Articles
1,565 Documents
<![CDATA[PERBANDINGAN BADAN PERWAKILAN RAKYAT PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT ]]>
<![CDATA[R.Guntur Prakoso Dewandaru*, Untung Sri Hardjanyo, Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (403.159 KB)
<![CDATA[Badan Perwakilan Rakyat atau Lembaga Perwakilan Rakyat merupakan lembaga tinggi di negara demokratis, yaitu lembaga yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar. Sekarang ini anggota badan perwakilan rakyat pada umumnya mewakili rakyat melalui partai politik. Hal ini dinamakan perwakilan yang bersifat politik (political representation).Badan Perwakilan Rakyat Indonesia adalah Majelis Perwakilan Rakyat (MPR) yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan di Amerika Serikat yang menganut sistem bikameral, badan perwakilan rakyatnya adalah Congress yang memiliki dua kamar yaitu Senate dan House of Representative.Tujuan penulisan hukum ini untuk mengetahui bagaimana cara pengisian anggota badan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat, dan untuk mengetahui tugas dan wewenang badan perwakilan rakyat di Indonesia dan di Amerika Serikat.Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif ,yaitu penelitian berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang ada dan juga melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi.Hasil akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu perbedaan dan persamaan badan perwakilan rakyat yang ada di Indonesia dan di Amerika Serikat dilihat dari cara pengisian, tugas dan wewenang dari badan perwakilan rakyat tersebut.Anggota MPR merupakan anggota DPR dan anggota DPD yang diisi dengan Pemilihan Umum yang dilaksanakan bersama-sama setiap lima tahun sekali, sedangkan Congress berisi Senate dan House of Representative. Pemilihan anggota Senate dibagi menjadi tiga tahap yang dipilih setiap tahun genap dan mempunyai masa jabatan anggotanya adalah enam tahun. Pemilihan anggota House of Representative dilaksanakan setiap tahun genap dan masa jabatan anggotanya adalah dua tahun.MPR dan Congress sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan amademen terhadap konstitusi. Congress memiliki kewenangan yang lebih banyak dari MPR karena kewenangan legislatif di Amerika Serikat sepenuhnya diserahkan pada Congress.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERILAKU PENGUSAHA DALAM PRODUKSI, PENYIMPANAN DAN PENJUALAN OBAT-OBATAN TANPA KEAHLIAN DAN KEWENANGAN ]]>
<![CDATA[WIDIARTO PURWOTO, EKO, SOPONYONO]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (392.223 KB)
<![CDATA[The circulation of Counterfeit medicines more increase, it’s be influence Pharmacy industry and Producer too. The composition in the market can be harmfully because of Many consumed, include generic and counterfeit The recht staat Policies research in producer behavior to produce, warehouse and sell of medicine without expert and authority have 2 problems: Criminal Law Policies in restrict the producer behavior to produce, warehouse and sell of medicine without expert and authority at present? Criminal Law Policies in restrict the producer behavior to produce, warehouse and sell of medicine without expert and authority at the next? Writer do researching with Empiric juridical approach methode, Empiric yuridis approach method is procedures to solve problem with second information, Primary information in the fact, dan Task of Badan POM in protect Consumer medicine product is law in action and the effects of changes producer can be restrict abuse of consumer law ( Nomor 8 Tahun 1999) Can be Concluded as Criminal Law Policy into the producer behavior to produce, warehouse and sell of medicine without expert and authority can be feel Ineffective becaus imprisonment sentenced. Make less with the applied Criminal Law Policies of producer behavior can round up who ‘s product as in law the code of conducts as the rules]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PERJANJIAN OPRASI BEDAH CAESAR ANTARA PASIEN DENGAN PIHAK RUMAH SAKIT DITINJAU DARI HUKUM PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG NO.29 TAHUN 2004 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN (STUDI KASUS: RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH SURAKARTA) ]]>
<![CDATA[Dewi Hendrawati, Aminah, Anggraini Nurul Fatimah*,]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (656.752 KB)
<![CDATA[Pada dasawarsa terakhir ini, sering timbul reaksi dari masyarakat terhadap pekembangan pelayanan kesehatan, reaksi itu dengan cepat membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap perkembangan pelayanan kesehatan, persoalan ini menyebabkan aspek hukum antara dokter dengan pasien menjadi semakin penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian operasi bedah caesar di RS PKU Muhammadiyah serta untuk mengetahui penyelesaian-penyelesaian dari masalah yang timbul dari adanya perjanjian operasi bedah Caesar. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara Yuridisempiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis dikaitkan dengan teori hukum dan peraturan hukum positif yang ada dan berlaku, kemudian di analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan di dapat, menunjukkan perjanjian yang dilakukan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah sudah memenuhi asas-asas dalam perjanjian; yaitu asas kebebasan berkontrak, dan Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-udang (PactaSuntServanda). Perjanjian Informedconsent oprasi bedah di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta termasuk kedalam jenis perjanjian baku dan Penyelesaian yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit jika terjadi Wanprestasi adalah dengan melakukan Mediasi antara kedua belah pihak. Semua tindakan yang akan dilakukan oleh tim medis atau seorang dokter dalam oprasi bedah caesar hendaknya di tuliskan terlebih dahulu ke dalam informedconsent agar tidak terjadi kesalah pahaman nanti nya, serta Pihak Rumah sakit harus lebih banyak melakukan edukasi dan penjelasan sedetail mungkin dengan bahasa yang mudah di pahami oleh ]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DEWAN KEAMANAN PBB DALAM MENYIKAPI KASUS SENJATA NUKLIR KOREA UTARA DAN IMPLIKASI TERHADAP MASYARAKAT INTERNASIONAL ]]>
<![CDATA[Christophorus Richard Tirtalaksana*, Soekotjo Hardiwinoto, Muchsin Idris]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (627.488 KB)
<![CDATA[Dewan Keamanan sebagai badan utama PBB memiliki peranan penting bagi perdamaian dan keamanan internasional, salah satu tugas dan wewenang Dewan Keamanan PBB ikut memantau perkembangan negara-negara di dunia di bidang persenjataan khususnya senjata pemusnah masal. Dalam hal ini pengembangan senjata pemusnah masal oleh Korea Utara ini menyebabkan ketegangan di Semenanjung Korea serta negara negara sekitarnya.Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: bagaimana peran Dewan Keamanan PBB dalam pengembangan kasus senjata Nuklir Korea Utara selaku badan utama PBB yang memiliki peranan menjaga perdamaian dan keamanan internasional serta bagaimana implikasi terhadap masyarakat internasional mengenai kebijakan mengembangkan senjata nuklirnya.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis. Data dalam penelitian ini yaitu bahan perjanjian, resolusi, dan bahan pustaka.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dewan Keamanan PBB telah memberikan kebijakan berupa sanksi seperti resolusi-resolusi yang terkait dengan pengembangan senjata nuklir dan melakukan embargo terhadap Korea Utara. Terjadinya uji coba nuklir mengakibatkan gangguan stabilitas perdamaian dan keamanan di kawasan Semenanjung Korea dan sekitarnya yang menimbulkan potensi konflik merupakan salah implikasi terhadap masyarakat internasional.]]>
<![CDATA[KETIDAKPASTIAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN PERMA NO. 2 TAHUN 2012 DALAM KASUS TINDAK PIDANA RINGAN ( “Studi Kasus Terhadap Putusan Nomor : 24/Pid.B2015/PN.Smg” ) ]]>
<![CDATA[Perdana Marpaung*, Nyoman Serikat Putra J. Budhi Wisaksono]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.561 KB)
<![CDATA[Kasus tindak pidana ringan di Indonesia bukanlah sebuah kasus yang berat yang mampu menarik perhatian publik. Namun, pada kenyataannya kasus tindak pidana ringan saat ini banyak mendapatkan perhatian publik dikarenakan, hukum tidak memberikan nilai keadilan. Hukuman dan penyelesaian terhadap tindak pidana ringan disamakan dengan tindak pidana biasa. Hal tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat dan di tanggapi positif oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP guna menyelesaikan tindak pidana ringan. Setelah terbitnya PERMA tersebut, timbul masalah baru dikarenakan PERMA tadi tidak digunakan dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan. Hal ini menyebabkan Ketidakpastian Hukum setelah terbitnya PERMA No. 2 Tahun 2012.Penelitian ini mengangkat permasalahan yaitu sejauhmana batasan Tindak Pidana yang dikualifikasikan sebagai Tindak Pidana Ringan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, bagaimana ketidakpastian hukum dalam Implemantasi PERMA No. 2 Tahun 2012 terhadap kasus Tindak Pidana Ringan terkait putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Smg dan Apa yang menjadi kendala-kendala dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang dilakukan dengan mengkaji atau menganalisis data sekunder. Penelitian ini diuraikan secara deskriptif analisis yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Berdasarkan penelitian ini, dapat diketahui batasan tindak pidana ringan menurut PERMA No. 2 Tahun 2012 adalah apabila nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara kurang dari Rp 2.500.000 ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan putusan nomor : 24/Pid.B/2015/PN.Smg tidak menggunakan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam menyelesaikan tindak pidana ringan. Serta dalam implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 memiliki kendala yang menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum setelah terbitnya PERMA tersebut.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAME) TERHADAP TINDAKAN PEMBAJAKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Yessica Ardina*, Budi Santoso, Rinitami Njatrijani]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.017 KB)
<![CDATA[Pasal 40 ayat (1) huruf r Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur permainan video (video game) sebagai ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta. Perlindungan terhadap video game dilakukan mengingat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang tinggi sehingga dapat menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta permainan video (video game) berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta bagaimana tindakan hukum pada pelanggaran Hak Cipta permainan video. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah bahwa perlindungan hukum bagi pemegang Hak Cipta video game yaitu 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Terhadap tindakan pembajakan pada video game akan terus berkembang, penyelesaian sengketa pada pembajakan dapat dilakukan dengan jalur non litigasi, seperti mediasi, arbitrase, serta jalur litigasi seperti gugatan perdata dan tuntutan pidana. Kesimpulannya adalah keefektifan Undang-undang dalam memberantas pelanggaran Hak Cipta video game bergantung pada kinerja penegak hukum serta pengaturannya. Saran pada penelitian ini adalah diperlukan pengaturan yang proposional, agar fungsi positif dapat dioptimalkan dan dampak negatif dari pembajakan video game dapat diminimalkan. ]]>
<![CDATA[GUGATAN TENTANG PENCABUTAN HAK ASUH ANAK DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm.) ]]>
<![CDATA[Norra, Almas Syifa]]>;
<![CDATA[Riyanto, Benny]]>;
<![CDATA[Marjo, Marjo]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (216.378 KB)
<![CDATA[Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang di dalamnya mengandung suatu sengketa hukum antara dua pihak atau lebih. Adapun gugatan yang terdapat dalam studi Putusan Pengadilan Agama Semarang Nomor: 2389/Pdt.G/2010/PA.Sm berupa gugatan tentang pencabutan hak asuh anak. Secara hukum adanya gugatan tentang pencabutan hak asuh anak dibenarkan asalkan memuat alasan-alasan yang kuat, hal ini sesuai dengan yang tertuang pada Pasal 49 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam perkara ini yang menjadi objek perselisihan dari kedua orang tuanya adalah sang anak sehingga yang membuat menarik yaitu, cara pengadilan dalam memeriksa anak dalam persidangan apakah sama dengan cara memeriksa orang dewasa atau tidak serta analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan gugatan pencabutan hak asuh anak.]]>
<![CDATA[ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (Studi Kasus PT. Lekom Maras Pangabuan Melawan Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan PT. Pertamina) ]]>
<![CDATA[Andri Rachmat Suwardho*, Achmad Busro, R. Benny Riyanto]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (496.454 KB)
<![CDATA[Arbitrase merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang diberikan oleh undang-undang, dimana dalam penyelesaian sengketa tersebut kewenangan diberikan kepada pihak arbiter untuk memutus sengketa. Putusan dari arbitrase harus dipatuhi dan dijalankan oleh para pihak karena jika tidak eksekusi paksa dapat dijalankan oleh pengadilan negeri. Dengan keluarnya Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, maka kedudukan dan kewenangan dan arbitrase di Indonesia sudah semakin jelas dan kuat. Permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah Pertama mengenai kewenangan absolut dari forum arbitrase tersebut untuk mengesampingkan segala peradilan dalam memeriksa sengketa, termasuk dalam kasus ini antara PT. Lekom Maras Pangabuan dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Permasalahan kedua adalah bagaimana eksekusi dari putusan arbitrase yang juga pada lain pihak diputus juga oleh Mahkamah Agung, sehingga menimbulkan problematika dari segi kepastian hukum. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai alternatif penyelesaian sengketa, Arbitrase merupakan solusi bagi dunia bisnis karena berdampak pada kelancaran bagi dunia usaha daripada harus menyelesaikan sengketa melalui peradilan biasa]]>
<![CDATA[PENEMUAN HUKUM DAN PARADIGMA: SUATU TELAAH FILSAFAT HUKUM TENTANG PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI KOTA SEMARANG ]]>
<![CDATA[Robert Pranata*, Erlyn Indarti, Tri Laksmi Indraswari]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (650.61 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan penemuan hukum dalam proses peradilan hukum pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang. Penemuan hukum diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya yang ditugaskan untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum konkret. Penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research) yang didukung oleh kajian literatur berupa observasi dan wawancara terhadap para Hakim yang berkaitan dengan Penemuan hukum dan Paradigma. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia maka megara wajib melindungi setiap orang yang melanggar hukum pada setiap tindakan proses peradilan. Lembaga peradilan tanpa kecuali wajib melakukan proses peradilan berdasarkan hukum acara bahwa hukum belum memiliki pengaturan yang jelas. Oleh karena itu, bagi hakim dimungkinkan untuk melakukan penemuan hukum jika dalam menangani sebuah perkara, ditemukam adanya kekosongan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip tertentu yang akan mendukung lahirnya putusan yang memenuhi tujuan hukum]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH DI KABUPATEN BATANG ]]>
<![CDATA[Ervina Riyani*, Amiek Soemarmi, Ratna Herawati]]>
<![CDATA[ Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (468.567 KB)
<![CDATA[Kabupaten Batang merupakan daerah otonom dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kewenangan sendiri untuk mengatur dan mengurus daerahnya. Letaknya berada di pantai utara Jawa sehingga memiliki potensi kekayaan laut dan sumberdaya alam yang berada di dalamnya. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan menurut UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Kabupaten Batang dan hambatan apa saja yang timbul dalam melaksanakan urusan tersebut serta cara mengatasinya.Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah diskriptif analitis. Metode pengumpulan data menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode analisis data menggunakan metode analisis normatif-kualitatif. Kemudian data disajikan sekaligus dengan analisanya.Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh data bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Batang berdasarkan Perda No.3 Tahun 2008 dan Perbup No.49 Tahun 2012. Hambatan yang dialami dalam pelaksanaannya meliputi sumber daya manusia, pemanfaatan lahan budidaya ikan, kerusakan sumber daya alam, kapal penangkap ikan, dan alat penangkap ikan. Adapun upaya mengatasinya adalah dengan meningkatkan kapasitas permodalan dan penerapan teknologi yang tepat guna untuk memberikan pembinaan yang lebih baik bagi masyarakat nelayan, meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya, mengelola sumber daya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan, pengawasan terhadap kapal-kapal penangkap ikan, dan mediasi.]]>
