cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 15   16   17   18   19 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN ATAS PENETAPAN TERSANGKA BUDI GUNAWAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Elisabeth Bethesda*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (509.062 KB)

Abstract

Sebagai konsekuensi negara hukum, hak konstitusional setiap warga negara harus dijunjung tinggi, dan oleh karenanya harkat martabatnya tidak dapat dirampas dengan sewenang-wenang oleh siapapun. Lembaga praperadilan dibutuhkan untuk menjawab kebutuhan konkrit dari pencari keadilan dengan memeriksa keabsahan tindakan penegak hukum. Meskipun penetapan tersangka bukan obyek praperadilan dalam KUHAP, namun tidak tertutup kemungkinan hal tersebut sebagai tindakan sewenang-wenang yang memerlukan pemeriksaan dengan alasan perlindungan hak konstitusional. Tujuan penulisan ini akan membedah kemungkinan-kemungkinan yang terjadi dengan segala akibat hukumnya. Pertanyaan yang diangkat adalah apakah pertimbangan hakim mengabulkan permohonan praperadilan dengan alasan tidak sah penetapan tersangka dibenarkan secara hukum, dan bagaimana yuridis normatif terhadap  penetapan tersangka sebagai obyek praperadilan di masa datang ?
TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN ANTARA PT. BII FINANCE CENTER DENGAN PENJUAL MOBIL SHOWROOM SKY MOTOR DALAM HAL KETERLAMBATAN PEMBAYARAN MOBIL (Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST) Firdaus, Muhammad Aldira; Busro, Achmad; Priyono, Ery Agus
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.519 KB)

Abstract

Pelaksanaan pembiayaan konsumen pada kenyataannya tidak selalu berjalan dengan baik seperti halnya pada kegiatan pembiayaan konsumen yang dilakukan oleh PT. BII Finance Center dengan Chandra Permana sebagai konsumen dan Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor sebagai penyedia barang kosumsi berupa mobil. Pelaksanaan pembiayaan konsumen tersebut ditemukan adanya kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh PT. BII Finance Center sebagai penyedia dana.Hasil penelitian yang didapat berdasarkan penelitian secara yuridis normatif menunjukkan bahwa PT. BII Finance Center tidak menyediakan dana bagi Chandra Permana atau dengan kata lain tidak membayarkan harga mobil Toyota Alphard tahun 2003 kepada Soewiyandi. Hal tersebut yang kemudian menyebabkan kerugian pada Soewiyandi, pemilik dealer showroom Sky Motor hingga Soewiyandi menggugat PT. BII Finance Center melalui Pengadilan Neger Jakarta Pusat dan hakim menjatuhkan Putusan Nomor 495/PDT.G/2013/PN.JKT.PST yang menyatakan bahwa PT. BII Finance Center telah melakukan wanprestasi terhadap Soewiyandi. Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pihak dalam kegiatan pembiayaan konsumen seperti perusahaan pembiayaan, konsumen maupun dealer diharapkan dapat memerhatikan hak serta kewajiban masing-masing dan mekanisme yang berlaku.
ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.Sus-ank/2014/PN TGL) Dwi Kusumadewi Aditia*, Dr. Pujiyono, A.M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.4 KB)

Abstract

Kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di massa sekarang ini menjadi pembahasan yang sangat penting. Perlindungan yang dapat diberikan berupa perlindungan secara moral, psikis, dan emosional. Didalam sistem peradilan pidana anak, Anak yang Berkonflik dengan Hukum tetap dapat merasakan perlindungan hukum yang sesuai dengan hak-hak anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kebijakan sistem pemidanaan terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum, mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap anak pada putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 32/Pid.Sus-ank/Pn TGL, serta mengetahui kesesuaian penjatuhan pidana yang telah dilakukan oleh hakim pada sistem pidana terhadap anak dan instrumen mengenai hak-hak anak. penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif.Hasil penelitian pada kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam perkara Nomor 32/Pid.sus-ank/2014/PN TGL, didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Batasan usia menjadi pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, Putusan Hakim yang diberikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan prinsip-prinsip hak anak yang salah satunya adalah kepentingan terbaik bagi anak.
KEWENANGAN KREDITOR SEPARATIS TERHADAP EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN APABILA DEBITOR PAILIT Anton Ismoyo Aji, R.Suharto, Siti Malikhatun Badriyah
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (422.539 KB)

Abstract

AbstrakDalam hukum kepailitan, sitaan umum mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditor (separatis,preferen,dan konkuren), Khusus mengenai kreditor separatis, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa kehilangan hak jaminan atas kebendaan yang mereka miliki terhadap harta debitor dan haknya untuk didahulukan. Dalam Pasal 21 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, jika debitor pailit, maka untuk memperoleh pelunasan atas piutang kreditor separatis pemegang hak tanggungan berhak menjual sendiri secara langsung benda yang dijadikan jaminan hak tanggungan. Namun hak kreditor pemegang hak tanggungan menjadi lemah jika terjadi kepailitan karena berlaku Pasal 56 ayat 1 UU  No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan yang menangguhkan hak tersebut selama 90 (sembilan puluh) hari.Metode yang digunakan di dalam Penelitian tentang “Kewenangan Kreditor Separatis Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan Apabila Debitor Pailit” adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian di lanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kewenangan kreditor separatis dalam mengeksekusi hak tanggungan seolah-olah tidak terjadi kepailitan meskipun dalam kepailitan menunjukan masa penangguhan kemudian masa insolvensi yang bertentangan dengan Undang-undang Hak Tanggungan akan tetapi melalui Pasal Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, bisa dimintakan kepada kurator untuk “Pemohonan pengangkatan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan”. Kedudukan Kreditor Separatis sebagai pemegang hak tanggungan secara teoretis diakui yang tertinggi diantara kreditor lainnya yaitu kreditor konkuren Dari Hasil Penelitian di atas menurut Penulis harus ada  penyempurnaan Undang-Undang Kepailitan yang mengatur eksekusi hak tanggungan agar ada keserasian norma hukum yang terdapat di dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dengan Undang-Undang Kepailitan sehingga mempunyai kepastian hukum. Bagi Kreditor Separatis bisa dimintakan mengangkat permohonan penangguhan atau mengubah syarat penangguhan sesuai Pasal 57 ayat (2) UU,sehingga Kreditor Separatis  langsung bisa mengeksekusi aset hak tanggungan dan mendapatkan hasil pelunasan utang tersebut.Kata Kunci : Kewenangan Kreditor Separatis, Eksekusi, Hak tanggungan,PailitABSTRACTIn bankruptcy law, general encumbrances include whole the debtor's assets for the benefit of all creditors (separatists, preferred, and concurrent), Special on separatists creditor can file bankruptcy without loss of security rights over their property against the debtor property and right to precedence. In Article 21 of Law no. 4 of 1996 on Mortgage, if the debtor insolvent, to obtain the repayment of the receivables from separatist creditor, mortgage holders have the right to sell directly the properties used as collateral mortgage. However, the rights holders of mortgage lenders in the event of bankruptcy becomes weak due to apply Article 56 paragraph 1 of Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy suspend those rights for 90 (ninety) days.The method used in the study of "Separatist creditor Authority Against Execution of the Mortgage If Debtor Bankrupt" is juridical empirical approach, that is an approach that examines secondary data first and then proceed to conduct research in the field of primary data.The results of this study concluded that the authority separatist creditor of the executing mortgage as if no bankruptcy occurred despite the bankruptcy period of suspension later period shows that contrary to the insolvency Act Mortgage but through Article 57 paragraph (2) of Law No.. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payments Debt Obligations will be provided to the curator for "Requests for removal of suspension or change the terms of the suspension". Separatists Creditors notch as mortgage holders theoretically recognized the highest among the other creditors that is concurrent creditors.From the results of the study according to the Author, there must be a refinement of the Bankruptcy law which regulates the execution of mortgage so that there is a harmony legal norm contained in the Mortgage Act with the Bankruptcy law so as to have legal certainty. Separatists Creditors can request for suspension lift or change the terms of the suspension in accordance with Article 57 paragraph (2) of the Act, so that Separatist creditors can directly execute mortgage assets and get the repayment of the debt. Keywords: Separatist Creditors Authority, Execution, security rights, Bankruptcy
KAJIAN TENTANG PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI HUKUM PIDANA DALAM PRAKTIK PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro, Aska Winarta Putra*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.916 KB)

Abstract

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Khusus dalam praktik perkara pidana , terkadang dalam pembuktian penuntut umum atau terdakwa menggunakan keterangan dari ahli hukum pidana. Dijelaskan dalam KUHAP tidak ada Pasal yang melarang penggunaan keterangan ahli pidana. Keterangan ahli pidana terkadang atau sangat sering digunakan dalam pembuktian praktik perkara pidana, muncul suatu masalah atau penolakan dalam praktik penggunaan keterangan ahli pidana dalam pembuktian praktek pidana.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan keterangan ahli dalam praktik perkara pidana dan urgensi penggunaan keterangan ahli  hukum pidana dalam praktik perkar pidana.
AKIBAT HUKUM PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX ( STUDI KASUS PEMBOBOLAN SAFE DEPOSIT BOX BANK INTERNASIONAL INDONESIA (BII) ) Johanes Napitupulu; Budiharto Budiharto; Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (126.894 KB)

Abstract

Klausula eksonerasi merupakan suatu klausula yang berisi pembatasan bahkan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya bagi pelaku usaha yang dicantumkan dalam perjanjian standar. Namun pencantuman klausula eksonerasi tertentu justru mengakibatkan kerugian yang timbul bagi konsumen atau debitur dikarenakan bentuk perjanjian standar yang tidak dapat dilakukan tawar menawar mengenai isi dalam perjanjian. Sebagai salah satu contoh kasus pembobolan Safe Deposit Box Bank Internasional Indonesia yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah karena tidak adanya ganti kerugian akibat dicantumkannya klausula eksonerasi pada perjanjian sewa menyewa Safe Deposit Box. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ditemukan bahwaterdapat beberapa pandangan yang melatarbelakangi diterima dan berkembangnya pencantuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar di masyarakat. Namun Pemerintah melakukan pembatasan terhadap pencatuman klausula eksonerasi dalam perjanjian standar melalui Pasal 18 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur secara teknis jenis klasula eksonerasi yang dilarang untuk dicantumkan dalam Perjanjian Standar.
PROBLEM KONSTITUSIONAL EKSISTENSI PELAKSANAAN PIDANA MATI DI INDONESIA R.B. Sularto, Untung Sri Hardjanto, Robby Septiawan Permana Putra*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (460.066 KB)

Abstract

Seiring dengan adanya pidana mati di Indonesia menimbulkan suatu problem konstitusional berkaitan dengan pelaksanaan pidana mati. Problem konstitusional tersebut berkenaan dengan “penundaan” pelaksanaan eksekusi pidana mati yang terlalu lama dan bentuk atau cara pelaksanaan pidana mati yang ada di Indonesia sekarang ini yakni dengan cara di tembak sampai mati. Penulisan hukum tentang problem konstitusional eksistensi pelaksanaan pidana mati di Indonesia ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang memberikan gambaran secara nyata dan sistematis. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu menganalisa untuk menggambarkan fakta yang ada, berkaitan dengan eksistensi pelaksanaan pidana mati di Indonesia.                Hasil penelitian ini menyatakan, yang pertama, pelaksanaan pidana mati di Indonesia yang sekarang berlaku, yaitu dengan cara ditembak sampai mati sesuai dengan undang-undang nomor 2 PNPS nomor 1964, kemudian belum adanya pengaturan secara jelas mengenai masalah waktu pelaksanaan pidana mati, yang kemudian menimbulkan suatu problem konstitusional. Yang kedua, pelaksanaan pidana mati yang akan datang, pada Pasal 90 konsep KUHP dikatakan bahwa pelaksanaan pidana mati masih dengan cara ditembak sampai mati. Mengenai problem konstitusional mengenai waktu eksekusi pidana mati diatur dalam Pasal  92 konsep KUHP, dikatakan apabila pidana mati tidak dilaksanakan selama 10 tahun maka pidana mati bisa diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan presiden. Dan yang ketiga, pelaksanaan pidana mati di negara Amerika Serikat, yaitu dengan cara disuntik sampai mati dinilai lebih manusiawi dibandingkan dengan cara ditembak sampai mati.
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK ULAYATSUKU DAYAK KAMPUNG 10 UPAU, KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN Tanjung Diyah Kusumaningrum, Sukirno, Triyono
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (241.515 KB)

Abstract

Land has meaning and role that is essential for human life, because everyone needs the land to death in his lifetime and considering the composition of life and economic patterns that are patterned largely agrarian. The importance of human relationships with the land other than in relation to the law, the common law has a cosmic connection-magical-religious. This relationship is not between the individual and the land, but also among a group of members of the public a partnership law (rechtgemeentschap) in relation to land rights. The purpose of research to find out what the reasons behind the emergence of land rights disputes of the Dayak village 10 Upau, Tabalong Regency South Kalimantan and the process and procedures used by the parties to the settlement of land disputes Tabalong customary rights in the District of South Kalimantan.   The authors conducted this study using the juridical approach to the specification of empirical research that is descriptive analysis. Data collection techniques used are dipeoleh primary data through interviews and secondary data consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations relating to the object studied, secondary legal materials in the form of books, papers and legal materials tertiary in the form of a dictionary Indonesian and English Dictionary. The data obtained and analyzed qualitatively.   Based on the survey results revealed that the reasons behind the occurrence of land disputes H. Nana Thamrin (the plaintiff) by Toto Darsani Kornelis, as defendant; Melky Satria, as a defendant II; Kopari Adi, as Defendant III; Ardiansyah, as Defendants IV; Patmadi, as Defendants V; Rusdianto, as Defendants VI; June Latu Day , for Defendant VII; Ardianto, as a defendant VIII; Rully A., as a defendant IX; Ramdhani, as defendants X and PT. ADARO INDONESIA, as a defendant XI. On seat case, including: (a) That the plaintiff is the legal owner of land the size of an area of approximately 122 hectares (one hundred and twenty-two hectares) located in the village of Lok Stone (RiverMarim) district. Haruai Kab. Tabalong borders: East by land PT. Jewel Cakung Nusa North with: land PT. Cakung Nusa gem, the west: land PT. Cakung Nusa gem, south by: soil communities. (B) That the plaintiff's land was acquired by way of purchase, ie: buy Maswar Puguh Prayudi of approximately 79 hectares (seventy-nine acres) as Sales and Purchase Statement dated May 15, 2009 and purchases by residents of approximately 40 hectares ( forty hectares) as in the Statement / Receipt. Lokbatu dated June 5, 2009. (C) That the actions of the Defendants (I, II, III, IV, V, VI.VII, VIII, IX, X and XI) are bought and sold property master CLAIMANT is no right of action and arbitrary, it The lead plaintiff has suffered loss of both material as well as immaterielm.   The process of customary rights land disputes through the District Court Tabalong South Kalimantan. The result of the District Court of the Cape include: (a) grant the Plaintiffs claim for some. (B) declare that the Plaintiff is the rightful owner of the land size of approximately 34 hectares (thirty four hectares) located in the village of Lok Rocks Territory (river Marim) district. Haruai Kab. Tabalong borders: East by land PT. Jewel Cakung Nusa North with: land PT. Cakung Nusa gem, the west: land PT. Cakung Nusa gem, south with: community land sebagimana exhibit P-2 through P-28 (c) declare the act Defendant I, Defendant II, Defendant III, Defendant IV, Defendant V, VI Defendant, Defendant VII, VIII Defendants, Defendant IX, Defendants X and XI Defendant committed an unlawful act (onrechtmatige DAAD) (d) Refuse lawsuit plaintiff to besides and beyond (e) To punish Defendant I, Defendant II, Defendant III, Defendant IV, V Defendant, Defendant VI, VII Defendants, Defendant VIII, IX Defendant, Defendant X and XI Defendants to pay the legal costs jointly and severally for Rp.6.821.000, - (six million eight hundred twenty one thousand Rupiah).
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN PADA PERDAGANGAN EXPORT IMPORT MEBEL (STUDI KASUS PADA CV. JAVA EXPORT JEPARA) Yanuar Hendra Turyono*, Hendro Saptono, Paramita Prananingtyas
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (605.958 KB)

Abstract

Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah, seperti kayu dan hasil hutan lainnya, sehingga dapat menjadi peluang bisnis skala internasional dalam bentuk kegiatan ekspor impor. Kegiatan ekspor impor akan menumbuhkan hubungan harmonis antar bangsa, banyak pihak yang akan terlibat dan semua pihak akan mendapat keuntungan, baik keuntungan hasil jual maupun keuntungan atas pemenuhan kebutuhan. Kegiatan ekspor impor juga akan menjadi salah satu penyedia lapangan pekerjaan bagi para tenaga kerja di negara-negara yang terlibat dalam perdagangan ekspor impor. Kemudian timbul permasalahan yang diketengahkan dan hendak diketemukan jawabannya dalam penelitian ini adalah Hambatan-hambatan apa sajakah yang dihadapi oleh pihak CV. Java Export sebagai pihak eksportir dalam perdagangan luar negeri dan bagaimana penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2014 dan berdasarkan keputusan internal CV. Java Export. Tujuan penelitian ini antara lain untuk mengetahui bagaimana penyelesaian antara pihak eksportir dengan importir apabila dalam proses jual beli tersebut terjadi suatu yang dinamakan wanprestasi dan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak eksportir dalam melakukan jual beli kepada pihak importir. Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris. Metode yuridis empiris yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan penelitian, kemudian dikaji berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah. Pendekatan yuridis empiris ini dimaksudkan untuk melakukan penjelasan atas permasalahan yang diteliti dengan hasil penelitian yang diperoleh dalam hubungan dengan aspek hukum dan realita yang terjadi dalam kegiatan ekspor impor CV. Java Export. Pembahasan mengenai penyelesaian antara pihak eksportir dengan importir apabila dalam proses jual beli tersebut terjadi suatu yang dinamakan wanprestasi yaitu pihak CV. Java Export dalam hal ini lebih memilih melakukan mediasi secara kekeluargaan dikarenakan untuk menjaga hubungan baik dengan para buyer, karena bagi CV. Java Export hubungan bisnis yang berkelanjutan sangatlah penting. Kemudian mengenai hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi pihak eksportir dalam melakukan jual beli kepada pihak importir yaitu dalam hal kepercayaan antara eksportir dan importir, dalam hal transportasi, dalam hal ekonomi, serta sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA UANG ELEKTRONIK DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI DITINJAU DARI PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 16/8/PBI/2014 TENTANG UANG ELEKTRONIK (E-MONEY) Haikal Ramadhan*, Aminah, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (214.228 KB)

Abstract

Dalam proses perkembangan alat pembayaran membuktikan bahwa, dari masa ke masa ternyata alat pembayaran telah mengalami beberapa bentuk perubahan-perubahan yang signifikan. Alat pembayaran dalam bentuk uang logam dan kertas konvensional, sekarang berkembang dalam bentuk alat pembayaran yang dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu alat pembayaran elektronik adalah dengan menggunakan kartu uang elektronik (e-money). Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media server atau chip. Nilai uang tersebut digunakan sebagai alat pembayaran namun bukan merupakan simpanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perbankan, jadi tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terdapat dua permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik dan bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna uang elektronik.Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku atau diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan penerapan dan pengaturan secara jelas mengenai permasalahan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan implementasi Peraturan Bank Indonesia Tentang Uang Elektronik. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan tersebut, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik adalah melalui penelitian, analisis, dan evaluasi yang didasarkan atas laporan berkala, laporan insidentil, data, dan/atau informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia serta diskusi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik, pemeriksaan langsung, pertemuan konsultasi dengan penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik dan pembinaan terhadap penyelenggara sistem pembayaran uang elektronik. Perlindungan hukum dari penyalahgunaan kartu uang elektronik terhadap pengguna kartu uang elektronik adalah melalui perlindungan hukum preventif dan represif. Bank Indonesia juga membentuk sebuah Divisi Perlindungan Konsumen Sistem Pembayaran sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna sistem pembayaran uang elektronik.

Page 17 of 157 | Total Record : 1565

 15   16   17   18   19 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue