Articles
1,565 Documents
<![CDATA[UPAYA PENATAAN DAN PENERTIBAN DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DI KABUPATEN KENDAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ]]>
<![CDATA[Aldila Marselli*, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (640.204 KB)
<![CDATA[Pada hakekatnya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum. Setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal dalam penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013; dan hambatan dan upaya yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kendal untuk menyelesaikan masalah penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen kependudukan di menurut Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif karena penelitian dilakukan terhadap norma-norma yang terwujud dalam peraturan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dengan didukung informasi-informasi yang diperoleh dari buku literature, surat kabar maupun hasil karya para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini yang dapat membantu memahami bahan hukum primer.Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya penataan kelembagaan yang berkaitan dengan nama dinas dan struktur organisasi, adanya Nomor Induk Kependudukan, adanya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk - elektronik, dan Instansi Pelaksana. Penertiban merupakan upaya tertib dalam syarat dan pemenuhan administrasi kependudukan, administrasi direkomendasikan untuk penyelenggaraan registrasi penduduk berupa syarat-syarat dalam pendaftaran penduduk dan catatan sipil.Terdapat hambatan khususnya berkenaan dengan pencatatan Standar Operasional dan Prosedur belum berlangsung maksimal, maka prediksi jumlah penduduk sulit dilakukan. Upaya program akta masal dengan sistem jemput bola dan diberikan secara gratis. Petugas menegaskan tidak ada sanksi bagi penduduk yang tidak mencatatkan peristiwa penting yang dialaminya.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM ANTAR KOTA BERDASARKAN UJI KELAIKAN KENDARAAN BERMOTOR MENURUT UNDANG-UNDANG NO 22 TAHUN 2009 ]]>
<![CDATA[Sabrina Zaki*, Hendro Saptono, Siti Mahmudah]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (722.545 KB)
<![CDATA[Angkutan umum memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian yang ada dilihat semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat akan jasa angkutan umum semakin meningkatnya juga permasalahan-permasalahan yang ada diantaranya supir yang ugal-ugalan menyebabkan kecelakaan lalu lintas, untuk itu perlu dilakukannya perlindungan hukum terhadap penumpang menurut pasal 141 ayat 1 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 dan wujud perlindungan terhadap penumpang angkutan umum dengan dilakukannya pengujian kendaraan motor berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 133 Tahun 2015.Perumusan penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji serta pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum yang laik uji kendaraan bermotor menurut undang-undang no 22 tahun 2009. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan simple random sampling yaitu pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populiasi.Hasil penelitian dan pembahasan perlindungan hukum terhadap penumpang angkutan umum diwujudkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perusahaan angkutan umum dan penumpang angkutan umum serta pengujian kendaraan bermotor agar penumpang yang menggunakan angkutan umum mendapatkan perlindungan hukum setelah kendaraan dinyatakan laik untuk beroperasi dijalan raya.]]>
<![CDATA[PELEPASAN KAWASAN HUTAN MELALUI TUKAR-MENUKAR ANTARA PERUM PERHUTANI BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI DI DESA MEKARMULYA, KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA) ]]>
<![CDATA[Febianti Ramadhani*, Sukirno, Budi Gutami]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.206 KB)
<![CDATA[Saat ini dan pada masa yang akan datang, kecenderungan terhadap tuntutan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar untuk keperluan non kehutanan akan senantiasa terjadi, seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Kecenderungan ini, bila tidak diikuti dengan kebijakan yang baik, akan mempercepat laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar memiliki maksud dan tujuan sosio ekonomi, sosio politik, dan keamanan agar pemukiman yang ada dari proses tukar-menukar tidak mengalami bencana dan/atau dapat merugikan pemukiman. Proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar juga masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967, walaupun sudah terjadi perubahan kebijakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar harus mempertimbangkan sumber daya alam dan ekosistem, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga terjadi kesimbangan dengan maksud dan tujuan dari proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar, agar tidak menimbulkan kerugian pada pemukiman yang akan ditempati.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA DRIVER TRANSPORTASI ONLINE DENGAN PERUSAHAAN GO-JEK SEBAGAI PENYEDIA APLIKASI KHUSUSNYA TERKAIT DENGAN SUSPEND ]]>
<![CDATA[Salsabila Nadhifa]]>;
<![CDATA[Suradi Suradi]]>;
<![CDATA[Dewi Hendrawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.949 KB)
<![CDATA[Suspend merupakan bentuk sanksi atas suatu pelanggaran. Perusahaan Go-Jek memberi suspend dengan menonaktifkan suatu akun driver yang telah melakukan pelanggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk bekerja lagi baik untuk sementara maupun permanen. Walaupun sudah tertulis dalam perjanjian namun terkadang perusahaan Go-Jek memberi suspend secara tiba-tiba dengan tidak memberikan alasan. Penelitian dilakukan untuk mengetahui dan mengkaji mengenai dapat tidaknya perusahaan Go-Jek melakukan suspend terhadap driver tanpa adanya klarifikasi. Serta untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh seorang driver ketika driver telah diputus kontrak oleh Perusahaan Go-Jek melalui suspend. Perusahaan Go-Jek memiliki sistem otomatis yang dapat mendeteksi mengenai kesalahan yang dilakukan oleh driver. Jika seorang driver melakukan perbuatan yang menurut sistem merupakan suatu kesalahan, maka driver tersebut akan otomatis mendapatkan suspend. Seorang driver yang terkena supend dapat mengajukan upaya banding ke kantor Go-Jek. Setelah itu Go-Jek akan memproses mengenai permohonan banding driver tersebut. Jika banding diterima maka suspend yang telah diberikan kepada driver tersebut dicabut. Jika banding ditolak maka langsung putus mitra tanpa melalui pengadilan.Dengan hal ini, maka dapat disimpulkan bahwa Perusahaan Go-Jek menyimpangi Pasal 1266 KUHPerdata.]]>
<![CDATA[PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBENTUKAN KBEIJAKAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH BERBASIS DEMOKRASI DELIBERATIF ]]>
<![CDATA[Fajar Ahmad Setiawan*, Ani Purwanti, Lita Tyesta A.L.W]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (586.542 KB)
<![CDATA[Semenjak diberlakukanya kebijakan Affirmative Action, perempuan Indonesia berkesempatan untuk terlibat dalam kegiatan politik. Namun meningkatnya jumlah partisipasi perempuan di panggung politik tidak setimbang dengan kultur politik yang dapat menunjang performa perempuan. Keterwakilan perempuan yang seharusnya memperjuangkan kepentingan perempuan nyatanya masih terhambat, peran mereka dalam proses legislasi pun dipertanyakan. Konsep demokrasi deliberatif menjelaskan alur formasi opini di masyarakat menjadi dasar terbentuknya hukum melalui prosedur diskursus. Penelitian ini berfokus pada peran perempuan dalam proses-proses diskursus dalam pembentukan kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah untuk menjawab pertanyaan penting, “Apakah perempuan DPRD tersebut benar-benar memperjuangkan kepentingan perempuan ?” ]]>
<![CDATA[KAJIAN TENTANG POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Suparno*), Dian Putri Pratama, Retno Saraswati,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (332.966 KB)
<![CDATA[The Indonesian constitutional system has changed much. The case was marked by the presence of four amendments to the 1945 Constitution. The results of the second amendment of the 1945 Constitution, specifically adds a special article about the privileged area. The focus of the research problem lies in how the region is positioned privileged in the state system in Indonesia. Furthermore, the focus of the next issue is about the assessment of the legal policy in Privilege Act Yogyakarta. Legal policy is the policy line of the law to be applied to both with the new law and the replacement of the old law order to achieve the objectives as stated in the 1945 Constitution. The Research with title " A Study of Political Law on Law No. 13 Year 2012 on the Special Features of Yogyakarta with socio-legal research approach" shows that Indonesia in the conception of autonomy regions adopts an asymmetric decentralization, namely by recognizing constitutional legally autonomous region specific and special. The Recognition of Yogyakarta is inseparable from philosophical, sociological and juridical factor. The Privileges of DIY, is covered land as territory, spatial, cultural, institutional of DIY Regional Government and the determination that has lasted from the in time as well as the core features of the inherent DIY privilege. The Determination of Sultan Hamengku Buwono X and Sri Paku Alam IX as governor and deputy governor in the province is at the core of privileges, and supported by more than 50% of the people of Yogyakarta.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP ADANYA PEMALSUAN LABELISASI HALAL PADA PRODUK PANGAN IMPOR ]]>
<![CDATA[Irena Revin*, Suradi, Islamiyati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (712.378 KB)
<![CDATA[Masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya label halal dalam produk pangan kemasan impor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang peran Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap labelisasi halal pada produk pangan impor guna perlindungan konsumen, serta tanggung jawab importir terhadap pemalsuan labelisasi halal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap label halal pada produk pangan impor, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berwenang dalam pengawasan preventif yang meliputi proses sertifikasi halal, fatwa halal, dan izin pemasangan label halal serta pengawasan represif yang meliputi audit internal perusahaan secara berkala dan inspeksi mendadak. Kewenangan Badan Pengawas Obat dan Makanan, hanya sebatas pengawasan dalam hal pengujian pangan yang bersifat thayib (baik, aman, dan higines) terhadap produk pangan impor. Tanggung jawab yang dibebankan kepada importir meliputi tanggung jawab secara perdata, tanggung jawab administrasi, dan tanggung jawab secara pidana sebagaimana yang telah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meninjau dari hasil penelitian tersebut, yang perlu ditekankan adalah adanya pengawasan yang lebih aktif dan tegas dari MUI, BPOM, dan instransi terkait dalam melindungi konsumen. Masyarakat juga dituntut lebih waspada dalam memilih produk berlabel halal khususnya produk pangan impor.]]>
<![CDATA[PERAN ASEAN DALAM PENANGANAN PENGUNGSI PENCARI SUAKA YANG ADA DI INDONESIA (STUDI KASUS PENGUNGSI ROHINGYA DI ACEH) ]]>
<![CDATA[Yoga Untoro*, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (649.063 KB)
<![CDATA[Pengungsi Rohingya adalah salah satu contoh konflik yang ada di wilayah Asia Tenggara. Association of Southeast Asian Nation (ASEAN) adalah organisasi regional yang berada di wilayah Asia Tenggara yang bertanggung jawab dalam penanganan konflik tersebut. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN yaitu bahwa ASEAN menjamin hidup damai, demokratis dan harmonis adalah hak dari seluruh masyrakat ASEAN. Penulisan hukum ini bermaksud untuk menganalisis mengapa hingga saat ini ASEAN belum mampu memenuhi tanggung jawabnya yang tercantum di pasal 1 ayat (4) Piagam ASEAN terhadap kasus Rohingya.Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode ini berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik nyata di lapangan. Data yang dibutuhkan dalam penulisan hukum ini berasal dari sumber-sumber hukum, hasil karya penelitian, artikel, dan media masa. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode kualitatif yaitu menganalisis secara deskriptif data yang telah diperoleh lalu diteliti dan dipelajari secara sistematis.Hasil dari penulisan hukum ini menunjukkan bahwa ASEAN tidak dapat leluasa untuk mengambil sikap dalam penangan kasus pengungsi Rohingya dikarenakan adanya pendekatan yang dilakukan oleh ASEAN yaitu prinsip non-intervensi dan konsensus atau keduanya sering disebut the ASEAN’s way serta tidak adanya lembaga khusus dalam menangani pengungsi di wilayah Asia Tenggara dan juga terjadi perbedaan pendapat atau sikap dari masing-masing anggota ASEAN.]]>
<![CDATA[KAJIAN YURIDIS PENERAPAN UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI ]]>
<![CDATA[Abdul Fatah*, Nyoman Serikat Putra Jaya, Henny Juliani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (636.567 KB)
<![CDATA[Di Indonesia adanya kerugian keuangan keuangan negara atau perekonomian negara menjadi unsur dari delik korupsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuanpenelitian ini yaitu memberikan gambaran dan analisis implementasi unsur merugikan keuangan negara terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi, kewenangan suatu instansi atau pihak untuk penghitungan kerugian keuangan negara dan praktik pengadilan dalam menerapkan unsur merugikan keuangan negara terhadap tindak pidana korupsi. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada studi literatur dan perundang-undangan dengan spesifikasi penelitian deskriptis analitis. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan mengenai unsur merugikan keuangan negara sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 terkait dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki pengertian dalam konsep delik formil. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menyebutkan secara jelas dan tegas mengenai siapa instansi atau pihak yang berwenang untuk melakukan penghitungan kerugian keuangan negara. Praktik pengadilan dalam penerapan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Dikembalikannya kerugian negara bukan berarti menghapus dapat dipidananya pelaku tindak pidana korupsi, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang dapat meringankan.]]>
<![CDATA[MEKANISME NOVASI SUBJEKTIF PASIF DENGAN ADANYA DELEGASI (STUDI PADA PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG KEBON JERUK JAKARTA BARAT) ]]>
<![CDATA[Corry Angelica Bintania Dwi Putri*, Achmad Busro, Ery Agus Priyono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (501.689 KB)
<![CDATA[Salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah oleh bank yang termasuk dalam restrukturisasi kredit adalah dengan cara Pembaharuan utang atau novasi yaitu salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya perikatan baru. Novasi yang akan dibahas dalam penulisan hukum ini yaitu novasi subjektif pasif yaitu kredit diperbaharui dengan membuat perikatan baru yang menghapus perikatan yang lama sehingga kreditur yang lama melepaskan haknya. Latar belakang dilakukannya novasi dari debitor lama kepada debitor baru yaitu karena usia debitur saat dilakukan Novasi berusia 64 tahun dimana bank menilai bahwa usia debitor lama dinilai sudah lanjut dan dapat menghambat jalannya usaha yang dimiliki debitor lama selain itu alasan dilakukannya pengalihan hutang kepada debitor baru karena debitor lama telah mengikutsertakan anaknya (debitor baru) sejak tahun 2002 untuk membantu atau terlibat langsung dalam operasional usaha, bahkan saat ini anaknya sudah mampu menjalankan sendiri usaha orang tuanya tersebut, atau dengan kata lain usaha tersebut saat ini sepenuh nya telah dijalankan oleh debitor baru . Ketentuan Pasal 1415 KUHPerdata menyatakan : “Tiada pembaharuan utang yang dipersangkakan. kehendak seorang untuk mengadakannya harus dengan tegas ternyata dari perbuatannya”. Maknanya adalah peralihan debitor (pembaharuan utang) mensyaratkan adanya akta, namun ketentuan ini tidak bersifat memaksa]]>
