Articles
1,565 Documents
<![CDATA[REKONSTRUKSI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP EKSEKUSI PIDANA MATI ]]>
<![CDATA[Krisnanda Etika Putri*, Eko Soponyono, RB. Sularto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (398.99 KB)
<![CDATA[Masalah hukuman mati bagi seorang terpidana merupakan masalah klasik yang terus diperbincangkan secara serius di kalangan para ahli hukum, terutama di Indonesia. Hukuman mati (The Death Penalty) merupakan hukuman terberat terhadap terpidana yang diputuskan oleh pengadilan akibat dari tindak pidana yang dilakukannya. Hukuman mati dikatakan hukuman terberat karena terpidana tidak memerlukan hukuman lain setelah hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim. Mengingat hukuman mati menyangkut nyawa manusia, maka banyak timbul pro kontra di dalam masyarakat, namun pemerintah Indonesia tetap harus melaksanakan hukuman mati untuk mengurangi efek jera terhadap terpidana dan mengurangi timbulnya kasus yang sama, mengingat hukuman pidana mati adalah pidana terberat di Indonesia. Di dalam penanggulangan kejahatan itu digunakan kebijakan hukum pidana , meliputi pembentuk undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan aparat yang terkait dengan eksekusi pemidanaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MERGER PERBANKAN BERDASARKAN SINGLE PRESENCE POLICY (Studi Kasus Pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia) ]]>
<![CDATA[Paramita Prananigtyas, Siti Mahmudah, Anandiaz Raditya Priandhana*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (737.119 KB)
<![CDATA[Dikeluarkannya Kebijakan Kepemilikan Tunggal ini telah berimplikasi terhadap pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari satu bank.Mereka diberikan tiga pilihan untuk melakukan penyesuaian struktur kepemilikannya agar sesuai dengan kebijakan kepemilikan tunggal.Salah satu pilihan ialah melakukan opsi merger. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Single Presence Policy, kewenangan dari Bank Indonesia dan/atau OJK terhadap pelaksanaan Single Presence Policy pada perbankan di Indonesia danbagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam merger berdasarkan ketentuan Single Presence Policy pada PT. Bank KEB Indonesia dan PT. Bank Hana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa: 1). Single Presence Policy adalah suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang diberlakukan untuk pihak – pihak yang telah menjadi pemegang saham pengendali pada lebih dari 1 (satu) bank. Peraturan Bank Indonesia ini memberikan tiga pilihan, yaitu: Merger atau konsolidasi atas bank – bank yang dikendalikannya; Membentuk Perusahaan Induk di bidang Perbankan; atau Membentuk Fungsi Holding. 2). Kewenangan Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan kebijakan kepemilikan tunggal yaitu pengawasan secara tidak langsung dan pengawasan langsung maupun pengawasan kombinasi. 3). Didalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terhadap pelaksanaan merger yang sepihak, maka Undang – Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 memberikan perlindungan melalui Pasal 62 ayat (1). ]]>
<![CDATA[JAMINAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA (THE PROTECTOR OF CITIZEN’S CONSTITUTIONAL RIGHT) DENGAN IMPLEMENTASI CONSTITUTIONAL COMPLAINT MELALUI MAHKAMAH KONSTITUSI DI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (STUDI PELAKSANAAN CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI KOR ]]>
<![CDATA[Nilwan Wize Ananda Zen*, Untung Dwi Hananto, Amalia Diamantina]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.674 KB)
<![CDATA[Hak konstitusional merupakan bagian dari hak-hak warga negara yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945, sehingga adalah hal yang inkonstitusional jika adanya kelalaian dari pejabat publik ataupun lembaga negara dalam melakukan tindakannya yang melanggar hak-hak konstitusional warga negara. Constitutional complaint merupakan bentuk pengujian konstitusionalitas (atau kelalaian) perbuatan pejabat publik yang berakibat terlanggarnya hak konstitusional warga negara kepada pengadilan tata negara. Masalah yang terjadi saat ini adalah belum adanya mekanisme untuk melakukan constitutional complaint terhadap upaya hukum dalam menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara tersebut. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENGENAI PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG BIAS GENDER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Pratama, Galuh Prasetio]]>;
<![CDATA[Purwanti, Ani]]>;
<![CDATA[Wijaningsih, Dyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (455.946 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2017.19780
<![CDATA[Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan suatu daerah yang memiliki otonomi khusus. Dimana otonomi khusus tersebut memberikan kewenangan suatu daerah untuk membuat kebijakan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakatnya, khususnya norma adat Kraton Yogyakarta yang menjadi corak tersendiri bagi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, meskipun Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang memiliki otonomi khusus, Daerah Istimewa Yogyakarta tetap harus tunduk pada hukum yang berlaku dalam Negara Republik Indonesia dan dasar negara. Dalam kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur dapat dikatakan inkonstitusional dan menyimpang dari dasar negara. Hal ini dikarenakan adanya unsur diskriminatif gender dalam kebijakakan tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan socio-legal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan wawancara langsung kepada para sumber dan didukung oleh studi kepustakaan. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan bahwa kebijakan yang mengatur mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai bias gender. Dimana suatu kebijakan seharusnya tidak boleh diskriminatif. Karena setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN PANAS BUMI PADA HUTAN KONSERVASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PANAS BUMI ]]>
<![CDATA[Nabitatus Saadah, Muhamad Azhar, Fitri Ayu Lestari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (658.62 KB)
<![CDATA[Sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap peran energi fosil yang semakin berkurang jumlahnya. pemerintah meningkatkan pengembangan pemanfaatan energi panas bumi guna memenuhi kebutuhan energi nasional. UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi hadir sebagai landasan hukum pengelolaan panas bumi. Tujuan Penelitian ini adalah pertama, mengetahui pengaturan pengelolaan dan pemberian izin panas bumi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; kedua, mengetahui alasan pemerintah belum menerbitkan izin panas bumi di kawasan hutan konservasi. Ketiga, menguraikan hambatan yang ditemukan dalam implementasi pemberian izin panas bumi pada wilayah hutan konservasi berdasarkan Pasal 24 ayat (2) huruf a angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi khususnya WKP Cisolok Cisukarame, Sukabumi, Jawa Barat. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan normaif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian lapangan untuk meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan fakta yang terjadi di masyarakat. Hasil Penelitian menujukan bahwa UU Nomor 21 Tahun 2014 membagi secara tegas kewenangan pemerintah dalam pengelolaan panas bumi baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan letak potensi panas bumi berada. Pengelolaan panas bumi dibagi menjadi dua bentuk yakni pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Khusus untuk pemanfaatan tidak langsung, kewenangan pengelolaannya hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat. Prosedur pemberian izin panas bumi dilakukan setelah pemerintah melakukan penetapan wilayah kerja panas bumi (WKP) dan penawaran WKP. Pemerintah belum bisa menerbitkan perizinan di kawasan hutan konservasi karena peraturan perundang-undangan turunan dari UU Nomor 21 Tahun 2014 belum terbentuk. Perizinan di kawasan hutan konservasi juga mengalami beberapa hambatan antara lain: (a) hambatan regulasi; (b) keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia; (c) minat investasi yang masing rendah; dan (d) keterbatasan infrastruktur energi.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN ANAK ANGKAT PEREMPUAN DALAM HUKUM WARIS ADAT MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU KARO DESA SUGIHEN KECAMATAN JUHAR KABUPATEN KARO ]]>
<![CDATA[Nadya Rahmayanti*, ng Basuki Prasetyo, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (442.232 KB)
<![CDATA[Pengangkatan anak yang terjadi pada masyarakat adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu mengangkat anak laki-laki sebagai penerus keturunan. Pengangkatan anak perempuan tidak banyak dilakukan oleh masyarakat adat dengan sistem kekerabatan patrilineal dikarenakan sistem kekerabatan patrlineal lebih mengutamakan anak laki-laki dibandingkan anak perempuan. Namun pengangkatan anak perempuan terjadi pada masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah anak angkat perempuan diakui oleh masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen dan bagaimanakah kedudukan anak angkat perempuan dalam hukum waris masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen Kecamatan Juhar Kabupaten Karo.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang menekankan pada teori-teori hukum dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian dihubungkan dengan kenyataan yang ada mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat. Spesifikasi penelitian bersifat dekriptif analitis yang bermaksud menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif. Metode pengumpulan datanya dengan penilitian langsung ke lapangan melalui wawancara untuk data primernya dan studi literatur untuk data sekundernya. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian yaitu dalam praktek pengangkatan anak perempuan yang lakukan pada masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen dilakukan secara terang dan tidak tunai namun mengakibatkan hubungan orang tua kandung dengan anak perempuan angkat menjadi putus. Masyarakat adat Suku Karo Desa Sugihen mengakui adanya terhadap pengangkatan anak perempuan. Diakuinya anak angkat perempuan di dalam masyarakat Suku Karo Desa Sugihen yaitu dengan dilaksanakannya upacara adat yang dilakukan oleh keluarga angkat. Upacara adat yang dilakukan tidak secara besar-besaran dan hanya dihadiri oleh ketua adat, warga setempat dan pihak keluarga angkat. Asal usul orang tua kandung dari anak angkat perempuan menjadi rahasia pihak keluarga angkat serta tidak memberitahukan kepada anak angkat perempuan. Kedudukan anak angkat perempuan dalam harta warisan orang tua angkatnya tidak sama dengan kedudukan anak angkat laki-laki. Pada masyarakat adat Desa Sugihen yang masih memegang teguh adat istiadat, anak angkat perempuan tidak menjadi ahli waris terhadap harta orang tua angkatnya. Anak angkat perempuan hanya mendapat harta berdasarkan pemberian dari orang tua angkatnya dan pengecualian tehadap harta peninggalan berupa tanah dari pemberian ibu untuk dikelola oleh anak angkat perempuan dapat dijual dengan persetujuan dari pihak bapak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA/BURUH PESERTA BPJS KESEHATAN DALAM PELAYANAN DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA INDRAMAYU ]]>
<![CDATA[Atin Wirantika*, Sonhaji, Suhartoyo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (514.003 KB)
<![CDATA[BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Kepesertaan BPJS Kesehatan berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Pekerja/buruh adalah salah satu peserta yang wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan,. Dalam penulisan hukum ini, permasalahan yang dibahas adalah tentang bagaimana pelaksanaan program BPJS Kesehatan bagi pekerja/buruh peserta BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu, hambatan dalam pelaksanaan, upaya untuk mengatasi hambatan, dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja/buruh peserta BPJS Kesehatan dalam pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis empiris yaitu dimana penulis mengacu berdasarkan perundang-undangan kemudian diverifikasi ke dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis yang menggambarkan pelaksanaan program BPJS kesehatan bagi pekerja/buruh di Rumah Sakit Bhayangkara, untuk penentuan sampel menggunakan teknik non random yang kemudian akan di analisis menggunakan metode analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukan bahwa Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu telah memberikan pelayanan yang baik terhadap pasien peserta BPJS Kesehatan, meskipun terjadi beberapa hambatan-hambatan dalam pelaksanaanya yaitu peserta yang tidak membawa persyaratan lengkap, berhentinya membayar iuran setelah mendapatkan manfaat dari BPJS Dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu mengedukasi peserta untuk membawa persyaratan lengkap dan pentingnya keteraturan pembayaran iuran cukup memberikan perubahan pelaksakanaan pelayanan menjadi lebih baik. Dan pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Indramayu diharapkan terus ditingkatkan agar menjadi lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN PELANGGARAN OLEH BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH PADA TAHUN 2018 ]]>
<![CDATA[Zsazsa Dordia Arinanda]]>;
<![CDATA[Ratna Herawati]]>;
<![CDATA[Untung Sri Hardjanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (423.38 KB)
<![CDATA[Studi ini mengkaji tentang peran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan pelanggaran yang terjadi pada Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk pelanggaran yang ditemukan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018 dan prosedur penyelesaian yang ditempuh serta hambatan apa saja yang dialami oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam menyelesaikan hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data – data yang terkumpul adalah analisis kualitatif. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah pada tahun 2018, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 81 pelanggaran administrasi, 5 pelanggaran pidana pemilihan, 6 pelanggaran kode etik. Dalam menyelesaikan Pelanggaran, untuk pelanggaran administrasi diteruskan kepada KPUD Provinsi Jawa Tengah, untuk pelanggaran pidana pemilihan diteruskan kepada penyidik Kepolisian Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Gakkumdu dan untuk pelanggaran kode etik diteruskan ke DKPP. Hambatan yang dialami Bawaslu dalam menyelesaikan pelanggaran dapat dilihat dari segi substansi hukum yaitu kelemahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang memberikan kewenangan terbatas kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan penindakan ataupun penyelesaian pelanggaran yang terjadi. Dari segi struktur hukum yaitu lembaga-lembaga yang terlibat baik dalam proses pembentukan undang-undang (DPR) ataupun pelaksana dari undang-undang tersebut (KPUD dan Polda). Dari segi kultur hukum yaitu masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PEMUTUSAN HUBUNGAN DIPLOMATIK SAUDI ARABIA DENGAN IRAN PASCA EKSEKUSI HUKUMAN MATI SHEIKH NIMR AL-NIMR ]]>
<![CDATA[Kholis Roisah, Peni Susetyorini, Aryo Bimo Prasetyo*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (497.664 KB)
<![CDATA[Negara dalam dunia intenasional dapat membuka hubungan kepada negara lainnya, hubungan ini berawal dari berbagai kepentingan, hubungan tersebut memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Salah satunya ialah pada tahun 2016 terjadi penyerangan gedung perwakilan diplomatik (premises) Arab Saudi di Iran setelah eksekusi hukuman mati Sheikh Nimr al-Nimr kemudian terjadi pemutusan hubungan diplomatik antar negara tersebut. Bagaimana perlindungan bagi warga negara di masing-masing negara setelah putusnya hubungan diplomatik pasca hukuman mati Sheikh Nimr al-Nimr dan bagaimana pertanggungjawaban negara penerima terhadap kerusakan yang terjadi di gedung Kedutaan Arab Saudi. Penyerangan terhadap Arab Saudi yang dilakukan oleh warga negara Iran yang bertentangan dengan hukum internasional, khususnya hukum diplomatik. Setelah Pemutusan hubungan diplomatik, perlindungan bagi warga negara diberikan kepada negara ketiga setelah mendapat persetujuan Iran dan Arab Saudi melalui mekanisme Protecting Power. Iran dalam pertanggungjawabannya tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai negara penerima. Iran sebagai negara penerima memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab untuk menyelesaikan kasus ini.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA PT. ASTRA CREDIT COMPANIES DENGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN LEASING ]]>
<![CDATA[Fahreza Surya Sumantri, Hendro Saptono*), Marjo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (317.995 KB)
<![CDATA[Engagement is a term or expression which is abstract, which refers to the legal relationships in the field of wealth between two or more people or parties, where the legal relationship gave birth to one of the obligations of the parties involved in the legal relationship. Engagement born of the agreement is the most common in daily human life - today. This agreement will be undertaken where both parties have agreed or agreed to enter into this contract.The existence of the agreement as a source of engagement we can find its basis in Article 1233 Book of the Law - Civil Code which states that: "each - each engagement was born, as well as a good treaty law - law"Each activity must have a purpose therefore, the authors also have a purpose in this thesis, as for the purpose of this study was to determine the position of a third party to which ownership of the goods are still in the process included in the company's leasing companies and credit astra related legal dispute resolution process that is leasing the to 2 (two) to pawn items that are still in the process of leasing companies in corporate credit astra. The method used in this study is an empirical juridical approach, which means that in use to solve the problem in the first study to examine then proceed to conduct research on primary data in the field.From the research, how the settlement when disputes arise between the lease and the lessor can be done 5 ways: send a warning letter, deliberation, transferable (over credits), direct execution, and the courts. To avoid disputes between both parties that the lease and the lessor, then made a copy of the agreement is about the rights and obligations between the parties that must be fulfilled by each party. In this case the dispute or dispute settlement is made more effective by deliberation or peace than by way of settlement in court so that the parties should avoid settling disputes in court. ]]>
