Articles
1,565 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS WANPRESTASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MEDIK ( STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2863K/PDT/2011) ]]>
<![CDATA[Dwi Resti Prabandari]]>;
<![CDATA[Achmad Busro]]>;
<![CDATA[Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.296 KB)
<![CDATA[Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui aspek wanprestasi dalam sengketa medik, serta mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yakni pemberi dan penerima pelayanan kesehatan saat terjadi sengketa medik, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2863K/Pdt/2011.Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat hubungan perjanjian di bidang kesehatan antara rumah sakit dengan pasien yang didasarkan pada adanya persetujuan tindakan medik atau informed consent. Hakim menjatuhkan putusan wanprestasi kepada rumah sakit karena tidak memenuhi kewajiban hukumnya untuk memberikan isi rekam medis kepada pasien, yang mengakibatkan pasien mengalami kerugian immaterial. Putusan wanprestasi juga dijatuhkan kepada pasien karena pasien belum melunasi biaya perawatan selama di rumah sakit. Perlindungan hukum oleh Hakim Mahkamah Agung kepada para pihak dalam bentuk memaksakan ketaatan para pihak untuk memenuhi kewajibannya, serta menjatuhkan putusan ganti rugi kepada rumah sakit karena atas tindakannya menyebabkan kerugian immateril bagi pasien.]]>
<![CDATA[PENERAPAN ASAS FUNGSI SOSIAL TERKAIT KEPEMILIKAN TANAH HAK GUNA BANGUNAN OLEH PT. BANGUN JOGJA INDAH (Studi Kasus Sengketa Lahan Antara Warga Sosrokusuman dengan PT. Bangun Jogja Indah) ]]>
<![CDATA[Ana Silviana, Marjo, Ratri Puspita Suryandari*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (548.732 KB)
<![CDATA[Pengutamaan suatu kepentingan di atas kepentingan lainnya merupakan salah satu alasan yang dapat menimbulkan suatu sengketa, seperti sengketa tanah yang terjadi antara PT. Bangun Jogja Indah dengan Warga Sosrokusuman Yogyakarta terkait pengadaan akses jalan umum. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa dan ketepatan upaya pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Bangun Jogja Indah, terkait dengan asas fungsi sosial tanah yang dianut oleh sistem kepemilikan tanah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, menunjukkan bahwa 1.) Sengketa tanah yang terjadi antara PT. Bangun Jogja Indah dengan warga Sosrokusuman disebabkan karena adanya ketidaksesuaian gambar denah pada sertipikat kedua belah pihak yang dapat mengakibatkan terkurungnya pekarangan atau tanah warga karena hilangnya akses jalan. 2.) Upaya pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh PT. Bangun Jogja Indah dengan memberikan jalan selebar 3 (tiga) meter sebagai akses jalan umum bagi pekarangan atau tanah warga yang terkurung adalah tepat, karena upaya tersebut telah memenuhi ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 dan asas fungsi sosial tanah dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dianut oleh sistem kepemilikan tanah Indonesia.]]>
<![CDATA[PEMBERIAN IDENTITAS PENDUDUK PEKERJA SEKTOR INFORMAL DI JAKARTA MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 ]]>
<![CDATA[Kholiah Qurtubi, Untung Sri Hardjanto, Retno Saraswati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (464.016 KB)
<![CDATA[Administration of population in Indonesia is a very important rule in development. Act No.23 of 2006 has set the administration that in it enforces the use of the Population Administration Information System (SIAK) which aims to provide information to support the administration that is in line with advances in information and communications technology to meet the demands of the public for the service professional population. The number of migrants working in the informal sector who do not know how to get an ID and they did not take care of migrate letter which resulted in increased population growth in Jakarta. Thus, the SIAK can assist the Government in the record will be more efficient and effective. The method used is the normative juridical approach used to determine the legal norms contained in the legislation. Specifications research in legal writing is descriptive analysis, the study describes the legislation in force associated with the theories of law and positive law concerning the implementation of the above- mentioned problems. The result of the study is the presence SIAK governing the manufacture of residence identification card, family card, and other population letter will be more effective than the manufacture of identity cards that do not use SIAK. This is because the manufacturing process is cheaper and faster.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN NASIONAL (Studi Implementasi Kebijakan Publik Kantor ATR/BPN Kab. Semarang). ]]>
<![CDATA[Maulana Fadjar M*, Henny Juliani, F.C. Susila Adiyanta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (884.907 KB)
<![CDATA[Reforma agraria merupakan salah satu tugas dan tanggung jawab Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan reforma agraria ini merupakan implementasi dari UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Dasar Agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasionall, termasuk di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul Kebijakan Reforma Agraria untuk Kemandirian Pangan Nasional (Studi Implementasi Kebijakan Publik Kantor ATR/BPN Kabupaten Semarang). Hasil penelitian ini menunjukkan kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan kemandirian pangan nasional di Kabupaten Semarang telah sesuai dengan apa yang diatur dalam UUPA Tahun 1960 pada Pasal 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, dan 17 yaitu dengan terciptanya klaster – klaster dari hasil aset reform dan akses reform. Hambatan dalam pelaksanaan kebijakan reforma agraria adalah kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam mendaftarkan tanahnya ke kantor Pertanahan untuk dijadikan modal usaha dan dapat diatasi dengan penyuluhan oleh Kantor Pertanahan kepada masyarakat secara intensif. Reforma Agraria ini apabila dilihat dari segi Hukum Administrasi Negara yang diterapkan sudah sesuai dengan pengertian Negara Kesejahteraan (welfare state) yaitu letak Hukum Administrasi Negara yang berperan aktif secara langsung dalam urusan – urusan langsung yang menyangkut kesejahteraan rakyat dan Aparatur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Semarang harus tetap memegang teguh visi dan misinya dalam menjalankan program reforma agraria sehingga terhindar dari segala bentuk tindak pidana korupsi dan maksmal untuk kemakmuran rakyat. ]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS KASUS PENGALIHAN BARANG JAMINAN FIDUSIA DARI SUDUT HUKUM PIDANA (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo N ]]>
<![CDATA[Faizal Pratama Febriansyah*, Purwoto, R.Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (394.137 KB)
<![CDATA[PT. Federal International Finance (FIF) sebagai salah satu perusahaan jasa pembiayaan kredit sepeda motor cabang Jepara, ditengah keuntungan bisnis yang diperoleh perusahaan dan adanya penawaran kemudahan bagi calon konsumen tersebut justru menimbulkan persoalan-persoalan baru atau sisi lainnya menimbulkan adanya peluang terjadinya suatu kejahatan yaitu penggelapan. Penggelapan sepeda motor kredit dari perusahaan pembiayaan atau leasing oleh masyarakat sangat merugikan bagi perusahaan pembiayaan tersebut. Masyarakat melakukan kredit sepeda motor di perusahaan pembiayaan dengan sistem pembayaran angsuran yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian dan selama waktu tertentu. Kenyataannya setelah perjanjian kredit berjalan, banyak masyarakat yang beritikad buruk dengan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar angsuran sepeda motor. Bahkan kemudian mereka mengalihkannya dengan menjual, menggadaikan, menukar, dan atau menyewakan sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dari perusahaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sudut pandang positif dan negatifnya penyelesaian kasus jaminan fidusia secara pidana, untuk mengetahui apakah pengalihan barang jaminan fidusia kepada pihak ketiga dapat dikategorikan perkara pidana dan untuk mengetahui optimalisasi hukum yang dapat diupayakan untuk menyelesaikan pengalihan objek jaminan fidusia yang dialihkan pada pihak ketiga tanpa izin dari Kreditor.Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum jaminan, peraturan mengenai jaminan fidusia, buku-buku yang berkaitan dengan fidusia dan artikel-artikel sedangkan data primer digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai opini para informan yang berkaitan dengan kenyataan yang ada.Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan yaitu debitor dapat dikategorikan melakukan perbuatan wanprestasi dan dapat dituntut melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau tindak pidana menyewakan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia sebagaimana Pasal 36 Undang-Undang Jaminan Fidusia bahwa pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima fidusia]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN NASABAH DALAM PROSES LIKUIDASI PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT AGRA ARTAKHA MULYA SEBAGAI BANK GAGAL ]]>
<![CDATA[Anthonius Aldo Rato*, Budiharto, Paramita Praningtyas]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (513.337 KB)
<![CDATA[Dunia perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian. Lembaga Penjamin Simpanan merupakan salah satu lembaga yang memiliki tanggungjawab penting guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan. Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai lembaga penjamin simpanan nasabah pada bank dalam proses likuidasi, seperti dalam kasus likuidasi Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya yang mana Lembaga Penjamin Simpanan menjalankan tanggungjawabnya dengan mengambil alih kepengurusan Bank Perkreditan Rakyat Agra Artakha Mulya, serta memberikan jaminan terhadap dana nasabah bank perkreditan rakyat tersebut.Jurnal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penulisan deskriptif analitis. Pembahasan dari jurnal ini adalah mengenai perlindungan nasabah dalam proses likuidasi PT. BPR Agra Artakha Mulya . Lembaga Penjamin Simpanan memberi tanggungjawab dalam proses likuidasi Bank ini dengan melakukan fungsi penjaminan terhadap dana nasabah, berdasarkan hasil verifikasi dan rekonsialisasi dana. ]]>
<![CDATA[PERJANJIAN UTANG PIUTANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAI JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DIDAFTARKAN KE KANTOR PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI DI KOPERASI SIMPAN PINJAM ARTHA PRIMA AMBARAWA) ]]>
<![CDATA[Ulfi Lintang Antartika Aji Putri*, Kashadi, R. Suharto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (387.142 KB)
<![CDATA[Pemberian kredit dari Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa kepada debitur menggunakan penjaminan secara fidusia, akan tetapi jaminan fidusia tersebut tidak didaftarkan, padahal dalam UUF menyebutkan bahwa benda yang dijaminkan dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Pada saat debitur wanprestasi tidak melunasi utangnya, pihak Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa melakukan eksekusi penyitaan langsung benda jaminan tanpa melalui pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia yang tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia oleh Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dan bagaimana penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan wawancara kepada narasumber, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.Hasil penelitian yang diperoleh : 1) pelaksanaan perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia pada Koperasi Simpan Pinjam Artha Prima Ambarawa dengan jumlah kredit dibawah 25 juta tidak dibuatkan akta jaminan fidusia dan tidak didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. 2) penyelesaian perjanjian utang piutang dengan kendaraan bermotor sebagai jaminan fidusia jika debitur wanprestasi, melalui pemberian surat peringatan dan eksekusi. ]]>
<![CDATA[PERANAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS-KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA (RELEVANSI "METODE LIE DETECTION" DALAM SISTEM PEMBUKTIAN MENURUT KUHAP) ]]>
<![CDATA[Syam, Dani Ramadhan]]>;
<![CDATA[Baskoro, Bambang Dwi]]>;
<![CDATA[Sukinta, Sukinta]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (451.089 KB)
|
DOI: 10.14710/dlj.2017.19775
<![CDATA[Konsep penegakan hukum acara pidana adalah untuk mendapatkan kebenaran materiil. Salah satu cara untuk mencapai kebenaran materiil tersebut adalah dengan memastikan keterangan saksi maupun pelaku berkesesuaian satu sama lain dan keterangan tersebut diberikan secara jujur. Dalam rangka memperoleh kebenaran sejati ini diperlukan dukungan ilmu lain yakni psikologi forensik. Psikologi forensik memiliki peran yang cukup penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ilmu Psikologi forensik berusaha untuk mengungkapkan bukti-bukti yang berkaitan dengan mengapa seseorang melakukan kejahatan dari perspektif ilmu perilaku (psikologi). Semakin rumitnya permasalahan di masyarakat juga menuntut psikologi forensik untuk memberikan penyelesaian dengan dasar dan pertimbangan yang kuat. Dasar atau pertimbangan yang diperoleh Psikologi forensik dilakukan dengan berbagai macam metode, salah satu metodenya yakni dengan menggunakan Metode Lie Detection. Hasil dari penelitian diketahui bahwa, walaupun peranan psikologi forensik dengan metode Lie Detection masih berjalan cukup lambat, karena masih dipertanyakan tingkat keakurasianya, namun metode Lie Detection ini dapat juga dijadikan sebagai alat bukti yang sah yakni yakni alat bukti petunjuk maupun alat bukti surat.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN LINGKUNGAN HIDUP KOTA PEKALONGAN DALAM MENGELOLA LIMBAH B3 BATIK ]]>
<![CDATA[Eko Sabar Prihatin, Amiek Soemarmi, Dewi Puji Astuti*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (601.518 KB)
<![CDATA[Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) batik di Kota Pekalongan menjadi tugas dan wewenang Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Pekalongan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui pengamatan, wawancara, dan data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian tentang pelaksanaan tugas dan wewenang BLH Kota Pekalongan meliputi perizinan pengelolaan, penyimpanan Limbah B3, dan penyediaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Namun, rendahnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan IPAL menjadi hambatan bagi BLH Kota Pekalongan.]]>
<![CDATA[PERKAWINAN MASYARAKAT ADAT SAMIN DI DESA KLOPODUWUR, KECAMATAN BANJAREJO, KABUPATEN BLORA SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN ]]>
<![CDATA[Intan Fitri K F*, Sukirno, Triyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (443.017 KB)
<![CDATA[Indonesia telah mempunyai Hukum Perkawinan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan dimuat di dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1: sedangkan penjelasannya dimuat di dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak berarti bahwa di dalam pelaksanaan perkawinan di kalangan masyarakat sudah terlepas dari pengaruh Hukum Adat. Masyarakat adat Samin masih diliputi Hukum Adat sebagai hukum rakyat yang hidup dan tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan negara. Tata cara perkawinan masyarakat adat Samin dilakukan dengan tahap nakokke, mbalesi gunem, ngendek, nyuwito, ngenger, paseksen, dan tingkepan. Sebagian besar masyarakat adat Samin telah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang artinya telah memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Namun, terdapat sebagian kecil masyarakat adat Samin yang belum mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama.]]>
