cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 128   129   130   131   132 
TINJAUAN YURIDIS KASUS PEMUKULAN TERHADAP WASIT DALAM PERTANDINGAN SEPAKBOLA (STUDI PUTUSAN No 69/PID.B/2018/PN.Bna Anwar, Muhamad Qoiril; Jaya, I Nyoman Serikat Putra; Purwoto, Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.457 KB)

Abstract

Pada tahun 2017 lalu terjadi kasus pemukulan yang dilakukan oleh tiga pemain PSAP Sigli terhadap wasit pengadil lapangan yang memimpin pertandingan antara PSAP Sigli vs Aceh United pada lanjutan Liga 3 Provinsi Banda Aceh di Stadion H Dimurthala, Lampineung, Banda Aceh yang mengakibatkan wasit mengalami beberapa luka memar diwajahnya. Kasus tersebut dilanjutkan ke pengadilan lantaran adanya aduan dari pihak korban yang merasa dirugikan atas kejadian tersebut dan tidak adanya ijtihad baik dari pelaku. Dengan dilanjutkannya kasus tersebut ke persidangan maka banyak tanggapan pro dan kontra dari berbagai pihak. Ada yang menyatakan bahwa Negara melakukan intervensi terhadap otoritas sepakbola Indonesia yaitu PSSI (Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia). Tetapi di sisi lain Negara menganggap bahwa kasus ini masuk dalam wewenangnya.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN PERBANKAN DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI NASABAH (STUDI PADA PT BRI KANTOR WILAYAH SEMARANG) Qatrunnada Ernanti*, Bambang Eko Turisno, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (413.798 KB)

Abstract

Perlindungan hukum terhadap nasabah penting mengingat bank merupakan lembaga keuangan yang dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari peran para nasabah, karena hubungan hukum nasabah dengan bank merupakan hubungan hukum yang tercipta atas dasar kepercayaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui mekanisme penyelesaian penyalahgunaan data pribadi nasabah yang diperjualbelikan dalam rangka perlindungan konsumen perbankan dan mengetahui bentuk pengaturan serta pengawasan dari internal bank  untuk menjamin kerahasiaan data pribadi nasabah agar tidak diperjualbelikan.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki baik dilakukan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi buatan yang khusus diadakan.Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa mekanisme penyelesaian sengketa terhadap data pribadi nasabah yang dirugikan akibat penyalahgunaan jasa bank dalam rangka perlindungan data nasabah terbagi atas beberapa tahap yang dimulai oleh pengaduan, penerimaan pengaduan, mediasi dan penyelesaian. Bentuk prosedur pengawasan internal yang dilakukan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Wilayah Semarang dalam memberi perlindungan terhadap data diri nasabahnya adalah melalui dual-control.
Akibat Hukum Tindakan Akuisisi Di Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara Terhadap Peralihan Dan Pengendalian Izin Usaha Pertambangan Arif Setia Sasmita, Herman Susetyo *, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (495.201 KB)

Abstract

Natural resources especially mineral and coal are the unrenewable resources and possess high economic value commodity in business so it should be protected by law under the government authority of the existence. But the government does not be able to explore and exploit it  by itself so the government  give a permission to private corporation with mining work license (IUP) to do it. But as we know that mineral and coal are the profitable sector in business so any corporate action such as acquisition may to influence of the license that given to one corporate individually because of it. Acquisition which is moved the share from corporation whom acquired by other corporation or person would be influenced its assets and business including the IUP. Therefore I will research how big its influencing the IUP. This research aimed to investigate and examine the norms and principles related to the acquisition and  IUP with yuridical-normative approach. This research will be doing with descriptive  analytical study and  qualitative  research type.  Before  it,  I  collect  any  legal materials that have been determined and then it  used to find and determine themes and category  and  patterns  of  relationship  between  them  so  there  would  be  comprehensive discussion about the problems and found the logical-deductive answer. From the research and study found that transfer of IUP is not same with transfer of share in the acquisition scheme because of the difference between IUP and share. Its all about the characteristic of material properties between them and also it’s process and condition to transfer it in public and private law. Displacement that occurs is just the control of the assets and corporation as big as the share that transferred. From this conclusion I give suggestion to change  the  share  transfer  arrangement  by  the  license  from  the  government,  not  just  a notification because of the big influences to the IUP. Moreover, I suggested to raise higher the arrangement about the transfer of IUP from government regulation (PP) into law (UU).
ANALISA YURIDIS TENTANG PELANGGARAN PASAL 11 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERDAGANGAN SAPI IMPOR DI INDONESIA RA Herrira Jeanette Utari*, Paramita Prananingtyas, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (597.116 KB)

Abstract

Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia mengakibatkan semakin tingginya kebutuhan akan protein hewani. Laju produksi daging sapi saat ini tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan impor, namun hal ini justru menimbulkan ketergantungan. Pemerintah Indonesia menyelamatkan ketergantungan impor sapi dengan mengeluarkan kebijakan yaitu Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) yang bertujuan membatasi kuota impor. PSDS ini tidak berjalan lancar justru menimbulkan praktek kartel diantara para pelaku usaha. Praktek kartel ditemukan oleh KPPU di wilayah JABODETABEK pada tahun 2012 dan Jawa Timur pada tahun 2011.
PERKEMBANGAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN MENURUT HUKUM WARIS ADAT BETAWI PADA MASYARAKAT BETAWI DI KELURAHAN SRENGSENG SAWAH, KECAMATAN JAGAKARSA, JAKARTA SELATAN Agung Basuki Prasetyo, Sukirno, Dandia Magna Rijkova*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.422 KB)

Abstract

Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Betawi adalah parental dengan menggunakan sistem kewarisan individual. Saat ini, terjadi perkembangan dalam melakukan praktik pembagian warisan pada masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Perkembangan ini diakibatkan adanya faktor-faktor yang muncul di masyarakat. Perumusan masalah yang dapat diuraikan yaitu pertama, bagaimana perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum waris adat Betawi; Kedua, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan praktik pembagian warisan menurut hukum waris adat Betawi. Metode penelitian penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Hasil wawancara digunakan sebagai data primer dari penulisan hukum ini dan didukung oleh data sekunder berupa data kepustakaan. Analisis data yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari data yang telah terkumpul yaitu dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Praktik pembagian warisan di Kampung Setu Babakan sesuai hasil penelitian awalnya menggunakan hukum kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun  (hukum adat). Seiring dengan berjalannya waktu, saat ini dalam menentukan praktik pembagian warisnya masyarakat Betawi di Kampung Setu Babakan menggunakan hukum adat dengan berlandaskan agama Islam. Terjadinya perkembangan praktik pembagian warisan dipengaruhi oleh: faktor agama; faktor ekonomi; faktor migrasi, sosial dan budaya; dan faktor pendidikan.
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN LAMBANG PALANG MERAH DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Kukuh Natan H. Manik*, Joko Setiyono, Nuswantoro Dwiwarno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (657.106 KB)

Abstract

Konflik bersenjata merupakan sebuah bencana mengerikan bagi umat manusia. Selama konflik, kombatan merupakan unsur terpenting dalam setiap konflik bersenjata, di sisi lain juga terdapat petugas medis yang bertugas untuk menyembuhkan kondisi setiap korban. Selama menjalankan tugasnya setiap petugas medis dan perlengkapan medis yang digunakan haruslah terdapat tanda pengenal berupa palang berwarna merah di atas dasar putih polos. Setiap petugas medis dan benda – benda yang digunakan tersebut haruslah selalu dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaturan penggunaan lambang Palang Merah Internasional dan apakah penyerangan terhadap petugas medis dan atribut – atribut lambang Palang Merah Internasional dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data menggunakan metode secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penggunaan lambang Palang Merah Internasional sudah diatur dalam instrumen Hukum Humaniter Internasional, yakni dalam Konvensi Jenewa I dan II 1949, dan Protokol Tambahan I dan II 1977, dan penyerangan terhadap petugas medis dan benda-benda medis merupakan sebuah pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional, yang masuk dalam kategori sebagai kejahatan perang.
PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PENANGGULANGAN MASALAH NARKOTIKA Debby Dwi Damayanti Siahaan*, Untung Sri Hardjanto, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (408.212 KB)

Abstract

Narkotika merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Tapi, narkotika menjadi masalah karena terjadinya penyalahgunaan narkotika dan peredaraan gelap narkotika. Tujuan penelitian untuk mengetahui langkah strategis Badan Narkotika Nasional yaitu penguatan kelembagaan dan perwakilan di Provinsi Jawa Tengah. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010, bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala BNN. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah saat ini adalah Komisi Besar Polisi Drs.Amrin Remico,MM bertugas memimpin Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang BNN di Provinsi Jawa Tengah. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah berkoordinasi dengan Kepala Bagian Umum, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Mayarakat, Kepala Bidang Rehabilitasi, dan Bidang Pemberantasan dalam melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaraan Gelap Narkotika (P4GN) melalui kegiatan pencegahan yaitu advokasi, desiminasi, dialog interaktif, dan pameran seni tentang P4GN. Kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu pengembangan kapasitas P4GN, dan layanan rehabilitasi. Kegiatan pemberantasan yaitu penyelidikan, pengungkapan kasus, dan pemusnahan barang bukti. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah menghadapi hambatan kelembagaan yaitu Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana BNN Provinsi Jawa Tengah Terbatas, serta hambatan non-kelembagaan yaitu belum ada gedung tetap dan gedung khusus rehabilitasi, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang narkotika sejak dini, dan perkembangan zat psikoaktif jenis baru tidak terbatas.
STATUS PENGUASAAN DAN KEPEMILIKAN TANAH OLEH WARGA MASYARAKAT DI KAMPUNG KEBONHARJO KELURAHAN TANJUNG MAS KECAMATAN SEMARANG UTARA KOTA SEMARANG Andrianto, Dwi; Silviana, Ana; Santi, IGA Gangga
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.389 KB)

Abstract

Perolehan tanah dan asal-usul tanah merupakan salah satu kunci untuk dapat menyelesaikan suatu sengketa tanah, seperti sengketa tanah antara PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dengan warga Keboharjo Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, dimana PT. KAI berpegangan pada groundkaart dan berhadapan dengan kepentingan warga yang menguasai tanah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum groundkaart milik PT. KAI yang digunakan sebagai hak penguasaan tanah dan status kepemilikan tanah oleh warga Kebonharjo Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang. Kesimpulan penelitian ini ditemukan bahwa PT. KAI berhak atas tanah groundkaart namun sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku PT. KAI berkewajiban untuk mendaftarkan tanah groundkaart menjadi Hak Pengelolaan atau Hak Pakai guna mendapatkan sertipikat sehingga bukti hak penguasaan tersebut dapat menjadi suatu bukti kepemilikan hak atas tanah yeng benar dan kuat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR AKIBAT INFORMASI MENYESATKAN DI DALAM PROSPEKTUS PADA TRANSAKSI EFEK DI PASAR MODAL Nouzula Amouriza Goufe*, Paramita Prananingtyas, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (637.463 KB)

Abstract

Perusahaanatau emiten yang akan melakukan penawaran umum atas efek wajib melakukan keterbukaan atas dirinya. Prinsip keterbukaan ini sangatlah penting dalam melakukan penawaran umum, karena ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan dalam investasi yang dilakukan oleh pemodal. Dalam mengakomodir prinsip keterbukaan ini maka suatu perusahaan harus memberikan laporan dalam bentuk informasi atas penjualan efek yang akan ditawarkannya. Segala sesuatu tentang laporan informasi ini dituangkan dalam dokumen yang bernama Prospektus. Masalah yang sering muncul dalam pelaksanaan prinsip keterbukaan pada perdagangan saham di pasar modal adalah terpusat dalam penyampaian informasi penawaran saham melalui prospketus tersebut.Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul di dalam prospektus pada transaksi efek di pasar modal dan mengetahui perlindungan hukum bagi investor akibat informasi yang menyesatkan pada prospektus tersebut.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dimana kesimpulan diperoleh berdasarkan penelitian kepustakaan. Setelah dilakukan analisis diperoleh hasil bahwa bentuk informasi menyesatkan yang dapat muncul dalam prospektus adalah berupa informasi yang salah mengenai fakta material. Perlindungan hukum bagi Investor atas informasi yang menyesatkan tersebut dapat berupa : (a) sanksi pidana dengan penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); (b) sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan dna pembatalan pendaftaran; (d) sanksi perdata yang berupa pembayaran ganti kerugian terhadap investor yang telah dirugikan tersebut.
AKUISISI SEBAGAI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SINGLE PRESENCE POLICY PADA BANK PT. TBK LINTAS NEGARA ANTARA MALAYAN BANKING BERHAD (MAYBANK) DENGAN BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) Belle Risca Junia*, Budiharto, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (596.177 KB)

Abstract

Krisis moneter pada tahun 1998 mempunyai dampak yang besar terhadap perbankan nasional. Krisis ini disebabkan salah satunya karena fundamental perbankan Indonesia yang belum kuat. Melihat hal ini, pemerintah kemudian menganggap penting untuk hanya sedikit saja bank yang mempunyai modal kuat untuk berdiri. Struktur perbankan yang kuat dapat dicapai antara lain melalui penataan struktur kepemilikan bank melalui kebijakan Kepemilikan Tunggal pada Perbankan Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/16/PBI/2006 mengenai Kepemilikan Tunggal pada Perbankan yang memberlakukan Single Presence Policy (Kebijakan Kepemilikan Tunggal) terhadap pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank, yang mewajibkan suatu pihak hanya menjadi pemegang saham pengendali pada 1 (satu) bank. PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BII) merupakan salah satu bank yang terkena dampak krisis moneter 1998 sehingga dinyatakan sebagai “Bank dalam Penyehatan” pada tahun 2001. Pada tahun 2008, Malayan Banking Berhad (Maybank) mengakuisisi BII dalam rangka pelepasan saham oleh Temasek untuk mematuhi Single Presence Policy.

Page 130 of 157 | Total Record : 1565

 128   129   130   131   132 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue