cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 80   81   82   83   84 
TINJAUAN YURIDIS PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA KOTA MAGELANG BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA Fifiana Wisnaeni, Suparno, Firginia Julianti*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (389.441 KB)

Abstract

Pembangunan dilakukan secara besar-besaran oleh suatu negara diberbagai aspek kehidupan. Dalam pelaksanaan pembangunan, pemerintah tidak dapat bekerja secara individual, tetapi perlu adanya pembagian pengelolaan tugas (Otonomi Daerah) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah provinsi, kota atau kabupaten berwenang melaksanakan pembangunan di lingkup wilayahnya masing-masing. Salah satunya yaitu pembangunan tata ruang dan tata wilayah kota. Pesatnya jumlah pedagang kaki lima yang memadati lingkungan kota dengan berjualan diruas jalan maupun ruang publik yang bukan untuk peruntukannya dirasa tidak sesuai dengan tata ruang kota.. Keadaan tersebut mendesak Pemerintah Kota Magelang untuk menata PKL tersebut dengan melaksanakan relokasi dan membentuk suatu Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.      Permasalahan penulisan ini mengenai pelaksanaan relokasi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013, faktor pendorong dan penghambat dalam pelaksanaan relokasi, serta implikasi relokasi terhadap tata ruang kota Magelang. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Dispesifikasikan sebagai penulisan deskriptif analitis, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara sebagai data primer sedangkan data sekunder diperoleh dengan studi pustaka. Hasil penulisan ini menyebutkan bahwa penataan dan pengelolaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Magelangtelah sesuai berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dan juga berkaitan dengan Peraturan Daerah Kota Magelang No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW (rencana tata ruang dan wilayah) Kota Magelang tahun 2011-2031.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BERKAITAN DENGAN PENGUPAHAN BAGI PEKERJA KONTRAK Rissa Wahyu Sushmitasari*, Solechan, Suhartoyo
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (476.1 KB)

Abstract

Ketenagakerjaan merupakan hal yang penting dan perlu diperhatikan di Indonesia. Diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta Pasal 90 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 jelas menjelaskan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Melihat dari peraturan mengenai pengupahan yang sudah diatur jelas dalam perundang – undangan, maka perlu dipahami dan dipatuhi oleh pihak – pihak yang terkait khususnya pihak dalam sebuah hubungan kerja sehingga dalam penyusunan perjanjian kerja bisa sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dikemudian hari tidak ada pihak dalam perjanjian kerja yang merasa dirugikan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengaturan dalam PKWT restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang sudah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 20013 tentang Ketenagakerjaan, bagaimana sistem pengupahan pekerja kontrak pada Restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang serta bagaimana perlindungan hukum pekerja kontrak Restoran Mc Donald’s Ciputra Semarang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN EIGENRICHTING MELALUI MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK, (Studi Putusan Nomor 217Pid.Sus/2018/PNTng) Yuristha, RM. Egidius; Soponyono, Eko; Rozah, Umi
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.55 KB)

Abstract

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi memegang peran penting, baik di masa kini maupun di masa mendatang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Dapat dikatakan perkembangan teknologi saat ini telah menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Salah satu perbuatan melawan hukum tersebut ialah penyebaran eigenrichting melalui media sosial.  Penulisan Jurnal Hukum ini bertujuan untuk, pertama, mengetahui bagaimana ketentuan pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Kedua, untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran eigenrichting melalui media sosial berdasarkan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 217/Pid.Sus/2018/PN.Tng.
PENGGUNAAN SENJATA KIMIA URANIUM TERDEPLESI (DEPLETED URANIUM) PADA KONFLIK BERSENJATA AMERIKA SERIKAT VERSUS IRAK DITINJAU DARI HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Fahmi Islam Rumanda*, Soekotjo Hardiwinoto, Joko Setiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.175 KB)

Abstract

Konflik Bersenjata atau perang adalah salah satu alternatif ketika para pihak yang berkepentingan tidak menemui titik cerah. Seperti yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dengan Irak. AS terbukti menggunakan Senjata Kimia Depleted Uranium (DU). Senjata Kimia DU merupakan senjata yang menggunakan bahan Kimia Uranium yang kada isotopnya di reduksi (lemahkan). Permasalahan mengenai senjata ini adalah status hukum akan Senjata Kimia DU sendiri yang dapat dikatakan tidak jelas, karena unsur Kimia Uranium sendiri tidak tercantum dalam Chemical Weapon Convention (CWC). Penulis dalam melakukan penelitian hukum ini, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta menganalisis data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan yang menitikberatkan pada data sekunder penulis selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh kesimpulan. Terminologi Senjata Kimia Depleted Uranium tidak diatur secara ekplisit dalam ketentuan CWC maupun Hukum Humaniter Internasional, tetapi DU dapat dikategorikan sebagai Senjata beracun menurut Pasal 1 ayat 1 poin (b) CWC, dan juga termasuk Senjata Pembakar menurut pasal 1 Protokol III CCW, dan Pasal 35 ayat 2 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 jelas melarang penggunaan senjata atau bahan yang dapat menimbulkan luka berlebihan. Sedangkan AS dapat dikategorikan sebagai pelaku Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan akibat jatuhnya korban non kombatan dalam jumlah massal, dan hancurnya infrastruktur sipil yang menurut Hukum Humaniter Internasional seharusnya dilindungi.
DISPARITAS PENJATUHAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT Danang Sucahyo, Purwoto, Sularto*)
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (383.481 KB)

Abstract

Disparity criminal is a criminal sanction is not equal to the crime or the same or similar crimes against the dangerous nature of the base can be compared without a clear justification. Factors causing criminal disparity can be derived from the law itself and also sourced from the judges themselves, both internally and externally. The criminal disparity can be minimized through two approaches, approaches to reduce disparities (which may include: the creation of guidelines by the inviter-administration of criminal law, enhancing the role of the appellate courts, the establishment of such institutions 'Sentencing Council' and the training of judges in sentencing issues) and approach to minimize the negative effect of disparity (in the form of increased role within the framework of indeterminate sentence, criminal adjustment).            Writing about the law of criminal sanctions disparity in criminal forgery using empirical juridical approach to data collection tools interviews and literature study. Interviews were conducted with free guided method. The collected data will be analyzed qualitatively understand everything that is studied, then the data associated with each other and analyzed with the existing regulations with the method of interpretation. In this qualitative analysis will be concluded by using deductive thinking, which is specific to the conclusion that the statements of generally accepted. The deductive method will produce descriptive data analysis.            Legal writing can be seen that the disparity in the criminal verdict possible forgery for the disparity is not flashy. It means that the judge can satisfy the justice of the verdict for the defendant and the community because each case has different characteristics from each other. Therefore, the judge in his ruling should not be concerned with objective elements of the perpetrator. Judges must look from the subjective factor of the case itself, as well as of other supporting factors. In addition, for the judge's decision to satisfy the justice of the necessary co-operation between law enforcement agencies including the police, prosecutor, judge advocates, and community correctional facilities. 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEGALITAS BENTUK UNIT USAHA BADAN USAHA MILIK DESA PADA DESA WISATA (STUDI DI DESA WISATA SERANG DAN DESA WISATA PANUSUPAN) Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Dita Dwi Mulyani*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.776 KB)

Abstract

Diundangkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan pengaturan tentang pembentukan Badan Usaha Milik Desa. BUM Desa dapat membentuk unit usaha badan hukum dan non badan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Permendesa No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran BUM Desa pada unit usaha BUM Desa dan sejauh mana hukum yang berlaku secara efektif di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan, bahwa legalitas  bentuk unit usaha pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” dan BUM Desa “Panusupan” sudah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Permendesa No. 4 Tahun 2015, bahwa “Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)”. Bentuk unit usaha pada BUM Desa belum berbadan hukum sebagaimana Pasal 8 Permendesa No. 4 Tahun 2015, artinya  BUM Desa dan unit usaha bukan merupakan subyek hukum tersendiri. Di masyarakat, unit usaha adalah BUM Desa yang pengaturannya tunduk pada Perdes tentang Pendirian BUM Desa. Sumberdaya manusia dan modal masih menjadi kendala dalam mewujudkan legalitas bentuk unit usaha baik pada BUM Desa “Serang Makmur Sejahtera” maupun BUM Desa “Panusupan”.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PENGGUNA JASA KREDIT KENDARAAN BERMOTOR DI DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN OLEH PT. U FINANCE Ihda Ulfiana Af’Idah*, Ery Agus Priyono, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.271 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami proses pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. U Finance dikaitkan dengan asas hukum perjanjian serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen terkait pencantuman klausula baku yang ditemukan pada perjanjian tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa isi perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat oleh pihak PT. U Finance sudah memenuhi asas konsensualitas yang ditandai dengan tercapainya kesepakatan oleh kedua belah pihak serta terpenuhinya asas-asas hukum perjanjian. Namun pada praktik pembuatannya dibuktikan bahwa perjanjian tersebut ternyata masih belum memenuhi asas proporsionalitas serta asas itikad baik yang mana masih tidak terdapat keseimbangan pembagian antara hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak yang cenderung lebih memberatkan konsumen. Isi dari perjanjian juga menunjukkan bahwa tercantum klausul-klausul baku yang memberatkan konsumen termasuk pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen dan pengalihan kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha yang tentu saja hal ini merugikan konsumen secara materiil. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dibuat oleh PT. U Finance masih belum memenuhi Undang-undang Perlindungan Konsumen terkait masalah pencantuman klausula baku dan hak-hak konsumen.
TANGGUNG JAWAB BANK DALAM HAL TERJADI KELALAIAN DALAM PENERBITAN KARTU KREDIT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 84/Pdt G/2014/PN.Skt) Renzie A.C.U*, Budiharto, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (720.589 KB)

Abstract

Bank dalam menjalankan usahanya diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati – hatian, bahwa bank dan orang – orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat suatu kebijakan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing masing secara cermat, teliti, dan professional. Undang – undang Perbankan memerinthakan pada setiap bank umum untuk selalu melaksanakan kegiatannya dengan berdasarakan prinsip kehati – hatian untuk menjaga kepercayaan nasabah yang menghimpunkan dananya di bank. Sengketa kartu kredit yang tejadi di Surakarta berawal dari kelalaian Bank 
PENGENDALIAN PENDUDUK KOTA TEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA Muhammad Noor Ahadi*, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (454.821 KB)

Abstract

Pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu fertilitas, mortalitas dan migrasi. Upaya pengendalian kuantitas penduduk menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dilaksanakan dengan pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 mengatur pengendalian kuantitas penduduk dilakukan sesuai dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan melalui: pengendalian kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahan mobilitas penduduk. Upaya pengendalian kuantitas tersebut dilaksanakan oleh instansi-instansi terkait dengan menerapkan kebijakan, program serta kegiatan sesuai tugas berdasarkan Peraturan Daerah yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa upaya pengendalian kuantitas penduduk di Kota Tegal dilaksanakan oleh beberapa instansi antara lain: Upaya pengendalian fertilitas dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana Kota Tegal dengan melaksanakan Program Keluarga Berencana, Program Pelayanan Kontrasepsi, Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri, dan Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR dengan capaian lebih kecil dari prakiraan. Upaya pengendalian mortalitas dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tegal dengan melaksanakan Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan, Program Obat dan Perbekalan Kesehatan, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, dan Program pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana Puskesmas/ Pustu dan jaringannya dengan capaian jauh lebih besar dari perkiraan. Upaya pengendalian migrasi dilaksanakan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi dengan melaksanakan Program Transmigrasi Regional dengan capaian migrasi masuk dan migrasi keluar lebih kecil dari perkiraan.
JAMINAN FIDUSIA ATAS SAHAM (STUDI KASUS JOINT STOCK COMPANY “SUKHOI CIVIL AIRCRAFT” DENGAN PERSEROAN TERBATAS PETRONECK ENERGY) Athaya, Ghina; Prananingtyas, Paramita; Lestari, Sartika Nanda
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (173.422 KB)

Abstract

Permodalan merupakan inti utama dari perusahaan dimana perusahaan membutuhkan modal untuk menjalankan usahanya. Pemenuhan permodalan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemenuhan modal intern dan ekstern. Salah satu pemenuhan modal ekstern adalah pinjaman pihak ketiga. Namun, untuk mendapatkan pinjaman disyaratkan adanya jaminan untuk kepastian pengembalian utang. Salah satu jaminan yang dapat digunakan adalah jaminan fidusia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah pengaturan jaminan fidusia atas saham di Indonesia dan akibat hukum dari jaminan fidusia atas saham yang dilakukan oleh PT Petroneck Energy terhadap utang yang diberikan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” kepada PT Sky Aviation.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis dan metode analisa yang digunakan adalah kualitatif.Jaminan fidusia yang didapatkan oleh Joint Stock Company “Sukhoi Civil Aircraft” memberikan kewenangan eksekusi bilamana PT Sky Aviation lalai dalam melakukan pembayaran atas utangnya.

Page 82 of 157 | Total Record : 1565

 80   81   82   83   84 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue