cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 51   52   53   54   55 
PENEGAKAN HUKUM BAGI GURU SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DI SEKOLAH Desida Dwizhafira; Nur Rochaeti; Yusriyadi Yusriyadi
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (593.69 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22796

Abstract

Di Indonesia, kekerasan Guru terhadap anak didik menjadi krisis moral Bangsa. Tindak Kekerasan terjadi hanya karena alasan untuk mendisiplinkan anak didiknya. Mengingat bahwa lembaga pendidikan seharusnya dapat menyelesaikan masalah secara edukatif tanpa harus menggunakan tindak kekerasan. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui atau menganalisis kebijakan yang tepat tentang tindak pidana kekerasan terhadap Anak dan Anak Didik. Dan menganalisis pelaksanaan kebijakan formulasi tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap Anak Didik Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan sifat deskriptif. Metode pengumpulan data ini diperoleh melalui wawancara.  Kebijakan formulasi tentang tindak pidana kekerasan terhadap anak didik diatur di dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, dan Permen Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Penerapan Kebijakan Formulasi tentang Tindak Kekerasan Guru terhadap Anak Didik  berlaku bagi Guru dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan guru tersebut tidak dalam ruang lingkup pekerjaannya. Perbuatannya tersebut tidak sesuai atau melanggar undang-undang yang berlaku , guru tersebut mendisiplinkan anak didik lepas dari koridor / batasan sebagai guru, perbuatan yang dilakukannya tersebut mengandung kesengajaan, kealpaan dan kerugian yang cukup besar dirasakan oleh anak didik.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BESARAN UPAH MINIMUM DI JAWA TENGAH MELALUI SUATU ANALISIS KOMPARASI (STUDI KASUS KOTA SEMARANG DAN KABUPATEN DEMAK) M. Bambang Suryoningprang*, Suradi, Sonhaji
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (297.923 KB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan yang perlu diperhatikan di Indonesia, karena merupakan masalah yang umum dan mendasar, salah satunya adalah masalah upah pekerja/buruh. Factor-faktor yang mempengaruhi besaran upah minimum setidaknya dapat diarahkan sesuai Kebutuhan Hidup Layak, akan tetapi kemampuan perusahaan masih kesulitan apabila Upah Minimum disesuaikan dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 88 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menjelaskan perbedaan besaran upah minimum di setiap daerah dan kesejahteraan apa saja yang sudah di terima dari kebijakan upah minimum. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa (1) peran Pemerintah dalam menetapkan kebijakan UMK  di Kota Semarang dan Kabupaten Demak, survey dilakukan oleh Dewan Pengupahan, sehingga atas dasar pertimbangan dari Dewan Pengupahan Kota Semarang dan Kabupaten Demak sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) masyarakat. (2) dengan penerapan Kebijakan Upah Minimum yang dilakukan oleh pemerintah dapat melindungi kesejahteraan pekerja/buruh.
PROYEK OPERASI NASIONAL AGRARIA SEBAGAI UPAYA TERTIB HUKUM PERTANAHAN (Studi di Desa Kesugihan Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap) Triyono, Aryo Danu Kusumo, Hj.Endang Sri Santi,
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (209.734 KB)

Abstract

Rights to land has a very important role in human life, which is the source for the welfare and prosperity. The more dense the population will add another notch importance of land rights. Law No. 5 of 1960 About Basic Agrarian Regulation is a law governing land in Indonesia. The Government's efforts in addressing the interests of the land is to pelaksanaaan Pensertipikatan Land Mass conducted by each region with the implementation of the mechanism dicanangkannya PRONA Agrarian function, it is appropriate that the purpose BAL laying the groundwork for legal certainty regarding land rights for the people entirely.Approach method is empirical juridical approach, the specification using descriptive analytical research, while the population of all parties associated with the program PRONA, and sampling methods are purposive sampling is done by taking the subject and the object based on the specified destination. The data collection methods the authors use the technique of interviewing her (interview) and based on existing data (primary and secondary) that have been collected to allow for qualitative data analysis.Based on the results of the study showed that the implementation of land registration through PRONA Kesugihan village successful and reach the target areas, announced. Although there are still problems facing both facing the Land Office and the community. The problem is the file incomplete petition, proof of ownership of land is not complete and is not legally valid, the lack of technical personnel in the implementation.The registration of land through PRONA in District Kesugihan Village Kesugihan generally well run and managed. Because of the problems that occur can be solved with good efforts is to improve cooperation and coordination between the Land Office with the parties involved, such as the participants PRONA and the local village.
PEMBERIAN REMISI SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BENGKULU Desfianti Gebi Sari*, R.B. Sularto, Budhi Wisaksono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (604.256 KB)

Abstract

Narapidana dalam menjalankan pidana penjara memiliki hak-hak tertentu, yaitu setiap narapidana memiliki hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi). Sehingga tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengkaji pelaksanaan pemberian remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemenuhan hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dan untuk menganalisis dan mengkaji kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan remisi di dalam sistem pemasyarakatan sebagai upaya pemberian hak narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu. Berdasarakan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Pemberian Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemenuhan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu telah dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang remisi. Kendala-Kendala yang ditemukan dalam Pelaksanaan Remisi di dalam Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pemberian Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dilihat secara struktur hukum adalah bahwa dalam pemberian remisi ada 3 (tiga) instansi yang terlibat, secara substansi hukum adalah PP Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yaitu bahwa untuk tindak pidana Narkoba dan Korupsi harus memenuhi persyaratan lain, dan secara kultur  hukum adalah saat pembuatan dokumen untuk pengajuan remisi narapida.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2015 Wisnu Fahmi Saputra*, Lita Tyesta ALW, Hasyim Asy’ari
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (284.069 KB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dimana harus mempunyai integritas yang tinggi dan memahami tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisisi Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Secara umum Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2015 berjalan dengan baik dan lancar, salah satunya terlihat dengan meningkatnya partisipasi pemilih yang mencapai 65,67% dan tidak adanya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dari masing-masing pasangan calon. Hambatan-hambatan yang  dihadapi adalah: 1) Belum diserahkannya honor anggota PPK, PPS dan KPPS, 2) Masyarakat terkesan apatis dalam mengetahui hal-hal teknis terkait dengan proses pemilihan, 3) Mekanisme pencairan dana yang bersumber dari dana hibah Pemerintah Kota Semarang tidak bisa dicairkan seluruhnya di tahun 2015, 4) Adanya hambatan dalam merekrut anggota PPK, PPS dan KPPS.
PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN PRA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI (STUDI DI DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN PURWOREJO) Nofita, Dwi; Sonhaji, Sonhaji; Suhartoyo, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (285.851 KB)

Abstract

Penelitian dengan judul peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, untuk mengetahui hambatan yang dialami, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaan perannya mengalami beberapa hambatan yang mana hambatan tersebut berasal dari pekerja migran Indonesia yang bersangkutan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul pada saat melaksanakan perannya sehingga pelaksanaan perannya dapat berjalan dengan lancar.
KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGGULANGI PROSTITUSI DI KABUPATEN BELITUNG PROVINSI BANGKA BELITUNG Gunawan Prakoso*, Ani Purwanti, Dyah Wijaningsih
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.11 KB)

Abstract

Prostitusi dikalangan masyarakat merupakan bentuk penyimpangan hubungan seksual. Masalah-masalah sosial terkait dengan prostitusi terus berkembang, salah satunya prostitusi liar di daerah Kabupaten Belitung yang begitu cepat berkembang dan menjamur dalam kehidupan masyarakat. Fenomena prostitusi ini sangat menarik untuk dikaji, dikarenakan dari dulu hingga sekarang tetap berlangsung. Prostitusi merupakan suatu perbuatan yang keberadaannya dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma-norma kesopanan, norma-norma adat dan dilarang agama. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengatahui mengapa Peraturan Daerah diperlukan dalam menanggulangi prostitusi dan untuk mengetahui upaya dan hambatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam mengatasi permasalahan prostitusi. Metode pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Selain itu metode ini merupakan sebagai cabang ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain mempelajari masyarakat khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Hasil penelitian ini, menujukkan bahwa Peraturan Daerah yang ada belum mampu menanggulangi masalah prostitusi di Daerah Kabupaten Belitung, sehingga diperlukan Peraturan Daerah yang baru. Karena diharapkan dapat mengatasi masalah prostitusi diantaranya persoalan kesehatan, pembinaan dan pengentasan. Upaya dalam menanggulangi prostitusi tersebut diatas adalah kerjasama yang baik antara Satuan Polisi Pamong Praja (SatpolPP), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Kepolisian dan Masyarakat guna meminimalisir penyebaran Prostitusi. dan Kendala dalam mengatasi masalah prostitusi tersebut diatas yaitu belum maksimalnya implementasi Peraturan Daerah yang mengatur prostitusi dengan demikian Dinas terkait juga tidak dapat melaksanakan program-programnya dengan baik.
PERLINDUNGAN TENTARA ANAK DALAM KONFLIK BERSENJATA DITINJAU DARI SEGI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Seokotjo Hardiwinoto, Bintang Kinayung Ingtyas, Joko Setiyono,
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (223.702 KB)

Abstract

International armed conflict in Republic Democratic Congo occurs as reaction from the people's saturation caused by the authoritarian leadership of President Mobutu Sese Seko. This conflict is exacerbated when Tutsi tribe survivor from the Hutu tribe's felony in Rwanda escape to the border, Tutsi tribe helped by rebel groups of the Republic Democratic Congo and they alliances to overthrow the Government of President Mobutu Sese Seko. The Government also recruited the Hutu tribe to against the opponent. Economic of the Republic Democratic Congo decreased by this conflict. The poverty causes Government's  difficulties to paid the salary of the soldiers  and it's the beginning of child soldiers recruitment.  The Republic Democratic Congo has ratified some instruments of child recruitment on armed conflict, specially as child soldiers. The instrument related is to protect and prevent of recruiting child soldiers.
KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PUTUSAN BPSK NOMOR 11/PTS-BPSK/BKT/X/2015 ATAS UPAYA HUKUM KEBERATAN OLEH PIHAK PELAKU USAHA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BUKITTINGGI NOMOR 24/PDT.SUS-BPSK/2015/PN.BKT) Muhamad Gakhairi Purnado*, Suradi, Marjo
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (511.955 KB)

Abstract

Sengketa konsumen terjadi karena adanya hak-hak konsumen yang dilanggar. Penyelesaian sengketa konsumen diatur dalam Pasal 45 sampai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana penyelesaian dapat dilakukan melalui pengadilan, dan di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di luar pengadilan dapat melalui badan penyelesaian sengketa, atau dilakukan sendiri oleh para pihak. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa putusan BPSK dibatalkan, dan untuk mengetahui akibat hukum yang akan timbul karena pembatalan putusan BPSK oleh Pengadilan Negeri. Putusan BPSK yang sudah dibatalkan mempunyai akibat hukum putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan, karena ada putusan baru yang menggantikannya.
PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SYAHBANDAR DALAM PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR KAPAL PERIKANAN Normalita Eko Putri*, Amiek Soemarmi, Untung Dwi Hananto
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.717 KB)

Abstract

Kapal Perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar di Pelabuhan Perikanan, dengan memiliki dokumen Surat Persetujuan Berlayar tersebut kegiatan penangkapan, pengangkutan dan aktivitas lain dari kapal perikanan dapat berjalan secara aman dan nyamam, dalam penulisan hukum ini terlebih dahulu melihat peraturan perundang-undangan  selanjutnya mengadakan penelitian untuk mendapatkan data Primer melalui obeservasi dan wawancara. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan dilaksanakan oleh Syahbandar Perikanan  berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 3 tahun 2013 tentang kesyahbndaran di pelabuhan perikanan.Terbatasnya personil Syahbandar Perikanan yang bertugas di Pelabuhan Perikanan merupakan  suatu kendala, karena Peran Syahbandar perikanan itu sendiri begitu penting dalam menjaga keamanan dan keselamatan kapal perikanan, Kementerian kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Perhubungan  melakukan kerja sama guna dapat menyelesaikan masalah kurangnya jumlah personil syahbandar Perikanan di Pelabuhan Perikanan.

Page 53 of 157 | Total Record : 1565

 51   52   53   54   55 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue