cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 2   3   4   5   6 
PERAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DI PROVINSI JAWA TENGAH Anggun Indah Permatasari*, Pujiyono, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.824 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tugas, wewenang, pelaksanaan peran, dan hambatan-hambatan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi di Provinsi Jawa Tengah serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tugas dan wewenang BPKP diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dalam melaksanaan perannya sebagai pengawas, BPKP perwakilan Provinsi Jawa Tengah ini mengadakan kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum, APH ini dapat meminta bantuan BPKP untuk melakukan audit investigasi, bantuan penghitungan kerugian negara dan bantuan keterangan ahli, terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Kontingensi di Kota Semarang, dugaan tindak pidana korupsi dalam pemeliharaan Jalan Sulang-Sumber-Kaliori Kabupaten Rembang dan dugaan kasus tindak pidana korupsi pekerjaan peningkatan Jalan Karangjambu-Guci, tidak ada hambatan dalam penanganan kasus-kasus tersebut.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK PANGAN HASIL REKAYASA GENETIKA Kattyanda Andang; Bambang Eko Turisno; Suradi Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (260.617 KB)

Abstract

Ketahanan pangan merupakan permasalahan yang dihadapi hampir seluruh negara di dunia, khususnya di Indonesia. Perkembangan teknologi dalam bidang pangan menjadi alternatif yaitu bioteknologi rekayasa genetika dianggap menjadi solusi atas permasalahan mengenai ketahanan pangan. Namun pangan produk rekayasa genetika dalam perkembangannya dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat yang mengkonsumsinya.Metode  penelitian yang digunakan penulis adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Pengaturan yang berkaitan tentang pangan produk rekayasa genetika merupakan suatu upaya untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen, juga mengenai pengaturan secara teknis mengenai pangan produk rekayasa genetika. Dalam hal  melakukan perbuatan melawan hukum pelaku usaha bertanggung jawab terhadap pangan produk rekayasa genetika kepada konsumen yang bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen.Upaya perwujudan perlindungan konsumen terhadap pangan produk rekayasa genetika telah dilaksanakan melalui peraturan perundang-udangan yang berkaitan dengan pangan produk rekayasa. Dalam menjalankan kegiatan usahanya pelaku usaha bertanggung jawab ketika suatu produk yang diproduksi dan dipasarkannya terbukti memiliki cacat yang menyebabkan kecelakaan pada manusia.
TUGAS DAN KEWENANGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN AMBARAWA DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN NARAPIDANA SEBAGAI WARGA NEGARA Andhika Rahmad S*, Amalia Diamantina, Lita Tyesta ALW
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.137 KB)

Abstract

               Perkembangan perlindungan dan pengakuan hak asasi narapidana di Indonesia, berkembang sejak berubahnya konsep pemenjaraan dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan, maka dalam pelaksanaan pidana penjara telah mengakui dan melindungi harkat dan martabat narapidana. Dasar hukum pembinaan di Indonesia terdapat pada Undang – Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,                Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan kewenangan lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan hambatan dalam pelaksanaan pembinaan di lembaga pemasyarakatan serta solusinya. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang digunakan untuk menjawab permasalahan tersebut.                Hasil dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa bahwa dalam melaksanakan pembinaan lembaga pemasyarakatan Ambarawa mempunyai tugas dan kewenangan untuk mendukung  proses pembinan. Tugas pokok, antara lain :  melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik, melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana dan anak didik, Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan hasil kerja, Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib lembaga pemasyarakatan. Kewenangan, antara lain : membantu mengarahkan narapidana untuk mentaati semua peraturan dan bertindak sesuai dengan prosedur agar menciptakan kondisi yang kondusif dan aman.            Hambatan dalam pelaksanaan pembinaan antara lain dari sarana dan prasarana yang kurang memadai dan kurangnya promosi produk hasil kerajinan narapidana. Solusinya dengan memaksimalkan bangunan yang masih kokoh dan mengikuti bazar – bazar untuk memperkenalkan hasil kerajinan yang dibuat narapidana.
TANGGUNG JAWAB PENJUAL TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI LAPTOP MELALUI MEDIA INTERNET DI KOTA SEMARANG Denis Putra Sinulingga, Dewi Hendrawati, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (231.277 KB)

Abstract

In the trade agreement via internet really was needed by the existence of the seller’s responsibility so the buyer can be protected by law. The seller responsible for the defect hidden on the goods sold. Based on the provisions from the Article 1504 KUHPerdata, in the practice was known the warranty term in the trade agreement, sellers must give the guarantee that their goods can function according to the aim of use. The sellers who offered the laptop via internet give the description or the picture of laptop and information about laptop, so there is a warranty from the seller towards the trade agreement in the laptop via internet. The research was carried out by using the juridical empirical approach method and specification was carried out with descriptively the analysis. The source and kind of data used are primary data and the secondary data. Data collection techniques use library research and field studies, and the data are received will be analysed qualitatively. The results of the research has been done that the seller's responsibility to the buyer in the matter of the existence defect hidden in the trade laptop via internet, included the seller's responsibility and the manufacturer. Legal remedies can used by the buyer is to make a claim or demands of the warranty. Several sellers give the provisions about the warranty terms and conditions on each website, but there are also implied warranty at the seller's website. In the manufacturer’s warranty, the hidden defects was borne by the accordance with the warranty of their respective brands of laptops,  because only problems related to damage as resulting from defective material or workmanship errors that can be borne within the period of warranty. The dispute resolution regarding the seller's responsibility use 2 ways: the first way that buyer return back the laptop to the seller with accompanied a description of the return of the laptop. The second way is buyer directly carry out the warranty claim in service center of the laptop brands.
KAJIAN MEREK PADA FENOMENA VAKSIN PALSU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Budi Santoso, Rinitami Njatrijani, Viva Hotmauli Napitupulu*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (334.253 KB)

Abstract

Merek, sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual merupakan identitas kualitas, yang membutuhkan usaha, tenaga, dan strategi untuk menjadi merek terkenal. Sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek merupakan tanda yang membedakan asal suatu produk, yang bermanfaat bagi pemiliknya maupun masyarakat selaku konsumen. Namun merek terkadang dimanfaatkan dengan tindakan pemalsuan maupun peniruan merek guna membonceng reputasi (passing off) dari merek terkenal. Pelanggaran merek ini merugikan produsen merek Havrix, Pediacel, Tripacel, Tuberkulin, dan Biocef yang telah dipalsukan dan sudah dicap buruk oleh masyarakat sehingga, perlu penyelesaian yang tepat dan perlindungan bagi pemilik merek. Penulis meneliti dengan pendekatan yuridis empiris dengan purposive sampling, juga penelelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan pengawasan penyaluran vaksin dengan merek terdaftar di Indonesia masih sangat lemah, peniruan label merek, baik warna, huruf, maupun angkanya telah  menyesatkan masyarakat. Penanganan yang kurang maksimal menyebabkan perspektif yang negatif terhadap merek yang dipalsukan. Pemerintah harus menindak tegas melalui penyelesaian sengketa merek. Publikasi yang jelas juga sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh apa penanganannya, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap merek tersebut kembali, dan pemilik merek juga harus kooperatif di dalam penyelesaiannya.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU DI KANTOR BPJS KESEHATAN CABANG KUDUS Cyntia Yolanda Firdaus*, Sonhaji, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (283.017 KB)

Abstract

Penelitian ini mengenai permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Kudus dan usaha yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan Cabang Kudus dalam memenuhi ketentuan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pekerja yang terikat pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus dengan Pekerja Tidak Tetap sudah sesuai dengan ketentuan syarat perjanjian kerja menurut Pasal 1601-1603 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, syarat perjanjian kerja dan memenuhi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu pada Pasal 50-59 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan   dan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak.Usaha yang dilakukan oleh pihak BPJS Kesehatan Kantor Cabang Kudus untuk memenuhi ketentuan mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sesuai undang-undang yang berlaku ialah dengan pembuatan perjanjian kerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerimaan pekerja sesuai dengan prosedur yang ada.
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU TERHADAP BAYINYA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI Lya Erika; Nur Rochaeti; Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.686 KB)

Abstract

Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai peraturan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.Metode pengumpulan data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Pati.Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya antara lain karena faktor internal yaitu faktor kondisi kepribadian yang lemah serta kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, takut diketahui melahirkan bayi dan faktor eksternal yaitu faktor agama dan perkembangan teknologi, Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.
PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KABUPATEN KENDAL Nur Rochaeti, R.B. Sularto, Tarekh Candra D*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.846 KB)

Abstract

Pembinaan narapidana ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak para narapidana yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan bertugas menampung, merawat dan membina narapidana. Pembinaan narapidana yang baik harus ada partisipasi dari petugas, narapidana dan masyarakat. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis pelaksanaan pembinaan narapidana, peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana, dan hal-hal yang menjadi hambatan bagi masyarakat dalam hal peran serta masyarakat dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Kendal menunjukan bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana sudah cukup baik, meskipun menemui hambatan seperti kurangnya kualitas dan kuantitas petugas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, sikap perilaku dan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah petugas, dan pandangan negatif masyarakat terhadap narapidana. Masyarakat terlibat dalam pembinaan kerohanian dan intelektual, mengawasi, menjamin dan membimbing dalam program asimilasi dan integrasi. Hambatan masyarakat untuk terlibat dalam pembinaan diantaranya enggan untuk terlibat dalam pembinaan narapidana, perizinan dan syarat yang ketat, sarana kurang memadai, dan terbatasnya anggaran.
KOPERASI SEBAGAI WADAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH PADA SENTRA BUDIDAYA JAMUR DI DESA GENTING KABUPATEN SEMARANG Dimas Adi Nugroho*, Srie Wiletno, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (415.388 KB)

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) is one of the backbone of the economy in Indonesia. One of the factors that make UMKM have hold up is their business prospects. But in its development, UMKM have not been able to increase their potential to the maximum. As in the case of UMKM jamur in the village of Genting that have good prospects from their mushroom cultivation business , but do not have the appropriate container in its development efforts. Cooperative is an organization that is right for the development of UMKM jamur in the village of Genting. It can be seen based on the purpose and function of the cooperation. In addition, the cooperative is a means for the government in carrying out its role for the empowerment and development of UMKM. Keywords: Cooperative, UMKM, Mushroom Cultivation
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN PURBALINGGA Amiek Soemarmi, Budi Ispriyarso, Talitha Inas Qohita,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (563.752 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan fungsi, hambatan dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya meningkatkan keuangan daerah di Kabupaten Purbalingga. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan tugas dan fugsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah berjalan dengan baik yaitu dengan  melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mengelola obyek wisata, menetapkan kebijakan - kebijakan pembangunan pariwisata seperti kebijakan peningkatan daya saing produk wisata dan kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan, selanjutnya yaitu dengan membuat program - program untuk mengembangkan kepariwisataan daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak terlepas dari faktor-faktor yang dapat menghambat kinerjanya, seperti kurangnya sumber dana, sumber daya manusia profesional kurang memadai, serta sarana dan prasarana yang belum mendukung, namun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Purbalingga telah memiliki upaya untuk menangani hambatan tersebut.

Page 4 of 157 | Total Record : 1565

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue