cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 54   55   56   57   58 
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA KEDUNGUTER KABUPATEN BREBES MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 Syarafina Dyah Amalia*, Eko Sabar Prihatin, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.512 KB)

Abstract

Pemerintahan Desa merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan negeri ini, dan salah satu indikasi dari pemerintahan yang baik salah satunya dapat dinilai dari pengelolaan keuangan yang baik, benar dan tepat sasaran agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat, tentunya dalam mengelola keuangan desa terdapat tata cara yang sudah dirancang sebagaimana mestinya  dan sesuai dengan asas keuangan desa yaitu sebagai bentuk terwujudnya asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan, pasrtisipatif dan tertib anggaran agar dapat dilaksanakan dengan maksimal hal ini tertuang dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.               Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedunguter menurut Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 dilakukan oleh Kepala Desa dibantu Perangkat dan Badan Permusyawaratan Desa  (BPD) serta Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam proses pencairan dana desa. Pada intinya  yang terpenting dari pelaksanaan pengelolaan keuangan desa adalah tahapan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014, tahapan itu antara lain adalah tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahan, pelanggaran dan yang terakhir pelaporan dan pertanggungjawaban.  
IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN PENGGUNAAN DANA DESA SEBAGAI SARANA NON-PENAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI Nanik Riyanti; I Nyoman Serikat Putra Jaya; Purwoto Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.761 KB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan yang dapat menjerat siapa saja dalam lingkungan sekitarnya, tidak mengenal jabatan dan status sosial baik dikota maupun di desa. Termasuk pada saat ini, dengan adanya kebijakan Dana Desa yang dikucurkan pada tiap desa menjadi sarana penyalahgunaan wewenang.  Penanggulangan korupsi tidak hanya dapat dilakukan melalui sarana penal (hukum pidana), namun juga dapat dilakukan melalui sarana non-penal yang lebih menitikberatkan pada sifat pencegahan (preventif). Dalam pencegahan korupsi Dana Desa dapat dilakukan melalui pendampingan sebagaimana diatur dalam Permendes Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa. Pendampingan penggunaan Dana Desa oleh Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa diharapkan dapat mencegah terjadinya tindak pidana korupsi Dana Desa, karena para pendamping selalu terlibat langsung dalam mendampingi penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa maupun pemberdayaan masyarakat Desa mulai dari tahap perencanaan sampai dengan tahap evaluasi. Para pendamping terus berusaha untuk memberikan fasilitasi yang baik, namun dalam implementasinya tentu dijumpai kendala yang dihadapi dan baik Pendamping Desa maupun Lokal Desa terus melakukan koordinasi untuk meminimalisir kendala tersebut.
ALAT BUKTI SURAT DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI TEMANGGUNG (Studi Kasus Putusan No. 45/Pdt.G/2013/PN Tmg) Abdurrahman Wahid*, Yunanto, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (451.538 KB)

Abstract

Akta otentik adalah salah satu alat bukti berupa surat dan dibuat secara tertulis, bukti-bukti surat dalam kasus perdata adalah bukti paling penting. Ketentuan mengenai alat bukti surat yang sah terdapat dalam Pasal 1866 KUHPerdata namun dalam praktiknya alat bukti surat merupakan alat bukti yang paling kuat dalam hakim mengambil putusan. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan pembuktian dengan alat bukti surat dalam penyelesaian perkara perdata di Pengadilan Negeri Temanggung dan untuk mengetahui kekuatan hukum alat bukti akta otentik sebagai alat bukti surat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Temanggung.
PERUBAHAN PENGGUNAAN TANAH PERTANIAN MENJADI NON PERTANIAN (ALIH FUNGSI TANAH) DI KABUPATEN WONOGIRI (STUDI DI KECAMATAN SELOGIRI, KABUPATEN WONOGIRI) Asrie Fajarrani Hadipitoyo, Ana Silviana*, Sri Sudaryatmi
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.065 KB)

Abstract

The increasing population and the increasing activity of the population will result in increased demand resulted in a change of land use from agricultural land to non-agricultural. Selogiri districts, is one example of the agricultural area in accordance with Regulation of Wonogiri Number 9 Year 2011 on Spatial Planning Wonogiri’s Years 2011-2031, but more land is converted to non-agricultural use.The results showed many irregularities that occurred during the licensing process conversion of agricultural land into non-agricultural in Wonogiri. The deviation permits decision includes refusal of land use change only verbally, the licensing process takes a long time, there is an extra cost and there are no provisions beyond strict sanctions against the violation of land-use change permit. Therefore, changes in agricultural land use impacts are far more negative than positive impacts resulting in damage to the environment and people's mindsets changed from productive to consumptive. There are some efforts to control land use changes made by the government, such as creating and disseminating new regulations, tighten the licensing process and improve the performance of village officials.
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PESERTA TENDER DALAM TENDER DENGAN SISTEM E-PROCUREMENT Paramita Prananingtyas, Ery Agus Priyono, Puspa Malinda*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (725.567 KB)

Abstract

Tujuan diberlakukannya pengadaan barang dan atau jasa elektronik atau e-procurement adalah sebagai langkah preventif terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang jasa, khususnya persekongkolan dalam tender. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar hukum dan bentuk proses e-procurement. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penyimpangan yang dapat terjadi dan akibat hukumnya dalam e-procurement, dan untuk mengetahui perlindungan hukum peserta tender dalam e-procurement. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, dasar hukum e-procurement adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 tentang E-Tendering, dan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing. Kedua, jenis persekongkolan yang dapat terjadi adalah persekongkolan vertikal dan gabungan dan akibat hukum diatur berdasarkan Pasal 118 ayat (2) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Ketiga, perlindungan hukum peserta tender berkaitan apabila terjadinya penyimpangan dan berkaitan dengan aspek keamanan e-procurement.
TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN PADA KONTRAK PENGELOLAAN DANA (KPD) Jimmy Carter A.*, Budiharto, Siti Mahmudah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (390.964 KB)

Abstract

Kontrak Pengelolaan Dana (Discretionary Fund) adalah Jasa pengelolaan dana yang dilakukan oleh Manajer Investasi kepada satu nasabah tertentu dimana berdasarkan perjanjian tentang pengelolaan Portofolio Efek, Manajer Investasi diberikan wewenang penuh oleh nasabah untuk melakukan pengelolaan Portofolio Efek berdasarkan perjanjian yang dimaksud. Penempatan investasi yang mengandung benturan kepentingan pada kontrak pengelolaan dana harus diungkapkan secara tertulis dan mendapat persetujuan Nasabah/Investor. Salah satu Perusahaan efek sebagai Manajer Investasi yang melakukan kegiatan Kontrak Pengelolaan Dana adalah PT. Synergy Asset Management. PT. Synergy Asset Management menginvestasikan dana dari Nasabah KPD pada Perusahaan Induknya yaitu PT. Synergy Pakaryan Utama (PT SPU) untuk pembiayaan proyek pembangunan perumahan dimana PT SPU secara bertahap menerbitkan Promissory Notes (PN) kepada PT Synergy Asset Management. Investasi yang dilakukan Manajer Investasi PT. Synergy Asset Management pada perusahaan induknya PT. Synergy Pakaryan Utama (PT.SPU) merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan oleh karena itu, Manajer Investasi harus mengungkapkan secara tertulis terlebih dahulu kepada Nasabah KPDnya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan OJK No.43/POJK.04/2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi. 
ANALISISTERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN PENGADILAN TINGGI BANDUNG (STUDI PUTUSAN NO. 217/PID.SUS/2014/PT.BDG) Nur Rochaeti, Pujiyono, Rafeli Kafiar*,
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (622.13 KB)

Abstract

Kejahatan merupakan bagian yang sulit dihilangkan dari kehidupan manusia. Terdapat berbagai jenis kejahatan, namun fenomena kejahatan melibatkan anak yang marak terjadi. Hal ini jelas terlihat dengan adanya berita bahwa perbuatan yang melanggar hukum pidana sering kali terjadi dengan anak di bawah umur sebagai pelaku dan korban baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, yang mengakibatkan kerugian materi sampai pada hilangnya nyawa korban.Permasalahan di dalam penelitian ini yaitu, bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan menggunakan data primer melalui perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan data sekunder berupa dokumen dan artikel serta data tersier yang berkaitan dengan penjatuhan pidana dengan syarat terhadap anak pelaku pelanggaran lalu lintas.Pembahasan dilakukan dengan menghubungkan bagaimana kebijakan formulasi tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan menyebutkan beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan pengaturan pidana dengan syarat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan No. 217/Pid.Sus/2014/PT.BDG disertai dengan analisis mengenai pertimbangan yang diberikan hakim dalam putusan tersebut.
ASPEK PERLINDUNGAN HUKUM PERJANJIAN SEWA-MENYEWA SAFE DEPOSIT BOX PADA BANK MAYBANK INDONESIA Devina Janice*, Rinitami Njatrijani, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (521.242 KB)

Abstract

Eksistensi jasa safe deposit box pada Bank Maybank Indonesia diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. SDB digunakan oleh nasabah untuk menyimpan barang berharga yang hubungan hukumnya dengan bank didasari oleh perjanjian sewa-menyewa yang diatur dalam Pasal 1548 KUH Perdata. Perjanjian sewa-menyewa SDB merupakan perjanjian baku yang didalamnya terdapat klausul eksonerasi. Klausul eksonerasi membatasi atau menghapus pertanggungjawaban yang seharusnya dibebankan kepada pihak bank, sehingga ketika terjadi kehilangan barang di dalam SDB, tanggung jawab serta kerugian ditanggung oleh nasabah sebagai penyewa. Metode penelitian yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penyelenggaraan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia, akibat hukum perjanjian sewa-menyewa SDB, serta perlindungan hukum bagi nasabah pengguna jasa SDB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pelaksanaan jasa SDB di Bank Maybank Indonesia berdasarkan Standard Operating Procedure yang mengacu kepada UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Di dalam perjanjian sewa-menyewa SDB tersebut terdapat 8 jenis wanprestasi baik dari pihak bank atau nasabah. Perlindungan hukum untuk nasabah pengguna jasa SDB berdasarkan kepada undang-undang dan peraturan terkait.
KEDUDUKAN EURASIAN ECONOMIC UNION SEBAGAI ORGANISASI PERDAGANGAN REGIONAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL Utami Reginasti; Muchsin Idris; Soekotjo Hardiwinoto
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (571.376 KB)

Abstract

Globalisasi membuat batas antar negara semakin tidak terlihat. Hal ini menguntungkan bagi kerjasama ekonomi yang bersifat multilateral antar negara. Negara-negara pecahan Uni Soviet yakni Russia, Belarus dan Kazakhstan memanfaatkan era globalisasi dengan membentuk organisasi perdagangan regional bernama Eurasian Economic Union. Organisasi ini mengintegrasikan kebijakan perekonomian para negara anggotanya. Negara anggota Eurasian Economic Union juga mendapatkan keuntungan yakni aliran bebas barang, jasa, tenaga kerja dan juga modal antar negara anggota. Penulisan hukum ini mengunakan data sekunder dengan pendekatan yuridis normatif, dianalisis secara kualitatif serta disajikan secara deskriptif. Hasil dari pembahasan penulisan hukum ini yakni Eurasian Economic Union dalam perspektif hukum organisasi internasional, mulai dari proses pembentukan, struktur Eurasian Economic Union, kewajiban setiap negara anggota, keanggotaan, proses pengambilan keputusan hingga penyelesaian sengketa. Selain itu, penulisan hukum ini juga akan membahas tentang bagaimana hubungan Eurasian Economic Union dengan subjek hukum internasional lainnya, termasuk diantaranya hubungan Eurasian Economic Union dengan World Trade Organization.
TINJAUAN YURIDIS PEMBAKARAN DAN/ATAU PENENGGELAMAN KAPAL PERIKANAN BERBENDERA ASING PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN (Berdasarkan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan) Kahfi Bima Kurniawan*, Umi Rozah, Amiek Soemarmi
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (565.03 KB)

Abstract

Sebagai negara kepulauan, indonesia yang memiliki lautan yang luas termasuk negara maritim. Wilayah perairan laut yang luas ini menjadikan Indonesia kaya dengan sumberdaya alam khususnya dibidang perikanan. Potensi ini mengundang negara-negara lain untuk ingin melakukan penangkapan ikan di Wilayah Perairan Laut Indonesia, sehingga banyak sekali kapal perikanan berbendera asing yang melakukan tindak pidana pencurian ikan (illegal fishing) di Perairan Laut Indonesia. Penenggelaman dan/atau pembakaran kapal merupakan tindakan khusus yang diterapkan bagi kapal asing pelaku tindak pidana pencurian ikan yang dianggap menjadi upaya yang efektif dalam memberantas tindak pidana illegal fishing, sehingga dalam penerapannya perlu diketahui mengenai peraturan penenggelaman kapal dan prosedur pelaksanaan terhadap tindakan tersebut.

Page 56 of 157 | Total Record : 1565

 54   55   56   57   58 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue