cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 3   4   5   6   7 
KEKUATAN HUKUM DAYA PEMBUKTIAN KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DENGAN LETER C (Studi Kasus di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang) Agatha Wilona Ayu Kaulika*, Ana Silviana, Sukirno
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (599.158 KB)

Abstract

Banyaknya kasus pertanahan mengenai tumpang tindih (overlapping) atau terdapat dua sertipikat mengenai objek tanah yang sama., yang salah satu kasusnya terjadi di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang antara Kisworo Rudiyanto selaku pemegang Sertipikat Hak Milik No. 3489/Mangunharjo Tembalang/2011 dengan bukti kepemilikan tanahnya berupa Leter C dengan PT Kekancan Mukti selaku pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan No.1568/Mangunharjo Tembalang/2013 yang dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 410/Pdt G/2013 dan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 340/Pdt/2014 memenangkan sertipikat milik Kisworo Rudiyanto. Akibat hukum terhadap bukti kepemilikan tanah setelah berlakunya UUPA yaitu wajib dilakukan pendaftaran sesuai dengan hukum tanah nasional sehingga mendapatkan bukti sah berupa sertipikat. Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara  Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 340/Pdt/2014 yaitu tidak dapat dibuktikan bahwa objek sengketa dimiliki oleh PT Kekancan Mukti, sedangkan bukti-bukti yang diberikan oleh Kisworo Rudiyanto dapat dibuktikan dalil gugatannya maka objek sengketa sah milik Kisworo Rudiyanto.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG POLIS ASURANSI UNIT LINK DI PT. ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA, JAKARTA Nanda Mutia Apsari, Budiharto, Rinitami Njatrijani
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.984 KB)

Abstract

To increase public interest in the insured, the insurance company issuing insurance products by combining the functions of protection and unit-linked investment called. Society is quite enthusiastic about this product, because the development of investment in Indonesia is quite rapid in the past decade. It makes opportunities for the insurance industry in Indonesia is growing more slowly than other countries. The growth of unit-linked proceeded to make even the life insurance industry today are more focused on selling products. This study aimed to determine whether the implementation of unit-linked insurance in PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia in accordance with the existing arrangement is the Chairman of Bapepam and financial institutions Kep-104/BL/2006 on Unit Linked Products and Government Regulation Number 73 Year 1992 concerning Insurance Business, as well as to know what the legal protection provided by PT . PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia appears logical for the clients in case of problems in the agreement. This study uses empirical juridical approach, which is done by examining the norm das solen and real implementation specifications descriptive-analytical study which attempted to portray the legislation in force associated with the theories of law and positive law enforcement practices. The results showed that the implementation of unit-linked insurance in PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia has fulfilled a variety of settings in the Chairman of Bapepam and financial institutions Kep-104/BL/2006 on Unit Linked Products and Government Regulation Number 73 Year 1992 concerning Insurance Business, although there is no specific regulation on the implementation of unit-linked insurance itself. Forms of legal protection for the insured in the soul assuransi link unit on PT. Asuransi Jiwa Manulife Indonesia, Jakarta is through the application of provisions of Law. 8 of 1999 on Consumer Protection. With regard to corporate responsibility issuing unit-linked life insurance to customers as contained in Article 26 of BFL, a company that markets life insurance unit-linked insurance is responsible to the customer or the insured to meet any guarantee of protection expressly stated in the policy. Based on the results of this study suggested to the Government authorities should conduct more rigorous oversight of the products are unit-linked life insurance marketed in Indonesia to comply with regulations. Supervision may be accompanied by sanctions against the insurance company itself. In terms of legal protection, the government should supervise the performance of insurance agents more closely, whether insurance agencies owned by the insurance company already has a license from the Insurance Council of Indonesia (DAI) or not, because the problem-an issue may arise because agents unprofessional.
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS SERTA KONSEP PENEGAKAN HUKUMNYA DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Herman P. Isodorus Mahulae*, Pujiyono, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (648.705 KB)

Abstract

Pesatnya pertumbuhan transportasi darat saat ini, ternyata disertai dengan bertambahnya angka kecelakaan lalu lintas, hal ini dapat dilihat dari banyaknya pemberitaan terkait kecelakaan lalu lintas baik itu di media cetak maupun media elektronik. Terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal pengemudi. Kebanyakan kasus kecelakaan lalu lintas melibatkan perusahaan angkutan umum, seperti perusahaan otobus yang mengabaikan kelaikan armada busnya dengan tujuan menghemat biaya. Selain itu keadaan jalan yang menjadi sarana utama transportasi darat juga seringkali ditemukan dalam keadaan rusak dan berdampak terhadap timbulnya kecelakaan lalu lintas. Dalam pelaksanaannya, penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi mengalami hambatan karena undang-undang tidak mengatur secara jelas dalam hal apa dan kapan korporasi dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, selain itu secara yuridis korporasi juga belum diakui di dalam KUHP Indonesia sehingga diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
KONSEP LIKE PRODUCT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PANEL WORLD TRADE ORGANIZATION (WTO) Adinda Kartika Putri*, Darminto Hartono Paulus, FX Djoko Priyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.458 KB)

Abstract

Perkembangan perdagangan internasional sering menimbulkan sengketa antara Negara anggota WTO, khususnya mengenai produk sejenis (like product). Perdagangan barang internasional diatur oleh GATT 1994, namun sengketa produk sejenis tidak dapat diselesaikan menggunakan perjanjian ini karena definisi produk sejenis tidak diatur di dalamnya. Hal ini menimbulkan masalah baru dalam penyelesaian sengketa produk sejenis.
PENERAPAN METODE RISK BASED CAPITAL PADA PERUSAHAAN ASURANSI JIWA (STUDI KASUS PERUSAHAAN ASURANSI JIWA BUMI ASIH JAYA YANG TELAH DIPAILITKAN OLEH MA) Rinitami Nyatrijani, Herni Widanarti, Muh Nashrun Min Robbi*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.155 KB)

Abstract

Perusahaan asuransi sebagai lembaga pertanggungan harus memiliki standar tingkat solvabilitas yang disebut metode Risk Based Capital untuk menjamin hak pemegang polis ketika terjadi evenement. Perusahaan Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang diketahui tidak bisa mencapai standar minimal tingkat solvabilitas maka menanggung berbagi konsekuensi hukum yang mana salah satunnya adalah upaya permohonan pailit.
TANGGUNG JAWAB PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) SEBAGAI PERUSAHAAN JASA PENGANGKUTAN TERHADAP KESELAMATAN PENUMPANG KERETA DI PERLINTASAN SEBIDANG Afrizal Riyadi*, Rinitami Njatrijani, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.525 KB)

Abstract

Kereta api telah menjadi sarana angkutan yang diprioritaskan masyarakat dibandingkan dengan angkutan jalan karena mempunyai kelebihan dari sisi keselamatan, keamanan dan efisiensi waktu serta biaya. Perjalanan dengan menggunakan angkutan kereta api tidak terlepas dari adanya perlintasan sebidang antara rel kereta api dan jalan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan  bahwa jumlah perlintasan sebidang resmi tidak dijaga serta perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin atau bersifat liar jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan perlintasan sebidang resmi. Pemerintah mempunyai tanggung jawab  atas pengadaan perlintasan sebidang. Fasilitas penunjang pada perlintasan sebidang resmi tidak dijaga belum sepenuhnya dilengkapi. Selain itu, penutupan pada perlintasan sebidang yang tidak memiliki izin belum sepenuhnya dilakukan. Hal ini disebabkan karena kurangnya alokasi dana serta tidak adanya tindak lanjut dari hasil evaluasi perlintasan sebidang oleh pemerintah. Dengan adanya permasalahan pada perlintasan sebidang tentunya dapat mengancam keselamatan penumpang kereta dalam perjalanan angkutan kereta api. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebagai penyelenggara sarana perkeretaapian mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan keselamatan penumpang kereta menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian. Keamanan dan keselamatan penumpang kereta termasuk juga ketika perjalanan angkutan kereta api melintasi perlintasan sebidang. 
TINDAKAN PEMBALASAN (REPRISAL) OLEH ISRAEL TERHADAP JALUR GAZA (PALESTINA) DALAM PERSPEKTIF HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sarah Nur Sar Kholis Roisah, Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (570.36 KB)

Abstract

Reprisal merupakan upaya paksa yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan maksud untuk menyelesaikan sengketa yang timbul karena negara yang dikenai reprisal telah melakukan tindakan yang tidak dibenarkan. Reprisal dapat dibenarkan apabila sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak melanggar Hukum Humaniter Internasional. Salah satu kasus tindakan balasan yang berkenaan dengan hal ini adalah sengketa antara Israel dan Milisi Hamas (Palestina) di Jalur Gaza pada tanggal 22 Agustus 2016.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan balasan yang dilakukan Israel terhadap jalur Gaza merupakan tindakan balasan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional dan untuk mengetahui sanksi apa yang dapat di terapkan kepada Israel atas serangan balasan yang melanggar prinsip Hukum Humaniter Internasional.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, tindakan pembalasan yang dilakukan Israel adalah tindakan pembalasan yang melanggar Hukum Humaniter Internasional karna tindakan tersebut melanggar prinsi proporsionalitas dan prinsip necessity. Sedangkan sanksi yang seharusnya diberikan kepada Israel atas pelanggaran yang dilakukan adalah diadili melalui Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atau melalui Mahkamah ad-hoc, namun cara tersebut sulit dilakukan. Maka sanksi yang dapat diberikan adalah berupa sanksi moral, pengucilan, pemutusan hubungan diplomatik dan embargo senjata.
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN CYBERBULLYING DALAM UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA Eko Soponyono, AM. Endah Sri Astuti, Friskilla Clara S.A.T*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (471.556 KB)

Abstract

Perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan suatu bentuk perluasan dari bullying yang berupa perbuatan intimidasi yang dilakukan di dunia maya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang kebijakan hukum pidana terhadap masalah cyberbullying pada saat ini di Indonesia dan kebijakan hukum pidana penanggulangan cyberbullying dalam upaya pembaharuan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana terhadap masalah cyberbullying pada saat ini di Indonesia diidentifikasi dengan KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam KUHP yang berlaku saat ini dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat beberapa pasal yang berkaitan dengan bentuk cyberbullying. Perlu dicermati bahwa terdapat banyak kelemahan ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP dan UU ITE untuk menjangkau cyberbullying. Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan cyberbullying untuk pembaharuan hukum pidana dapat ditemukan dalam Konsep KUHP dan kajian perbandingan dengan negara lain terhadap cyberbullying, sehingga dengan adanya pembentukan KUHP yang baru serta melakukan perbandingan dapat menjadi acuan atau pertimbangan dan memberikan masukan untuk menanggulangi cyberbullying di Indonesia.
TINJAUAN TENTANG OBJEK PRAPERADILAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Iqbal Parikesit*, Eko Soponyono, Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (900.982 KB)

Abstract

Dalam rangka menegakkan keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hak-hak tersangka maka pembuat undang-undang membentuk suatu lembaga baru, yaitu lembaga praperadilan. Lembaga praperadilan mewujudkan perlindungan hak-hak tersangka dan harkat martabat, apabila tersangka mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Prapradilan ini merupakan suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu bagaimana upaya penegakan hukum yang dapat diberikan praperadilan terhadap penetapan tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi dan bagaimana penerapan pemeriksaan praperadilan mengenai sah tidaknya penetapan tersangka yang oleh penyidik pada putusan perkara No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini. Di samping itu skripsi ini menganalisis putusan praperadian khususnya menyangkut sah tidaknya penetapan tersangka oleh penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana korupsi yang diperolehya dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.Hasil penelitian diketahui bahwa keberadaan lembaga praperadilan berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang sekaligus berfungsi sebagai sarana pengawasan secara horizontal, dimana pengawasan yang dilakukan oleh lembaga praperadilan terhadap lembaga penyidik dan penuntut umum yang sifatnya sejajar dalam pelaksanaan penegakan hukum. Di sisi lain, fungsi praperadilan bertitik tolak dari wewenang dan tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan terhadap setiap tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap pemeriksaan, apakah tindakan atau upaya paksa tersebut sesuai ketentuan undang-undang atau justru melanggar undang-undang, sebab pada undang-undang tindak pidana korupsi tidak ada mengatur tentang lembaga praperadilan. Lebih lanjut, terkait Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dari isi putusannya yang memuat tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, maupun dari pertimbangan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Namun yang menjadi masalah adalah proses administrasi pemeriksaaan perkara praperadilan yang cenderung tidak sesuai prosedur perundang-undangan, seperti tentang penetapan hari sidang. Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP, penetapan hari sidang yakni tiga hari setelah register namun dalam putusan tersebut hanya sehari setelah register. Sebenanya hal ini telah melanggar ketentuan, tetapi dengan memperhatikan asas peradilan cepat, maka hal ini dapat dimaklumi. Dengan pertimbangan bahwa jangan sampai proses register ini memakan banyak waktu dan menghambat proses pemeriksaan. Namun secara garis besar, Putusan Praperadilan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel., telah sesuai dengan kaidah hukum sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI PERIODE 2009-2014 Fery Mahendratama*, Fifiana Wisnaeni, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.765 KB)

Abstract

Fungsi legislasi adalah suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak pemangku kepentingan, untuk menetapkan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. Fungsi Legislasi dalam pembentukan peraturan daerah dimaksudkan untuk mengetahui apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis Pelaksanaan Fungsi Legislasi DPRD dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pati periode 2009-2014, serta untuk mengetahui faktor apa sajakah yang menghambat pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 dan solusinya. Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Proses pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kabupaten Pati Periode 2009-2014 sudah sesuai menurut aturan yang berlaku baik perda yang dari inisiatif DPRD maupun dari Pemerintah Daerah. Hambatan yang muncul dari pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati Periode 2009-2014 antara lain: Kurang optimal melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan dan pembentukan; Mekanisme pelaksanaan koordinasi, harmonisasi dan kerjasama antar instansi pemerintah dalam tahapan proses dan prosedur penyusunan, tidak dilandasi prinsip kesetaraan dan kebersamaan, sehingga tidak jarang terjadi pemaksaan kehendak dalam pengambilan keputusan; Kurang memperhitungkan aspek-aspek yang berkaitan dengan jumlah dan kemampuan Sumber Daya Manusia pelaksana, biaya operasional, sarana dan prasarana penunjangnya.

Page 5 of 157 | Total Record : 1565

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue