cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 152   153   154   155   156 
IMPLEMENTASI PENGAWASAN USAHA PERTAMBANGAN KOMODITAS BATUAN OLEH DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DI WILAYAH PROVINSI JAWA TENGAH Al-Banna, Hasan; Adiyanta, F. C. Susila; Azhar, Muhamad
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.40866

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah, mengetahui pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan yang dilakukan oleh Dinas ESDM, menggambarkan dan menganalisis peran Dinas ESDM dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap usaha pertambangan komoditas batuan serta mengetahui hambatan dan solusi dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dan spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan, pengaturan fungsi pengawasan usaha pertambangan komoditas batuan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU No.3 Tahun 2020), Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyenggaraan Pengeolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP No.55 Tahun 2010), Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara (Pepres 55 Tahun 2022) serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Implementasi pengawasan tersebut tidak berjalan maksimal, terdapat beberapa usaha pertambangan yang tidak dapat diawasi akibat keterbatasan dalam hal sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas ESDM. Terdapat beberapa kendala yang menjadi penghambat dalam pengawasan, yaitu 1) Belum dibentuknya peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020 yang secara khusus mengatur tentang pengawasan usaha pertambangan. 2) Kesulitan dalam mengatur jadwal pengawasan dan bocornya informasi mengenai jadwal pengawasan kepada pelaku usaha dan 3) Dinas ESDM mengalami penolakan dari pelaku usaha dan masyarakat dalam memberikan sanksi administratif. Upaya yang dapat dilakukan Pemerintah sebagai solusi atas hambatan tersebut, yaitu: mempercepat pembentukan peraturan pelaksana UU No.3 Tahun 2020, memperbaiki pola dan kordinasi antar instansi serta mengadakan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha pentingnya menerapkan good mining practice.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BISNIS CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (E-LIQUID) ECERAN DI INDONESIA Mulyana, Kevin Indra; Saptono, Hendro; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.41930

Abstract

Perkembangan rokok elektrik (vaporizer) di Indonesia beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat seiring dengan banyak bermunculannya toko rokok elektrik yang ada di Indonesia, rokok elektrik (vaporizer) pada masa sekarang bukan lagi menjadi alternatif bagi perokok konvensional namun sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat khususnya anak muda. Seiring ramainya toko roko elektrik atau biasa lebih dikenal dengan istilah vape store, terdapat beberapa toko yang menjual cairan rokok elektrik (e-liquid) secara eceran. Hal ini tentu bersinggungan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam hal pengaturan mengenai takaran penjualan cairan rokok elektrik (e-liquid). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai peredaran cairan rokok elektrik (e-liquid) yang sah, serta memahami bagaimana implementasi pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (e-liquid) eceran. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data sekunder atau bahan hukum, dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan didukung dengan data wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.
PENDAFTARAN TANAH UNTUK JALAN DALAM RANGKA PENGAMANAN ASET PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN SRAGEN Putri, Sepmaliana Akari; Adhim, Nur; Sarono, Agus
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.41476

Abstract

Pendaftaran tanah untuk jalan mulai dilakukan Kabupaten Sragen pada tahun 2021. Jalan yang disertipikatan adalah jalan kabupaten dan jalan lingkungan dibeberapa kecamatan di Kabupaten Sragen. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis alasan-alasan dilakukannya, akibat hukum dan penyelesaian jika ada perubahan nama, ukuran dan status jalan setelah dilakukan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemerintah daerah di Kabupaten Sragen. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Hasil penelitian ini bahwa pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemda di Kabupaten Sragen dilakukan dengan alasan untuk memperoleh kepastian hukum, memastikan data ukuran jalan, dan rekomendasi KPK. Ketiga alasan tersebut pada intinya dimaksudkan untuk mengamankan aset berupa jalan yang berada dibawah penguasaan Pemkab Sragen. Akibat hukum yang ditimbulkan pendaftaran tanah untuk jalan dalam rangka pengamanan aset pemda di Kabupaten Sragen adalah kepastian hukum; perlindungan hukum; dan timbulnya kewenangan, hak, kewajiban serta larangan bagi Pemkab Sragen. Pensertipikatan aset berupa jalan di Kabupaten Sragen mencerminkan pengamanan aset jalan secara nyata. Penyelesaian apabila terjadi perubahan nama, ukuran dan status jalan adalah mengajukan permohonan perubahan data fisik dan data yuridis pada Kantor Pertanahan setempat untuk mengurangi potensi sengketa dikemudian hari. Pendaftaran perubahan data tersebut mencerminkan pengamanan aset jalan secara berkelanjutan.
PENSERTIPIKATAN TANAH WARISAN YANG DIAKUI SEBAGAI HIBAH OLEH SALAH SEORANG AHLI WARIS MELALUI PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) (STUDI KASUS DI DESA BANYUBIRU KABUPATEN SEMARANG) Tyaranissa, Hayyu; Adhim, Nur; Muhyidin, Muhyidin
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43631

Abstract

Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terdapat surat pernyataan tertulis ini banyak terjadi tindakan penyelewengan seperti yang terjadi di Desa Banyubiru. Suatu bidang Tanah Letter C dilakukan pensertipikatan melalui PTSL yang mana merupakan tanah peninggalan warisan dan diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris dengan membuat surat pernyataan tertulis sepihak. Pensertipikatan ini tidak diketahui oleh ahli waris lainnya sehingga menimbulkan permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis akibat hukum terhadap penerbitan sertipikat yang diakui sebagai hibah oleh salah seorang ahli waris melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan upaya penyelesaian untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara para pihak yang bersangkutan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis emipiris. Berdasarkan hasil penelitian, akibat hukum dari pensertipikatan yang terjadi adalah sertipikat batal demi hukum. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dapat melalui jalur litigasi atau non-litigasi berupa musyawarah.
ANALISA YURIDIS PENERAPAN PRINSIP RULE OF REASON OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) DALAM KASUS-KASUS DUGAAN KARTEL Nur, Aisyah Amini; Prananingtyas, Paramita; Irawati, Irawati
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39558

Abstract

KPPU mengenal 2 metode pendekatan dalam menangani perilaku yang berpotensi menimbulkan distorsitas iklim persaingan, yakni per se illegal dan rule of reason. Salah satu perilaku yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah perjanjian kartel. Perjanjian ini dilarang karena berpotensi menyebabkan kerugian baik terhadap konsumen maupun terhadap perekonomian nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam menangani dugaan perkara kartel serta memperoleh pengetahuan empiris mengenai hambatan dan penyelesaian atas hambatan dari pemanfaatan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam penanganan dugaan perkara kartel. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan data primer berupa wawancara dengan informan dari KPPU sebagai sumber data utama dan didukung dengan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam penanganan dugaan perkara kartel dilaksanakan dengan melakukan identifikasi terhadap pasar yang bersangkutan, identifikasi penguasaan pasar pelaku usaha, pembuktian perilaku kartel, dan identifikasi dampak kartel yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pemanfaatan prinsip rule of reason oleh KPPU dalam penanganan dugaan perkara kartel mengalami beberapa hambatan, diantaranya, pemisahan rumusan pasal beberapa perilaku yang masih termasuk ke dalam jenis kartel, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi informasi, kompleksitas pembuktian kartel yang diperkuat dengan alur dinamika pasar yang rumit, serta terbatasnya keterbukaan dan kerahasiaan informasi dari para pelaku usaha yang menjadi subjek penanganan perkara kartel.
PROSPEK PEMENUHAN RIGHT TO BE FORGOTTEN BAGI KORBAN DEEPFAKE PORNOGRAPHY AKIBAT PENYALAHGUNAAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA Nasution, Angelica Vanessa Audrey; Suteki, Suteki; Lumbanraja, Anggita Doramia
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43617

Abstract

Teknologi deepfake sebagai produk dari kecerasan artifisial sedang marak diperbincangkan masyarakat karena kecanggihannya dalam menggantikan wajah subjek asli dengan wajah subjek lain dalam bentuk video atau foto yang hasilnya hiper-realistis. Hal ini kemudian disalahgunakan oleh masyarakat untuk membuat konten pornografi non-konsensual yang memakan banyak korban. Konten-konten tersebut kemudian disebarluaskan di platform-platform media sosial beserta dengan identitas korban. Berkaitan dengan hal tersebut, korban berhak untuk mendapatkan hak untuk dilupakan atau right to be forgotten (RtBF) dengan menempuh jalur litigasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 70 ayat (2) huruf l UU TPKS. Namun, pemenuhan RtBF bagi para korban deepfake pornography mengalami banyak hambatan di lapangan, baik karena peraturan pelaksana daripada UU TPKS yang belum ada, aparat penegak hukum yang tidak memiliki perspektif gender dan keberpihakan terhadap korban, budaya hukum yang buruk, dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan socio-legal, guna mengkonseptualisasikan fenomena sosial yang ditinjau dari aspek hukum terhadap kejahatan pemalsuan yang didukung oleh teknologi.
PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI TRAVEL AGENCY DALAM PERJALANAN WISATA LUAR NEGERI YANG GAGAL BERANGKAT Yumna, Lonita Aini; Aminah, Aminah; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.42960

Abstract

Perjanjian adalah upaya sadar yang memiliki akibat hukum mengikat antara dua orang atau lebih sehingga para pihak yang terikat wajib memenuhi apa yang telah menjadi kesepakatan, namun kenyataannya MBTrip sebagai travel agency tidak memenuhi kewajiban atas apa yang telah disepakati sedari awal dengan konsumen, yaitu dengan melakukan pengunduran jadwal keberangkatan secara terus menerus dan tidak dikembalikannya pengembalin dana kepada konsumen, dalam hal ini MBTrip dikatakan melakukan wanprestasi, sehingga konsumen perlu mendapat perlindungan hukum. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur wanprestasi oleh MBTrip dan mengetahui perlindungan hukum terhadap hak konsumen yang dirugikan oleh MBTrip Tour and Travel berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  Penulisan hukum ini mempunyai pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta memiliki analisis kualitatif. Kesimpulan penulisan hukum ini menjelaskan bahwa MBTrip melakukan wanprestasi dengan dibuktikan dari terpenuhinya unsur wanprestasi yang dilakukan MBTrip, sehingga menimbulkan upaya perlindungan hukum konsumen yang sudah dilaksanakan secara preventif maupun represif berdasarkan pada KUHPerdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), tetapi MBTrip tetap tidak melakukan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen tersebut. Dengan demikian, bagi konsumen seharusnya lebih berhati-hati dan selektif dalam memilih travel agency untuk mengurus perjalanan wisata, dan bagi MBTrip seharusnya lebih memerhatikan kewajibannya untuk memberangkatkan konsumen, serta tanggung jawabnya dalam menjamin hak konsumen agar terpenuhi.
KONFLIK PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM DAN MASYARAKAT (STUDI KASUS GEREJA BAPTIS INDONESIA TLOGOSARI SEMARANG) Ilmi, Ghulam Hadist Ulil; Jalil, Abdul; Suparno, Suparno
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.41192

Abstract

Konflik pembangunan rumah ibadah merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang terjadi di Indonesia. Konflik ini seringkali terjadi ketika ada rencana pembangunan rumah ibadah yang bertentangan dengan kepentingan masyarakat sekitar atau mengancam nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat setempat. Sebagai negara yang memiliki keragaman agama, Indonesia sering menghadapi permasalahan terkait dengan konflik pembangunan rumah ibadah, baik di kota maupun di pedesaan Permasalahan dalam penulisan ini berkaitan dengan faktor-faktor pendorong konflik yang muncul dalam proses pembangunan rumah ibadah, dampak yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar wilayah Tlogosari, dan penyajian solusi yang dapat diusulkan guna mencegah munculnya konflik serupa di masa depan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio-legal dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Data primer dan data sekunder dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap Pendeta Gereja GBI Tlogosari, LBH Pelita Semarang, dan Sekretaris FKUB Kota Semarang, serta dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penulisan hukum ini memunculkan suatu pembahasan bahwa penyelesaian konflik pembangunan GBI Tlogosari membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, FKUB, LBH, pihak gereja, dan masyarakat setempat. Dengan pendekatan yang bijaksana, inklusif, dan berbasis pada dialog, toleransi, dan menghargai perbedaan, konflik ini dapat diatasi dengan solusi yang adil dan harmonis bagi semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, wilayah Tlogosari dapat mencapai kedamaian dan kebersamaan yang diinginkan oleh semua pihak.
IMPLEMENTASI ASAS RESIPROSITAS DALAM PROSES EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA DARI SERBIA KE INDONESIA Putri, Adila Yunita; Samekto, FX. Adji; Dwiwarno, Nuswantoro
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.41364

Abstract

Kemajuan di berbagai bidang di masa kini menyebabkan timbulnya kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah atau kejahatan berdimensi internasional. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain sulit dilakukan karena adanya penghormatan kedaulatan wilayah kepada suatu negara. Dalam mengatasi hal ini, salah satu kerja sama yang bisa dilakukan oleh negara-negara bersangkutan adalah ekstradisi. Indonesia turut aktif dalam memburu pelaku kejahatan yang melarikan diri ke nagara lain, terutama pelaku kejahatan korupsi sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia yang merupakan salah satu negara peserta United Nations Convention Against Corruption 2003. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini ditujukan untuk membahas dan menganalisa alasan Serbia dalam menyerahkan penjahat buronan Maria Pauline Lumowa kepada Indonesia tanpa perjanjian ekstradisi dan implementasi asas resiprositas di masa yang akan datang.
ANALISIS SANITARY AND PHYTOSANITARY MEASURES NEGARA SEBAGAI BENTUK HAMBATAN DALAM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI KASUS KOSTA RIKA DENGAN MEXICO DS524) Alisa, Fathiya Nurul; Priyono, FX. Joko; Paulus, Darminto Hartono
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39550

Abstract

Perjanjian SPS mengakui hak setiap negara anggota untuk menetapkan kebijakan SPS sendiri dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan SPS Agreement. Pengakuan akan hak ini bertujuan untuk melindungi wilayah negara dari penyabaran hama dan penyakit dari aktivitas perdagangan internasional. Penelitian ini membahas terkait sengketa perdagangan antara Kosta Rika dengan Mexico terkait impor buah alpukat. Kosta Rika memberlakukan penghentian impor sementara terhadap buah alpukat untuk konsumsi asal Mexico di tengah penyebaran virus Avocado Sunblocth Viroid (ASBVd) di Mexico. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsistensi dari kebijakan SPS Kosta Rika dengan ketentuan dalam SPS Agreement. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan terkait konsistensi kebijakan SPS Kosta Rika dalam DSFE-002-2018 dan DSFE-003-2018 dengan ketentuan Article 2 dan Article 5 SPS Agreement. Hasil penelitian membuktikan bahwa kebijakan SPS Kosta Rika bertentangan dengan ketentuan Article 2 mengenai hak dan kewajiban dasar negara termasuk di dalamnya berkenaan dengan keberadaan bukti ilmiah. Penelitian ini juga menemukan pelanggaram terhadap unsur-unsur dalam Article 5 mengenai penilaian resiko, pertimbangan terhadap bukti ilmiah yang ada, dan pertimbangan terhadap faktor ekonomi.

Page 154 of 157 | Total Record : 1565

 152   153   154   155   156 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue