cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 13   14   15   16   17 
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Kelistrikan Atas Kenaikan Tarif Dasar Listrik Secara Sepihak Tanpa Persetujuan Dpr Dan Masyarakat Anasthasia Alfhani Herera, Maringan Lumbanraja, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.502 KB)

Abstract

Hasil pembahasan dari penulisan hukum ini adalah perlindungan hukum terhadap konsumen jasa kelistrikan di Indonesia masih belum dijalankan dengan baik. PT. PLN sebagai pelaku usaha sering kali mengabaikan kepentingan dan perlindungan terhadap konsumennya. Seperti dalam penerapan tarif dasar listrik, seharusnya PT. PLN menjalankan kebijakan tersebut sesuai prosedur yang ada, tetapi kenyataannya banyak hal yang dilanggar. Peran pemerintah, pelaku usaha sendiri, dan Lembaga Swadaya Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk menegakkan, mengawasi serta memberi penerangan pada konsumen agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dapat berjalan dengan maksimal.
ANALISIS KERAGAMAN MODEL PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA Ryan Afif Dwinanda*, Retno Saraswati, Lita Tyesta A.L.W.
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.612 KB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah merupakan salah satu sarana bagi masyarakat untuk melaksanakan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi, maupun Kabupaten/Kota. Dalam sejarahnya, terdapat berbagai ragam model pengisian jabatan Kepala Daerah yang pernah digunakan Indonesia untuk mengisi jabatan Kepala Daerah. Tidak hanya itu, terdapat pula keragaman model pengisian jabatan Kepala Daerah di daerah-daerah yang berstatus istimewa di Indonesia. Oleh karena itu rumusan masalah dalam skripsi ini perihal bagaimana analisis bentuk keragaman model pengisian jabatan Kepala Daerah di Indonesia, dan hal-hal yang melatarbelakangi bentuk keragaman tersebut. Adapun tujusn dalam pembuatan skripsi ini adalah untuk mengetahui ragam model pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia, serta untuk memahami latar belakang daripada keragaman model pengisian jabatan kepala daerah di Indonesia. Metode pendekatan yang dipergunakan di dalam skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pengisian jabatan Kepala Daerah mengalami perubahan dari masa ke masa yang dipengaruhi oleh politik hukum dari pembentuk undang-undang, keistimewaan daerah, serta sistem otonomi daerah yang dianut oleh rezim pemerintahan yang berlaku. Ketentuan mengenai pengisian jabatan Kepala Daerah yang terdapat pada Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak harus dimaknai dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat di setiap daerah, akan tetapi dapat berbeda-beda, khususnya untuk daerah yang bersifat istimewa.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENUMPANG PESAWAT UDARA GARUDA INDONESIA TERHADAP KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BARANG BAWAAN Mutia Arianti*, Suradi, R.Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (522.754 KB)

Abstract

Pengangkutan udara pada saat ini sudah menjadi alat pengangkutan yang banyak digunakan oleh masyarakat di Indonesia karena sifatnya yang efektif dan efesien bagi para pengguna jasanya. Pengangkutan ini sebagian besar menawarkan biaya yang relatif tinggi untuk perjalanan menggunakan pengangkutan ini namun dengan biaya yang relatif tinggi masih terdapat salah satu pelayanan yang diberikan dirasa kurang baik, konsumen merasa perlindungan terhadap kehilangan atau kerusakan barang bawaannya tidak sesuai dengan apa  yang mereka inginkan. Dalam menyelesaikan permasalahan kehilangan atau kerusakan barang bawaan PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk. mempunyai peraturan tersendiri yang akan mereka gunakan. Peraturan tersebut disebut dengan Standard Operating Procedure. Peraturan tersebut seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ada sebelumnya. Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Standard Operating Procedure yang dimiliki oleh PT. Garuda Indonesia (PERSERO) Tbk. dalam pelaksanaannya untuk mengatasi masalah kehilangan atau kerusakan barang bawaan penumpang dan untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapatkan oleh konsumen dengan adanya Standard Operating Procedure ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standard Operating Proedure yang digunakan oleh PT.Garuda Indonesia sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu Undang-Undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Perhubungan No 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkutan Udara. Dari pelaksanaan Standard Operating Procedure tersebut secara umum sudah memberikan perlindungan kepada konsumen sebagai penumpang pesawat sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Bagi pihak konsumen seharusnya meningkatkan rasa keingintahuannya terhadap prosedur barang bawaannya dan lebih aktif dalam kasus kehilangan dan kerusakan barang bawaannya. Untuk pihak maskapaipun juga harus tetap meningkatkan kinerja nya dan juga mempermudah dalam pemberitahuan informasi kepada konsumen. 
PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PERJANJIAN SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH KABUPATEN GROBOGAN Angga Wisnu Firmansyah*, Siti Malikhatun B, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (587.892 KB)

Abstract

Perjanjian beli sewa tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan melainkan tumbuh di masyarakat seiring perkembangan jaman. Para pihak di dalam melakukan perjanjian beli sewa harus berdasarkan syarat-syarat yang berlaku yang berkembang dalam praktek sehari-hari. Apabila diantara pihak penjual dan pembeli telah mengadakan perjanjian beli sewa dan dinyatakan memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan, hal ini tidak menutup kemungkinan adanya wanprestasi dari salah satu pihak dikemudian hari. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa beli Kendaraan Bermotor di Kabupaten Grobogan dan bagaimana kendala yang dihadapi para pihak serta upaya penyelesaian sengketa yang terjadi pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor di Kabupaten Grobogan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang pada awalnya meneliti data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat, dan bersifat deskriptif analitis. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan dokumen. Analisis data dilakukan secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan pelaksanaan perjanjian sewa beli kendaraan bermotor merupakan perjanjian bilateral/timbal balik, di satu pihak mempunyai hak dan di pihak lain mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi. Perjanjian sewa beli merupakan perjanjian baku dalam sistem terbuka yang mengenal adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata) dalam hukum perjanjian. Kendala yang dihadapi para pihak berupa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor adalah 1). tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, 2). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan, 3). Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat serta 4). Melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilaksanakannya. Penyelesaian sengketa atau masalah pada perjanjian sewa beli kendaraan bermotor biasanya dari pihak yang menyewakan menggunakan dua cara yaitu dengan musyawarah mufakat, dan dengan gugatan pengadilan. Namun dalam prakteknya lebih sering menggunakan cara musyawarah mufakat, karena dirasa lebih efektif dan tidak rumit. Kecuali apabila pihak penyewa benar-benar tidak mau bertanggung jawab kesalahan yang sudah diperbuatnya.
KAJIAN YURIDIS PERAN ICRC TERHADAP BANTUAN KEMANUSIAAN DALAM PERSEPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS BOKO HARAM) Punia Nathania S*, F.X Adji Samekto, Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (535.404 KB)

Abstract

ICRC (Palang Merah Internasional) adalah organisasi yang netral dan independen yang mempunyai misi humaniter khusus untuk melindungi kehidupan dan martabat dari korban-korban perang bersenjata dan situasi kekerasan lainnya dan untuk mendampingi mereka dengan bantuan.Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran dari ICRC terhadap kekerasan internal di Nigeria. Perlindungan yang telah dilakukan dari ICRC kepada korban dari kasus Boko Haram didasarkan atas Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan II, dan Hukum Kebiasaan Internasional. Semua konvensi tersebut mengatur mengenai perlidungan terhadap korban dari perang.Metode dari penelitian hukum ini adalah metode socio legal research. Penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara dengan ICRC Jakarta dan mengambil data dari buku-buku, jurnal, laporan tahunan ICRC, website di internet, dan sumber-sumber terkait lainnya.Dalam memberikan perlindungan kepada korban dari Boko Haram, ICRC telah melakukan berbagai bantuan kemanusiaan. Bantuan tersebut berupa donasi makanan dan air, bantuan kesehatan, pencarian orang hilang, dan juga mempromosikan Hukum Humaniter Internasional. Peran dari ICRC dalam memberikan bantuan pada konflik bersenjata non internasional di Nigeria juga membutuhkan bantuan dari para pihak dan juga pemberontak dalam perperangan itu sendiri dengan menghormati Hukum Humaniter Internasional.
PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU “HOAX” DAN KAITANNYA DENGAN KONSEP KEADILAN RESTORATIF Asmara, Abigail Sekar Ayu; Baskoro, Bambang Dwi; Sukinta, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.129 KB)

