cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 153   154   155   156   157 
KEBIJAKAN REHABILITASI TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Nabila, Daulika Sausan Zahra; Soponyono, Eko; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.37879

Abstract

Pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika hingga saat ini belum dapat berjalan dengan optimal. Hal ini dapat terlihat dari masih banyaknya pecandu narkotika yang dipidana penjara, bahkan tanpa mendapatkan rehabilitasi. Padahal sesuai amanat dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam hukum positif saat ini dan dalam pembaharuan hukum pidana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yaitu dalam kebijakan hukum saat ini yang diatur dalam UU Narkotika dan peraturan-peraturan lain di luar UU Narkotika, pecandu narkotika mendapatkan rehabilitasi dengan dua jalur, yaitu secara voluntary (wajib lapor) dan secara compulsory (selama proses peradilan, vonis putusan hakim, dan restorative justice). Kebijakan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dalam pembaharuan hukum pidana patut memperhatikan: pengutamaan rehabilitasi melalui restorative justice, serta pengakomodiran seluruh peraturan mengenai rehabilitasi bagi pecandu narkotika ke dalam UU Narkotika. Kajian ini juga didasarkan pada studi komparasi dengan membandingkan kebijakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika di negara Portugis dan Selandia Baru.
PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK SERTIPIKAT TANAH YANG TIDAK MENGUASAI TANAHNYA SECARA NYATA DAN TERUS-MENERUS (Studi Kasus Kab. Pati) Ramadhani Mulia, Dinar Putri; Adhim, Nur; Triyono, -
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.41404

Abstract

Banyak pemilik tanah merasa sewenang-wenang atas tanah yang dihakinya. Salah satunya adalah tidak secara nyata menguasai tanahnya secara terus menerus tanpa memberikan tanda batas yang akhirnya menimbulkan sengketa pertanahan. Seperti sengketa di Kabupaten Pati antara Iskandar pemilik Sertipikat tanah yang tidak menguasai tanahnya secara nyata dan terus menerus dengan Kasri ahli waris Wagini yang hendak mendaftarkan tanah letter C tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum pemilik sertipikat tanah yang tidak menguasai tanahnya secara nyata dan terus menerus. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian ini bahwa perlindungan hukum terhadap pemilik sertipikat tanah yang tidak secara nyata menguasai tanah secara terus menerus adalah seimbang atau setara dengan yang menguasai secara nyata namun tidak memiliki bukti sertipikat. Solusi penyelesaian sengketa ini dapat diselesaikan melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penyelesaian sengketa ini lebih tepat apabila menggunakan jalur non-litigasi berupa mediasi antar pihak yang bersengketa.
PENGARUH KEBIJAKAN KENAIKAN SEWA TANAH TERHADAP WARGA PENYEWA TANAH PT. KERETA API INDONESIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL Suprianto, Krisna Danang; Wijaningsih, Dyah; Sulistyawan, Aditya Yuli
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40063

Abstract

Tanah-tanah aset PT. Kereta Api yang berada di Kelurahan Sokanandi telah dimanfaatkan oleh warga sekitar sejak jalur kereta api Purwokerto-Wonosobo dimatikan, alhasil banyak didirikan bangunan maupun ditanami tanaman diatas tanah bekas rel jalur tersebut. Adanya pemanfaatan tanh tersebut mendatangkan berbagai manfaat, serta masalah. Adanya problematika yang timbul dari pemanfaatan tanah-tanah di bawah rel kereta api di Sokanandi tidak lepas dari berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini mengulas: a) bagaimana pengaturan tarif sewa tanah tersebut; b) bagaimana pengaruh sewa tarif tanah tersebut dalam kehidupan mansyarakat apabila ditinjau dari perspektif sosiolegal. Penelitian ini merupakan penelitian empirik sosiologis yang ingin mengkaji bagaimana suatu kebijakan bekerja di masyarakat dan pengaruhnya bagi masyarakat tersebut.
TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HAK-HAK DASAR ORANG ASLI PAPUA DI MANOKWARI W. Lesnussa, Andreas Manuel; Diamantina, Amalia; Pinilih, Sekar Anggun Gading
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42124

Abstract

AbstrakLembaga Majelis Rakyat Papua Barat merupakan representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Tujuan dilakukannya Penulisan Hukum ini adalah guna mengetahui pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari dan faktor pendukung serta penghambat dalam upaya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Jenis dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan. Sebagai pelengkap bahan hukum dilakukan dengan wawacara, yang kemudian dianalisis menggunakan metode berpikir secara deduktif. Hasil dari pembahasan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua oleh lembaga Majelis Rakyat Papua Barat di Manokwari adalah berdasarkan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 6 Tahun 2012, dalam rangka perlindungan hak-hak dasar Orang Asli Papua di berbagai bidang kehidupan yang meliputi menfasilitasi aspirasi OAP, bidang politik, bidang sosial, budaya dan sejarah, bidang kesehatan, bidang ekonomi serta bidang pendidikan. Faktor penghambat, sebagai berikut: Kendala Majelis Rakyat Papua Barat sebagai Representasi Kultural Orang Asli Papua; Kendala Hukum; dan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua. Faktor pendukung, yaitu: Hadirnya Otonomi Khusus dan Lembaga Majelis Rakyat Papua, Pemberlakuan Affirmative action dan Hubungan MRPB dengan Lembaga lainnya.Kata Kunci: Pelaksanaan MRPB, Perlindungan Hak-Hak Dasar, Orang Asli Papua.                                            AbstractThe West Papua People's Assembly institution is a cultural representation of indigenous Papuans, which has certain powers in the context of protecting the rights of indigenous Papuans in West Papua Province based on respect for customs and culture, empowering women, and strengthening religious harmony. The purpose of this Legal Writing is to find out the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari and the supporting and inhibiting factors in efforts to protect these basic rights. The method used in this research is a normative juridical approach with descriptive research specifications. Types and sources of secondary data through literature study. As a complement to legal materials, interviews are conducted, which are then analyzed using deductive thinking methods. The results of the discussion of the implementation of the protection of the basic rights of Indigenous Papuans by the West Papua People's Assembly institution in Manokwari are based on the Special Regional Regulation of West Papua Province Number 6 of 2012, in the context of protecting the basic rights of Indigenous Papuans in various fields of life which include facilitating OAP aspirations, the political field, the social, cultural and historical fields, the health sector, the economic sector and the education sector. The inhibiting factors are as follows: Constraints on the West Papuan People's Assembly as Cultural Representation of Indigenous Papuans; Legal Constraints; and Quality of Papuan Human Resources. Supporting factors, namely: The presence of Special Autonomy and the Papuan People's Assembly Institution, Affirmative action and MRPB's relationship with other institutions. Keywords: Implementation of MRPB, Protection of Basic Rights, Indigenous Papuans.
EFEKTIVITAS SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS DIPONEGORO DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN Rofifah, Salma Putri; Purwanti, Ani; Indreswari, Tri Laksmi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45563

Abstract

Kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat berimplikasi pada terhambatnya akses peserta didik terhadap pendidikan yang nyaman dan tidak diskriminatif. Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 memandatkan pembentukan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) bagi masing-masing perguruan tinggi. Universitas Diponegoro membentuk Satgas PPKS sebagai upaya strategis mendorong terciptanya lingkungan Universitas Diponegoro yang aman dari kekerasan seksual. Penelitian ini menjabarkan mengenai regulasi perlindungan hukum nasional terhadap kekerasan seksual, implementasi pembentukan serta pelaksanaan tugas dan wewenang Satgas PPKS Undip, serta menganalisis efektivitas kinerja Satgas PPKS Undip dalam tinjauan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dengan menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa masih diperlukan evaluasi dan perbaikan untuk mendorong kinerja Satgas PPKS Undip yang efektif dan sesuai dengan ketentuan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 seperti perbaikan landasan hukum Satgas PPKS Undip, optimalisasi kinerja Satgas PPKS Undip dan penyediaan fasilitas dan sarana-prasarana pendukung, serta peningkatan pengetahuan masyarakat.
UPAYA PENINGKATAN BANTUAN HUKUM KHUSUSNYA PERLUASAN SUBJEK BANTUAN HUKUM UNTUK MENJAMIN AKSES KEADILAN BAGI MASYARAKAT Siagian, Paulus Reinhard; Widjaningsih, Dyah; Jalil, Abdul
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.37242

Abstract

Secara konseptual, bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada negara kepada warga negaranya sebagai upaya memenuhi keadilan dalam penegakan hukum. Hak dasar warga negara tersebut diatur lebih lanjut di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan bantuan hukum yang adil serta objektif dan peruntukannya lebih lanjut ditujukan kepada masyarakat dengan kerentanan khusus. Namun kenyataanya, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengatur bahwa warga masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan hukum hanya warga masyarakat yang terkategori miskin secara ekonomi saja. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah non doktrinal yang menggabungkan pendekatan doktriner dengan pengetahuan empiris, dalam hal ini mengetahui secara langsung bagaiman realitas sistem layanan bantuan hukum yang selama ini berlangsung oleh organisasi bantuan hukum sebagai instrumen dalam memenuhi hak hukum bagi setiap warganya.
ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL Suci, Vebricia Rahmah; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43419

Abstract

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.
TINJAUAN TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM PEMERIKSAAN KASASI PERKARA PIDANA PADA SISTEM PERADILAN INDONESIA Mayendra, Muhammad Cahye; Sukinta, Sukinta; Utama, Kartika Widya
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.45488

Abstract

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi berperan sebagai judex juris artinya hakim yang melakukan pemeriksaan terhadap pengadilan sebelumnya dan memastikan apakah ada pelanggaran yang terjadi dalam menerapkan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan Mahkamah Agung dalam sistem peradilan di Indonesia dan Bagaimana Mahkamah Agung melaksanakan wewenangnya dalam memeriksa perkara kasasi terhadap Putusan Pegadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT,Sby. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif), dan spesifikasinya adalah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan kasasi, sengketa kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali, uji materiil, memberikan nasehat, dan mengawasi penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam melaksanakan kewenangannya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 672/Pid.Sus/2018/PT.Sby, Mahkamah Agung menemukan adanya kesalahan penerapan hukum sehingga perlu membatalkan putusan sebelumnya dan mengadili sendiri perkara tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN RUSIA ATAS TINDAKANNYA MELAKUKAN CYBER WARFARE DALAM KONFLIK BERSENJATA DENGAN UKRAINA BERDASARKAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Junior, RM. Andrew Cahyo; Dwiwarno, Nuswantoro; Hananto, Pulung Widhi Hari
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.44971

Abstract

Cyber warfare terhadap Ukraina mengakibatkan melemahnya kemampuan pemerintah dan militer untuk berkomunikasi serta beroperasi, akibatnya legitimasi dan otoritas institusi politik dan militer Ukraina ikut terdampak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan tentang cyber warfare dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional dan analisis pertanggungjawaban hukum terhadap Rusia yang telah melakukan cyber warfare. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normative. Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian yang telah dilakukan didapati hasil bahwa pengaturan tentang Cyberwarfare dalam konflik bersenjata menurut Hukum Humaniter Internasional didasarkan pada Pasal 22 dan Pasal 23 Konvensi Den Haag 1907, Pasal 35 dan 36 Protokol I/1977, dan Konvensi Senjata termasuk Tallinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare (“Tallinn Manual 1.0”). Pertanggungjwaban hukum terhadap Rusia didasarkan pada Konvensi Jenewa 1949 di mana Rusia sebagai anggota PBB telah meratifikasi konvensi ini.
STATUS HUKUM TANAH ADAT MASYARAKAT AKUR DI KEC. CIGUGUR KAB. KUNINGAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 779K/Pdt/2017) Hasibuan, Fery; Silviana, Ana; Triyono, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.46747

Abstract

Hukum adat yang berlaku pada masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan di kec. Cigugur kab. Kuningan pemahaman tanah merupakan ikatan yang tidak dapat terputus dan tidak dapat dibagi wariskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penguasaan, kedudukan atau status tanah masyarakat AKUR dengan meninjau putusan Mahkamah Agung Nomor: 779K/Pdt/2017 baik sebelum dan sesudah serta upaya yang dilakukan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif yang dimana menggunakan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta sejarah guna untuk memperoleh gambaran secara rinci dan menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif  merupakan pendekatan kepustakaan yang berpedoman kepada peraturan-peraturan, dokumen putusan, buku-buku, literatur-literatur hukum dan bahan-bahan hukum lainnya yang memiliki hubungan permasalahan. Hasil penelitian ini bahwa penguasaan tanah adat AKUR sebelum putusan Mahkamah Agung Nomor : 779K/Pdt/2017 merupakan tanah adat masyarakat AKUR sementara dalam putusan tersebut memenangkan suatu pihak sebagai ahli waris. Pada saat ini, masyarakat AKUR dalam mempertahankan kepemilikan tanah melalui jalur non litigasi guna untuk menemukan titik terang. Kesimpulannya, status hukum tanah masyarakat AKUR sampai sekarang masih dikuasai oleh suatu pihak.

Page 156 of 157 | Total Record : 1565

 153   154   155   156   157 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue