cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 151   152   153   154   155 
EKSISTENSI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Putri, Erika Anamantika; Soemarmi, Amiek; Indarja, Indarja
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39061

Abstract

Upaya dalam mencegah terjadinya kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melaksanakan kegiatan sosialisasi atau memberikan edukasi kepada masyarakat melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati. Tujuan penelitian ini guna mengetahui upaya penurunan kekerasan berbasis gender dan guna mengetahui kendala apa saja yang dihadapi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mencegah terjadi kekerasan pada perempuan dan anak dapat dilakukan sosialisasi atau memberi edukasi kepada masyarakat. Akan tetapi, didalam pelaksanaanya masih terdapat kendala yang tidak dapat mengoptimalkan sosialisasi dikarenakan kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. diambil kesimpulan bahwa Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pati sudah melaksanakan tugasnya.
JURIDICAL ANALYSIS OF CONSUMER PROTECTION FOR PASSENGERS AS SEXUAL HARASSMENT VICTIMS BY DRIVERS OF ONLINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANIES (COMPARATIVE STUDY BETWEEN INDONESIAN LAW WITH CALIFORNIA LAW) Akbar, Zulfiandi Putranda; Sutanti, Rahmi Dwi; Irawati, Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40714

Abstract

The rapid growth of online transportation service companies has revolutionized the way people commute, providing convenience and accessibility. However, alongside this progress, there has been an alarming rise in reported cases of sexual harassment experienced by passengers at the hands of drivers. This research investigates the pressing issue of sexual harassment within the context of online transportation services, focusing on the jurisdictions of Indonesia and California. As the issue of sexual harassment in the online transportation industry continues to be a significant concern, this research aims to contribute to the ongoing discourse surrounding consumer protection and passenger safety. By identifying the strengths and weaknesses of the legal frameworks, the study proposes recommendations for enhancing protections against sexual harassment and promoting a safer and more inclusive environment for passengers. The research goes beyond the legal aspects and examines the impact of sexual harassment on passengers’ well-being and confidence in utilizing online transportation services. By applying on the legal enforcement of both jurisdiction and each company’s policies, the study sheds light on the prevalent patterns of sexual harassment and the responses of online transportation service companies in addressing these issues
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 25 TAHUN 2001 TENTANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA IKAN DI RAWAPENING Alvianto, Andika Bagus; Hardjanto, Untung Sri; Diamantina, Amalia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42434

Abstract

Rawapening adalah suatu wilayah perairan yang sangat luas di Kabupaten Semarang dengan luas mencapai 2.670 hektar, yang mengandung potensi sumber daya ikan yang sangat besar. Potensi yang berada di Rawapening ini dapat dimanfaatkan oleh nelayan dan petani ikan di dalam kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Penelitian ini bertujuan memaparkan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Rawapening. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini yakni deksriptif analitis dan preskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan dengan penelusuran kepustakaan dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pengelolaan sumber daya ikan di Rawapening masih terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2001.
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN GUDANG BARU TERHADAP PUTUSAN MA DALAM PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG DENGAN GUDANG GARAM Dhafin, Muhammad; Saptono, Hendro; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39704

Abstract

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek jika dilakukan akan memunculkan sanksi. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya Dissenting opinion hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan kedaluwarsa. Sedangkan pada Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik. Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT. Gudang Garam Tbk adalah putusan Pengadilan Niaga. Peninjauan kembali dalam sengketa tersebut memberikan perlindungan hukum HKI atas PT. Gudang Garam Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek ke depannya.
IMPLEMENTASI PELAYANAN PAJAK E-SYSTEM DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA MAGELANG Arumsari, Soima Desy; Ispriyarso, Budi; Sa'adah, Nabitatus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.39958

Abstract

Sumber pendapatan utama negara Indonesia dalam mendanai APBN adalah melalui pajak. Pemerintah sebagai penyedia layanan publik bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat termasuk pelayanan dalam sektor perpajakan. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan dalam sektor perpajakan adalah dengan modernisasi sistem administrasi perpajakan menggunakan layanan e-system. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana implementasi pelayanan pajak e-system saat ini serta kendala apa saja yang dihadapi wajib pajak pada saat penggunaan layanan e-system tersebut dan bagaimana solusi yang ditawarkan. Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan, wawancara, dan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pelayanan e-system (eregistration, e-SPT, e-filling, dan e-form) di KPP Pratama Magelang berpengaruh positif terhadap loyalitas Wajib Pajak karena Wajib Pajak merasa puas dengan adanya layanan e-system tersebut. Hal ini membuktikan bahwa semakin baik dan berkualitasnya pelayanan pajak yang disediakan maka akan meningkatkan loyalitas Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Implementasi pelayanan pajak yang baik tersebut masih dijumpai beberapa kendala seperti Wajib Pajak di wilayah kerja KPP Pratama Magelang yang kurang memahami teknologi digital dan terjadinya eror pada system yang kemudian KPP Pratama Magelang menyediakan beberapa solusinya yaitu melalui penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi.
PENERAPAN KLAUSULA PILIHAN HUKUM (CHOICE OF LAW) DAN PILIHAN FORUM (CHOICE OF FORUM) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK INTERNASIONAL Margaretha, Nina Vernia; Aminah, Aminah; Widanarti, Herni
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.38990

