cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 52   53   54   55   56 
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN SAHAM PINJAM NAMA ( NOMINEE ARRANGEMENT ) DITINJAU DARI PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA Kevin Pahlevi*, Paramita Prananingtyas, Sartika Nanda Lestari
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (650.396 KB)

Abstract

Di Indonesia karena adanya kriteria serta persyaratan untuk penanaman modal pada bidang usaha tertentu, terutama syarat kepemilikan saham, menyebabkan penanam modal asing tidak dapat menguasai secara penuh akan kontrol dan manajemen akan perusahaannya. Hal inilah yang umumnya mendorong penanam modal asing melakukan praktik kepemilikan saham perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain, yang dikenal dengan istilah nominee. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif atau penelitian hukum normatif. Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif analitis. Hasil analisis data yang telah terkumpul tersebut, kemudian diuraikan dan dihubungkan antara data yang satu dengan data yang lainnya secara sistematis, pada akhirnya disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum. Hasil penelitian menemukan bahwa praktek nominee saham ini timbul di Indonesia karena dilandaskan oleh faktor regulasi dan juga faktor lainnya yaitu alasan yang bersifat pribadi dari pihak beneficiary itu sendiri, Faktor regulasinya ialah pembatasan kepemilikan saham yang diatur dalam regulasi yaitu Peraturan Presiden (Perpres) No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan praktek nominee saham di Indonesia, tidak dibuat perjanjian nominee saham yang hanya terdiri dari satu perjanjian saja, melainkan terdiri dari beberapa perjanjian yang apabila dihubungkan satu sama lain akan menghasilkan nominee saham inilah yang dapat dikatakan sebagai nominee arrangement, Hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum pada perjanjian nominee saham dalam prakteknya di Indonesia.
TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA (Studi Kasus Perkara No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt) Herlambang Sayogyo Muryoto Putro*, Mulyadi, Yunanto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (489.261 KB)

Abstract

Kasus perkawinan beda agama telah menimbulkan penafsiran tentang keabsahan suatu perkawinan beda agama di Indonesia, khususnya di Kota Surakarta. Serta munculnya benturan hukum antara putusan MA. R.I yang mengizinkan beda agama dan Putusan MK. R.I. yang menolak perkawinan beda agama. Penelitian ini untuk mengetahui pertimbangan hakim mengenai perkawinan beda agama. Serta mengetahui akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia atas adanya penetapan pengadilan. Penelitian menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Pengumpulan data menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Studi Kasus No. 87/Pdt.P/2015/PN.Skt ialah menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 1400 k/Pdt/1986, dsb. Serta hakim memiliki cara pandangnya masing-masing dalam menyikapi benturan hukum antara putusan MA dengan MK. Kedua, Suatu penetapan pengadilan menimbulkan akibat hukum terhadap pencatatan perkawinan beda. Kesimpulan dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, hakim memiliki cara pandang yang berbeda – beda untuk memutus suatu perkara yang sedang ditanganinya. Khususnya perkawinan beda agama. Untuk itu diperlukan sikap kebijaksanaan, kritis dan pemikiran yang progresif di dalamnya karena perkawinan merupakan suatu peristiwa yang penting bagi kelanjutan hidup manusia.
POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO.7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM MENGENAI BADAN PENGAWAS PEMILU Fikri Zikri Ramdanu Cahya; Untung Sri Hardjanto; Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.323 KB)

Abstract

Pasca amandemen UUD 1945, telah terjadi perubahan yang cukup fundamental di dalam pelaksanaan Pemilu di Indonesia, yaitu yang pertama adalah Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilu, kemudian dibentuknya Dewan Perwakilan Daerah dan dibentuknya serta hadirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Salah satu fungsi dari pemilu adalah sebagai sarana legitimasi politik, dimana fungsi legitimasi politik ini tertutama menjadi kebutuhan pemerintah dalam sistem politik dimana mewadahi format pemilu yang berlaku. Melalui pemilu pula, keabsahan pemerintahan yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula dengan kebijakan-kebijakan serta program yang dihasilkan pemerintah, sehingga pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama, tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapa pun yang melanggarnya. Analisis dan pengolahan data dalam penilitian ini menggunakan metode kualitatif yang terfokus kepada penemuan informasi, asas-asas yang bersumber dari data sekunder yang berhasil dikumpulkan, dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dilakukan analisis secara kualitatif yang bersumber dari teori-teori, yang selanjutnya ditarik garis lurus terhadap kenyataan serta fakta yang telah terjadi di lapangan dan kemudian diuraikan secara sistematis, kemudian disusun atau disajikan dalam bentuk penulisan hukum.Penyelenggaraan Pemilu tentu diperlukan adanya pengawasan di dalamnya, hal tersebut adalah salah satu faktor dibentunya Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dalam perjalanannya, fungsi, tugas, dan wewenang Bawaslu mengalami perubahan sesuai dengan peraturan yang mengaturnya, yang sebelumnya hanya sebatas memberi surat rekomendasi, hingga diberikannya wewenang untuk mengadili perkara-perkara dan kasus dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, perubahan fungsi Bawaslu mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu dengan perubahan-perubahan fungsi, tugas, dan wewenang yang semakin berkembang. Perubahan ini di dasari atas beberapa faktor, yang dapat dilihat di dalam naskah akademik dan landasan-landasan yang ada, serta perubahan yang dikehendaki oleh kepentingan elite politik menjadikan perubahan perundang-undangan Pemilu selalu berubah dalam setiap musim Pemilu.
PENEGAKAN KODE ETIK ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT MELALUI MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN Diah Imania*, Retno Saraswati, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (545.965 KB)

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan penegakan kode etik anggota DPR melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Kode etik telah di atur di Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR  Adapun salah satu alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat yang mengatur tentang Kode Etik sendiri adalah Mahkamah Kehormatan Dewan. Sistem Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan telah diatur sepenuhnya dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan. Mekanisme dari tata beracara Mahkamah Kehormatan Dewan ialah: a. Materi Perkara, b. Pengaduan, c. Verifikasi, d. Penyelidikan, e. Rapat MKD, f. Sidang, g. Pemeriksaan Alat Bukti, h. Pemeriksaan Pimpinan/Anggota MKD, i. Panel, j. Putusan. Berdasarkan kasus yang beredar tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat telah diatur pula beberapa sanksi yang telah diatur bagi pelanggar kode etik khususnya. Sanksi tersebut diantaranya; 1. Sanksi ringan, 2. Sanksi Sedang, 3. Sanksi Berat.
ASPEK TINJAUAN HUKUM PERANAN BANK INDONESIA DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH KARTU KREDIT TERHADAP DEBT COLLECTOR Budiharto, Hendro Saptono, Muhammad Faisol Faizin
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (259.677 KB)

Abstract

The advance in technology and trade has brought a change in people’s need for a payment system that can meet the speed, accuracy, and security in every electronic transaction. The use of credit card as the payment instrument offer various easiness and advantages, such as more practical, safe, comfortable, and can utilize the credit facility given. In addition, it also reflects particular social status for the holders. Credit card developsrapidly, but it is in contrary with the enormous complaints from people who use the bank services including in Bank of Indonesia starting from the banking products until the services. One of the prominent complaints frequently exposed in mass media is about the credit collection to the use of credit card. Credit card holders are always in weak position to several harmful threats of risks to them. Here, the role of BI (Bank of Indonesia), as the authorized institution  in payment system, is required in supervising the rapid growth of credit card with all their authority in the field of regulating, licensing, and supervising, to the implementation of credit card. The aspects that get attention from BI are the aspects of prudential, customer’s legal protection, and risk management of lending described in PBI (Peraturan Bank Indonesia) and SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia)as the rules and legal review to the implementation of APMK (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu). In addition, the sinergy of parties from customers, issuers, and organizers of APMK having good will understand the requirements determined and their obediences to the rules applied. If they can create it, the development of credit card will be healthy and accelerate the national economic growth. The aims of this research are to find out how the updated BI regulations in the supervising function tighten credit card issuance, the position and Legal Rules of Debt Collectors in Positive Law Perspective in Indonesia, the roles of BI in providing legal protection to credit card holder against debt collectors, and the regulations development in PBI and SEBI on APMK and Debt Collector. Theapproach method applied in this research was the legal approach method of normative juridical with the specification of analytical descripstive. The samples were taken by non-random purposive sampling. The data collected in the research consisted of primary data from the research in the field and secondary data as the theoretical basis. The results were analyzed using qualitative approach, that is , by composing the data obtained systematically, then the conclusion was drawn to answer the problems examined. On the basis of the research, BI has the role in controlling credit card issuance, licensing, reporting, impositioning sanctions to APMK administrators, and strengthening customer’s protection by providing the dispute resolution mechanism of non performing loan through Banking Mediation, Customer’s Complaints, the transparancy of Information and The Use of Customer’s Personal Data, until tightening the license of debtcollectors and the regulation of collecting ethics in which PBI and SEBI as the legal basis.
ALIH FUNGSI TANAH PERTANIAN MENJADI PERUMAHAN Tri Feby Handayani , Ana Silviana , Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (219.775 KB)

Abstract

Abstrak Kota Semarang memiliki permasalahan cukup kompleks dalam melakukan penataan bagi pengembangan kawasan permukiman. Hal tersebut dimungkinkan dengan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk Kota Semarang yang menyebabkan semakin tinggi pula tingkat permintaan terhadap lahan untuk tempat tinggal. Mengingat keterbatasan lahan yang dipergunakan untuk pembangunan perumahan, sehingga menggunakan lahan pertanian yang di alih fungsikan menjadi perumahan.  Dalam hal ini pembangunan permukiman perlu diatur dan disesuaikan dengan perencanaan tata ruang kota serta mengacu pada Tata Guna Tanah.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang, dan mengetahui kesesuaian pelaksanaan alih fungsi tersebut dengan ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis- normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan spesifika penelitian deskriptif- analitis yaitu  mengkaji alih fungsi tanah pertanian menjadi perumahan yang dikaitkan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu  Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengalihfungsian tanah pertanian menjadi perumahan dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang. Namun, apabila ditinjau dari segi Tata Guna Tanah pelaksanaan alih fungsi tanah tersebut tidak sesuai karena tanah yang dialihfungsikan tersebut adalah tanah pertanian yang berfungsi sebagai kawasan resapan air sehingga diperlukan suatu perlindungan terhadap tanah pertanian tersebut yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.Kesimpulan dari hasil penelitian, pelaksanaan alih fungsi lahan dapat dicegah dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun  2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan pembangunan perumahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Tata Guna Tanah. Kata Kunci : Alih Fungsi Tanah, Pertanian ke Non Pertanian, Undang- Undang Nomor  41 Tahun 2009 Abstract  Semarang have quite complex issues in doing Setup for the development of the settlement. This is made possible by the high levels of population density of Semarang that causes the higher level also the demand for land for housing. Given the limitations of the land used for housing development, so that the agricultural land use in the disable instead into the housing. In this case the construction of the settlements need to be regulated and adjusted to the spatial planning of the city and refers to land use.This research aims to determine the suitability of the execution of functions of agricultural land into housing with the provision of Spatial Plan area of the city of Semarang, and knowing the functions over the implementation of the compliance with the provisions of Act No. 41  of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food.The methods used in this research is the juridical-normative approach is done by examining the references or secondary data, with descriptive-analytical research spesifika that examines the function of agricultural land into housing that is associated with the applicable legislation, namely Act No. 41  of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food and Spatial Plan of The city of Semarang.Based on the results of the research note that the pengalihfungsian agricultural land into housing is carried out in accordance with the provisions already Spatial Plan area of the city of Semarang. However, when are reviewed in terms of the land use the land over the function implementation is not appropriate because the dialihfungsikan land is farmland that serves as the absorption water so necessary a protection of farmland, with the promulgation of Act No. 41  of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food.The conclusions of the study results, the implementation of functions of the land can be prevented by the presence of law No. 41 of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food and housing development should be done in accordance with the provisions of the Regional Spatial Plan and land use. Keywords: Agricultural land over the function to Non agriculture, Act No. 41 of 2009
KLAUSULA BAKU DALAM TRANSAKSI PE NYEDIA JASA PENGIRIMAN PT.JNE (JALUR NUGRAHA EKAKURIR) DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Suradi , Ery Agus Priyono, Ika Natalia*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (434.779 KB)

Abstract

Perkembangan kebutuhan masyarakat dalam dunia yang semakin modern menimbulkan semakin berkembang dan semakin maraknya pengangkutan barang dan pengiriman barang dari suatu tempat ke tempat yang lain yang membutuhkan kepraktisan, sehingga menyebabkan semakin banyaknya perusahaan penyediaan pengiriman barang baik swasta maupun pemerintah, salah satu perusahaan milik Swasta yaitu PT. TiKi JALUR NUGRAHA EKAKURIR yang selanjutnya disebut JNE. Dalam perjanjian pengiriman barang biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian baku. Perjanjian baku/kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan massal (banyak) oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar–menawar yang lebih kuat, yang didalamnya memuat klausula–klausula (Pasal–Pasal) yang tidak dapat dirundingkan atau tidak mungkin dirubah oleh pihak lainnya. Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu metode pendekatan yang mempergunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat/studi lapangan. Spesifikasi penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subjek/objek penelitian .Hasil penelitian menggambarkan bahwa SSP JNE atau sering disebut sebagai resi pengiriman JNE belum secara optimal memenuhi hak-hak dan penerapan klausula baku yang diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Prinsip-Prinsip Perjanjian. Saran dari penulis adalah agar JNE memperbaiki pelayanan dalam hal pengiriman agar keterlambatan dalam pengiriman barang dapat diminimalkan sehingga pengirim JNE tidak selalu complain dan kualitas JNE dapat dipertahankan
ANALISIS YURIDIS KEJAHATAN PORNOGRAFI (CYBERPORN) SEBAGAI KEJAHATAN TRANSNASIONAL Harol Agusto Manurung*, Nuswantoro Dwi Warno, Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.023 KB)

Abstract

Perkembangan teknologi telah menghasilkan internet. Internet dewasa ini dapat menjadi sarana baru dalam melakukan suatu kejahatan, yaitu cyber crime. Jaringan yang luas dan menembus sekat batas negara, memungkinkan kejahatan cyber dilakukan secara lintas batas negara/transnasional. Kejahatan pornografi (cyberporn) merupakan salah satu bentuk cybercrime memiliki ancaman dan dampak negatif yang sangat besar. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut cyberporn sebagai kejahatan transnasional dan upaya Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Pencarian data dilakukan melalui studi kepustakaan. Analisia data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cyberporn merupakan kejahatan transnasional karena kejahatan tersebut memenuhi setiap unsur dalam Pasal 3 ayat 2 Konvensi Palermo 2000, yaitu terkait cara dan prasarana dalam melakukan kejahatan. Upaya Negara Republik Indonesia dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan cyberporn dilakukan melalui dua kebijakan, yaitu kebijakan hukum (penal policy) dan kebijakan non hukum (non penal policy).
PERALIHAN HAK ATAS TANAH KARENA HIBAH KEPADA ANAK TIRI (Studi Kasus di Desa Kertosari Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah) Ana Silviana, Agung Basuki Prasetyo, Bagus Firmansyah*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (501.434 KB)

Abstract

       Hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat, karena tanah sebagai tempat untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya. Masalah tanah juga berkaitan dengan pemberian hak atas tanah, seperti warisan dan hibah. Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peralihan hak atas tanah karena hibah yang diberikan kepada anak tiri yang menimbulkan sengketa oleh keluarga ahli waris serta cara penyelesaian di Desa Kertosari. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa anak tiri masih bisa mendapatkan harta warisan dari orang tua tirinya dengan cara hibah, pemberi hibah memberikan harta warisan kepada anak tiri dengan perasaan sayang kepada anak tersebut sehingga dianggap sebagai anak sendiri karena sudah membesarkan sejak kecil sampai dewasa. Terkait dengan penyelesaian sengketa hendaknya dapat dilakukan dengan musyawarah diantara keluarga ahli waris dengan anak tiri di dalam keluarga.
PELAKSANAAN PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN (PKBL) SEBAGAI WUJUD TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX Zakki Setiawan*, Aminah, R. Suharto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (181.564 KB)

Abstract

PKBL merupakan bentuk CSR yang wajib dilaksanakan BUMN. PKBL merupakan perwujudan dari salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN yaitu turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris dengan mengunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Metode pengumpulan data dalam penilaian ini mengunakan wawancara. Metode analisis data mengunakan metode kualitatif. Pelaksanaan PKBL pada PTPN IX telah sesuai dengan Pemenag BUMN No : PER-09/MBU/07/2015, baik dengan pengaturan sumber dana, pengunaan dana, dan lain sebagainya. Pengunaan dana PK disalurkan untuk pinjaman membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap untuk mitra binaanya, sedangkan pengunaan dana PBL digunakan untuk program pemberdayaan masyarakat.

Page 54 of 157 | Total Record : 1565

 52   53   54   55   56 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue