya meningkatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Untuk itulah diperlukan langkah serius bagi setiap pemerintah daerah untuk menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar pemungutan Pajak Parkir. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pajak Parkir merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang sebagai dinas daerah yang diberi kewenangan mengurus dan mengelola keuangan daerah secara mandiri mengelola Pajak Parkir, den[gan pembentukan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Pajak Parkir.           Kata Kunci: Otonomi Daerah,Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Parkir, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir   ABSTRACT             Economic development in the region is one of the targets to be achieved by the government. Therefore we need a central and local government efforts to increase budget revenues and expenditures. In order to realize the success of regional autonomy in accordance with Law No. 32 Year 2004 jo Law Number 12 Year 2008 on Regional Government, the City of Semarang on demand capabilities in the provision of funds to run the administration and development of the sector, particularly in the area of local taxes. Parking tax has an important role to contribute in raising revenue from local taxation sector.Method of approach used in this study is an empirical method of judicial approach, the specification of descriptive analytical study, in which informants, types and sources of data derived from field observations and literature study. Location of the research conducted in the Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) of Semarang, the method of data analysis in the form of qualitative analysis.Parking tax as one of the local tax as stipulated in Local Regulation No. 10 Year 2011 about parking tax, it is important to be implemented in an effort to increase the Revenue and Expenditure (Budget). That's necessary for any serious steps local governments to develop regional regulation as a basis for collecting parking tax. Regulation on Tax preparation Parking is a mandate of the Act No. 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies. Department of Finance and Asset Management Area (DPKAD) Semarang as local agencies are given authority to administer and manage local finance independently manages the parking tax, den [gan formation Semarang Regional Regulation No. 10 Year 2011 on Parking Tax.  Keywords: Local Autonomy, Local Taxes and Levies, Tax Free, Semarang Regional Regulation No. 10 Year 2011 about Parking Tax. 
IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Fathih Misbahuddin Islam; Untung Sri Hardjanto; Lita ALW Tyesta
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.898 KB)

Abstract

Berdasarkan Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), Dewan Perwakilan Rakyat dalam kedudukannya di pemerintahan bertugas sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi legislatif, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Ketiga fungsi tersebut dijalankan melalui para anggota DPR. Keanggotaan DPR yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan demokrasi guna menjalankan kedaulatan rakyat. Karenanya, anggota DPR memiliki beberapa keistimewaan (privilege) yang tidak dimiliki oleh kebanyakan pejabat negara, yaitu hak imunitas. Tujuan disematkannya hak imunitas adalah sebagai upaya optimalisasi tugas anggota DPR. Hak ini menekankan pada kekebalan hukum untuk tidak dapat dipidana maupun diganti antar waktu. Melalui keistimewaan tersebut, anggota DPR tidak perlu menghabiskan waktu untuk menyelesaikan perkara hukum yang dituduhkan kepadanya. Harapannya, dengan adanya keistimewaan ini anggota DPR dapat maksimal dalam menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, timbul kekhawatiran manakala hak ini disalahgunakan. Oleh sebab itu, dilaksanakanlah penelitian ini guna membahas pengaturan hak imunitas anggota DPRberdasarkan UUD NRI 1945 dan penerapannya pada tataran praktik.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun referensi akademis yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder.            Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak imunitas anggota DPR yang ada hingga saat ini diatur sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, Undang-Undang 2 Tahun 2018, dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014. Adapun penerapannya yang berlaku saat ini, pada aspek ruang lingkup terdiri dari kekebalan hukum tidak dapat dituntut di depan pengadilan atas ucapan, sikap, dan/atau tindakannya dan jaminan tidak dapat diganti antar waktu oleh partai politik atas ucapannya. Bilamana terjadi dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anggota DPR, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2014 mengamanatkan kepada Presiden untuk menentukan berlaku atau tidaknya hak imunitas anggota DPR.
HUBUNGAN ANTARA KONSEP CHOICE OF FORUM DAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PEMBUATAN AKAD PERBANKAN SYARIAH Ulumil El Qudsie; Ro’fah Setyowati; Muhyidin Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (797.388 KB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara choice of forum dengan asas kebebasan berkontrak pada akad perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hubungan choice of forum berada dalam ruang lingkup asas kebebasan berkontrak dalam akad perbankan syariah.
PENERAPAN PARKIR ELEKTRONIK (E-PARKING) DI KOTA SURAKARTA SEBAGAI IMPLEMENTASI SURAT EDARAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 910/1867/SJ TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Rahman, Roni Nur; Ispriyarso, Budi; Adiyanta, F.C. Susila
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (757.727 KB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan karena adanya kebijakan baru yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta mengenai sistem parkir elektronik (E-Parking). Kebijakan ini dimaksud untuk mengatasi adanya kebocoran pendapatan asli daerah (PAD), serta mengurangi adanya praktik pemungutan liar berupa penarikan tarif parkir yang tidak sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu 1) belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, 2) Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, 3) kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, 4) Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.
DINAMIKA LADA HITAM LAMPUNG SEBAGAI SALAH SATU INDIKASI GEOGRAFIS PROVINSI LAMPUNG MENURUT UNDANG-UNDANG NO.20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Jaka Sena Prakarsa; Budi Santoso; Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1022.89 KB)

Abstract

Lada Hitam Lampung terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis yang ada di Indonesia dengan Nomor Sertifikat ID G 000000042 tertanggal 2 Mei 2016.Perlindungan Indikasi Geografis bertujuan untuk melindungi kekhasan dari pemalsuan atau pemanfaatan yang tidak seharusnya sekaligus memberi kesempatan dan perlindungan kepada masyarakat wilayah penghasil produk untuk mendapatkan manfaat yang maksimal, hal tersebut juga diharapkan masyarakat Lampung dengan terdaftarnya Lada Hitam sebagai Indikasi Geografis. Atas hal tersebut , maka skripsi ini akan mengkaji eksistensi Lada Hitam Lampung setelah terdaftar sebagai Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung dan perlindungan hukum yang dapat diberikan, apabila Eksistensi Lada Hitam Lampung berkurang. Penelitian ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan pada penerapan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum terhadap norma-norma atau peraturan-peraturan hukum positif. Penelitian ini meneliti bahan pustaka atau data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, maupun hasil karya dari kalangan hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa eksistensi Lada Hitam Lampung cenderung mengalami penurunan dan sedang dalam tahap kritis, meskipun dikatakan mengalami penurunan dalam berbagai bidang, Lada Hitam Lampung masih tetap diakui dan eksis sebagai salah satu Indikasi Geografis dari Provinsi Lampung, dan masih tetap dilindungi oleh hukum sebagai Indikasi Geografis sepanjang kenyataan nya masih ada, dan reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya pelindungan Indikasi Geografis masih sesuai dengan buku persyaratan nya. Dibutuhkannya tindakan dalam mengatasi permasalahan Lada Hitam Lampung yang semakin hari semakin mengalami penurunan meski telah terdaftar sebagai salah satu Indikasi Geografis, diperlukan langkah-langkah positif yang harus dilakukan Pemerintah bersama-sama masyarakat seperti melakukan pemberdayaan petani, pemberian pengetahuan tentang Lada Hitam secara luas dan menyeluruh, melakukan kerjasama dengan luar negeri berkaitan dengan ekspor impor, bekerjasama dengan pihak yang dapat membantu dalam kebutuhan teknologi dan bantuan teknis, serta mencari cara untuk meningkatkan harga lada di pasar nasional maupun internasional. Sehingga manfaat yang besar dari Lada Hitam Lampung dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.                                                                                                                                     

Page 132 of 157 | Total Record : 1565

 130   131   132   133   134 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue