Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PEMILIHAN WANITA DALAM BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN SEMARANG DITINJAU DARI PERSPEKTIF GENDER ]]>
<![CDATA[Ahmad Wildan Sukhoyya]]>;
<![CDATA[Ani Purwanti]]>;
<![CDATA[Dyah Wijaningsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (718.738 KB)
<![CDATA[Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa membawa semangat baru bagi proses demokratisasi di level desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik, termasuk perempuan. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam pasal 54 Undang-Undang Desa, dimana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Keterwakilan perempuan dalam ruang pengambilan kebijakan masih rendah yang disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah budaya patriarki yang masih tumbuh pada maysrakat pedesanan yang mengakibatkan posisi perempuan hanya terpaku pada urusan rumah tangga dan hak perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan publik menjadi terbatas.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Hal tersebut di lakukan untuk menunjang keakuratan data dalam menyusun karya tulis ini. Penulis menngunakan metode tersebut supaya dapat menyuguhkan fakta-fakta mengenai Pemilihan Wanita dalam Badan Permusyawaratn Desa. Penelitian yang telah di lakukan menunjukkan hasil bahwa BPD yang ada di Desa Barukan terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permuaywaratan Desa dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang, sedangkan di Desa Bener belum terdapat keterwakilan perempuan dalam struktur Badan Permusyawaratan Desa. Upaya yang dilakukan dari pemerintah daerah untuk mewujudkan peran perempuan dalam ranah pengambilan kebijakan dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan lokakarya yang diadakan oleh pemerintah daerah. Pola kerja Badan Permusyawaratan Desa dengan Pemerintah Desa adalah sebagai Mitra yang artinya Badan Permuyawaratan Desa hanya mengewasi kinerja dari Pemerintah Desa.]]>
<![CDATA[KLAUSULA BAKU DALAM POLIS ASURANSI KEBAKARAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (STUDI PADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Anindya Nugrahani Kusumoardi*, Rinitami Njatrijani, Suradi]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.201 KB)
<![CDATA[Dalam perjanjian asuransi, Perusahaan asuransi menerapkan metode yang efisien dengan cara menyediakan dokumen yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak asuransi) berkenaan dengan objek pertanggungan. Dokumen tersebut biasa disebut polis, yang menerapkan perjanjian baku di dalamnya. Hal ini menyebabkan tertanggung berada di posisi yang lemah karena terdapat perbedaan posisi dalam tawar menawar antara penanggung dan tertanggung yang berakibat penanggung memiliki kesempatan yang luas untuk menetapkan isi perjanjian yang dibuat oleh pihak penanggung. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan klausula baku merugikan tertanggung karena perusahaan asuransi tidak selalu menjelaskan keseluruhan klausul dalam polis. Namun, polis asuransi kebakaran Jasindo tidak melanggar ketentuan klausula baku karena selain mengatur jaminan dasar, tertanggung juga dapat melakukan perluasan jaminan. Tertanggung diharapakan berhati-hati dalam melakukan perjanjian asuransi dan aktif bertanya mengenai klausul yang ada di dalam polis apabila dirasa membingungkan. ]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA JASA ANGKUTAN PERBATASAN TERINTEGRASI BUSWAY ]]>
<![CDATA[Rinitami Njatrijani, Sartika Nanda Lestari, Theresia Mulyani*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (716.789 KB)
<![CDATA[Kemacetan merupakan sebuah permasalahan kompleks yang dihadapi Provinsi DKI Jakarta. Tingginya penggunaan kendaraan pribadi membuat keadaan jalan di ibukota semakin sesak, karena tidak hanya penduduk asli, namun juga masyarakat commuter yang bertempat tinggal di kota penyangga DKI Jakarta. Berbagai cara dilakukan pemerintah, salah satunya adalah meluncurkan sarana transportasi massal yaitu APTB yang terintegrasi dengan Transjakarta.               APTB merupakan sebuah transportasi massal yang dibutuhkan masyarakat ibukota untuk menunjang sarana transportasi antara ibu kota Jakarta dengan wilayah penyangga yaitu Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi. Namun seiring berjalannya waktu, dalam pelaksanaannya, masih banyak hak-hak pengguna jasa layanan transportasi bus APTB yang belum terpenuhi.               Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta peraturan terkait lainnya dengan menggunakan uraian deskriptif analitis.Berdasarkan hasil penelitian, penumpang kerap kali tidak mendapatkan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh penyedia layanan jasa Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway. Kekurangan tersebut diakibatkan karena dalam pengoperasiannya ada beberapa hal yang masih tidak sejalan dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Banyak hal yang harus dibenahi oleh penyelenggara Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway agar pelayanan yang diberikan dapat maksimal dan hak-hak pengguna jasa sebagai penumpang dapat terjamin. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM ATAS PERATURAN DAERAH NO.16 TAHUN 2014 TENTANG PELEPASAN TANAH ASET PEMERINTAH KOTA SURABAYA TERHADAP HAK PENGELOLAAN “SURAT HIJAU” (Studi Kasus Di Pemerintah Kota Surabaya) ]]>
<![CDATA[Cesaria Pranjaningtyas*, Ana Silviana, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.615 KB)
<![CDATA[Penelitian terhadap penerapan hukum atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pelepasan Tanah Aset Pemerintah Kota Surabaya Terhadap Hak Pengelolaan “Surat Hijau”, mempunyai tujuan untuk mengetahui mekanisme pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya dan dampak terhadap berlakunya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan mekanisme pelepasan tanah aset Kota Surabaya yang dilakukan dengan ketentuan berupa subjek dan objek pelepasan tanah, beberapa persyaratan yang diajukan secara tertulis, tahap pelepasan tanah aset pemerintah kota Surabaya, tahap pembatalan pelepasan tanah, tahap pengembalian pembayaran kompensasi kepada pemohon, dan juga pembukuan. Dampak terhadap berlakunya Peraturan daerah No. 16 Tahun 2014, dampak positif bagi pemerintah adalah berupa kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan, dampak negatif bagi pemerintah Kota Surabaya adalah perlunya biaya yang besar dalam pembebasan tanah untuk pembangunan, dan dampak positif yang didapat warga Kota Surabaya pemegang surat hijau adanya kepastian mengenai hubungan hak antara pemegang surat hijau dengan tanahnya, dampak negatif yang didapat masyarakat adalah warga harus mengeluarkan biaya besar untuk pembayaran kompensasi. Pelaksanaan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya sudah terealisasi sesuai harapan warga, dengan dilaksanakannya sosialisasi oleh Pemerintah Kota Surabaya secara rutin kepada warga agar dapat berlangsung dengan baik pelaksanaan pelepasan tanah aset pemerintah Kota Surabaya.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK BAGI ANAK PENGEDAR NARKOTIKA DI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Ahmad Syauqi]]>;
<![CDATA[Nur Rochaeti]]>;
<![CDATA[A.M. Endah Sri Astuti]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (330.74 KB)
<![CDATA[Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan transaksi narkoba yang ada di Indonesia menduduki peringkat tertinggi dibanding dengan negara negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN lainnya. Hal ini menjadi ironis ketika yang menjadi penyalahguna narkotika tersebut adalah anak anak dibawah umur. Bahkan tidak jarang anak anak dibawah umur ini menjadi pengedar obat obatan narkotika tersebut. Dalam penanggulangan kejahatan narkoba oleh anak, hukum pidana memiliki kebijakan. Dalam kebijakan hukum pidana memperhtikan beberapa hal yang berkaitan dengan konsep perlindungan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku pengedar narkotika dan pelaksanaan Undang Undang nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan melihat kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan yuridi adalah pendekatan yang bersandarkan pada peraturan perundangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang diteliti yang merupakan data primer dan sekunder. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori – teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum yang menyangkut permasalahan tersebut.Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan hukum pidana bagi anak sebagai pelaku pengedar narkotika diatur berdasarkan Pasal 114 ayat (1) dan (2), Pasal 119 ayat (1) dan (2), Pasal 124 ayat (1) dan (2) Undang-Undang no 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Pasal 69 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Anak, anak yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan dengan mengutamakan restorative justice. Pelaksanaan Hukum Bagi Anak Sebagai Anak Pengedar Narkotika berdasarkan Undang Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di kota Semarang dikenakan pada Pasal 114 atau 119 atau 124 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG ANDON PENANGKAPAN IKAN BAGI PEMILIK SIPI ANDON DI JAWA TENGAH ]]>
<![CDATA[Rynaldo*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (783.05 KB)
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu negara yang wilayahnya terdiri dari banyak pulau yang tersebar di sepanjang wilayah teritorialnya sehingga disebut sebagai negara kepulauan (archipelagic state). Aktivitas perikanan dilakukan oleh nelayan yang sebagian besar merupakan nelayan tradisional. Nelayan tradisional kebanyakan melaut diluar batas wilayahnya dikarenakan mengikuti musim ikan dan persediaan ikan di wilayahnya menipis. Biasanya saat melaut membutuhkan waktu yang lama dan selalu berpindah-pindah. Pada saat melakukan aktivitas perikanan mayoritas nelayan melakukan secara berkelompok. Kegiatan yang dilakukan oleh para nelayan ini dinamakan ngandon dan nelayan yang melakukan aktifitas tersebut dinamakan nelayan andon. Pengaturan dan definisi nelayan ANDON pertama kali tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 13 Tahun 2004 dan diperbaharui dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Andon Penangkapan Ikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dijalankan melalui perjanjian kerjasama antar daerah atau antar provinsi.]]>
<![CDATA[PENGALIHAN PERJANJIAN KREDIT PEMILIKAN RUMAH DAN PERSOALANNYA DALAM PERSPEKTIF SOCIO-LEGAL ]]>
<![CDATA[Gema Anugrah Ramadhan, Ery Agus Priyono*), Dyah Wijaningsih]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (260.578 KB)
<![CDATA[Adanya sebuah permasalahan yang terjadi di masyarakat dalam hal pengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) khususnya di Bank Tabungan Negara (BTN) menimbulkan berbagai dampak yang merugikan. Kerugian ini meliputi 3 aspek, antara lain : aspek kerugian terhadap pemerintah, aspek kerugian terhadap masyarakat dan Aspek kerugian terhadap Perbankan. Akibat terburuknya adalah terkendalanya pembangunan perekonomian Indonesia yang didalamnya terdapat tujuan besar dari Pemerintah Indonesia yaitu mensejahterakan warga negara masyarakatnya. Permasalahan ini bermula ketika masyarakat mengalihan perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) secara di bawah tangan dengan tidak adanya pemberitahuan secara tertulis kepada pihak bank yang berlaku sebagai kreditur. Akibatnya, terjadi pelanggaran-pelanggaran aturan yang sudah ditetapkan oleh pihak Bank Tabungan Negara (BTN) berupaya mewujudkan kestabilan ekonomi, mewujudkan tujuan khusus dari bank BTN yakni demi kesejahteraan pribadi dan ikut serta dalam upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Berbagai pelanggaran yang dilakukan masyarakat. diartikan bahwa tujuan dibuatnya aturan hukum belum berlaku efektif. Hal yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan berlakunya aturan hukum adalah dengan menemukan berbagai faktor penyebab aturan hukum itu tidak ditaati, dan berusaha menyelaraskan sebab-sebab terjadinya pelanggaran tersebut untuk menemukan keberlakuan hukum yang lebih efektif. Dalam penelitian ini nampak jelas dengan pendekatan socio-legal yang tidak menitik beratkan pada aspek hukumnya saja, melainkan juga melihat bekerjanya hukum dimasyarakat, dengan demikian dapat terungkaplah berbagai faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran. Dalam pada itu ditemukan sebuah faktor yang mendasari kesemua faktor tersebut yaitu faktor komunikasi. Sebagai simpulan bahwa faktor komunikasilah yang seharusnya lebih ditekankan dalam upaya efektiftas penerapan aturan hukum.]]>
<![CDATA[KAJIAN NORMATIF TERHADAP CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Ratna Herawati, Retno Saraswati, Sacra Insan Sing Adiluhung*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (604.914 KB)
<![CDATA[Pasangan calon walikota dan wakil walikota dalam pemilihan kepala daerah dapat dilaksanakan melalui jalur partai maupun calon perseorangan. Pasangan bagi calon perseorangan harus memenuhi syarat yaitu dengan dukungan Kartu Identitas Penduduk. Pada periode 2010-2015 di Kota Pekalongan dalam prakteknya proses demokrasi tersebut belum sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengakibatkan terjadinya hambatan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. Akan tetapi, apabila didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengakomodir calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah, maka bagi calon perseorangan diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hasil yang diperoleh penelitian ini dalam pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai calon perseorangan lebih terakomodir dalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota. Hambatan yang terjadi pada calon perseorangan dalam proses pemilihan kepala daerah dengan syarat pengumpulan dokumen dukungan yang berupa Kartu Identitas. Maka, upaya untuk mengatasi permasalahan pasangan calon perseorangan terhadap proses pemilihan kepala daerah harus mempersiapkan diri terlebih dahulu baik syarat pendaftaran administrasi maupun sosialisasi kepada masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sesuai dengan peraturan perundang-undangan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB IMPORTIR ATAS INFORMASI PRODUK OBAT BAGI KESEHATAN, KEAMANAN, DAN KESELAMATAN KONSUMEN DENGAN BERLAKUNYA MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) ]]>
<![CDATA[Azkia Dwi Ambarwati*, Bambang Eko Turisno, FX Joko Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (298.612 KB)
<![CDATA[Lahirnya Masyarakat Ekonomi ASEAN di Indonesia tentunya menciptakan persaingan dalam perdagangan, salah satunya dalam hal importasi. Salah satu produk impor yang membanjiri pasar Indonesia adalah produk obat. Oleh karena itu, diperlukannya standardisasi sebagai suatu acuan dalam penerapan importasi produk obat dengan tujuan untuk melindungi konsumen di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standardisasi obat yang aman untuk dikonsumsi konsumen di Indonesia serta bentuk tanggung jawab dari importir atas produk impor obat yang aman dengan berlakunya MEA di Indonesia. Dengan berlakunya MEA, standardisasi yang aman terhadap produk obat adalah importir harus memiliki sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan harus sesuai dengan khasiat, mutu, dan penandaan informasi lalu memperoleh izin edar dari Badan POM. Tanggung jawab pelaku usaha (importir) meliputi produksi produk yaitu dari bahan baku obat, pemeriksaan pengelolaan obat, dan sampling lalu meliputi distribusi produk dengan dilakukan pengawasan terhadap produknya dan apabila mengakibatkan kerugian terhadap konsumen maka dikenakan ganti rugi meliputi sanksi perdata, administratif, dan pidana.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB PENGEMBANG APARTEMEN GREEN PRAMUKA CITY DI JAKARTA (STUDI KASUS JUAL-BELI APARTEMEN) ]]>
<![CDATA[Firas Sofiani Falihah*, R.Suharto, Siti Malikatun Badriyah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (734.384 KB)
<![CDATA[Fasilitas hunian atau shelter merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi kesejahteraan fisik, psikologi, sosial dan ekonomi penduduk di seluruh negara, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Apartemen merupakan tempat yang sangat dibutuhkan untuk menjadi tempat untuk tinggal. Baik pihak pengelola Apartemen dan pihak pembeli melakukan suatu perjanjian untuk saling mengikatan diri. Dalam melakukan transaksi jual-beli setelah pemesanan dilakukan maka kedua belah pihak akan membuat suatu Perjanjian yangkemudian dituangkan dalam perikatan pendahuluan atau perikatan jual beli atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (“PPJB”)Jurnal ini menggunakan metode yuridis empiris dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah Tanggung Jawab yang harus dilakukan oleh developer Apartemen Green Pramuka City sebagai berikut, segera melakukan pengurusan mengenai pemecahan sertifikat unit Apartemen dan melakukan transparansi terhadap para penghuni agar tidak adanya kesalahpahaman terhadap berbagai masalah yang terjadi di dalam Apartemen Green Pramuka City. Serta akibat hukum apabila developer melakukan wanprestasi adalah membayar kerugian yang diderita]]>
