Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PENGGUNAAN SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN DALAM PRAKTIK PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Hardina Anindya Putri]]>;
<![CDATA[Eko Soponyono]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (776.808 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui; 1) pengaturan antara sistem pembuktian dalam KUHAP dengan sistem pembuktian dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Indonesia saat ini; dan 2) sinkronisasi pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam peradilan tindak pidana korupsi dengan hak asasi terdakwa dalam persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang deskriptif analitis, sehingga penelitian ini hanya bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan beban pembuktian terbaik dari kasus Putusan Mahkamah Agung No. 1824.K/Pid.Sus/2012. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa: 1) sistem pembalikan beban pembuktian terbatas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni pada delik gratifikasi yang berkaitan dengan suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) huruf a. Pembalikan juga dapat diterapkan terhadap harta benda milik terdakwa yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan (Pasal 37 A) dan harta benda milik terdakwa yang belum didakwakan yang diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi (Pasal 38 B). 2) Terkait dengan Pasal 37 A dan 38 B yang mengatur tentang pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda terdakwa hendaknya diberikan petunjuk teknis/operasional ataupun hukum acaranya secara khusus untuk menghindari sifat ragu-ragu dari penegak hukum dalam penerapan sistem ini. Selanjutnya mengenai pembalikan beban pembuktian terhadap harta benda yang belum didakwakan (Pasal 38 B), undang-undang haruslah memberikan batasan dan penjelasan mengenai maksud dari harta benda yang belum didakwakan tersebut, sehingga haruslah dipahami bahwa maksudnya harta tersebut adalah dalam konteks harta benda yang ditemukan dalam persidangan namun belum didakwakan penuntut umum yang juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS SOSIOLOGIS KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA “TINDAK PIDANA SANTET†DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Harianja, Frans Capri Yogi]]>;
<![CDATA[Jaya, Nyoman Serikat Putra]]>;
<![CDATA[Rozah, Umi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (828.443 KB)
<![CDATA[Tindak pidana yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis yang marak terjadi di kalangan masyarakat Indonesia antara lain, perbuatan menawarkan hal-hal yang berkaitan dengan kekuatan gaib/magis baik benda maupun menawarkan keahlian dalam hal supranatural, perbuatan menyantet, perbuatan guna-guna atau pelet, dan perbuatan menenung. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan formulasi terhadap delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/ magis serta kajian yuridis sosiologis kebijakan formulasi Undang-undang yang ada di dalam masyarakat serta konsep rancang Undang-undang yang baru. Metode penelitian yang digunakan penelitian sosial empiris atau sosio legal research ataupenelitian lapangan dengan berbasis pada ilmu hukum normatif yang mengkaji implementasi sistem-sistem peraturan hukum positif dalam pelaksanaannya di masyarakat dengan memadukan data dan fakta yang terjadi, serta fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait dengan delik yang berhubungan dengan kekuatan gaib/magis masih banyak terjadi di masyarakat Indonesia dan menimbulkan keresahan terhadap tatanan sosial, yang dalam hal ini diatur di dalam Buku III BAB VI Pelanggaran Kesusilaan Pasal 545, Pasal 546, dan Pasal 547. Dalam menjalankan hukum positif yang ada saat ini, KUHP tidak mengatur secara spesifik mengenai santet, sehingga terjadi kekosongan hukum yang dapat membuat semakin maraknya praktik tersebut. Belakangan ini banyak terjadi penawaran melalui media sosial, sehingga hal ini sudah merambah ke dunia digital, yang juga belum mempunyai pengaturan secara efektif dalam penegakannya. KUHP harus mampu mengayomi masyarakat dengan pengaturan yang terstruktur dan sistematis.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP SELISIH HARGA PADA RAK DENGAN STRUK KASIR DI INDOMARET SEMARANG ]]>
<![CDATA[Shavira Andriasari]]>;
<![CDATA[Rinitami Njatrijani]]>;
<![CDATA[Bambang Eko Turisno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (814.853 KB)
<![CDATA[Masyarakat sering dihadapkan pada perilaku pelaku usaha di bidang retail yang cenderung merugikan konsumen. Perilaku tersebut diantaranya pencantuman harga yang tertera pada barang yang di pajang di etalase toko berbeda dengan harga di kasir toko tersebut. Hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang merugikan konsumen karena adanya ketidakpastian terhadap harga suatu barang. Maka dari itu perlunya aturan yang mengatur mengenai hal tersebut, guna untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah diatur oleh pemerintah. Perlunya konsumen harus dilindungi oleh hukum yang sifat dan tujuannya adalah memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap konsumen, salah satunya yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Yang berisi mengenai bagaimana hak-hak konsumen diakui dan diatur di dalam hukum, serta bagaimana hukum tersebut ditegakkan di dalam praktik hidup bermasyarakat. Dimana aturan tersebut tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, melainkan juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi dan kepustakaan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang, terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir dan untuk mengetahui upaya penyelesaian hukum atas tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu, bahwa tanggung jawab dari pihak Indomaret Semarang terhadap selisih harga pada rak dengan struk kasir, diselesaikan dengan memberikan harga terendah bagi konsumen yang mengalami selisih harga pada rak dengan struk kasir dengan cara musyawarah atau secara kekeluargaan. Selain itu upaya perlindungan hukum dalam penyelesaian sengketa juga dilakukan oleh pemerintah, guna mengantisipasi kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha yang bertujuan supaya konsumen terhindar dari kerugian yang diderita akibat perbedaan harga pada display dan kasir di Indomaret. Dengan demikian dapat diketahui bahwa jika terdapat perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran, yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah (Pasal 7 ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013. Perbuatan pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perbedaan harga pada rak dengan struk kasir akan diselesaikan secara negosiasi yaitu dengan cara memberikan harga yang terendah antara rak dan kasir. Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat dijelaskan bahwa dalam hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha harus dapat dimintakan pertanggungjawaban yaitu jika perbuatannya telah melanggar hak-hak dari kepentingan konsumen, yang menimbulkan kerugian atau kesehatan konsumen terganggu.]]>
<![CDATA[TINJAUAN EMPIRIS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA SUAP OLEH SATGAS SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR (SABER PUNGLI) DI WILAYAH KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Muhamad Khoirul Imam]]>;
<![CDATA[Pujiyono Pujiyono]]>;
<![CDATA[A.M. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (833.6 KB)
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan jaman tindak pidana juga semakin berkembang bentuknya. Salah satunya yaitu tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang dilakukan oleh oknum pegawai negeri dan juga oknum masyarakat. Oleh karena itu dibentuklah Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang dibentuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Satgas saber pungli ini bertugas untuk melakukan penanggulangan terhadap tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkungan masyarakat yang telah merugikan masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu dirasa sangat penting untuk mengetahui bagaimana kebijakan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Tujuan penulisan hukum ini mengangkat tentang permasalahan mengenai bagaimana pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada saat ini dan bagaimana prospek dari pemberantasan tindak pidana suap oleh satgas saber pungli di wilayah Kota Semarang pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian dalam Penulisan Hukum ini menggambarkan mengenai penegakkan hukum kebijakan pemberantasan tindak pidana pungutan liar oleh satgas saber pungli Kota Semarang disertai dengan penjelasan tentang faktor penghambat yang dialami dan upaya penanggulangan yang dilakukan satgas saber pungli kota semarang dalam memberantas tindak pidana pungutan liar.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS TERHADAP PRAKTIK DUGAAN PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN JALAN (KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR 07/KPPU-I/2017) ]]>
<![CDATA[Maulidya, Arifa Puspa]]>;
<![CDATA[Santoso, Budi]]>;
<![CDATA[Budiharto, Budiharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (835.394 KB)
<![CDATA[Persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa marak terjadi. Untuk mengatasinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hadir sebagai lembaga yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Salah satu wujud pelakasanaan tugas KPPU ialah memutus perkara dugaan persekongkolan tender dengan bentuk bid rotation dalam Pembangunan Jalan di Provisnsi Banten tahun 2015 dengan putusan Nomor 07/KPPU-I/2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui seperti apa pengaturan mengenai larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang pembangunan jalan di Indonesia dan menganalisis putusan KPPU tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang mengacu pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang ada. Data yang diperoleh kemudian dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif guna menjawab permasalahan.Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa telah terjadi beberapakali perubahan terhadap pengaturan larangan persekongkolan tender pengadaan barang/jasa bidang pembangunan jalan di Indonesia, selain itu ditemukan pula fakta bahwa para pelaku usaha dan panitia penyelenggara yang diduga melakukan persekongkolan tender pembangunan jalan dengan bentuk bid rotation tidak terbukti melanggar pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENGHUBUNG KOMISI YUDISIAL DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Tri Noviyanti]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Amiek Soemarmi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (807.835 KB)
<![CDATA[Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh hakim dapat menimbulkan ketidakpercayaan publik,Penghubung Komisi Yudisial (PKY) Jawa Tengah berwenang mengawasi perilaku hakimsesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH). Pelaksanaan tugas dan wewenang yang dilakukan dalam mengawasi perilaku hakim dilakukan tidak secara optimal, hal ini dikarenakan adanya hambatan Penghubung Komisi Yudisial Jawa Tengah yaitu terbatasnya sumberdaya manusia dan terbatasnya biaya anggaran. Solusinya sikap kerjasama dan profesionalisme antar pegawai PKY Jawa Tengah sertamempersingkat pemantauan persidangan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASEAN OPEN SKY POLICY DAN DAMPAKNYA BAGI INDONESIA (STUDI KASUS: PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA GARUDA INDONESIA DENGAN SINGAPORE AIRLINES) ]]>
<![CDATA[Rezky Brilyan Tuhumury]]>;
<![CDATA[Peni Susetyorini]]>;
<![CDATA[H.M. Kabul Supriyadhie]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (923.801 KB)
<![CDATA[ASEAN Open Sky merupakan bentuk kebijakan untuk membuka wilayah udara antara sesama anggota negara ASEAN. Kebijakan ASEAN Open Sky adalah bagian dari tujuan pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN dalam upaya untuk meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN dan untuk meningkatkan daya saing internasional sehingga perekonomian dapat tumbuh merata.ASEAN Open Sky menawarkan akses ke pasar yang besar, keuntungan besar, meningkatkan daya tarik wisata, serta frekuensi penerbangan akan meningkat. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalahbagaimana upaya Indonesia dalam menghadapi implementasi ASEAN Open Sky Policy dan dampak dari perjanjian kerjasama antara Garuda Indonesia dengan Singapore Airlines terhadap penerbangan nasional. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis dan data diperoleh dari data sekunder dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perjanjian dalam ASEAN Open Sky Policy terdiriatas tiga perjanjian yang mengatur tentang pelayanan angkutan udara, penumpang, dan kargo udara. Kebijakan ini memiliki implikasi terhadap kedaulatan di ruang udara dan Pemerintah melaksanakan kebijakan ASEAN Open Sky secara terbatas. Bahwasanya dampak terbesar dalam pelaksanaan kerjasama codeshare adalah sebagai berikut:Perluasan jaringan penerbangan, Memberikan opsi penerbangan lain kepada pengguna selain penerbangan sendiri, Menambah akses distribusi jaringan penjualan, melalui channel yang dimiliki oleh maskapai partner, Sebagai cara untuk melakukan uji pasar pada satu pasar baru yang selama ini belum dimiliki oleh maskapai Indonesia.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Marbun, Harseno M.]]>;
<![CDATA[Saraswati, Retno]]>;
<![CDATA[Wardhani, Lita Tyesta Addy Listya]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (982.042 KB)
<![CDATA[Dalam UUD NRI 1945, Istilah "pemberhentian presiden†diartikan sebagai proses pemberhentian terhadap presiden karena melakukan pelanggaran hukum maupun karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Dalam pengalaman ketatanegaraan Indonesia diketahui bahwa proses dan mekanisme pemberhentian presiden yang terjadi menimbulkan banyak perdebatan konstitusi yang sangat serius. Hal itu dikarenakan mekanisme pemberhentian presiden yang dipakai di Indonesia masih mengandung banyak kelemahan. Kelemahan itu terutama bersumber dari konstitusi yang belum mengatur secara jelas mekanisme pemberhentian presiden.Berdasarkan analisa data yang dilakukan diperoleh kesimpulan yaitu, PertamaUndang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan tidak mengatur secara tegas mengenai pemberhentiann presiden dalam masa jabatannya baik mengenai alasan maupun mekanismenya, kemudian Dalam UUD 1945 setelah perubahan alasan dan tata cara pemberhentian presiden diatur dalam pasal 7 A dan 7B UUD NRI 1945. Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dikatakan bersifat final sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kewenangan lainnya.]]>
<![CDATA[PRAKTEK PENERAPAN PERMUFAKATAN JAHAT DALAM PASAL 132 AYAT 1 UNDANG - UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA ]]>
<![CDATA[Agung Triadami Pranata]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (865.654 KB)
<![CDATA[Tindak pidana narkotika saat ini tidak lagi dilakukan secara individu, melainkan melibatkan banyak orang yang secara bersama-sama bersepakat untuk melakukan tindak pidana narkotika. Kesepakatan yang disebut permufakatan jahat ini digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan Permufakatan Jahat dalam Undang-Undang Narkotika pada putusan Nomor 184/Pid.Sus/2016/PN.Tpg. Metode pendekatan yang dipergunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Sedangkan seluruh data yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan menganalisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil Penelitian ini adalah bagaimana praktek penerapan permufakatan jahat dalam Undang-Undang Nomor 35 tentang Narkotika. Pertimbangan hakim mengenai permufakatan jahat dalam putusan yang penulis teliti.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA PASCA DIBENTUKNYA TIM ASESMEN TERPADU TINGKAT KABUPATEN TEMANGGUNG ]]>
<![CDATA[Shinta Riananda Kusuma Wardani]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[Umi Rozah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (801.631 KB)
<![CDATA[Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis atau socio legal research yang mengolah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Temanggung lembaga rehabilitasi yang ada hanya lembaga rehabilitasi medis, sedangkan fungsi dari lembaga rehabilitasi sosial dijalankan oleh BNNK Temanggung, namun saat ini belum bisa dilaksanakan. Pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang secara sukarela melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya akan ditangani oleh lembaga rehablitasi yang ditunjuk, sedangkan yang berhadapan dengan hukum baik sebelum atau sesudah adanya Tim Asesmen Terpadu tingkat Kabupaten Temanggung, rehabilitasi medis ataupun sosial selama dan setelah proses hukum belum dilaksanakan.]]>