Abstract

Indonesia melindungi para korban dari perbuatan pelaku “hoax” dengan dibuatnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor  11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan sanksi pidana yang diberikan dari Undang-Undang tersebut. Untuk mencapai penyelesaian dalam menyelesaikan permasalahan pelaku “hoax” dalam menjatuhkan sanksinya dapat dengan menggunakan salah satu pendekatan yang ada dalam Hukum Pidana yaitu Keadilan Restoratif. Permasalahan yang penulis bahas dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pengaturan hukum tentang “hoax” dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia serta penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “hoax” dan implementasi Keadilan Restoratif di Indonesia.Dalam menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis  normatif. Data diperoleh dari data sekunder. Dianalisis secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menggambarkan. mengenai pengaturan hukum tentang “hoax” yang ada dalam peraturan perundang-undangan Republik Indonesia dan keadilan restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Kemudian juga menggambarkan tentang penerapan sanksi hukum terhadap pelaku “hoax” dan implementasi keadilan restoratif bagi pelaku “hoax”.Keadilan restoratif dilakukan dengan semua pihak yang bersangkutan dipertemukan dalam suatu ruangan untuk secara bersama-sama menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pelaku untuk mengembalikan pada keadaan semula bukan pembalasan. Penerapan dalam kasus terhadap pelaku “hoax” ini tidak semuanya dapat dijalankan dengan konsep keadilan restoratif melainkan sesuai dengan sistem pemidanaan untuk menimbulkan efek jera dari akibat yang dilakukan oleh pelaku “hoax”.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN SIPIL DALAM KEKEJAMAN REZIM BASHAR AL-ASSAD DI SURIAH Godvin Triastama Simamora*, Soekotjo Hardiwinoto, HM. Kabul Supriyadhie
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.377 KB)

Abstract

Skripsi ini berjudul Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Sipil Dalam Kekejaman Rezim Bashar Al-Assad di Suriah, bertujuan untuk mengetahui apakah konflik bersenjata di Suriah termasuk konflik bersenjata non-internasional atau internasional dan mengetahui upaya para pihak untuk melakukan perlindungan penduduk sipil di masa perang.Metode Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptis analitis. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif.Penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan hasil bahwa konflik yang terjadi di Suriah merupakan konflik bersenjata non-internasional, karena telah memenuhi kriteria yang ada menurut Pasal 1 Protokol Tambahan II/1977. Secara yuridis normatif perlindungan penduduk sipil diatur lengkap dalam Pasal 13 Protokol Tambahan II/1977 yang menyebutkan bahwa penduduk sipil berhak menerima perlindungan umum dari bahaya operasi-operasi militer. Terdapat pelanggaran Hukum Humaniter Internasional karena banyak korban jiwa yang justru dari penduduk sipil di wilayah Suriah.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG DIRUGIKAN AKIBAT BEREDARNYA VAKSIN PALSU DI KOTA SEMARANG (TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN) Suradi, Dewi Hendrawati, Diana Yunizar*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (517.222 KB)

Abstract

Kesehatan menjadi hal yang penting bagi suatu negara karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia. Salah satu program pemerintah untuk melaksanakan tanggung jawabnya di bidang kesehatan adalah melaksanakan vaksinasi secara gratis kepada masyarakat. Kebutuhan masyarakat akan kesehatan, dalam hal ini penggunaan vaksin, justru dimanfaatkan oknum pihak swasta untuk membuat vaksin palsu. Indonesia memiliki 2 (dua) instansi yang diduga bertanggung jawab atas peredaran vaksin palsu di Kota Semarang, yaitu Dinas Kesehatan dan Balai Pengawas Obat dan Makanan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui peran Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan dalam hal terdapat peredaran vaksin palsu di Kota Semarang dan perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat beredarnya vaksin palsu di Kota Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu penelitian kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan dan Dinas Kesehatan saling berkordinasi dengan membentuk satuan tugas yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan dan penelusuran terhadap kemungkinan penyebaran vaksin palsu, melakukan program vaksin ulang, dan perbaikan tata kelola produksi dan distribusi vaksin guna menghilangkan potensi adanya vaksin palsu. Untuk masyarakat yang merasa dirugikan dengan beredarnya vaksin palsu di Kota Semarang dapat melakukan upaya-upaya seperti mendatangi puskesmas terdekat untuk melakukan vaksin ulang, menghubungi pihak – pihak terkait untuk meminta kejelasan informasi terkait rumah sakit yang menggunakan vaksin palsu, dan melakukan upaya hukum baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan, serta dapat meminta pendampingan oleh Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) dengan melakukan pengaduan. Demi meningkatkan rasa kepercayaan kepada pemerintah di masa yang akan datang, perlu adanya keterbukaan informasi dari pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat, sehingga meminimalisir keresahan yang timbul di masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAKSESUAIAN HARGA DALAM PEMBAYARAN HARGA ARGOMETER DI TAKSI Arfian Setiantoro*, Rinitami Njatrijani, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (709.614 KB)

Abstract

Dewasa ini, taksi sebagai salah satu sarana transportasi darat yang cepat dan efisien, menyebabkan perkembangan yang pesat dalam dunia pengangkutan darat. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1981 tentang Metrologi Legal mengatur mengenai syarat pengukuran, tapi adanya pelanggaran segel ukur yang sudah kadaluarsa waktunya, segel ukur yang putus, dan perubahan argometer yang disengaja. Mengenai pengemudi melakukan penarikan tarif yang tidak sesuai dengan tarif resmi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah melakukan pengawasan terhadap meter taksi secara berkala dan khusus agar terciptanya sebuah perlindungan konsumen, sedangkan Balai Metrologi sebagai penyelenggara teknis pengukuran melakukan peneraan atau tera ulang pada meter taksi agar meminimalisir pelanggaran. Pengawasan dan pemeriksaan meter taksi di Kota Semarang, Rabu, 2 Desember 2015 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Seksi Pengawasan Kemetrologian adanya 19 (sembilan belas) argometer taksi yang melanggar. Pertimbangan Majelis Komisi terhadap Putusan PKPU terkait Kasus Penetapan Harga menyatakan bahwa para pelaku usaha tidak terbukti melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga tidak merugikan konsumen.
IMPLEMENTASI UNDANG – UNDANG NOMOR 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI – HASIL TERHADAP PELAKSANAAN BAGI – HASIL TANAH KERING DI DESA CANDI ARENG KECAMATAN WARUNG ASEM KABUPATEN BATANG Zuama, Archie Minervo; Prasetyo, Agung Basuki; Triyono, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (185.492 KB)

Abstract

Perjanjian bagi – hasil tanah pertanian merupakan suatu perikatan antara dua belah pihak yakni pemilik tanah dengan penggarap yang perjanjiannya berisikan tentang pengerjaan atau pengusahaan sebuah tanah untuk pertanian. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil mengatur mengenai proses pembuatan sebuah perjanjian bagi – hasil serta penentuan pembagian hasil panen yang benar tanpa memberatkan salah satu pihak. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 di Indonesia masih belum dapat diterima di semua masyarakat desa, khususnya di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang. Hal ini sangat mempengaruhi perkembangan hukum dalam bidang pertanahan khususnya dalam perjanjian bagi – hasil. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis yang didasarkan pada teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum. Penelitian dilakukan dengan pengolahan data secara primer dan sekunder yang didapatkan dari survei lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif. Penerapan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi – Hasil di Desa Candi Areng, Kecamatan Warungasem, Kabupaten Batang tidak terlaksana atau diterapkan. Penduduk Desa Candi Areng percaya dan yakin suatu perjanjian bagi – hasil yang mereka lakukan sudah cukup dengan cara lesan dan saling percaya berdasarkan rasa kekeluargaan. Penyelesaian sengketa yang terjadi di Desa Candi Areng menggunakan cara Mediasi dan Rembug Desa yang bertujuan untuk menemukan jalan keluar secara bersama tanpa merugikan salah satu pihak.

Page 15 of 157 | Total Record : 1565

 13   14   15   16   17 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue