cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 18   19   20   21   22 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TAWANAN PERANG YANG DIJADIKAN EKSPERIMEN MEDIS PADA PERANG DUNIA KE-II (STUDI KASUS: UNIT 731) Nadya Saffina Karim*, o Hardiwinoto, Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (767.071 KB)

Abstract

Unit 731 secara resmi dikenal sebagai Kwantung Army Epidemic Prevention and Water Supply Unit adalah suatu unit rahasia untuk perkembangan senjata biologis yang dimiliki oleh Jepang pada tahun 1937-1945 di Harbin, Cina yang melakukan berbagai eksperimen terhadap sekitar 3.000-250.000 tawanan perang. Permasalahan yang difokuskan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis dan juga apakah sanksi yang dapat dijatuhkan kepada Jepang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan penulisan hukum ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Jenis data yang dipakai adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan. Metode analisis data yang dipakai adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasl penelitian dan pembahasan, terdapat berbagai pengaturan yang mengatur mengenai tawanan perang yang dijadikan eksperimen medis, dan juga eksperimen medis yang diakui di dunia kedokteran, antara lain Konvensi II Den Haag 1907, UDHR (Universal Declaration of Human Rights), Konvensi Jenewa 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang, Kode Nuremberg, CIOMS 1993, dan Deklarasi Helsinski. Sanki yang dapat dijatuhkan kepada Jepang antara lain tanggung jawab pidana, protes (complaint), pembayaran kompensasi, reprisal dan penghukuman pelanggar yang tertangkap.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN NO.03/PIDSUSANAK /2015 /PN.PWD) Umi Rozah, A.M. Endah Sri, Alan Wahyu Pratama*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (440.65 KB)

Abstract

Anak yang berhadapan dengan hukum selalu meresahkan masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian, seperti dalam putusan Nomor :03/PIDSUSANAK /2015 /PN.PWD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui kesesuaian putusan hakim apakah sudah berorientasi dengan perlindungan anak serta kendala-kendala hakim dalam  menjatuhkan putusan yang beriorentasi pada perlindungan anak. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normative. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Putusan hakim dalam perkara Nomor :03/PIDSUSANAK /2015 /PN.PWD yaitu (1) perbuatan para terdakwa merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi semua unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP dan  pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana yang diberikan tidak bertujuan untuk menghancurkan masa depan anak yang telah melakukan tindak pidana, 2) Kendala kendala hakim dalam menjatuhkan putusan yang berorientasi pada perlindungan anak adalah kendala yuridis dan non yuridis. Sanksi pidana yang diberikan bertujuan memberikan efek jera agar anak itu tidak mengulangi perbuatan tersebut dan menjadikan anak tersebut menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa.
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PT. PERTAMINA SEMARANG (PERSERO) DITINJAU DARI UNDANG -UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Budiharto, Joko Priyono, Samuel Ronatio Adinugroho*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (756.669 KB)

Abstract

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau Corporate Social Responsibility merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi bagi perseroan di Indonesia yang telah diatur melalui Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) sebagai peraturan yang memayungi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan/ CSR di Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagai peraturan pelaksanaannya. Selain UUPT, undang-undang yang berkaitan dengan PT Pertamina Semarang (Persero) juga mengatur mengenai kewajiban pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah socio legal karena penelitian hukum ini menggunakan data yang diperoleh secara langsung yang ada di lapangan (data primer) dan menggunakan bahan-bahan dari studi pustaka (data sekunder).Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan PT. Pertamina Semarang (Persero) dan mengetahui mengenai kesesuaian pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan PT. Pertamina Semarang (Persero) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan PT. Pertamina Semarang (Persero)Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perusahaan PT. Pertamina Semarang (Persero)  telah melaksanakan program-program tanggung jawab sosial yang dapat dibuktikan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan seperti dengan memelihara lingkungan dengan menanamkan pohon mangrove di pesisir pantai utara dan pendidikan untuk mencintai lingkungan terhadap anak muda di Indonesia, dan juga memberikan bantuan kepada masyarakat berupa penanggulangan bencana dan layanan kesehatanPelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan oleh PT. Pertamina Semarang (Persero) telah sesuai dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan PT. Pertamina Semarang (Persero) yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
TINJAUAN YURIDIS PERJANJIAN PUBLIK PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) ANTARA PEMERINTAH DENGAN SWASTA DALAM PENYEDIAN INFRASTRUKTUR DENGAN SKEMA BUILD OPERATE TRANSFER (BOT) (Studi Kasus di PT PLN (Persero) Isa Bisthomi*, Hendro Saptono, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (519.993 KB)

Abstract

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan modal untuk pembangunan infrastruktur melakukan upaya berupa pola kerjasama yang dinamakan Public Private Partnership (PPP/Kerjasama Pemerintah Swasta/ KPS). Pola ini memberikan keuntungan dan maanfaat bagi para pihak sehingga dianggap mampu untuk mengatasi permasalahan modal yang tidak dimiliki Pemerintah, salah satunya dengan pola kerjasama tipe Build Operate Transfer (BOT). Pembangunan pembangkit tenaga listrik merupakan beberapa infrastruktur yang menjadi objek dari BOT. Penyelenggara pengusahaan ketenagalistrikan adalah PT PLN (Persero) yang ditunjuk oleh pemerintah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1965 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara Dan Pendirian Perusahaan Listrik Negara (P.L.N.) Dan Perusahaan Gas Negara (P.G.N.) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1969 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1970, kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1972 statusnya menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Listrik, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perseroan Terbatas (Persero).Perjanjian kerjasama dalam penyediaan infrastruktur memiliki ketentuan syarat minimal, hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Kendala yang dihadapi terletak pada pembebasan tanah sebagai objek perjanjian dan ketiadaan pembiayaan proyek yang dialami pihak investor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis, melalui pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara para narasumber dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan bahan kepustakaan.Menurut hasil penelitian bahwa, ketentuan syarat minimal yang perlu diatur pada perjanjian kerjasama diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur mutlak harus dipenuhi. Kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian dapat diatasi dengan adanya dukungan dan jaminan pemerintah dalam kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur sehingga pemerintah dapat ikut campur dalam mengatasi kendala timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dialami pihak investor serta adanya kesepakatan antara para pihak dalam mengatasi kendala pembiyaan.
PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2017 Rakhmansyah Akhmad Noor Ulum; Fifiana Wianaeni; Budi Ispriyarso
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.101 KB)

Abstract

DPRD sebagai wakil rakyat di daerah mempunyai fungsi yang salah satunya adalah fungsi pengawasan yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan  dalam melaksanakan fungsi pengawasannya, DPRD mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan APBD.Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan fungsi pengawasaan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, karena apabila pelaksanaan fungsi pengawasan tidak dijalankan dengan baik, maka ada kemungkinan terjadi tindakan kesewenang-wenangan yang dilakukan salah satu atau beberapa anggota DPRD. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuibagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 dan mengetahui  hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017, serta solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.Hasil penelitian ini memaparkan pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017 serta hambatan-hambatan yang terjadi beserta solusinya dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap pengelolaan APBD Kota Semarang Tahun 2017.
MEREK KOLEKTIF SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN MEREK BERSAMA UNTUK USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK (STUDI MEREK GENTENG SOKKA KABUPATEN KEBUMEN) Budi Santoso, Siti Mahmudah, Faishal Mahdi*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.384 KB)

Abstract

Merek di era perdagangan global dan pasar bebas memegang peranan yang sangat penting dan memerlukan sistem pengaturan yang lebih memadai serta mengharuskan suatu merek untuk dilindungi, salah satu merek tersebut adalah merek Genteng Sokka Kebumen. Perlindungan merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, namun faktanya banyak merek Genteng Sokka yang belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual sehingga belum mendapat perlindungan hukum. Lalu apakah Merek Kolektif dapat dijadikan sebagai upaya perlindungan merek bersama untuk usaha mikro kecil dan menengah genteng sokka kebumen dan bagaimana upaya pemerintah daerah kebumen dalam penggunaan merek kolektif tersebut. Merek kolektif dapat dijadikan sebagai perlindungan merek bersama dan juga dapat mengurangi persaingan tidak sehat yang terjadi antara para pelaku usaha genteng sokka dan pemerintah daerah kebumen pun harus berupaya lebih keras agar eksistensi merek genteng sokka kebumen tetap terjaga karena industri ini banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki investasi yang besar sehingga menjadi industri andalan Kebumen dengan lebih gencar untuk menanamkan pengetahuan tentang pentingnya pendaftaran merek kepada para pelaku usaha genteng sokka dan memfasilitasi setiap proses pendaftaran merek.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN OBLIGASI KONVERSI (CONVERTIBLE PERFORMANCE DEBENTURE) PADA PT. SUBANA REKHA LESTARI Tbk. Sri Nugrahaning Widhi, Budiharto, Yuli Prasetyo Adhi
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (267.734 KB)

Abstract

Convertible securities are one means to attract investors that are interested in investing in a company. The problem that is often experienced by a body of corporate law in the development of its business requires huge capital to expand its business. Companies / issuers attract investors by issuing securities such as bonds and stocks that can provide great benefits. But behind the benefits of such securities are risk differs between bonds and stocks. The process of the conversion of securities in a limited liability company requires a variety of steps that must be done and the legal consequences arising from the conversion of bonds into shares of the convertible bond agreement. Considering the conversion process involves a variety of institutions and professions that exist in the capital markets. It is therefore necessary synergy between legislation.
TANGGUNG JAWAB DIREKSI PERUSAHAAN DALAM HAL TERJADI SUSPENSI SAHAM DI BURSA EFEK INDONESIA YANG MERUGIKAN PIHAK INVESTOR (STUDI KASUS : SUSPENSI SAHAM PT BUANA LISTYA TAMA, Tbk.) Yasser Moammar Farachan*, Budiharto, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (626.507 KB)

Abstract

Perseroan Publik yang telah memiliki 300 pemegang saham dan modal disetor minimal Rp.3.000.000.00 (tiga milyar rupiah) berlaku prinsip keterbukaan yang mewajibkan direksi untuk menyampaikan laporan keuangan secara berkala sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor VIII.G.7. Pada tahun 2016 perusahaan tercatat PT Buana Litya Tama, Tbk. dikenakan Sanksi berupa Suspensi (Penghentian sementara) Perdagangan Saham di Bursa Efek karena melanggar Peraturan Bursa Efek Nomor I-E tentang kewajiban penyampaian informasi, yaitu berupa keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa anggota Direksi PT Buana Listya Tama Tbk. harus Bertanggung Jawab secara tanggung renteng atas kerugikan pihak Investor dengan membayar ganti kerugian kepada Investor. Adapaun akibat hukum dari Suspensi Saham BULL ini mengikat kepada semua pihak yang berkaitan langsung dengan saham emiten, yaitu Investor dan Pemegang Saham, yang terjadi adalah nilai saham persuahaan mengalamai penurunan di tahun 2016 dan para Investor tidak dapat memperdagangkan sahamnya di Bursa karena status suspensi yang dialami oleh PT Buana Listya Tama Tbk.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP IMPLEMENTASI PRINSIP INVIOLABILITY YANG MELEKAT PADA DIPLOMATIC BAGS Oryza Trivia Astarina*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (666.346 KB)

Abstract

Setiap negara pasti membutuhkan negara lain dalam segala hal. Globalisasi seakan menghilangkan batasan-batasan negara untuk memungkinkan manusia saling menjangkau di segala bidang kehidupan. Hal yang demikianlah yang menuntut negara untuk mengadakan kerjasama dengan negara lain yang dapat dilakukan dengan suatu diplomasi. Salah satu pelaku diplomasi adalah diplomat. Seorang diplomat memiliki kekebalan-kekebalan yang bertujuan melancarkan tugasnya sebagai perwakilan negara, termasuk inviolability (kekebalan) pada diplomatic bags miliknya. Dewasa ini seringkali timbul kasus penyalahgunaan inviolability diplomatic bags yang digunakan sebagai moda penyelundupan narkotika, barang-barang terlarang, hingga hal-hal yang dilindungi dan dilarang dijual-belikan.Pertanyaan-pertanyaan dasar pada penulisan skripsi ini, adalah mengenai bagaimana pengaturan inviolability yang melekat pada diplomatic bag serta bagaimana penerapan dari pengaturan inviolability diplomatic bags dalam  kasus-kasus penyalahgunaan atau pelanggaran inviolability diplomatic bags sebagaimana diketahui diplomatic bags tidak boleh dibuka atau ditahan.Penelitian ini menggunakan studi pustaka (library research) terhadap pengaturan-pengaturan mengenai diplomatic bags baik dalam konvensi-konvensi internasional dan aturan nasional beberapa negara. Analisis dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Proses pengolahan data dilakukan dengan pendekatan komparatif, dengan demikian dapat dilihat perbedaan implementasi pengaturan inviolability diplomatic bags baik secara internasional atau nasional beberapa negara.Hasil penelitian yang didapat dari analisa beberapa kasus dengan dasar aturan-aturan yang ada, diketahui bahwa inviolability diplomatic bags tidak bersifat absolut. Diplomatic bags dapat dibuka, diperiksa, bahkan ditahan apabila adanya kecurigaan dan alasan kuat akan adanya pelanggaran/ kejahatan. Namun pembukaan dan pemeriksaan diplomatic bags harus seizin negara pengirim selaku pemilik diplomatic bags. Sebagaimana sifat diplomatik yang luwes, hukum diplomatik juga sangat menghormati kebijakan masing-masing negara termasuk pada kekebalan tersebut. Tidak ada hukuman mutlak bagi penyalahgunaan/ pelanggaran inviolability pada diplomatic bags. Penyelesaian kasus tergantung dari keputusan para pihak bersengketa yang terlebih dahulu dapat dilakukan dengan jalur diplomasi.
KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA MAKAR DI INDONESIA Jeremia Ganesh; Nyoman Serikat Putra Jaya; Pujiyono Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.597 KB)

Abstract

Makar (aanslag) diterjemahkan dari Bahasa Belanda lahir disaat Pemerintah Belanda mensiasati keajegan sosial yang pada masa itu dikenal sebagai perbuatan memisahkan diri dari sebuah bangsa, menjatuhkan pemerintahan, dan/ atau kejahatan terhadap Negara (Rebellion dan Insurrection). Ekspansi yang dilakukan Pemerintah Belanda kepada Negara jajahan dalam hal ini Indonesia pun disiasati dengan upaya yang sama mengacu pada Anti Revolutie Wet 1920 (Staatblad 619) dalam Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie (WvS). Dalam pengaturannya di Indonesia yang ditunagkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak jauh berbeda dengan WvS yakni tidak dirubah secara substansi makan perbuatan Makar, karena dalam pengaturan tersebut hanya merubah istilah Raja dan Ratu menjadi Presiden dan Wakil Presiden, begitupula pada pembaharuannya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan kriminal baik secara penal maupun non penal sebagai upaya dalam menanggulangi tindak Pidana Makar di Indonesia saat ini, dan mengetahui bagaimana formulasi pembaharuannya pada masa yang akan datang dalam menanggulangi Tindak Pidana Makar sesuai kondisi hukum, sosial dan politik. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis melihat tidak terjadi kesinambungan dan sinergitas antara kebijakan kriminal dengan kondisi hukum, sosial dan politik dalam menanggulangi Tindak Pidana Makar di Indonesia

Page 20 of 157 | Total Record : 1565

 18   19   20   21   22 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue