Articles
1,565 Documents
<![CDATA[IMPLEMENTASI LAYANAN 70-70 DI BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Pertanahan Kota Salatiga) ]]>
<![CDATA[Johanes Prima Cahya*, Ana Silviana, Sukirno]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (533.545 KB)
<![CDATA[Mengambil momentum Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke 70 pada tanggal 17 Agustus 2015 dengan tema “Ayo Kerja”, Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional memberikan sebuah inovasi di bidang pertanahan yang diberi nama “Layanan 70-70”, sesuai Dengan Surat Edaran Nomor 13/SE/VIII/2015 yang meliputi 7 jenis pelayanan. Melalui Layanan 70-70, Kantor Pertanahan diberi hak untuk dapat memilih diantara 7 jenis pelayanan berserta jangka waktunya menurut kemampuan masing-masing. Layanan 70-70 merupakan layanan yang wajib dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan di seluruh wilayah Indonesia, salah satunya adalah Kantor Pertanahan Kota Salatiga.]]>
<![CDATA[STUDI KRIMINOLOGIS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI POLRESTABES SEMARANG ]]>
<![CDATA[Nur Rochaeti, Budhi Wisaksono, Richard Sianturi*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.903 KB)
<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan secara fisik maupun emosional atau psikologis, yang merupakan suatu cara pengontrolan terhadap pasangan dalam kehidupan rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga umumnya digunakan sebagai alat oleh pria untuk mengontrol perempuan. Menurut catatan tahunan Komnas Perempuan Tahun 2014 menunjukan bahwa intensitas kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi. Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) pada tahun tersebut yang dilaporkan mencapai sebanyak 293.220 dimana sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menolak menangani kasus KDRT karena dianggap ranah pribadi. Akibatnya, kasus banyak yang diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Umumnya cara ini hanya berupa imbauan agar pasangan suami istri atau keluarga rukun kembali sehingga tidak ada jaminan KDRT akan terhenti.Berdasarkan uraian tersebut, beberapa permasalahan pokok yang diteliti ialah: 1) Bagaimana kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia ditinjau dari aspek kriminologi ? 2) Bagaimana penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Semarang ?]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS KEALPAAN PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PURWODADI NO: 05/PID.B/2015/PN PWD) ]]>
<![CDATA[Aulia Risky Aditya*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.648 KB)
<![CDATA[Listrik merupan kebutuhan yang sangat mendasar bagi setiap orang di dunia. Akan tetapi banyak sekali pemsangan instalasi listrik yang menyebabkan timbulnya korban mulai dari luka ringan sampai yang terparah adalah meninggalnya korban. Permasalahan disini adalah siapa yag akan bertanggungjawab jika timbulnya korban? .Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam hukum positif indonesia diatur dalam Pasal 359 KUHP. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain dalam Putusan Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 05/Pid.B/2015/Pn Pwd tahun 2015 yaitu Bahwa terdakwa secara sah dan bertanggungjawab telah melakukan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan kematian orang lain. Tetapi menurut doktrine vicarious liability bahwa orang yang melakukannya patut bertanggungjawab juga terdapat kejadian yang menimpa korban.]]>
<![CDATA[KONTRIBUSI INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS (ICRC) DALAM PERLINDUNGAN TAWANAN PERANG YANG MENGALAMI PENYIKSAAN DI PENJARA ABU GHRAIB IRAK ]]>
<![CDATA[Futty Suci Annisa]]>;
<![CDATA[Joko Setiyono]]>;
<![CDATA[M. Kabul Supriyadhie]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (211.411 KB)
<![CDATA[Penyiksaan terhadap tawanan perang merupakan pelanggaran berat terhadap Konvensi Jenewa III Tahun 1949 mengenai Perlakuan Terhadap Tawanan Perang. Tidak terkecuali penyiksaan yang terjadi di Penjara Abu Ghraib Irak. ICRC sebagai organisasi internasional non pemerintah yang bergerak di bidang kemanusiaan memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan atas pelanggaran-pelanggaran berat yang terjadi di sana sesuai dengan peran dan fungsinya. Melalui penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum humaniter internasional atas tawanan perang yang mengalami penyiksaan di Abu Ghraib dan bentuk kontribusi ICRC dalam memberikan perlindungan kepada para tawanan perang disana. Hasil penelitian menunjukan bahwa telah terjadi pelanggaran berat atas perlindungan yang seharusnya diberikan kepada para tawanan perang di Penjara Abu Ghraib. ICRC melalui misi kemanusiaannya, telah berusaha berkontribusi dan ikut andil dalam penanganan kasus penyiksaan tersebut sesuai dengan peran dan fungsinya. Meskipun, masih terdapat hambatan yang menyebabkan kurang maksimalnya ICRC dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam memberikan perlindungan kepada para tawanan yang mengalami penyiksaan di Penjara Abu Ghraib Irak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA ATAS LAGU ANTARA PENCIPTA LAGU DENGAN PRODUSER REKAMAN SUARA ]]>
<![CDATA[Katerina Ronauli*, Etty Susilowati, Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (428.676 KB)
<![CDATA[Musik dan lagu menjadi suatu hal yang penting di dalam industri hiburan karena memiliki nilai ekonomis yang akan mendatangkan keuntungan apabila dieksploitasi. Untuk mendapatkan manfaat ekonomi, pencipta lagu membutuhkan kerja sama dengan produser rekaman suara. Dalam kerja sama tersebut pencipta lagu memberikan izin kepada produser rekaman suara melalui perjanjian lisensi yang berisi pembuatan, penggandaan serta penjualan karya cipta lagu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan mengkaji bahan-bahan pustaka yang kemudian dikaitkan dengan peristiwa hukum yang terjadi yaitu perjanjian lisensi musik di antara pencipta lagu dengan produser rekaman suara. Hasil penelitian yaitu perjanjian lisensi hak cipta atas lagu sudah menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Namun, pelaksanaan terhadap ketentuan-ketentuan tersebut di dalam perjanjian, masih sering dilanggar oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan perselisihan. Selain itu terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian lisensi disebabkan dari dua faktor yaitu internal dan eksternal. ]]>
<![CDATA[UPAYA PENCEGAHAN TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II BETENG AMBARAWA ]]>
<![CDATA[Agus Hardiyanto, R.B Sularto, Purwoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (364.194 KB)
<![CDATA[One of the technical unit which function is take care the criminal called prison. During the punishment period, sometimes the criminals have inhumanity treatment, although there are lot of regulations related to the defendant treatment. The main problems in this paper are explain factors which cause the violation among the capcriminals themselves in Beteng Jail Ambarawa city, and also reveal the solution to avoid the chaos in this II class jail.The type of this research of law writing using yuridis research, sources of data in this study using primary and secondary data sources. Data collection methods in this research using the writer use both observation method and interview method, then the writer analyze the result qualitively. Factors causes violation among the criminals themselves in Beteng Jail, Ambarawa city are over capasity, the comparation between the official amount and the criminals is not equal, the official understanding to their duty and also to the human right values is different. the criminals have strong willingness to escape and the monotonic situation and condition which persist for a long time. In order to solve the problems, the second class jail in Beteng Ambarawa are: develop the criminals’s personality, giving several kinds permission leave to the criminals, giving parole with certain condition and increasing surveillance.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 TERHADAP EKSISTENSI HUTAN ADAT MASYARAKAT KASEPUHAN CIPTAGELAR YANG TUMPANG TINDIH DENGAN HUTAN KONSERVASI TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK ]]>
<![CDATA[Sukirno, Sri Sudaryatmi, Sitta Nabilla Maisara Mulyono Putri*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (681.613 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu implikasi Putusan MK No.35/PUU-X/2012 terhadap eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar yang tumpang tindih dengan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Halimun Salak dan langkah-langkah penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi pasca diterbitkannya SK Menhut No. 175/Kpts-II/2003 tentang perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, eksistensi hutan adat masyarakat Kasepuhan Ciptagelar bersifat status quo. Pihak Kasepuhan Ciptagelar menyatakan bahwa hutan adat milik mereka eksis sejak zaman nenek moyang mereka sampai sekarang, sedangkan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyatakan bahwa hutan adat Kasepuhan Ciptagelar tidak eksis karena belum memiliki SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Status Hutan Adat mereka. Penyelesaian masalah yang timbul akibat tumpang tindih status hutan adat dan hutan konservasi TNGHS sejauh ini dilakukan melalui muyawarah antara pihak TNGHS dengan pihak Kasepuhan Ciptagelar, selain itu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga sudah menerbitkan beberapa regulasi sebagai bentuk tindak lanjut dari Putusan MK No.35/PUU-X/2012.. ]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG DIPEKERJAKAN SEBAGAI BURUH PERUSAHAAN ]]>
<![CDATA[Shofia Fatmawati Saifullah*, Eko Soponyono, Solechan]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (338.091 KB)
<![CDATA[Anak merupakan titipan dari Tuhan untuk dibesarkan, dirawat, dan didik oleh orang tuanya, oleh karena itu anak tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang oleh siapapun. Perlakuan secara sewenang-wenang bisa dilakukakan melalui eksploitasi anak, kekerasan pada anak, kejahatan seksual, maupun perdagangan pada anak. Kebijakan hukum pidana di dalam upaya perlindungan anak yang dipekerjakan sebagai buruh perusahaan dengan cara melindungi hak-hak buruh anak serta memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana terhadap buruh anak pada saat ini. serta kebijakan hukum pidana terhadap buruh anak di masa mendatang agar kebijakan tersebut sesuai dengan perkembangan masyarakat.Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu yang pertama mengenai kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif saat ini dan kedua tentang kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh di perusahaanMetode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data sekunder.Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kebijakan hukum pidana melindungi anak yang dipekerjakan pada perusahaan dan memberikan sanksi pidana pada setiap orang yang melanggar ketentuan pada Undang-undang yang berlaku pada saat ini. Dan melakukan kebijakan hukum pidana mengenai anak yang di pekerjakan di perushaan pada masa yang akan datang agar sesuai dengan pekermbangan zaman. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PROSES PENYELESAIAN PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) PADA PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO.83K/Pdt.Sus-PHI/2015) ]]>
<![CDATA[Sonhaji, Suhartoyo, Dian Firdaus*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.891 KB)
<![CDATA[Dalam mempertahankan keberlangsungan hidupannya, manusia memiliki kebutuhan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kebutuhan yang beraneka ragam ini manusia dituntut untuk bekerja. Ketika bekerja tidak jarang pula ditemukan permasalahan dalamnya. Permasalahan yang menjadi ketakutan terbesar para pekerja adalah Pemutusan Hubungan Kerja. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. PHK merupakan masalah yang kompleks karena berhubungan erat dengan pengangguran dan kriminalitas. Metode penelitian yang Penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif atau metode penelitian hukum doktriner dimana penelitian ini menggunakan data sekunder.               Hasil penelitian dari permasalahan di atas adalah segala bentuk penyelesaian perselisihan yang dilalui para pihak berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Indsutrial telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya mengenai putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung menurut Penulis sudah sesuai ketentuan perundang-undangan. Dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan hak-hak Pekerja senyatanya telah dipenuhi oleh Pengusaha, dimana hal ini dibuktikan melalui pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Pekerja dianggap keluar atau mengundurkan diri dari pekerjaannya dikarenakan tidak memenuhi kewajibannya sampai pada tanggal berakhirnya perjanjian kerja yang telah disepakati. Berdasarkan pertimbangan ini maka Pekerja tidak mendadapatkan pesangon. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEPOSAN DALAM PELAKSANAAN SIMPANAN DEPOSITO TERKAIT DENGAN PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK ]]>
<![CDATA[Anindya Febriana*, Bambang Eko Turisno, Siti Malikhatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.476 KB)
<![CDATA[Bagi sebuah negara, kehadiran dunia perbankan begitu penting terutama dalam hal perekonomian negara. Dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bank dapat dijadikan sebagai tolok ukur bagi kemajuan suatu negara. Oleh karenanya, dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, bank diharapkan harus selalu berpegang teguh pada prinsip kehati-hatian, tidak terkecuali pada pelaksanaan simpanan deposito. Akan menjadi sebuah masalah apabila bank melaksanakan kegiatan usaha tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian sehingga mengabaikan perlindungan dari nasabah bank tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap deposan dalam pelaksanaan simpanan deposito terkait dengan prinsip kehati-hatian dan penerapan prinsip kehati-hatian bank dalam beberapa putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris. Perlindungan hukum yang diberikan Bank Jateng dalam pelaksanaan simpanan deposito, adalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan, ketentuan internal Bank Jateng serta dual control dalam setiap pelaksanaan simpanan deposito. Selanjutnya, dari hasil penelitian yang dilakukan, juga diketahui bahwa penerapan prinsip kehati-hatian pada putusan No: 1111 K/Pdt/2013 dalam pencairan dana deposito milik PT. Elnusa Tbk. tidak diterapkan seperti yang sebagaimana diatur di dalam undang-undang dan sebaliknya, berdasarkan putusan No: 41 PK/Pdt/2014 diketahui bahwa pencairan dana yang dilakukan oleh Bank Mandiri terhadap simpanan deposito milik Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah sesuai dengan prosedur hukum dan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian.]]>
