cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Didik Widianto
Contact Email
rumah.jurnal@live.undip.ac.id
Phone
+6224-7698201
Journal Mail Official
fh@undip.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Jl. Prof. Soedarto, SH. Kampus Tembalang Semarang-Central Java - 50239
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
Diponegoro Law Journal
Published by Universitas Diponegoro
ISSN : -     EISSN : 25409549     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Karya Ilmiah dan Ringkasan Skripsi Mahasiswa S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 1,565 Documents
 79   80   81   82   83 
PENGGUNAAN AUTONOMOUS WEAPONS SYSTEM DALAM KONFLIK BERSENJATA INTERNASIONAL MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL Sidauruk, Sarah Marisi Ireney; Dwiwarno, Nuswantoro; Supriyadhie, M. Kabul
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.826 KB)

Abstract

Autonomous Weapons System adalah sebuah sistem senjata yang ketika diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran, menyerang, dan melukai ataupun membunuh sasaran tanpa adanya intervensi lebih lanjut oleh manusia yang diperlengkapi dengan kecerdasan buatan sehingga mampu bertindak layaknya manusia. Penggunaan AWS menuai perdebatan di masyarakat terkait kesesuaiannya dengan hukum humaniter internasional.  Penelitian ini disusun menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti hukum internasional, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).  Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan AWS sebagai senjata telah digunakan oleh berbagai negara dalam konflik bersenjata khususnya dalam upaya melakukan pertahanan negara. Akan tetapi, belum ada pengaturan yang tegas mengenai pengembangan dan penggunaan AWS dalam konflik bersenjata, sehingga terdapat beberapa aturan yang berpotensi dilanggar oleh AWS, terutama mengenai prinsip hukum humaniter yang meliputi prinsip kemanusiaan, prinsip tidak pandang bulu, prinsip pembedaan, prinsip kepentingan militer, prinsip proporsionalitas, yang semuanya diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan terkait AWS yang dapat ditempuh dengan membuat aturan pelarangan penggunaan AWS sepenuhnya ataupun aturan untuk membatasi penggunaan AWS ini, baik melalui perjanjian, konvensi atau memanfaatkan hukum kebiasaan internasional yang ada saat ini.
PERAN KEJAKSAAN DALAM UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA, AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH) Ari Wisnu Aji*, Nyoman Serikat Putrajaya, Pujiyono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.209 KB)

Abstract

Tindak Pidana Korupsi seringkali mengidentikkan diri dalam deliknya bahwa Korupsi merusak perekonomian negara. Unsur kerugian negara adalah kunci utama bagi kesuksesan upaya perampasan dan pengembalian aset negara yang diselewengkan. Kejaksaan sebagai aparat hukum sangat berperan dalam upaya pengembalian kerugian keuangan negara sebagai aparat penuntutan. Namun Kejaksaan seringkali bersikap formal dan hanya menuntut pidana umum tanpa melihat pemeriksaan untuk pidana tambahan. Kejaksaan sebagai eksekutor dan penuntut upaya pengembalian kerugian keuangan negara oleh tindak pidana korupsi patutnya tidak hanya membatasi pengawasan pada saat keluarnya putusan, namun hingga pelaksanaan hasil putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.
Klausula Baku dalam Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri pada PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 dalam Transportasi Darat terkait Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Djayanti, Achmad Busro, Suradi
Diponegoro Law Journal Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.669 KB)

Abstract

A standard Article in The Agreement of Accident Insurance of PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 in Land Transportation Relates to Law Number 8 Year 1999 About Consumer Protection People in this universe always face some risks in their life, their family member or their properties. And it is kind of an uncertain risk. They always find the way to change that uncertainty of life to become something real or certain. One of the ways to undergo the risk is replacing it to another side , that is an insurance company. PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 is an insurance company that is developing in Indonesia. It offers some insurance products, one of them is insurance for an accident of the people. It is packed into an attractive package “Paket Siagakoe”. Just like the other common agreements, PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 uses a standard article in Agreement of Accident Insurance, it  gives the disadvantage to the consumer as an enduring person.The written of this law uses normative juridical approach method or usually called as doctrinal research (document study) where the secondary data which consists of primary, secondary and tertiary data becomes the source of it.The result of this research explains that founded many things in Agreement of Accident Insurance PT. Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 which are not appropriate with Law No. 8 Year 1999 about Consumer Protection, Section 8 subsection (1) and (2) so that it can damage the consumer as an enduring person.Some obstacles in implementation of accident insurance can be from the responsible person or enduring person. Obstacles occur because of the lack of communication and responsibility. They can be minimized by maximizing the duty of the agent, marketing staff in informing some important things in polis in the beginning and the end of the insurance, therefore in claim it can be beneficial for two sides especially the consumer.
PERTANGGUNGJAWABAN NEGARA TERHADAP WARGA NEGARA INDONESIA YANG DISANDERA OLEH KELOMPOK ABU SAYYAF DI FILIPINA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Agus Pramono, Nuswantoro Dwi Warno, Early Wulandari*,
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (612.698 KB)

Abstract

Kelompok Abu Sayyaf diketahui telah melakukan perampokan terhadap 2 kapal berbendera Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban negara Filipina terhadap Kelompok Abu Sayyaf yang melakukan kejahatan di wilayah teritorialnya. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pertanggungjawaban negara Republik Indonesia terhadap Warga Negara Indoensia yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf di Filipina. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, Filipina telah melakukan upaya pembebasan WNI yang disandera oleh Kelompok Abu Sayyaf melalui upaya represif dan kerja sama. Kedua, Indonesia telah melakukan upaya pembebasan WNI yang dilakukan secara terkoordinir dengan kementerian atau lembaga terkait dan pendekatan kepada unsur-unsur non-pemerintah yang bergerak di Filipina Selatan. Dalam kerangka tanggung jawab negara, negara Indonesia dan Filipina telah bertanggungjawab penuh untuk pelaksanaannya
KEDUDUKAN OTORITAS JASA KEUANGAN PADA KEPAILITAN PERUSAHAAN EFEK (STUDI KASUS KEPAILITAN PT AAA SEKURITAS) Ari Rio Pambudi*, Etty Susilowati, Hendro Saptono
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.037 KB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan pengaruh terhadap wewenang pengajuan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui kedudukan OJK terhadap kepailitan Perusahaan Efek dan akibat hukum dari Perusahaan Efek yang telah dipailitkan.Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan untuk mengumpulkan data yang objektif yang disebut data primer. Hasil penelitian yaitu kedudukan OJK pada kepailitan Perusahaan Efek adalah OJK sebagai satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap Perusahaan Efek. Akibat kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah dapat dilanjutkannya kelangsungan usaha Perusahaan Efek atau tidak dilanjutkan kelangsungan usahanya. Peran OJK setelah kepailitan terhadap Perusahaan Efek adalah memastikan telah ada pemisahan aset Perusahan Efek dengan aset dari Investor. OJK sampai saat ini belum mengeluarkan sebuah peraturan pelaksana yang mengatur secara rinci prosedur pengajuan permohonan oleh kreditor ke OJK untuk mengajukan permohonan pailit Perusahan Efek. 
PENUNDAAN UPACARA PENYERAHAN LETTER OF CREDENTIALS DUTA BESAR INDONESIA OLEH PEMERINTAH BRASIL Lucky Adhandani*, Kholis Roisah, Peni Susetyorini
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (746.042 KB)

Abstract

Penundaan upacara penyerahan letter of credentials Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil merupakan suatu peristiwa hukum yang jarang terjadi di dalam dunia pergaulan internasional antar negara. Pengaturan hukum internasional khususnya pada Vienna Convention on Diplomatic Relation 1961 yang berperan dalam mengatur dasar-dasar berhubungan diplomatik dengan negara-negara lain, tentunya terhadap apakah tindakan pemerintah Brasil bertentangan dengan Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 serta sah atau tidaknya tindakan brasil atas jawaban dari nota protes yang diajukan Indonesia atas penundaan upacara penyerahan letter of crentials.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. metode pendekatan  berpegang dari segi-segi yuridis dan peraturan-peraturan hukum lainnya dalam mencari dan mengumpulkan data.. Data yang digunakan fokus dalam data sekunder, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh terkait dengan penundaan upacara penyerahan letter of credentials Duta Besar Indonesia oleh Pemerintah Brasil, akibat hukum yang dialami oleh Indonesia dikarenakan Brasil telah melanggar pasal 29 Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961 yang telah merendahkan harkat dan martabat Duta Besar Indonesia.. dan Tanggapan Brasil atas Nota Protes dianggap tidak sah karena Pemerintah Brasil mengabaikan kaidah-kaidah hukum internasional dengan mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan internasional dan tindakan Brasil tidak mencerminkan negara sebagai subjek hukum internasional
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS DALAM PERJANJIAN WARALABA MASAJI FRIED CHICKEN Cut Helmi Yanti Simbolon*, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (326.23 KB)

Abstract

                Semakin meningkatnya kebutuhan hidup menyadarkan masyarakat yang mempunyai modal akan pentingnya untuk menambah penghasilan dengan membuka usaha bisnis agar tetap dapat memenuhi kebutuhan mereka. Usaha bisnis banyak jenisnya, salah satunya adalah waralaba. Franchise/waralaba adalah sebuah pengaturan bisnis dimana reputasi, informasi teknis, dan keahlian dari salah satu pihak berkombinasi dengan investasi dari pihak lain untuk tujuan menjual barang atau memberikan jasa secara langsung kepada konsumen. Waralaba merupakan pilihan untuk berwirausaha dengan risiko kecil, karena bisnis waralaba merupakan sistem yang telah tertata disertai dengan adanya panduan menjalankan bisnis sehingga pebisnis pemula akan sangat terbantu dalam menjalankan bisnis. Namun, sering kali terjadi perselisihan antar antara franchisor dan franchisee mengenai kerja sama tersebut. Perjanjian waralaba tersebut merupakan bukti adanya kerja sama waralaba, namun terdapat beberapa klausula dalam perjanjan waralaba yang tidak sesuai dengan asas proposionalitas.                                                                                      Penulis meneliti mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam pembentukan perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken dan dampak pelanggran asas proporsionalitas terhadap sahnya perjanjian, karena penulis menemukan beberapa klausula yang kurang sesuai dengan asas proporsionalitas, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak serta pembagian keuntungan.                Penulisan hukum ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder seperti undang-undang, hasil penelitian, dokumen perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken, serta aturan hukum lainnya. Spesifikasi penelitian adalah deskriftif analisis bertujuan untuk menganalisa dan memaparkan obyek penelitian mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken.                Hasil dari penelitian hukum ini adalah mengenai penerapan asas proposionalitas dan akibat hukum jika terdapat pasal-pasal yang tidak memenuhi asas proposionalitas. Meskipun beberapa pasal dalam klausula ini belum menerapkan asas proporsionalitas namun perjanjian tersebut tidak menyimpang dari Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga perjanjian waralaba Masaji Fried Chicken merupakan perjanjian yang sah bagi para pihak.
PERKAWINAN POLIGAMI MENURUT HUK UM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA (Studi Kasus Pelaku Poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat Kec. Sumberjaya Kab. Majalengka) Wulaning Tyas Warni; Dyah Wijaningsih; Tity Wahju Setiawati
Diponegoro Law Journal Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (518.115 KB) | DOI: 10.14710/dlj.2018.22797

Abstract

Poligami diatur dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 khususnya pada pasal 3, dan dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam pasal 55, pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui penelitian ini adalah bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Poligami. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan pendalaman melalui observasi dan wawancara secara mendalam untuk mengali sebanyak mungkin data yang dibutuhkan. Terdapat banyak praktik poligami di 2 (dua) lokasi penelitian. Ternyata hasil menunjukkan bahwa praktik poligami diperbolehkan dalam Hukum Islam dalam batasan-batasan dan alasan-alasan yang jelas sesuai dengan Undang-Undang di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Praktik poligami di Desa Paningkiran dan Desa Sepat masih banyak dilakukan, terungkap bahwa praktik perkawinan tersebut tidak memiliki banyak dampak buruk bagi kehidupan perkawinnya.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBAYARAN TAGIHAN SUSULAN OLEH PT. PLN (PERSERO) DI KARENAKAN METERAN LISTRIK YANG BERMASALAH (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 365 K/PDT.SUS/2012) Irma Murtidewi*, Bambang Eko Turisno, Aminah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (378.566 KB)

Abstract

Penulisan hukum ini adalah penelitian dan pembahasan yang berfokus pada ketenagalistrikan yaitu mengenai pembayaran tagihan susulan yang dikarenakan meteran yang bermasalah. Tujuan penelitian ini secara khusus untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan konsumen terhadap pembayaran susulan .Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti sumber-sumber berkaitan dengan tema penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, mencakup bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dari artikel maupun buku.Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Tagihan susulan di tagihkan pada pambayaran tagihan berikut nya, terdapatnya tagihan susulan karena adanya daya listrik dalam penggunaan yang belum tercatat sehingga kekurangan pembayaran karna daya tersebut di masukan dalam tagihan berikut nya. Jika tidak membayar tagihan susulan tersebut maka aliran listrik akan diputus sementara oleh PT. PLN.Apabila sudah membayar tagihan susulan tersebut maka PT. PLN akan memasang kembali aliran listrik kepada rumah konsumen.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DALAM MEWUJUDKAN DESENTRALISASI FISKAL Isfariyanto, Noor Rahadjo, Henny Juliani
Diponegoro Law Journal Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.077 KB)

Abstract

Economic development in the region is one of the goals of the government. Therefore, it required the efforts of the central government and local governments to increase budgetary revenue and expenditure. In order to realize the success of regional autonomy in accordance with Law No. 32 of 2004 jo Law Number 12 Year 2008 on Regional Government, the City of Semarang on demand capabilities in terms of providing funds for the administration and development of the sector especially in the area of local tax. In limpahkannya authority land and building tax (PBB) from the central government to the regions as an effort to increase revenue mainly from local taxation sector.The method used in this research is empirical juridical approach, the specification of descriptive analytical study, where the informants, the types and sources of data derived from field observations and literature study. What the research conducted at the Department of Finance and Asset Management District (DPKAD) of Semarang, the method of analysis, qualitative data analysis, verification or validation technique where the data were trigulasi.Land and Building Tax (PBB) as a very important local tax to be implemented in order to increase Revenue and Expenditure (Budget). For serious step that's needed for any local government to develop regional regulation as a basis for land and building tax collection. Preparation of Regulation on Land and Building Tax is a mandate of Law Number 28 Year 2009 on Regional Taxes and Levies, for land and building tax no later than December 31, 2013 the area had already made the Regulation on Land and Building Tax. Department of Finance and Asset Management District (DPKAD) Semarang as local agencies authorized to manage and administer local finance began in 2012 independently manages the Land and Building Tax (PBB), with the formation of Semarang Regional Regulation No. 11 Year 2011 on Land Tax and The building, in pewujudkan fiscal decentralization based on Law No. 32 of 2004 jo Law Number 12 Year 2008 on Regional Government.

Page 81 of 157 | Total Record : 1565

 79   80   81   82   83 

Filter by Year

2012 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2024): Volume 13 Nomor 4, Tahun 2024 Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024 Vol 13, No 2 (2024): Volume 13 Nomor 2, Tahun 2024 Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024 Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023 Vol 12, No 3 (2023): Volume 12 Nomor 3, Tahun 2023 Vol 12, No 2 (2023): Volume 12 Nomor 2, Tahun 2023 Vol 12, No 1 (2023): Volume 12 Nomor 1, Tahun 2023 Vol 11, No 4 (2022): Volume 11 Nomor 4, Tahun 2022 Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022 Vol 11, No 2 (2022): Volume 11 Nomor 2, Tahun 2022 Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022 Vol 10, No 4 (2021): Volume 10 Nomor 4, Tahun 2021 Vol 10, No 3 (2021): Volume 10 Nomor 3, Tahun 2021 Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021 Vol 10, No 1 (2021): Volume 10 Nomor 1, Tahun 2021 Vol 9, No 3 (2020): Volume 9 Nomor 3, Tahun 2020 Vol 9, No 2 (2020): Volume 9 Nomor 2, Tahun 2020 Vol 9, No 1 (2020): Volume 9 Nomor 1, Tahun 2020 Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019 Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019 Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019 Vol 8, No 1 (2019): Volume 8 Nomor 1, Tahun 2019 Vol 7, No 4 (2018): Volume 7 Nomor 4, Tahun 2018 Vol 7, No 3 (2018): Volume 7 Nomor 3, Tahun 2018 Vol 7, No 2 (2018): Volume 7 Nomor 2, Tahun 2018 Vol 7, No 1 (2018): Volume 7 Nomor 1, Tahun 2018 Vol 6, No 4 (2017): Volume 6 Nomor 4, Tahun 2017 Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017 Vol 6, No 2 (2017): Volume 6 Nomor 2, Tahun 2017 Vol 6, No 1 (2017): Volume 6 Nomor 1, Tahun 2017 Vol 5, No 4 (2016): Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016 Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016 Vol 5, No 2 (2016): Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016 Vol 5, No 1 (2016): Volume 5, Nomor 1, Tahun 2016 Vol 4, No 4 (2015): Volume 4, Nomor 4, Tahun 2015 Vol 4, No 1 (2015): Volume 4, Nomor 1, Tahun 2015 Vol 3, No 2 (2014): Volume 3, Nomor 2, Tahun 2014 Vol 2, No 3 (2013): Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013 Vol 2, No 2 (2013): Volume 2, Nomor 2, Tahun 2013 Vol 1, No 4 (2012): Volume 1, Nomor 4, Tahun 2012 More Issue