Abstract

Pada praktiknya, penerapan pilihan hukum dan pilihan forum tidak selalu sesuai dengan yang ditentukan dalam perjanjian, terlebih dalam satu hubungan hukum terdapat beberapa perjanjian yang berlaku. Terhadap hal tersebut timbul persoalan terkait bagaimana penerapan pilihan hukum dan pilihan forum yang termuat dalam beberapa perjanjian apabila terjadi sengketa di antara para pihak, serta apakah terdapat ketentuan hukum yang mengatur hal demikian. Penelitian ini akan turut mengkaji berdasarkan sengketa yang terjadi antara PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder dan metode pengumpulan data studi kepustakaan. Seluruh data akan dikaji dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapatnya ketentuan hukum dalam hal menentukan pilihan hukum dan pilihan forum apabila diatur dalam beberapa perjanjian. Apabila terdapat hal demikian, maka hakim akan menilai berdasarkan substansi yang diatur, kedudukan setiap kontrak, dan ketentuan lainnya yang dapat dijadikan acuan. Penerapan pilihan hukum dan pilihan forum atas sengketa PT Budi Semesta Satria dan Toepfer International Asia juga dianggap kurang tepat, oleh karena setiap perjanjian telah mengatur pilihannya masing-masing, serta objek sengketa berasal dari perjanjian Sales Contract yang telah terikat perjanjian arbitrase sehingga berlaku prinsip separabilitas dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
ANALISIS BUY BACK GUARANTEE DALAM PERJANJIAN ANTAR BANK DENGAN DEVELOPER PADA KREDIT PEMILIKAN RUMAH Qatrunnada, Alicia; Badriyah, Siti Malikhatun; Prananda, Rahandy Rizki
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43520

Abstract

Buy back guarantee adalah jaminan membeli kembali yang terdapat di dalam perjanjian jual beli yang lahir dari adanya asas kebebasan berkontrak. Dalam pelaksanaannya buy back guarantee dapat dilihat pada perjanjian antar bank dengan Perusahaan Pembangunan Rumah (developer) pada Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendalami mengenai pengaturan dan legalitas perjanjian buy back guarantee sebagai bentuk jaminan dalam KPR antara bank dengan developer serta tanggung jawab developer pada user (nasabah) dan bank terkait buy back guarantee pada KPR. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis-Normatif yang bersifat preskriptif. Hasil penelitian ini ialah legalitas perjanjian buy back guarantee antara bank dengan developer dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan konsensualisme di mana para pihak dibebaskan untuk menyepakati isi perjanjian dan objek perjanjian sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan bersama sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan pertanggung jawaban developer pada KPR didasari adanya perjanjian dengan bank dan user.
IMPLEMENTASI PERJANJIAN TERAPEUTIK PENANGANAN COVID-19 JAMINAN PEMERINTAH DAN NON-PEMERINTAH DI RUMAH SAKIT ADI HUSADA UNDAAN WETAN SURABAYA: TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA Arawinda, Stella Hita; Suharto, R. Suharto; Triyono, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39035

Abstract

Therapeutic Agreement is an agreement between a doctor and a patient that grants the doctor the authority to provide healthcare services to the patient based on the doctor's expertise and skills. Adi Husada Undaan Wetan Hospital in Surabaya, which is designated by the provincial government of East Java as one of the referral hospitals for COVID-19 patients, offers two types of Therapeutic Agreements for COVID-19 treatment: Government Assurance and Non-Government Assurance, each with its own advantages and disadvantages in terms of implementation. The purpose of this research is to provide an overview of the types of therapeutic agreements and their implementation in a specific hospital, as well as the legal sanctions that can be imposed by the authorities in the event of a violation of these agreements. The research method used is juridical-empirical, which involves interviews with the Head of the Medical Records Department at Adi Husada Undaan Wetan Hospital in Surabaya, as well as collecting legal materials such as legislation, Decisions of the Indonesian Ministry of Health related to COVID-19, journals, and books related to the research problem. The results of this study show that there are patient demands related to double claims and transfers of COVID-19 treatment, both from Government Assurance to Private Non-Government Assurance and vice versa. This is considered detrimental to the hospital because the payment mechanism for Government Assurance COVID-19 Treatment is through reimbursement from the Indonesian Ministry of Health. However, to address this issue, Adi Husada Undaan Wetan Hospital provides solutions such as closing the billing file upon the patient's request or novation, and offers to refer patients to other hospitals.
AKIBAT HUKUM PELANGGARAN KETENTUAN FREE FLOAT SAHAM OLEH EMITEN DI BURSA EFEK INDONESIA Achdiat, Evando Marsa; Budiharto, Budiharto; Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2017.42839

Abstract

Pasar modal (capital market) merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrumen keuangan jangka panjang seperti utang, ekuitas (saham), instrumen derivatif, dan instrumen lainnya. Perusahaan yang ingin mendapatkan modal tambahan dari pasar modal harus menjadi Perusahaan Terbuka di pasar modal dengan cara melakukan penawaran umum atau IPO (Initial Public Offering) dan akan disebut Emiten jika mencatatkan sahamnya di Bursa Efek. Bursa Efek Indonesia sebagai penyelenggara dan otoritas perdagangan Efek di Indonesia pada tahun 2014 memberlakukan Perubahan Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat yang menambahkan salah satunya ketentuan free float yang harus dipenuhi Perusahaan Tercatat/Emiten khususnya yang tertuang di dalam Ketentuan V.I. Namun, yang menjadi permasalahan adalah Perubahan Peraturan BEI No. I-A tidak mencantumkan sanksi secara jelas dan tegas sebagai akibat hukum bagi Emiten yang melanggar atau tidak dapat memenuhi ketentuan free float ini. Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia dan akibat hukum apabila Emiten gagal dalam memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa upaya yang dapat dilakukan Emiten untuk memenuhi ketentuan free float adalah dengan melakukan Aksi Korporasi Right Issue/HMETD dan Stock Split (pemecahan nominal saham). Akibat hukum apabila Emiten gagal dalam memenuhi ketentuan free float di Bursa Efek Indonesia adalah walaupun dalam Perubahan Peraturan BEI No. I-A tidak dicantumkan sanksi secara tegas dan jelas bagi Emiten yang melanggar ketentuan free float, namun Bursa Efek Indonesia tetap berwenang memberlakukan sanksi yang terakomodir dalam Peraturan BEI lainnya, yaitu pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (suspensi) saham dan yang terberat adalah penghapusan pencatatan saham oleh Bursa (forced delisting). Selain itu, Emiten dapat mengajukan penghapusan pencatatan saham secara sukarela (voluntary delisting) untuk menghindari sanksi-sanksi yang lebih berat lagi dan hal ini merupakan pertanggung jawaban langsung oleh Emiten tersangkut.
ANALISIS YURIDIS SANKSI PELATIHAN KERJA SEBAGAI PENGGANTI DENDA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Baihaqi, M Bilal; Sri Astuti, A.M. Endah; Sutanti, Rahmi Dwi
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.40036

Abstract

Seorang anak yang melakukan tindak pidana kejahatan tetap akan menjalani hukuman sesuai peraturan hukum yang berlaku. Kendati demikian, penerapan sanksi hukum terhadap tindak pidana anak di bawah umur akan berbeda dengan orang dewasa karena anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. sanksi yang diberikan dapat berupa pelatihan kerja. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Penjatuhan Sanksi Pelatihan Kerja Sebagai Pengganti Denda Dalam Putusan PN Sragen Nomor 5/pid-sus-anak/2023/PN.Sgn dan PN Pandeglang Nomor 1/pid-sus-anak/2023/PN.Pdl ialah Putusan Hakim anak pada kedua Pengadilan Negeri tersebut yang menjadi dasar menjatuhkan putusan hukuman pidana pelatihan kerja sebagai pengganti denda terhadap anak sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Alasan Hakim dalam menjatuhkan pidana pelatihan kerja terhadap anak menunjukan bahwa Hakim menggunakan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar penerapan pidana pelatihan kerja terhadap anak. Hakim telah menerapkan pidana pelatihan kerja terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, meskipun pemerintah belum membuat peraturan pelaksanaan pelatihan kerja

Page 153 of 157 | Total Record : 1565

 151   152   153   154   155 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue