cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 14   15   16   17   18 
IMPLEMENTASI UNDANG - UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA BERKAITAN DENGAN PEMBERIAN ELEKTRONIK KARTU TENAGA KERJA LUAR NEGERI BAGI TENAGA KERJA INDONESIA Faisal Akbar Trisnawan*, Sonhaji, Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.504 KB)

Abstract

elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (e-KTKLN) adalah identitas elektronik bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang memenuhi persyaratan dan prosedur untuk bekerja di luar negeri. Kata kunci : sesuai dengan konsep  Dasar Hukum yang menjadi pedoman penerbitan e-KTKLN bagi TKI adalah Undang-Undang nomor Nomor 39 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015. Hambatan yang dialami dalam penerbitan e-KTKLN adalah faktor Peraturan Hukum, faktor aparat, dan masyarakat. Manfaat e-KTKLN bagi TKI adalah memberikan perlindungan kepada TKI.
The Process Of An Extradition Request To Ecuador United States Embassy In England (Analysis Of Juridical Cases Wikileaks Founder Julian Assange Of Crime Espionage) Hermaya Anita, Dadang Siswanto *), Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (254.044 KB)

Abstract

Extradition is a formal handover which done either by the extradition treaty which was held earlier or on the basis of reciprocity, the person accused of a criminal act (the suspect, accused, defendant) or the person who has been sentenced for his crime (convicted, sentenced), the countries in which it escaped or was or hiding, the country that has the jurisdiction to prosecute or punish, as by the request of the country. From the definition can be discovered extradition contains various elements, these elements can be done from the U.S. extradition request to the Embassy of Ecuador in the UK and espionage related to the crimes committed by Julian Assange. The process of extradition requests can only be made by the country to the country, not the country with the embassy, and requests can be submitted in a formal extradition through diplomatic channels of each country. Extradition is a process based on a principle of reciprocity or by an agreements between countries. The U.S. extradition request procedure to the Ecuadorian Embassy in the UK is not in accordance with the provisions of the extradition procedure in general, due to the procedure for submission of requests and procedures to deliver or reject the submission itself with all it has to do through diplomatic channels. Espionage crime is a spy activities (intelligence / espionage) in order to gather information without the knowledge and consent of the person or institution concerned. And there is a principle of extradition which does not deliver a political crime as it relates to the universally recognized human rights which has been set out in the 1948 UDHR and 1966 ICCPR. So it can be seen that the crime of espionage is part of a political crime that can not be extradited 
TANGGUNG JAWAB BANK PENERBIT (CARD ISSUER) TERHADAP KERUGIAN NASABAH KARTU KREDIT AKIBAT PENCURIAN DATA (CARDING) DALAM KEGIATAN TRANSAKSI Paramita Prananingtyas, Budiharto, Annisa Aprilia WD*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (602.787 KB)

Abstract

Seiring berjalannya waktu dan kecanggihan teknologi, banyak menyebabkan berbagai masalah terutama dibidang jasa keuangan khususnya penggunaan kartu kredit. Penyalahgunaan penggunaan data kartu kredit kerap menyebabkan pengguna kartu kredit ( card holder ) mengalami kerugian. Pencurian data nasabah ( carding ) merupakan salah satu kejahatan dibidang kartu kredit yang sangat merugikan nasabah pemegang kartu kredit. Penelitian ini akan menjawab masalah mengenai tanggung jawab bank penerbit (card issuer) dalam penyelenggaraan kegiatan pembayaran menggunakan kartu kredit dan tanggung jawab bank penerbit (card issuer) dalam menyelesaikan masalah pencurian data kartu kredit (carding). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan pada hasil penelitian perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit belum berjalan sebagaimana mestinya. Pemberian informasi melalui media cetak maupun elekronik tersebut ternyata tidak menguntungkan nasabah kartu kredit khususnya pada saat penandatangan aplikasi, hubungan hukum yang timbul tidak seimbang, demikian pula dengan cara tanggungjawab bank sebagai pemberi jasa kartu kredit atas kerugian yang diderita nasabahnya akibat kejahatan pencurian data ( carding ) dirasa belum memuaskan pihak nasabah. Upaya perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit hanya dapat terwujud dengan adanya partisipasi dari berbagai pihak. Pihak nasabah harus bersikap lebih proaktif untuk mengetahui hak dan kewajibannya dan juga pihak Bank hendaknya lebih bersikap terbuka dan memperbaiki kinerjanya. Kondisi yang seimbang antara bank dengan nasabah akan mewujudkan perlindungan hukum sebagaimana diharapkan. Pemerintah meskipun sekarang ini telah mensahkan UU No. 11 Tahun 2003 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik namun pada kenyataannya peran dari UU tersebut dirasakan belum efisien. UU yang ada dirasakan belum cukup untuk melindungi masayarakat dan pihak – pihak yang berkepentingan, masih diperlukan perumusan yang lebih representatif yang dapat menjangkau semua bentuk kejahatan dengan menggunakan kartu kredit khususnya pencurian data kartu kredit ( carding ).
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP KERUGIAN DALAM PENGANGKUTAN SEPEDA MOTOR (STUDI PT. ASTRA HONDA MOTOR) Paramitha Rahma Ristyanti*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (453.498 KB)

Abstract

Kehidupan manusia dibutuhkan adanya perpindahan. Dalam melakukan pemindahan diperlukan adanya alat yaitu transportasi. Sehingga PT. Astra Honda Motor dalam hal ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan manusia melakukan distribusi dibidang transportasi berupa sepeda motor. Sepeda motor itu kemudian akan dibeli oleh pihak main delaer  sebelum sampai ke konsumen. Dalam pembelian tersebut adanya sebuah pengangkutan yang dilakukan dari gudang PT. Astra Honda Motor ke gudang Astra Motor. Pengangkutan yang dilakukan pasti akan adanya sebuah resiko yang terjadi yang menyebabkan sebuah kerugian. Untuk mengetahui para pihak yang bertanggung jawab dalam pengangkutan serta hubungan hukum yang terjadi dilakukan penelitian secara yuridis empiris. Di pengangkutan sepeda motor ini yang bertanggung jawab apabila terdapat kerugian yaitu pihak pengangkut. Sedangkan hubungan hukumnya yaitu PT. Astra Honda Motor sebagai penjual yang kemudian pihak main dealer sebagai pembeli dengan pengangkutan barang yang dilakukan oleh pihak pengangkut dan resiko yang timbul akan dialihkan oleh pihak asuransi.
PELAKSANAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DEPOK DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH SERENTAK PADA TAHUN 2015 Yoanes Tito Susan*, Retno Saraswati, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (700.342 KB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Depok yang dilaksanakan secara serentak hari Rabu pada tanggal 9 Desember 2015. Pemilihan Umum Kepala Daerah tidak hanya dilakukan untuk Kota Depok, tetapi juga dilaksanakan oleh beberapa daerah lainnya, yang mana masa jabatan kepala daerah tersebut habis pada tahun 2015 ini. Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah ini, berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Pemilihan Umum, serta masalah-masalah yang dialami KPU Kota Depok dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum yang dilaksanakan secara Serentak pada tahun 2015.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data di lengkapi melalui wawancara dengan KPU Kota Depok sebagai pelaksana proses Pemilukada tersebut dan Panwaslu Kota Depok sebagai panita pengawas pada saat pemilihan berlangsung. Data penelitian yang diperoleh penulis kemudian olah dan dianalisis secara kualitatif.Pelaksanaan Pemilukada Kota Depok telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan terbagi menjadi 2 tahap, yaitu: (1) persiapan (2) penyelenggaraan. Pada saat Pemilukada berlangsung permasalahan yang timbul adalah terjadi sengketa administratif, pemilih yang tidak menggunakan Hak pilih, anggaran, penyusunan dan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, sengketa TUN pencalonan, kampanye, dana kampanye, pengadaan dan distribusi logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, penyelesaian sengketa pemilihan, dan tata kerja penyelenggaraan pemilihan. Pemilukada Kota Depok akhirnya dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 (dua) yaitu Calon Idris Abdul Shomad dan Pradi Supriatna dengan 411.367 suara dengan total pemilih sebanyak 664.453.
KEDUDUKAN TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (STUDI KASUS SENGKETA TANAH KERATON KASEPUHAN CIREBON DENGAN PEMERINTAH KOTA CIREBON) Syafira Citra Delina*, Sri Sudaryatmi, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (538.09 KB)

Abstract

Tanah memiliki arti yang sangat penting bagi setiap individu dalam masyarakat dan merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Oleh karenanya, setiap orang berjuang untuk memiliki tanah dan mempertahankannya seperti Keraton Kasepuhan Cirebon yang  ingin mempertahankan tanahnya yang saat ini telah beralih kepada negara sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria, karena tanah tersebut dianggap merupakan tanah swapraja atau bekas swapraja berdasarkan Diktum Keempat huruf A undang-undang tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status tanah Keraton Kasepuhan Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah Keraton Kasepuhan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon yang masing-masing mengakui atas kepemilikan tanah tersebut.Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah yuridis empiris,  dengan spesifikasi deskriptif analitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa status tanah Keraton Kasepuhan Cirebon setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria adalah sebagian merupakan tanah hak turun temurun atau tanah wewengkon Sultan Sepuh Keraton Kasepuhan berdasarkan surat-surat kepemilikannya dan sebagian lagi merupakan tanah swapraja yang masih dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon, sedangkan penyelesaian sengketa tanah Keraton Kasepuhan Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon telah ditempuh melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP INVESTOR DALAM HAL PERUSAHAAN MANAJER INVESTASI YANG DICABUT IZIN USAHANYA Reynaldi, Gustav Guardiano; Budiharto, Budiharto; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (322.414 KB)

Abstract

Negara-negara berkembang bersaing dengan berbagai cara untuk menghadirkan penanam modal/investor di negaranya masing-masing. Berbagai kebijakan dibuat oleh pemerintah agar negaranya dapat menjadi tujuan investasiPasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Reksa dana adalah salah satu produk pasar modal yang saat ini sering kita temui, dimana dalam melakukan investasi di reksa dana, seseorang dapat menunjuk seorang Manajer Investasi untuk mengelola reksa dana terbuka yang berbentuk kontrak investasi kolektif.Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan hukum ini adalah kesesuaian antara pencabutan izin usaha suatu perusahaan manajer investasi dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuserta bentuk perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi dengan perusahaan manajer investasi yang dicabut izin usahanya.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari penelitian kepustakaan, yang bahannya berasal dari bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah analisis data kualitatif.Berdasarkan hasil analisis, apabila terjadi keadaan dimana perusahaan manajer investasi yang digunakan oleh investor terpaksa dicabut izin usahanya, berdasarkan Pasal 111 Undang-undang Pasar Modal bila ada pihak yang dirugikan, dapat menuntut ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 97 ayat (3) Undang-undang Perseroan Terbatas mengatakan bahwa pada intinya pihak-pihak yang memegang tanggung jawab di dalam perusahaan tersebut harus bertanggung jawab penuh atas kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan maupun kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Tanggung jawab yang dilakukan oleh manajer investasi adalah nantinya Bapepam-LK akan mencoba untuk mencarikan manajer investasi lain yang bisa mengambil alih pengelolaan dana investor tersebut, tetapi jika tidak ditemukan, maka pihak Bapepam-LK akan memerintahkan perusahaan manajer investasi untuk mengirimkan surat pemberitahuan kepada seluruh investornya mengenai rencana penghentian kegiataan usahanya tersebut dan kemudian pihak manajer investasi diperintahkan untuk memberitahukan kepada investornya mengenai prosedur pengembalian dana investor secara rinci, baru setelah semua urusan dengan investor selesai dilakukan, perusahaan manajer investasi tersebut dinyatakan berhenti melakukan usaha di bidang manajer investasi.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN JAMINAN SOSIAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH BPJS DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (STUDI KASUS DI RSUD CIBINONG) Rizki Imam Hidayat*, Achmad Busro, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (406.398 KB)

Abstract

Kesehatan merupakan hak dari seluruh masyarakat, karena kesehatan merupakan modal utama bagi manusia dalam hidup. Di Indonesia kita mengenal suatu program yang bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan BPJS sebagai pihak yang ditunjuk Pemerintah untuk menjalankan program ini, namun dalam penerapannya belakangan ini banyak media yang memberitakan mengenai perlakuan tidak sama yang diberikan oleh pihak rumah sakit antara pasien BPJS dengan pasien non-BPJS. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Hasil penelitian hukum ini menunjukkan bahwa pihak RSUD Cibinong tidak membedakan perlakuan antara pasien BPJS dengan pasien non-BPJS keduanya tetap mendapatkan pelayanan terbaik namun dalam penerapannya memang pasien BPJS diwajibkan mengikuti ketentuan tambahan yang telah disepakati oleh rumah sakit dengan BPJS, pembayaran biaya pengobatan pasien BPJS dilakukan dalam lima belas hari kerja dan tarifnya sesuai dengan INA-CBG’s. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak RSUD Cibinong tidak memenuhi unsur wanprestasi.
PENERAPAN ASAS KESEIMBANGAN SEBAGAI INDIKATOR ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN PENGADAAN DAN PEMASANGAN PAKU MARKA SEBANYAK 1.000 BUAH DI RUAS SALATIGA-BOYOLALI-SOLO Dewayani Wisnuputri, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (251.303 KB)

Abstract

Contract agreement in the procurement and installation of  1,000 pieces of nail markings on the sides Salatiga - Boyolali - Solo made between parties who act for and on behalf of the government while the parties acting for and on behalf of the private sector. Position of the parties to the agreement is seen not balanced chartering. Persons acting for and on behalf of the government have a position / notch higher. Imbalance position both sides can lead to problems in determining the contents of the agreement to restrict freedom of contract either party. Method of approach used in the study of law is a normative legal approach, while the specification is descriptive analytical research, to provide an overview as well as analysis of the chartering agreement. In this study the authors used secondary data, while the data analysis methods used by the author is a qualitative analysis. The results of research  showed that the chartering contract comply with the provisions of Article 1320 Civil Code so that the contract made is valid and binding on both parties. In chartering contract is not in accordance with the principles of balance and the principle of freedom of contract as a whole. This is because the principle of balance criteria and principles of freedom of contract is not fulfilled entirely. The first party to act for and on behalf of the government, while the second act for and on behalf of the private sector CV. Wira Adidaya. The difference in the position / positions in the chartering agreement was also influence the freedom of contract for the parties. but the rights and obligations herein shall be governed by clear and proportionate.
IMPLEMENTASI ASAS KESEIMBANGAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DITINJAU DARI UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Suradi, Aminah, Octoviana Carolina*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (704.82 KB)

Abstract

Manusia, sebagai makhluk sosial, selalu dihadapkan dengan berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Untuk dapat memenuhi kebutuhan secara cepat dan efisien, manusia melakukan transaksi jual beli. Manusia akhirnya menggabungkan kegiatan jual beli dengan teknologi untuk menciptakan transaksi jual beli online melalui internet. Hal ini membawa dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dalam jual beli online yakni membawa kemudahan dalam bertransaksi sehingga setiap orang dapat melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Namun dampak negatifnya adalah adanya kesenjangan antara hak dan kewajiban dari para pihak, baik itu penjual maupun pembeli. Penting bagi kita untuk melihat implementasi dari asas keseimbangan dalam transaksi jual beli online serta mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli online ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer serta data sekunder. Setelah data di lapangan dan studi kepustakaan terkumpul maka akan dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi atau penerapan asas keseimbangan sudah mulai dirasakan adanya oleh masyarakat yang melakukan transaksi jual beli online. Konsumen yang melakukan transaksi jual beli online mendapat perlindungan hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah mengatur tentang hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dan menjadi dasar hukum jika terjadi sengketa dalam transaksi jual beli online.

Page 16 of 157 | Total Record : 1565

 14   15   16   17   18 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue