cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 153   154   155   156   157 
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN OLEH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH DALAM RANGKA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN Nurhadi, Amalia; Diamantina, Amalia; Indarja, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43526

Abstract

Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi yang besar di bidang kelautan dan perikanan. Keberadaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah menunjukkan komitmen untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan di wilayah tersebut. Permasalahan yang  kerap timbul dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan yaitu kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk mengelola pelabuhan perikanan serta adanya ketegangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah akibat ketidakselarasan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional dengan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan tugas pembantuan yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pengelolaan pelabuhan perikanan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Jenis data yang menjadi fokus penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara guna mendukung validitas dan ketepatan data. Untuk menganalisis temuan, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan telah mengalami perkembangan, terutama terkait asal penugasan dan ruang lingkup tugas pembantuan. Permen KP No. 41 Tahun 2021 lebih fleksibel dan fokus pada kegiatan fisik, sedangkan Permen KP No. 3 Tahun 2023 lebih spesifik dan berbasis pada jenis urusan pemerintahan. Pelaksanaan tugas pembantuan pengelolaan pelabuhan perikanan di Jawa Tengah didasarkan pada Perda Provinsi Jateng No. 1 Tahun 2013 dan PP No. 27 Tahun 2021. Namun, belum dilaksanakan dengan baik, karena Dinas hanya mengelola sebagian pelabuhan yang sudah diserahkan oleh Daerah Kabupaten/Kota kepada Daerah Provinsi. Hal ini disebabkan oleh perubahan kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan perikanan antara Daerah Kabupaten/Kota dan Daerah Provinsi, yang belum sepenuhnya diikuti oleh semua Daerah Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum dan praktik di lapangan sehingga menimbulkan potensi penyimpangan hukum. Hambatan utama juga muncul dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia, yang diatasi melalui pendekatan strategis seperti penggunaan dana anggaran dari pusat dan APBD serta pelatihan bagi staf di pelabuhan perikanan untuk menangani kekurangan sumber daya manusia.
AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA ISTRI MENGALAMI GANGGUAN JIWA Sandy, Valencya Arya; Yunanto, Yunanto; Sarono, Agus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43471

Abstract

Pembatalan perkawinan yang artinya perkawinan tersebut sudah terjadi atau sudah dilangsungkan, lalu setelah terjadinya perkawinan tersebut ditemukannya syarat-syarat yang tidak memenuhi dalam melangsungkan perkawinan tersebut atau terdapatnya suatu ancaman ataupun salah sangka pada diri suami atau istri yang pada akhirnya perkawinan tersebut dapat dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan perkawinan karena istri mengalami gangguan jiwa dan perspektif hukum terkait pengampuan istri sebelum dan setelah pembatalan perkawinan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris yang dilakukan dengan cara penelitian langsung di lapangan dengan wawancara dan studi kepustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan perkara dan jurnal hukum. Hasil penelitian pada penulisin ini telah menunjukan bahwa akibat hukum pembatalan perkawinan perkara 1038/Pdt.G/2022/PA.Smg perkawinan yang sudah terjadi diantara suami dan istri akan dianggap tidak pernah ada sejak putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan harta bersama dalam perkawinan kembali kepada masing-masing pihak suami dan istri. Dalam perkawinan tersebut telah melanggar Pasal 433 KUH Perdata karena istri tidak berada di bawah pengampuan, oleh karena itu setelah terjadinya pembatalan perkawinan dapat melakukan permohonan pengampuan terhadap diri istri guna melindungi hak yang dimiliki olehnya terutama dalam melakukan perbuatan hukum.
EKSEKUSI HUKUMAN MATI TANPA NOTIFIKASI TERHADAP WARGA NEGARA ASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER (STUDI KASUS: EKSEKUSI MATI TUTI TURSILAWATI OLEH ARAB SAUDI) Marpaung, Mirza Pasha; Roisah, Kholis; Susetyorini, Peni
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39615

Abstract

Kedaulatan memberi kekuasaan dan kewenangan kepada negara untuk melaksanakan suatu sistem hukum nasional atas teritorial, warga negara, aset-aset negara, termasuk orang asing. Dalam mengambil tindakan terhadap warga negara asing, tentu hal tersebut akan berpengaruh terhadap hubungan dengan negara asal orang tersebut. Hubungan bilateral antara dua negara harus dijaga agar dapat menguntungkan kedua belah pihak. Hubungan diplomatik dan konsuler dilaksanakan untuk tujuan tersebut. Pada praktiknya, sering kali terjadi tindakan yang dianggap merugikan salah satu pihak meskipun di satu sisi, pihak lain hanya melakukan penegakan hukum di negaranya. Penulisan ini membahas mengenai permasalahan yang berupa kasus eksekusi mati tanpa notifikasi terhadap salah satu pekerja migran Indonesia oleh Arab Saudi dan membahas mengenai tindakan Arab Saudi melanggar hukum internasional atau tidak serta dampaknya terhadap hubungan Indonesia dan Arab Saudi setelah kasus tersebut terjadi. Pada penulisan hukum ini digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan meneliti sumber berupa peraturan, teori, serta kaidah hukum. Pada penulisan ini, akan dicapai kesimpulan bahwa setiap manusia berhak atas hidup dan hak tersebut wajib dilindungi dan tak dapat dirampas, setiap negara memiliki Yurisdiksi melaksanakan ketentuan hukum yang terjadi di teritorialnya sehingga tindakan Arab Saudi tidak melanggar hukum internasional serta dikarenakan lebih tingginya konsep kedaulatan negara di atas hubungan internasional maka perlu adanya kesepakatan lebih lanjut antara Indonesia dengan Arab Saudi agar kasus serupa tidak terjadi.
TINJAUAN YURIDIS GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH JALAN TOL SEMARANG-DEMAK SEKSI II (STUDI DI KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK) Wiguna, Pandu Mulya; Dewi, I Gusti Ayu Gangga Santi; Setyowati, Ro'fah
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.41245

Abstract

Ganti kerugian merupaka tahap pada pengadaan tanah untuk memperoleh tanah bagi pembangunan jalan tol. Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan salah satu daerah yang terkena dampak dari pembangunan jalan tol yaitu jalan tol Semarang-Demak pada Seksi II. Permasalahan dalam penelitian ini merumuskan proses ganti kerugian pada pengadaan tanah jalan tol Semarang-Demak Seksi II di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak serta hambatan dan solusinya. Proses pelaksanaan ganti kerugian  pada tahapan penilaian besaran hingga pemberian nilai ganti kerugian pada pengadaan tanah berjalan cukup lancar dengan beberapa evaluasi yang mengacu pada Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Nilai-nilai kultur, nilai historis, dan nilai lainnya yang menyangkut batin dari masyarakat menjadi hambatan saat melakukan ganti kerugian. Untuk mengatasi hambatan tersebut maka dilakukan solusi sebagai upaya oleh panitia pengadaan tanah untuk mengatasi hambatan tersebut.
REKOGNISI SETENGAH HATI: PROBLEM PENGATURAN HAK PARTISIPASI ANAK DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Sodik, Muhammad Fajar; Wijaningsih, Dyah; Suparno, Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42527

Abstract

Pasal 12 Konvensi Hak Anak (KHA) yang mengatur hak partisipasi anak telah mengakui anak sebagai manusia seutuhnya yang berkapasitas untuk berpartisipasi di masyarakat. Pasal tersebut mewajibkan negara penandatangan KHA untuk menjamin hak partisipasi anak. Di Indonesia, Pasal tersebut diadopsi dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada gilirannya, partisipasi anak dilembagakan secara formal melalui Forum Anak dan pelibatan anak dalam kebijakan publik. Namun, secara faktual, partisipasi anak dihadapkan pada sejumlah tantangan yang dipengaruhi berbagai aspek, termasuk aspek hukum. Bertolak dari hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menjawab satu pertanyaan penelitian, yakni bagaimana problem pengaturan partisipasi anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian yuridis-normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Data sekunder (bahan hukum) bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekognisi hak partisipasi anak di Indonesia masih dilakukan setengah hati karena masih terdapat beberapa problem, meliputi problem ratifikasi Konvensi Hak Anak, problem pengaturan hak partisipasi anak dalam konstitusi Indonesia, dan problem pengaturan hak partisipasi anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
KEABSAHAN DOKTRIN RECHTSVERWERKING (PELEPASAN HAK) SAAT KLAIM ASURANSI DI LUAR MASA PERTANGGUNGAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 472/Pdt.G/2017/PN. Jkt.Pst.) Rafael, Christian Hagai; Mahmudah, Siti; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.41185

Abstract

Doktrin rechtsverwerking (pelepasan hak) merupakan peristiwa dimana seseorang merelakan haknya, doktrin ini dapat timbul pada perjanjian, salah satunya perjanjian asuransi. Klaim asuransi adalah proses penting dalam industri asuransi yang melibatkan pengajuan ganti rugi atas kerugian atau kejadian tak terduga yang tertanggung alami. Penelitian ini mengeksplorasi peran klaim asuransi dalam konteks perlindungan finansial dan stabilitas ekonomi individu atau perusahaan. Klaim asuransi biasanya dilakukan saat tertanggung asuransi memenuhi kewajibannya pembayaran premi (dalam masa tanggungan). Beberapa kasus klaim asuransi ada yang dilakukan di luar masa pertanggungan akibat adanya suatu hal, seperti doktrin rechtsverwerking (pelepasan hak) yang digambarkan pada putusan No. 472/Pdt.G/2017/PN Jkt.Pst. Fokus utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan klaim, termasuk Metode analisis data meliputi studi literatur dan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan klaim di luar masa pertanggungan karena adanya doktrin rechtsverwerking (pelepasan hak). Hasilnya menggarisbawahi pentingnya kesepakatan antara penanggung asuransi dan pemegang polis dalam memastikan klausul pembayaran premi dan prosedur klaim.
IMPLIKASI PENGGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE TERHADAP HAK-HAK PEKERJA (STUDI TERHADAP FACE RECOGNITION BOARDING GATE DI STASIUN SEMARANG TAWANG BANK JATENG) Kamal, Muhammad Yusuf; Azhar, Muhamad; Suhartoyo, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43580

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengaturan terkait penggunaan artificial intelligence pada bidang ketenagakerjaan di Indonesia serta implikasi penggunaan artificial intelligence terhadap hak hak pekerja di PT Kereta Api Indonesia pasca penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng. Penelitian dilakukan dengan pendekatan non doktrinal dengan pengonsepan hukum sebagai law in actions atau hukum dalam dunia nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengambilan data secara observasi dan wawancara dengan pekerja PT Kereta Api Indonesia di Kantor Daerah Operasi IV Semarang sehingga menghasilkan data primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia belum terdapat aturan khusus yang mengatur penggunaan artificial intelligence secara eksplisit utamanya di bidang ketenagakerjaan, aturan yang sudah ada berupa aturan aturan parsial mengenai teknologi yang belum bisa dikatakan termasuk jenis artificial intelligence. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan face recognition boarding gate di Stasiun Semarang Tawang Bank Jateng memang mempunyai implikasi terhadap pekerja, namun ke arah yang positif, yaitu mengurangi beban kerja petugas check in untuk memeriksa tiket pelanggan. Mengenai hak hak pekerja, tidak terdapat implikasi dari penggunaan face recognition boarding gate, hak hak pekerja tetap terpenuhi sama seperti sebelum penggunaan face recognition boarding gate.
PENYELENGGARAAN PEMULIHAN KORBAN KDRT KHUSUS PEREMPUAN DAN ANAK DI WILAYAH KOTA SEMARANG Murniati, Yunita; Purwanti, Ani; Indreswari, Tri Laksmi
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39539

Abstract

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan jenis kekerasan yang paling banyak terjadi diantara jenis kekerasan lainnya di Indonesia, termasuk di Kota Semarang. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2022 lalu dari total keseluruhan laporan kasus kekerasan yang masuk, 50% diantaranya merupakan laporan atas terjadinya kasus KDRT. Terjadinya KDRT tersebut menimbulkan kerugian diantaranya kerugian immaterill. Salah satu kerugian immateriil yang dialami korban KDRT adalah menurunnya kemampuan sosial. Kemampuan sosial yang menurun tersebut menghambat korban KDRT dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Terkait dengan hal tersebut, maka menjadi suatu hal yang penting untuk korban KDRT mendapatkan keadilan atas kondisinya dengan adanya pemenuhan hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial bagi korban KDRT. Pemenuhan hak tersebut dalam konsep negara hukum seperti Indonesia, tentunya dilandasi oleh hukum tertulis yang berlaku.  Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hak atas pemulihan dan rehabilitasi sosial telah diatur dan dijamin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga hingga dalam Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 60 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Rehabilitasi Sosial Kota Semarang.
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENGHINAAN (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN CILACAP NOMOR 159/PID.B/2021/PN CLP) Sitorus, Elloynoor Mangiring Tua; Sukinta, Sukinta; Utama, Kartika Widya
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43674

Abstract

Belakangan ini, banyak terjadi tindak pidana. Salah satunya tindak pidana penghinaan pada kasus dengan Nomor Perkara 159/Pid.B/2021/PN Clp. Dalam kasus tersebut, Santi Nanda Sari ditetapkan menjadi terdakwa. Adapun perbuatan dari terdakwa ini dilakukan saat rapat malam hari yang membahas terkait sanksi bagi Ayah terdakwa. Penelitian kualitatif ialah pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dan sekunder diterapkan dalam membuat tugas akhir dengan bentuk studi kasus hukum. Adapun data – data didapatkan dari hasil wawancara terbuka serta secara pustaka. Berdasarkan analisis, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa Hakim memutus Perkara Nomor 159/Pid.B/2021/PN Clp, menggunakan berbagai pertimbangan. Bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penghinaan sebagaimana yang diatur pada pasal 310 KUHP ayat (1), sehingga terdakwa dijatuhi hukuman penjara satu bulanpenjara dengan masa percobaan dua bulan, di mana pengenaan pidana tersebut suidah sesuai dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori relatif.
DUGAAN PELANGGARAN PASAL 22 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) Hapsari, Shabrina; Prananingtyas, Paramita; Aminah, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2020.28027

Abstract

Pengadaan barang dan jasa pemerintah elektronik (e-procurement) adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk menciptakan clean and good governance. Pelaksanaan e-procurement sendiri pada kenyataannya masih menyisakan celah bagi pelaku pengadaan untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang mungkin terjadi adalah persekongkolan tender yang diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 akan menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat antar peserta pengadaan. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah bagaimana bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang terjadi dalam e- procurement dan bagaimana akibat hukum bagi pelaku usaha yang melakukan bentuk pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data primer yang diperoleh dari lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan persekongkolan tender dalam e-procurement masih kerap terjadi dan dilakukan dengan berbagai bentuk serta cara seperti pengaturan penetapan harga penawaran, adanya pembagian peran antar peserta tender, penggiliran pemenang tender, penyesuaian dokumen penawaran antar peserta, melakukan kesepakatan dengan pemilik pekerja, serta pemberian kesempatan eksklusif dari panitia pemilihan kepada peserta tender. Persekongkolan tender ini juga akan menimbulkan dampak serta akibat hukum bagi para pelaku persekongkolan seperti pemberian sanksi administratif, sanksi daftar hitam, sampai dengan sanksi pidana.

Page 155 of 157 | Total Record : 1565

 153   154   155   156   157 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue